Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2024-2029, Nusron Wahid berkomitmen untuk memberantas mafia tanah hingga praktik monopoli yang kerap dilakukan oleh pengusaha.

Menurut Nusron, praktik mafia tanah melibatkan berbagai sektor baik yang bersumber dari dalam atau internal pemerintah, pihak eksternal seperti pemborong tanah, hingga pihak tengah seperti oknum kepala desa, oknum notaris, oknum pengacara, dan oknum makelar tanah.

"Dari ketiga itu, nanti kita capture mana yang bobotnya paling besar. Tetapi menurut hemat saya, pemberantasan mafia tanah itu, selain dari luar, kata kunci paling utamanya ada dari dalam. Mau mafia banyaknya kayak apa, kalau di dalam tidak melayani, tidak akan terjadi itu," jelas Nusron pada Senin (21/10/2024).

Tak hanya itu, dia juga berkomitmen akan melanjutkan program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sampai akhir 2024.

Adapun, Nusron memiliki tiga program strategis usai resmi menjabat sebagai Menteri ATR/BPN. Menurutnya, hal itu sesuai dengan amanat dari Presiden Prabowo Subianto kepada dirinya.

Program strategis pertama yakni penataan ulang model pemberian konsesi lahan-lahan pemerintah dalam bentuk hak guna usaha (HGU), dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan ekonomi.

"Jadi pada satu sisi harus adil. Jangan sampai seperti yang sudah-sudah. Ada satu pengusaha atau grup swasta yang memiliki tanah sampai jutaan hektare, dan itu tanah negara. Tapi pada sisi yang lain ada yang kesulitan mencari akses tanah. Sehingga pasti ada unsur pemerataan di situ," jelasnya.

Kendati demikian, lanjutnya, dalam rangka penataan ulang itu tidak boleh mengganggu iklim investasi ataupun mengganggu keberlanjutan ekonomi dan pembangunan.

"Program nomor dua yang harus kami lakukan adalah pemanfaatan lahan-lahan pemerintah atau punya negara yang liar supaya lebih brrmanfaat, lebih produktif. Apakah itu segera digunakan untuk pembangunan perumahan, pembangunan kawasan wilayah, pertanian dan sebagainya. Kalau tidak produktif nanti mubazir," kata Nusron.

Terakhir, program strategis ketiga yaitu penyelesaian sengketa-sengketa tanah menurutnya harus segera dilakukan, dengan mengedepan prinsip keadilan, termasuk memberantas mafia tanah.

"Penyelesaian sengketa-sengketa tanah harus segera dilakukan, dengan mengedepankan prinsip keadilan, supaya ada kepastian hukum. Jadi, kangan sampai tidak ada kepastian hukum dan berlarut-larut," pungkas Nusron.

Pemberantasan Mafia Tanah Era AHY

Berdasarkan catatan Bisnis, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri ATR/BPN mengklaim pihaknya telah menyelamatkan potensi kerugian negara dari mafia tanah Rp5,7 triliun hingga Juli 2024.

AHY menegaskan, potensi kerugian yang berhasil diselamatkan itu dilakukan melalui sekitar 80 target operasi (TO) yang telah dilakukan sejak awal tahun.

“Kementerian ATR/BPN bekerja sama dengan Polri dan Kejaksaan berhasil menyelamatkan potensi kerugian negara Rp5,7 triliun,” kata AHY dalam agenda penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian ATR/BPN dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, di Jakarta, Senin (5/8/2024).

Pada kesempatan itu, AHY menegaskan bahwa penyelesaian kasus-kasus mafia tanah itu sangatlah rumit. Pasalnya, modus-modus yang digunakan oleh para mafia tanah kian bervariasi.

Sejak dilantik pada Februari 2024, AHY mengaku dirinya telah terjun langsung melakukan ekspos pengungkapan tindak pidana pertanahan di 4 Provinsi. Pertama di Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi dan juga Jawa Tengah.

Sementara itu, pada 2023, Kementerian ATR/BPN telah melakukan 62 dari 86 target operasi. Hasilnya, pemerintah berhasil menetapkan 169 tersangka, serta menyelamatkan potensi kerugian Rp13 triliun dan lebih dari 8.000 hektare tanah.

