JAKARTA, KOMPAS.com - Salah satu dokumen yang dibutuhkan untuk berpergian dengan menggunakan pesawat adalah KTP atau identitas resmi lainnya.

Hal itu berguna sebagai salah satu jaminan informasi bahwa kursi pesawat yang Anda beli adalah untuk Anda sendiri.

Lalu, bagaimana dengan anak bayi yang belum memiliki identitas resmi?

Apakah biaya yang dikenakan serupa dengan harga orang dewasa?

Ketentuan Tarif

Untuk diketahui, setiap maskapai penerbangan memiliki aturan yang berbeda-beda mengenai tarif yang dikenakan untuk tiket anak bayi.

Misalnya saja seperti Pelita Air.

Mengutip dari laman resminya, Selasa (5/11/2024), bayi dengan usia 0-2 tahun yang melakukan perjalanan dengan duduk dipangku bersama orang tua yang mendampinginya akan dikenakan biaya 10 persen dari tiket pesawat orang dewasa.

Pun dengan maskapai Lion Air Group.

Sementara itu, di Garuda Indonesia, bayi harus didampingi oleh penumpang yang membayar tiket dewasa.

Namun, jika bayi ingin mendapatkan tempat duduk, setidaknya harus berumur 6 bulan dan harus didampingi oleh orang tua di sebelah tempat duduk bayi.

Kemudian, untuk Sriwijaya Air, hanya anak di atas usia 2 tahun yang dikenakan tarif yang sama dengan penumpang dewasa.

Dokumen yang Dibutuhkan

Untuk dokumen yang dibutuhkan, pada dasarnya di setiap maskapai penerbangan adalah sama.

Pendamping bayi harus menyertakan kartu identitas seperti akta kelahiran bayi asli.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengungkapkan perbedaan usulan penentuan upah minimum (UM) 2025 dari pihak serikat buruh dan pengusaha.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno IV Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit nasional yang digelar pada Senin (4/11/2024). Sidang tersebut mempertemukan pemerintah, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan pengusaha.

Menaker Yassierli yang juga merupakan Ketua LKS Tripartit mengatakan, dari serikat pekerja/serikat buruh memberikan keleluasan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan upah minimun provinsi.

Hal yang sama juga berlaku untuk UM kabupaten/kota dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).

"(Dari serikat pekerja meminta agar) Penetapan UM 2025 tidak menggunakan PP 51/2023 serta menggunakan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan anggal 10 Desember 2024," ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Selasa (5/11/2024).

Di sisi lain, pengusaha mengusulkan beberapa hal soal penetapan UM 2025.

Yassierli menyebut, pengusaha di antaranya tetap ingin memberlakukan PP 51/2023 sebagai kepastian penetapan UM 2025 serta menghindarkan dari politisasi penetapan UM.

Lalu untuk KHL yang digunakan adalah KHL yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta UM sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

Yassierli pun menekankan, saat ini pemerintah memang sedang fokus merampungkan penyusunan UM 2025 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ia menyebut hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti dari putusan MK itu adalah penetapan UM tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penetapan UMP tahun 2025 paling lambat harus dilakukan tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan UM kabupaten/kota harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024.

"Jadi kita fokus terkait upah minimun ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Pak Presiden untuk dimintai arahan," tegas Yassierli.

Sebagaimana diketahui pada 31 Oktober 2024 lalu MK telah mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023 itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengungkapkan perbedaan usulan penentuan upah minimum (UM) 2025 dari pihak serikat buruh dan pengusaha.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno IV Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit nasional yang digelar pada Senin (4/11/2024). Sidang tersebut mempertemukan pemerintah, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan pengusaha.

Menaker Yassierli yang juga merupakan Ketua LKS Tripartit mengatakan, dari serikat pekerja/serikat buruh memberikan keleluasan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan upah minimun provinsi.

Hal yang sama juga berlaku untuk UM kabupaten/kota dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).

"(Dari serikat pekerja meminta agar) Penetapan UM 2025 tidak menggunakan PP 51/2023 serta menggunakan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan anggal 10 Desember 2024," ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Selasa (5/11/2024).

Di sisi lain, pengusaha mengusulkan beberapa hal soal penetapan UM 2025.

Yassierli menyebut, pengusaha di antaranya tetap ingin memberlakukan PP 51/2023 sebagai kepastian penetapan UM 2025 serta menghindarkan dari politisasi penetapan UM.