Bisnis.com, JAKARTA-- Saham PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) dihargai Rp7.025 per lembar pada penutupan pasar Senin (21/10), turun 2,09%. Jika ditarik sejak awal tahun, emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini telah turun 6,02% (year-to-date/YtD).

Pada sepekan terakhir, Blackrock Inc diam-diam telah menambah saham BREN. Setelah mengurangi saham BREN pada Juli-September 2024, Blackrock menambah saham BREN pada Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau lokasi proyek MRT fase 2 dikerjakan di Monas, usai menghadiri pelantikan Sekretaris Kabinet & Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin sore (21/10/2024),

Didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wapres meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin yang menjadi bagian dari MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota).

Gibran menelusuri terowongan dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin sepanjang kurang lebih 350 meter yang saat ini pekerjaan sipilnya telah mencapai 82 persen.

Salah satu yang menjadi penekanan Wapres dalam peninjauan ini adalah pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan proyek dan penghijauan kembali pasca penyelesaian proyek.

Sejauh ini, pembangunan Stasiun Thamrin dan Monas pada konstruksi fase 2A MRT Jakarta telah mencapai 62,81 persen hingga 25 September 2023.

Adapun, pembangunan Stasiun Monas telah masuk ke tahap pekerjaan pengecoran platform slab stasiun dan tangga akses; penggalian launching shaft box jacking entrance 1 Jalan Museum, ventilation tower 1, dan entrance 2 Jalan Silang Barat Daya Monas.

Kemudian, pengecoran temporary opening concourse dan roof slab; pemasangan sistem HVAC, sistem elektrikal, dan sistem pemadam kebakaran dengan gas pada gardu induk; pengetesan sistem mekanikal elektrikal gardu induk.

Adapun, di Stasiun Thamrin, pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi pekerjaan pengecoran roof slab, penggalian dan pengecoran base dan concourse slab, pengecoran kolom sisi utara stasiun, pekerjaan drainase sisi utara stasiun, dan pemasangan sistem pembumian (grounding) di bawah base slab.

Pada saat yang sama, MRT Jakarta menyebut mesin bor terowongan 2 (TBM-2) sedang dibongkar setelah selesai membangun terowongan northbound sisi utara Stasiun Monas hingga Stasiun Harmoni.

Sedangkan, mesin bor terowongan 1 (TBM1) masih terus melakukan pembangunan terowongan southbound dari Stasiun Monas sisi utara ke Stasiun Harmoni dan telah berhasil membangun 421,5 meter (281 ring).

Selanjutnya, pengerjaan segmen CP 202 atau Stasiun Harmoni—Sawah Besar—Mangga Besar telah mencapai 18,73 persen hingga 25 September 2023. Progres pada proyek ini mencakup pekerjaan proteksi dan relokasi utilitas, persiapan manajemen rekayasa lalu lintas tahap 3.1.2, pekerjaan guide wall stasiun Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar, pengerahan peralatan pembangunan D-Wall seperti bentonite plant, grabbing maching; dan pekerjaan fabrikasi pembesian D-Wall.

Adapun, progres pengerjaan segmen CP203 atau Stasiun Glodok-Kota sudah mencapai 39,60 persen hingga 25 September 2023. Pekerjaan di Stasiun Glodok meliputi meliputi waterproofing area platform, struktur kolom level base slab, struktur kolom level concourse, persiapan TBM launching area, dan pekerjaan soil pit tunnelling.

Selanjutnya, di Stasiun Kota sedang dilakukan persiapan pekerjaan penggalian tanah untuk roof slab, pemasangan road decking, pekerjaan pemasangan strut and waller, penanganan temuan terakota pipa air kuno tahap 2, dan pekerjaan pembongkaran struktur eksisting tempat penyeberangan orang (TPO), dan persiapan lahan entrance B untuk stockyard.

Bisnis.com, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming meninjau lokasi proyek MRT fase 2 dikerjakan di Monas, usai menghadiri pelantikan Sekretaris Kabinet & Wakil Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin sore (21/10/2024),

Didampingi Menteri Perhubungan Dudy Purwaghandi, dan Pj. Gubernur DKI Jakarta Teguh Setyabudi, Wapres meninjau perkembangan pengerjaan Stasiun Monas dan Stasiun Thamrin yang menjadi bagian dari MRT Fase 2 Lintang Selatan-Utara (Bundaran HI - Kota).

Gibran menelusuri terowongan dari Stasiun Monas ke Stasiun Thamrin sepanjang kurang lebih 350 meter yang saat ini pekerjaan sipilnya telah mencapai 82 persen.

Salah satu yang menjadi penekanan Wapres dalam peninjauan ini adalah pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan proyek dan penghijauan kembali pasca penyelesaian proyek.

Sejauh ini, pembangunan Stasiun Thamrin dan Monas pada konstruksi fase 2A MRT Jakarta telah mencapai 62,81 persen hingga 25 September 2023.

Adapun, pembangunan Stasiun Monas telah masuk ke tahap pekerjaan pengecoran platform slab stasiun dan tangga akses; penggalian launching shaft box jacking entrance 1 Jalan Museum, ventilation tower 1, dan entrance 2 Jalan Silang Barat Daya Monas.

Kemudian, pengecoran temporary opening concourse dan roof slab; pemasangan sistem HVAC, sistem elektrikal, dan sistem pemadam kebakaran dengan gas pada gardu induk; pengetesan sistem mekanikal elektrikal gardu induk.

Adapun, di Stasiun Thamrin, pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi pekerjaan pengecoran roof slab, penggalian dan pengecoran base dan concourse slab, pengecoran kolom sisi utara stasiun, pekerjaan drainase sisi utara stasiun, dan pemasangan sistem pembumian (grounding) di bawah base slab.

Pada saat yang sama, MRT Jakarta menyebut mesin bor terowongan 2 (TBM-2) sedang dibongkar setelah selesai membangun terowongan northbound sisi utara Stasiun Monas hingga Stasiun Harmoni.

Sedangkan, mesin bor terowongan 1 (TBM1) masih terus melakukan pembangunan terowongan southbound dari Stasiun Monas sisi utara ke Stasiun Harmoni dan telah berhasil membangun 421,5 meter (281 ring).

Selanjutnya, pengerjaan segmen CP 202 atau Stasiun Harmoni—Sawah Besar—Mangga Besar telah mencapai 18,73 persen hingga 25 September 2023. Progres pada proyek ini mencakup pekerjaan proteksi dan relokasi utilitas, persiapan manajemen rekayasa lalu lintas tahap 3.1.2, pekerjaan guide wall stasiun Harmoni, Sawah Besar, dan Mangga Besar, pengerahan peralatan pembangunan D-Wall seperti bentonite plant, grabbing maching; dan pekerjaan fabrikasi pembesian D-Wall.

Adapun, progres pengerjaan segmen CP203 atau Stasiun Glodok-Kota sudah mencapai 39,60 persen hingga 25 September 2023. Pekerjaan di Stasiun Glodok meliputi meliputi waterproofing area platform, struktur kolom level base slab, struktur kolom level concourse, persiapan TBM launching area, dan pekerjaan soil pit tunnelling.

Selanjutnya, di Stasiun Kota sedang dilakukan persiapan pekerjaan penggalian tanah untuk roof slab, pemasangan road decking, pekerjaan pemasangan strut and waller, penanganan temuan terakota pipa air kuno tahap 2, dan pekerjaan pembongkaran struktur eksisting tempat penyeberangan orang (TPO), dan persiapan lahan entrance B untuk stockyard.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya memaparkan langkah yang akan dilakukan dalam 100 hari pertama menjabat.

“Seratus hari itu memang waktu yang tidak panjang, tetapi pertama kami tentu berusaha untuk konsolidasi secara internal. Karena dengan adanya pemisahan Kementerian ini kan banyak hal yang kita perlu koordinasikan,” katanya kepada wartawan usai acara sertijab di Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, koordinasi itu dilakukan dengan pihak eksternal seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan pihak internal, terutama tentang sumber daya manusia.