Lalu untuk KHL yang digunakan adalah KHL yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta UM sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

Yassierli pun menekankan, saat ini pemerintah memang sedang fokus merampungkan penyusunan UM 2025 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ia menyebut hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti dari putusan MK itu adalah penetapan UM tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penetapan UMP tahun 2025 paling lambat harus dilakukan tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan UM kabupaten/kota harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024.

"Jadi kita fokus terkait upah minimun ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Pak Presiden untuk dimintai arahan," tegas Yassierli.

Sebagaimana diketahui pada 31 Oktober 2024 lalu MK telah mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023 itu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Yassierli mengungkapkan perbedaan usulan penentuan upah minimum (UM) 2025 dari pihak serikat buruh dan pengusaha.

Hal itu terungkap dalam sidang pleno IV Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit nasional yang digelar pada Senin (4/11/2024). Sidang tersebut mempertemukan pemerintah, perwakilan serikat pekerja dan perwakilan pengusaha.

Menaker Yassierli yang juga merupakan Ketua LKS Tripartit mengatakan, dari serikat pekerja/serikat buruh memberikan keleluasan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan upah minimun provinsi.

Hal yang sama juga berlaku untuk UM kabupaten/kota dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).

"(Dari serikat pekerja meminta agar) Penetapan UM 2025 tidak menggunakan PP 51/2023 serta menggunakan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan anggal 10 Desember 2024," ujar Yassierli dilansir siaran pers Kemenaker pada Selasa (5/11/2024).

Di sisi lain, pengusaha mengusulkan beberapa hal soal penetapan UM 2025.

Yassierli menyebut, pengusaha di antaranya tetap ingin memberlakukan PP 51/2023 sebagai kepastian penetapan UM 2025 serta menghindarkan dari politisasi penetapan UM.

Lalu untuk KHL yang digunakan adalah KHL yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) serta UM sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

Yassierli pun menekankan, saat ini pemerintah memang sedang fokus merampungkan penyusunan UM 2025 setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Ia menyebut hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti dari putusan MK itu adalah penetapan UM tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penetapan UMP tahun 2025 paling lambat harus dilakukan tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan UM kabupaten/kota harus dilakukan paling lambat tanggal 30 November 2024.

"Jadi kita fokus terkait upah minimun ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Pak Presiden untuk dimintai arahan," tegas Yassierli.

Sebagaimana diketahui pada 31 Oktober 2024 lalu MK telah mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023 itu.

Ketujuhnya isu tersebut adalah tenaga kerja asing (TKA), perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerja kontrak, outsourcing atau pekerja alih daya, cuti, upah, pemutusan hubungan kerja (PHK), dan isu pesangon.

Khusus soal upah, MK meminta agar pasal soal pengupahan harus "mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi dan jaminan hari tua".

Diketahui UU Ciptaker Nomor 6 Tahun 2023 telah melenyapkan penjelasan mengenai KHL pada pasal soal penghasilan/upah yang sebelumnya diatur UU Ketenagakerjaan.

Saat membacakan putusan, Ketua MK Suhartoyo menyampaikan, berkenaan dengan norma baru tersebut, menurut Mahkamah tetap diperlukan adanya penjelasan maksud ‘penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’ karena penjelasan tersebut merupakan bagian penting dalam pengupahan.

Serikat pekerja minta pemerintah patuhi MK

Sebelumnya pada Senin, perwakilan sejumlah serikat pekerja memperingatkan pemerintah agar mematuhi putusan MK UU Nomor 6/2023.

Khususnya terkait dengan perhitungan teknis UMP 2025.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Andi Gani Nena Wea mengungkapkan, pihaknya telah mendengar informasi dari anggotanya yang duduk di Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) bahwa ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) soal UMP yang segera diterbitkan.

Menurut kabar, permenaker yang dimaksud akan terbit pada Selasa (5/11/2024).

Selain itu, Andi Gani juga mendengar kabar bahwa di dalam permenaker yang akan terbit, besaran UMP 2025 nantinya tetap mengacu kepada PP Nomor 51 Tahun Tahun 2023 Tentang Pengupahan.

Padahal kata Andi Gani, dengan adanya putusan MK maka PP Nomor 51 Tahun 2023 sudah tidak berlaku.

"Kami mendengar berita yang sangat kami percaya, bahwa ada permenaker yang akan dikeluarkan, kami dengar mendadak sekali, besok akan dikeluarkan, itu menurut informasi yang kami terima, tidak sesuai dengan keputusan MK," ujar Andi Gani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin.

"Di sini saya mengingatkan kepada pemerintah, jangan coba-coba bermain-main mengenai konstitusi. Kami para buruh, sangat jelas taat konstitusi. Kami mengajukan gugatan panjang sekali, 4 tahun, kita berjuang di jalanan, berjuang di Mahkamah Konstitusi, dan ternyata kita menangkan 21 pasal tersebut," tegasnya.