Terkait teknis, Teuku mengungkapkan keinginannya untuk mendengarkan pendapat para pemangku kepentingan di ekosistem ekonomi digital, seperti komunitas, asosiasi, hingga kalangan akademisi.

“Tentu waktu berjalan. Mungkin nanti ada beberapa program-program yang juga akan kami coba selesaikan dalam waktu 100 hari,” lanjutnya.

Kendati demikian, dia menggarisbawahi bahwa pihaknya tetap memerlukan waktu untuk belanja masalah. Teuku berjanji akan belajar dengan cepat dalam menjalankan tugasnya.

“Kita akan belajar cepat untuk bisa membantu dan segera memimpin Kementerian ini, supaya juga segera dapat berbuat sesuai dengan keinginan Bapak Presiden Prabowo dan Pak Gibran sebagai Wapres,” tandasnya.

Adapun, prosesi serah terima jabatan dari Sandiaga Uno kepada Teuku dilakukan secara bersamaan dengan prosesi serupa terhadap Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana. Presiden Prabowo memecah institusi Kemenparekraf menjadi dua, yakni Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif.

Teuku nantinya akan berduet dengan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif Irene Umar. Irene merupakan salah satu kalangan profesional yang didapuk didapuk Prabowo untuk membantu pemerintahannya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pendapatan imbal jasa penjaminan (IJP) bruto industri perusahaan penjaminan per Agustus 2024 mengalami pertumbuhan 13,5% year-on-year (yoy). Otoritas mencatat IJP naik menjadi Rp7,71 triliun dari Rp6,79 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan pendapatan IJP bruto juga naik 13,6% mtm dibanding Rp6,78 triliun.

Pertumbuhan pendapatan IJP industri penjaminan ini sejalan dengan pertumbuhan ekuitas yang dimiliki. Per Agustus 2024, ekuitas industri penjaminan sebesar Rp18,87 trilun, tumbuh 10,45% yoy dibanding Rp17,08 triliun pada Agustus 2023. Secara bulanan, ekuitas industri penjaminan juga tumbuh 0,78% dari Rp18,72 triliun pada Juli 2024.

Plt Direktur Utama PT Jamkrida Jawa Barat (Jabar) Agus Subrata menjelaskan kapasitas akseptasi perusahaan penjaminan sangat dipengaruhi oleh besaran ekuitas sebuah perusahaan.

"Semakin besar ekuitas perusahaan maka semakin besar juga kemampuan akseptasinya yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan IJP," kata Agus kepada Bisnis, dikutip Senin (21/10/2024).

Agus berhadap adanya dukungan regulator untuk membuat industri ini dapat terus tumbuh. Salah satunya adalah dibentuknya perusahaan regaransi yang bisa mendukung kapasitas penjaminan.

"Pertumbuhan pendapatan IJP juga dipengaruhi kemampuan dukungan regaransi. Semakin luas dan besar dukungan regaransi maka kemungkinan meningkatkan bisnis atau IJP sangat besar," kata Agus.

Selain itu, menurutnya industri juga masih perlu mendapatkan dukungan regulator dalam hal penguatan posisi penjaminan secara hukum dalam hal subrogasi terhadap terjamin.

"Serta pengaturan pemurnian perusahaan penjaminan yang hanya fokus terhadap penjaminan atas risiko macet kredit perbankan atau lembaga keuangan lainnya saja, tidak atas risiko jiwa maupun properti," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) mengungkapkan rencana pemisahan unit usaha syariah atau spin off UUS mereka yakni CIMB Niaga Syariah dengan mendirikan perusahaan baru.

Direktur Compliance, Corporate Affair,s & Legal CIMB Niaga Fransiska Oei mengatakan pemisahan merupakan strategi yang dipilih sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mengharuskan bank melepas unit usaha syariah yang sudah memiliki aset diatas Rp50 triliun menjadi perusahaan terpisah.

Tercatat, CIMB Niaga Syariah membukukan aset menjadi Rp64,83 triliun per 30 Juni 2024.

“Kita spin off 2025. Kita bikin perusahaan baru, kita tidak akuisisi. Kondisi modalnya pun harus mencukupi,” ujarnya usai agenda Kejar Mimpi Goes to School, Senin (21/10/2024).

Dengan makin terangnya keputusan perseroan dalam memenuhi aturan regulator, CIMB Niaga Syariah sendiri memang terus mempersiapkan infrastuktur dengan sebaik-baiknya, sehingga bank bisa tetap efisien, bahkan menjadi lebih kuat lagi usai spin off.

“Yang paling penting adalah agar layanan terhadap nasabah akan sama baiknya, baik sebelum dan sesudah spin off,” ujar Direktur Syariah Banking CIMB Niaga Pandji P. Djajanegara kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Dia juga menilai prospek ⁠bisnis syariah akan tetap menjanjikan seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini karena, tingkat inklusivitas masyarakat terhadap perbankan syariah masih rendah, sehingga peluang untuk membidik masyarakat menjadi nasabah syariah juga masih besar.

Tak hanya itu, kata Pandji, produk syariah dinilai cukup memiliki added value terhadap masyarakat dibandingkan dengan produk konvensional.

Adapun, OJK mencatat saat ini terdapat dua UUS yang telah terkena kewajiban spin off sesuai POJK No. 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah, yaitu memiliki nilai aset UUS yang telah mencapai 50% dari total aset BUK induknya dan/atau jumlah aset UUS paling sedikit Rp50 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan sesuai dengan POJK dimaksud, diberikan waktu paling lama 2 tahun untuk mengajukan permohonan izin setelah kriteria tersebut dipenuhi.

“Kedua UUS tersebut tentunya dalam proses melakukan berbagai persiapan mulai dari penyesuaian model bisnis, infrastruktur, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya dan telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Otoritas dan lembaga terkait, termasuk kepada OJK,” ucapnya dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia memberikan catatan soal gemuknya Kabinet Merah Putih di pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Ekonom LPEM FEB Universitas Indonesia, Teuku Riefky, mewanti-wanti adanya potensi inkoherensi kebijakan antara satu kementerian dengan kementerian lainnya, lantaran banyaknya kementerian di pemerintahan Prabowo.

“Inilah yang mungkin akan berdampak negatif terhadap perekonomian,” kata Riefky kepada Bisnis, Senin (21/10/2024).

Menurutnya, ada sejumlah poin yang perlu menjadi prioritas pemerintah Prabowo. Diantaranya, penanganan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, hingga memperbaiki kualitas institusi.

“Paling tidak dari sisi ekonomi, ini beberapa hal yang perlu segera diatasi oleh pemerintahan berikutnya,” ujarnya.

Riefky menilai, persoalan tersebut perlu segera ditangani oleh Prabowo beserta jajarannya. Sebab jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan, deindustrialisasi berlanjut, hingga daya beli masyarakat semakin rendah.

Sebagaimana diketahui, Prabowo Subianto telah mengumumkan susunan kabinet pemerintah periode 2024-2029 yang diberi nama Kabinet Merah Putih.

Pelantikan menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan pun telah dilaksanakan hari ini, Senin (21/10/2024), di Istana Merdeka, Jakarta.

Terdapat 48 kementerian dengan 48 menteri dan 55 wakil menteri dalam kabinet tersebut. Beberapa diantaranya sudah tidak asing di tengah masyarakat, lantaran sempat berada di pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, hingga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dalam kabinetnya, Prabowo melakukan perombakan pada sejumlah kementerian. Misalnya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif.

Kemudian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dipecah menjadi Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selain itu, ada Kementerian Koperasi dan UKM yang dipecah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja impor hasil minyak tercatat mengalami kenaikan sepanjang Januari hingga September 2024 dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni sebesar 7,69%.

"Impor hasil minyak pada Januari—September meningkat sebesar 7,69% dibanding periode yang sama tahun lalu," ujar Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia A. Widyasanti, pekan lalu.

Amalia menjelaskan bahwa secara umum perkembangan nilai impor kumulatif senilai US$170,87 miliar atau naik 3,86% (year on year/YoY). Terdiri dari impor minyak dan gas (migas) US$26,74 miliar dan nonmigas senilai US$144,13 miliar.