Andi Gani menekankan, putusan MK langsung berlaku setelah diucapkan serta bersifat mengikat. Sehingga tidak ada masa tunggu untuk merealisasikan UMP berdasarkan putusan itu.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Said Iqbal menyatakan, putusan MK terhadap 21 pasal di UU Ciptaker langsung berlaku setelah diucapkan. Tak terkecuali putusan yang terkait klaster ketenagakerjaan.

"Jadi, tidak ada tafsir terhadap isi norma hukum yang telah diputuskan oleh MK. Dengan demikian, 21 norma hukum di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Nomor Tahun 2023, itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Kalau bahasa orang awam (sudah), dicabut," ungkap Said Iqbal.

"Karena Norma Hukum di atasnya sudah dicabut dan tidak berkekuatan hukum tetap. Berarti semua peraturan pemerintah, peraturan menteri tidak berlaku. Khusus upah minimum, PP Nomor 51 Tahun 2023 juga tidak berlaku," tambah dia.

Dengan kata lain, penentuan UMP harus merujuk kepada norma hukum yang baru atau putusan MK. Oleh karenanya, serikat buruh kembali menegaskan bahwa PP Nomor 23 Tahun 2023 sudah tidak berlaku.

Kemudian, kenaikan UMP harus diperhitungkan berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi dan indeks tertentu.

Said Iqbal mengingatkan, indeks tertentu tidak boleh ditetapkan secara mandiri oleh Menteri Tenaga Kerja (Menaker).

"Harus dilakukan survei dilakukan oleh Dewan Pengupahan, baru (mempertimbangkan) proporsionalitas, tidak boleh menteri yang melakukan (penetapan sendiri)," tambah Said Iqbal.

KOMPAS.com - PT Kereta Commuter Indonesia atau KAI Commuter meraih lima medali emas pada ajang Contact Center World Global ke-19 di ILEC Conference Center London, Inggris, Selasa (29/10/2024) hingga Kamis (31/10/2024).

Direktur utama (Dirut) KAI Commuter Asdo Artriviyanto secara langsung hadir mendampingi insan KAI Commuter yang berkompetisi dalam ajang tersebut.

“Kami sebagai Insan KAI Commuter dan juga mewakili Indonesia sangat bangga atas pencapaian ini dan bisa mengharumkan Indonesia di tingkat dunia,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/10/2024).

KAI Commuter mengirimkan lima grup dengan total pegawai sebanyak tujuh orang yang berhasil membawa lima medali emas dalam berbagai kategori, di antaranya Best Customer Experience Champion, dan Best Customer Service Team.

Serta, Best Deployment Of AI To Enhance Customer Experience, Best Organizational Customer Experience, dan Best Public Service Center.

Sementara itu, Vice Presidet (VP) Corporate Secretary KAI Commuter Joni Martinus menyampaikan bahwa insan KAI Commuter juga berhasil meraih lima medali emas dan dua medali perak pada gelaran yang sama level Asia Pasific di Australia, Juli 2024.

“Kompetisi ini merupakan lanjutan kompetisi di level dunia yang sebelumnya telah mengikuti pada level Asia Pacific oleh KAI Commuter,” jelasnya.

Joni berharap, semua penghargaan tersebut dapat memberikan inspirasi kepada seluruh insan KAI Group khususnya KAI Commuter.

"Semoga dengan penghargaan yang didapat ini bisa memberikan inspirasi serta motivasi kepada semua insan KAI Group khususnya insan KAI Commuter untuk lebih berprestasi dan melakukan perubahan menuju KAI Commuter yang lebih mendunia," katanya.

Perlu diketahui, Contact Center World Global ke-19 diikuti sebanyak 80 negara dengan total 2.000 peserta.

Ajang tersebut merupakan kompetisi tahunan yang mempertemukan seluruh praktisi contact center terbaik dari berbagai negara di dunia, dengan Kanada dan Amerika Serikat (AS) sebagai penyelenggara.

KOMPAS.com – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan bersama Direktur Utama (Dirut) Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Wahyu Suparyono dan jajaran direksi, melakukan inspeksi ke Kawasan Pergudangan Bulog di Sunter Timur, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Kunjungan perdana Zulhas, sapaan akrabnya, bertujuan untuk memantau persediaan pangan, khususnya beras, dalam rangka persiapan menuju swasembada pangan.

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas mengungkapkan bahwa Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia, dengan target utama pada komoditas beras dan jagung pada 2028.

"Pangan bukan hanya beras, tapi juga jagung, gula, kedelai, cabai, bawang, dan lainnya. Kami bertekad untuk memastikan kita bisa swasembada pangan, terutama beras dan jagung pada 2028," ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (5/11/2024).

Menyikapi tantangan tersebut, Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah sudah menyiapkan berbagai langkah strategis untuk mewujudkan swasembada pangan.

Salah satunya adalah dengan mencetak sawah baru dan membuka lahan pertanian di berbagai wilayah, seperti yang telah dilakukan di Merauke.

"Kami sudah memulai dengan mencetak sawah baru di Merauke dan memperbaiki lahan sawah yang telah terbengkalai. Semua ini kami lakukan untuk mencapai swasembada pangan," tutur Zulhas.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya memperkuat cadangan beras pemerintah dan memastikan stok pangan cukup untuk menghadapi berbagai tantangan di masa depan, termasuk dalam menghadapi program bantuan sosial dan pangan.

“Tadi pagi kami rapat bersama Dirut Bulog, semua persiapan untuk tahun depan (2025) dan tahun ini (2024) sudah sangat siap dan sangat baik, tetapi kami juga perlu meyakinkan publik bahwa stok beras kami sangat aman,” ujar Zulhas.

“Sekurang-kurangnya pada akhir tahun ini stok beras Bulog akan mencapai 2 juta ton yang tersebar di lebih dari 1.500 gudang Bulog di seluruh Indonesia, dengan total kapasitas penyimpanan hingga 4 juta ton. Jadi, stok beras kita sangat aman dan cukup,” sambungnya.

Zulhas juga menambahkan bahwa stok beras yang cukup akan terus dijaga, bahkan dengan adanya program peningkatan produksi seperti cetak sawah baru dan intensifikasi pertanian, ia yakin stok beras di tahun depan akan lebih stabil.

Dalam kunjungan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya kualitas beras yang disimpan oleh Bulog, selain hanya memeriksa jumlah stoknya.

Zulhas tampak antusias memeriksa karung-karung beras yang tersusun rapi di gudang, memastikan bahwa kualitasnya terjaga dengan baik.

“Kami akan lebih intens mempersiapkan tahun depan agar produksi dalam negeri dapat terus meningkat. Kunjungan ini adalah bentuk komitmen kami untuk memantau langsung persediaan pangan di lapangan,” jelasnya.

Kunjungan Zulhas ke gudang Bulog ini mengarah ke Kawasan Pergudangan Kantor Wilayah (Kanwil) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dan Banten, salah satu gudang besar yang menjadi tempat penyimpanan cadangan beras pemerintah.

Kualitas stok beras Bulog terjaga

Pada kesempatan yang sama, Dirut Bulog Wahyu Suparyono menegaskan bahwa stok beras yang ada di gudang tersebut disimpan dengan kualitas yang terjaga.

Ia menambahkan bahwa Bulog sudah menerapkan standar ketat dalam proses penyimpanan, sehingga beras yang didistribusikan ke masyarakat tetap dalam kondisi terbaik.

“Kami siap mendukung program pemerintah untuk menjaga ketahanan pangan nasional,” ujar Wahyu.

Ia juga menjelaskan bahwa kualitas beras tetap terjaga berkat prosedur yang ketat di setiap tahapan penyimpanan hingga distribusi, memastikan bahwa setiap butir beras yang sampai ke konsumen memenuhi standar yang diharapkan.

Kunjungan Menko Pangan Zulhas ke gudang Bulog membawa optimisme baru mengenai stabilitas pasokan pangan, khususnya beras.

Zulhas berharap agar kerja sama yang solid antara Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) dan Bulog terus terjalin, guna memastikan pasokan pangan yang cukup dan aman bagi masyarakat.

Kunjungan perdana Zulhas sebagai Menko Pangan ini diharapkan menjadi awal yang baik bagi kerja sama yang lebih erat antara pemerintah dan Bulog dalam mewujudkan ketahanan pangan, serta mendukung langkah-langkah menuju swasembada pangan nasional.

Dengan dukungan kuat dari Bulog dan komitmen yang teguh dari Kemenko Pangan, masyarakat dapat lebih tenang, karena ketahanan pangan Indonesia akan semakin terjaga dengan baik ke depannya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2024, menjadi momen bagi PT Astra Honda Motor (AHM) mengenalkan dua sepeda motor listrik terbaru ke masyarakat umum, yakni ICON e: dan CUV e:.