Khusus untuk impor migas, utamanya berasal dari impor hasil minyak. Pada periode Januari—September, tercatat sektor tersebut menyumbang US$19 miliar. Artinya, impor hasil minyak menjelaskan sebesar 71% dari total nilai impor migas. Sementara sisanya merupakan minyak mentah dan gas.

Dalam dokumen yang Bisnis terima, impor hasil minyak terdiri dari bahan bakar motor dan minyak ringan, bahan bakar pesawat, bahan bakar diesel, dan hasil minyak lainnya.

Pertamax dengan kadar RON 90 hingga 96 (HS 27101224) tercatat menjadi komoditas yang menjadi penyumbang impor dengan nilai paling besar, yakni US$9,16 miliar pada Januari hingga September 2024.

Dari sisi volume, importasi komoditas Pertamax ke dalam negeri sepanjang tahun ini tercatat senilai 11,71 juta ton.

Pada periode yang sama, Indonesia tercatat melakukam impor komoditas HSD atau high speed diesel (HS 27101971) sebanyak 5,1 juta ton atau setara US$3,83 miliar.

Sementara untuk aviation turbine atau avtur (HS 27101981), Indonesia tercatat melakukan importasi bahan bakar pesawat tersebut sebanyak 1,03 juta ton atau senilai US$806 juta.

Adapun, kenaikan impor hasil minyak tersebut terjadi kala harga komoditas energi mengalami penurunan yang didominasi penurunan harga minyak mentah.

Di mana harga energi pada September 2024 tercatat sebesar US$95,39 atau mengalami kontraksi secara tahunan dan bulanan yang masing-masing sebesar 18,97% (YoY) dan 7,07% (month to month/MtM).

Sementara itu, mengutip Reuters pada Senin (14/10/2024), harga minyak mentah berjangka Brent turun US$1,26, atau 1,59%, menjadi US$77,78 per barrel. Sementara itu, harga minyak mentah berjangka jenis West Texas Intermediate (WTU) AS turun US$1,20, atau 1,59%, menjadi US$74,36 per barrel.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin fintech peer to peer atau P2P lending PT Investree Radika Jaya alias Investree. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengungkapkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat," kata Ismail dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (21/10/2024).

Sebelum mencabut izin, Ismail memastikan OJK telah meminta pengurus dan pemegang aham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Namun demikian, Ismail menyebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Ismail menegaskan sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Termasuk pertama, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada mantan CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil tidak lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Ketiga, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset [asset tracing] Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada lembaga jasa keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ismail.

Ismail mengatalan pihaknya akan mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. OJK juga akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.

Selanjutnya, dengan pencabutan izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan'
2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;
3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;
4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;
7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.
   Terkait hal ini, nasabah/Masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: [email protected], dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Bisnis.com, JAKARTA - Nusron Wahid resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) periode 2024-2029, usai melakukan serah terima jabatan (sertijab) dengan Menteri ATR/BPN periode sebelumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Acara serah terima jabatan itu dilakukan di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024) malam.

Pada acara tersebut, Wakil Menteri (Wamen) ATR/BPN yang sebelumnya dijabat oleh Raja Juli Antoni juga melakukan sertijab dengan Ossy Dermawan yang kini menjadi Wamen ATR/BPN baru.

Usai sertijab, Nusron berkomitmen untuk melanjutkan program-program AHY sebelumnya, termasuk memberantas mafia tanah, hingga program 120 juta bidang tanah bersertifikat dengan target Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

"Saya diberikan amanah untuk mengurus tanah. Pak AHY, jangan khawatir, semua titipannya akan kami lanjutkan," ujar Nusron saat Seremoni Sertijab di Gedung Kementerian ATR/BPN pada Senin (21/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, AHY menyebutkan bahwa realisasi program PTSL sudah hampir memenuhi target, sehingga dia optimistis target PTSL 120 juta bidang tanah itu tercapai pada akhir 2024.

"Target kami mengejar 120 juta PTSL, per hari ini sudah 118 juta bidang tanah. Insya Allah akhir tahun ini sudah tercapai 120 juta bidang tanah," jelas AHY.

Perlu diketahui, AHY kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Infrastruktur dan Kewilayahan. Nantinya, AHY bakal mengkoordinir lima Kementerian teknis. Di antaranya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pekerjaan Umum.

Kemudian, Kementerian Transmigrasi dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga masuk di bawah kendali AHY sebagai Menko Infrastruktur dan Kewilayahan.

Profil Nusron Wahid

Nusron Wahid merupakan politisi Partai Golkar yang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Menteri ATR/BPN periode 2024-2029.

Pria kelahiran 12 Oktober 1973 itu mengenyam pendidikan sekolah dasar (SD) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Miftahul Thalibin, Kudus; MTs dan MA Qudsiyya, Kudus; SMA NU Al-Ma'ruf; S1 Ilmu Budaya UI dan S2 Ekonomi Institut Pertanian Bogor.

Pada tahun 1990-an, Nusron memulai kariernya sebagai peneliti, pengajar hingga wartawan Bisnis Indonesia. Pada awal 2000-an, dia pernah bekerja sebagai Staf Ahli baik di Kementerian BUMN hingga Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Karier politiknya di parlemen dimulai pada periode 2004–2009. Kemudian, dia lanjut memenangkan kursi di Senayan pada 2009–2014 serta 2019–2024.

Pada 2014, dia diangkat menjadi Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau BNP2TKI. Jabatan itu dipegangnya selama 2014–2019.

Adapun, riwayat keorganisasiannya tidak hanya di Golkar. Sebagai kader NU, dia pernah menjabat Ketua Umum GP Ansor pada 2011–2016.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah disebut bakal mengucurkan anggaran sebesar Rp51 triliun untuk pagu awal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang bakal dipimpin oleh Maruarar Sirait.

Salah satu program yang bakal menjadi prioritas Kementerian Perumahan dan Permukiman yakni mengenai program 3 juta rumah per tahun yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Maruarar Sirait yang juga akrab disapa Ara menjelaskan, usai dilantik pihaknya bakal terlebih dahulu melakukan pendalaman alokasi anggaran.

Sementara itu, di tengah alokasi anggaran yang cukup terbatas, Ara menyebut telah merumuskan sejumlah strategi dalam merealisasikan program 3 juta rumah.

“Nanti kita pelajari detail tadi, saya katakan sedapat mungkin tanahnya itu kita menggunakan yang sudah ada. Sehingga, kita juga punya solusi yang komprehensif,” kata Ara kepada Wartawan usai dilantik di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Di samping itu, Ara juga mengaku bakal menjalin kerja sama dengan para pelaku swasta. Salah satunya yakni melalui program CSR.

“Makannya saya katakan tadi niat baik ini harus dibuat kepastian hukumnya, sehingga nanti semua juga merasa nyaman. Sehingga kita juga harus melakukan efisiensi - efisiensi yang kuat. dananya tak boleh di korupsi, sehingga bisa membangun lebih banyak rumah,” imbuhnya.

Sebelumnya, hal senada juga sempat disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto mengaku pemerintah ke depan perlu menjalin kolaborasi yang kuat dengan private sector agar program tersebut dapat terealisasi.

“Memang tidak cukup hanya [mengandalkan] APBN saja, banyak potensi yang bisa dimanfaatkan, salah satu kuncinya kolaborasi,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Selasa (15/10/2024).

Tak hanya perlu menjalin kerja sama dengan swasta dan pengembang, Iwan mengusulkan bahwa implementasi program tiga juta rumah juga nantinya untuk dapat didukung lewat anggaran pendapatan belanja daerah (APBD).

Pasalnya, tambah Iwan, alokasi APBD pada sektor perumahan saat ini sangat kecil. Atas dasar hal itu, Iwan menilai APBD menjadi salah satu alternatif yang dapat dimanfaatkan.

Untuk menyukseskan hal itu, dirinya mengaku bakal memprioritaskan usulan revisi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Usulan itu dilakukan guna mendorong kontribusi APBD dalam pengadaan perumahan rakyat.

“Sekarang APBD itu sangat terbatas untuk perumahan, tapi saya dorong APBD itu,” jelasnya.