Keduanya merupakan produksi dalam negeri, dan hadir untuk memberikan opsi konsumen dalam menentukan metode pengisian daya yang sesuai dengan kebutuhan, sekaligus jadi upaya AHM mendukung Environmental, Social, and Governance atau ESG.

Octavianus Dwi, Direktur Pemasaran PT AHM mengatakan, kehadiran dua motor listrik terbarunya untuk pasar kendaraan ramah lingkungan di Indonesia jadi bukti AHM berkomitmen dan berperan kepada keberlanjutan.

"Kita mau berkomitmen bahwa AHM juga berperan kepada keberlanjutan," ucapnya beberapa hari lalu di ajang IMOS 2024, Tangerang.

AHM Motor Listrik Honda di IMOS 2024

Seperti diketahui, hadirnya kendaraan listrik jadi salah satu solusi mengatasi masalah polusi udara yang kaitannya erat dengan isu lingkungan. Dengan jajaran produk motor listrik tanpa emisi, AHM ikut berperan mereduksi pencemaran udara hingga mengurangi ketergantungan penggunaan bahan bakar minyak (BBM).

ICON e: menjadi motor listrik Honda yang bakal dipasarkan antara Rp 28 juta sampai Rp 32 juta on the road (OTR) Jakarta. Banderol tersebut sudah sekaligus dengan pengisian daya atau charger.

Motor listrik ini punya tampilan minimalis namun tetap kuat dengan kesan futuristik. Roda depan menggunakan ban 12 inci sementara belakang 10 inci yang biasanya kombinasi ini digunakan untuk menawarkan kenyamanan lebih karena mampu meredam guncangan dengan baik, serta memberikan manuver yang baik.

KOMPAS.com/Dio Dananjaya Tiga motor listrik andalan Honda di IMOS 2024.

Urusan performa, ICON e: menggunakan motor listrik bertenaga 1,8 kW atau sekitar 2,4 tk, dan torsi 85 Nm. Dalam kondisi baterai penuh, motor ini mampu menjelajah hingga 53 kilometer (Km) dalam satu kali pengisian.

Penempatan baterai pada bagian dek bawah diklaim aman tanpa mengganggu ergonomi ruang kaki pengendara. Melalui ICON e:, AHM menawarkan metode pengisian baterai langsung ke sepeda motor atau direct charge, sehingga lebih fleksibel karena bisa dilakukan di mana saja.

Sementara untuk pengisian penuh dari kondisi kosong, memakan waktu 7 jam 20 menit, dan hanya 3 jam 30 menit dari 25 persen hingga 75 persen. Untuk fitur, ICON e: memiliki dua pilihan mode berkendara, ECON serta STD, panel meter digital, USB charge, dan penerangan LED.

Dengan estimasi harga tadi, ICON e: jadi motor listrik termurah Honda untuk saat ini yang dihadirkan dalam lima pilihan warna, yakni Iconic Mint, Iconic Orange, Iconic Red, Iconic White, dan Iconic Matte Black.

KOMPAS.com/STANLY RAVEL Motor listrik Honda CUV e: di IMOS 2024

Honda CUV e: sendiri menjadi flagship motor listrik Honda di Indonesia yang hadir mengusung konsep premium dan siap mendukung produktivitas dengan performa serta teknologi yang lebih tinggi.

CUV e: punya visual yang lebih berkelas dengan sudut tajam pada beberapa bagian. Motor listrik ini juga sudah dilengkapi Honda RoadSync Duo yang merupakan sistem konektivitas dengan ponsel pemilik untuk tipe tertingginya.

Dengan harga lebih tinggi, motor listriknya memiliki tenaga maksimal 6 kW atau 8 Tk dengan torsi 22 Nm, yang dapat digeber hingga kecepatan 83 kpj dengan jarak tempuh maksimal 80,7 km. Tenaganya berasal dari dua baterai Honda Mobile Power Pack e: yang dapat ditukar atau diisi dengan off-board charger.

AHM mengeklaim, pengisian baterai dari kosong hingga penuh memakan waktu enam jam, dan 2,7 jam atau 160 menit untuk pengisian dari 25 persen ke 75 persen.

CUV e: memiliki fitur tiga mode berkendara, yakni ECON, STD, dan Sport, yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan. USB type-C charger, serta layar panel sudah TFT yang dapat menampilkan informasi kendaraan, navigasi, pengontrol musik, hingga menerima dan melakukan panggilan.

Tak sekadar menghadirkan motor listrik, AHM juga ikut mendukung ekosistem yang menyeluruh melalui hadirnya gerai khusus berlogo e: Corner dan e: Shop.

Melalui e: Shop, pengguna motor listrik Honda bisa menikmati layanan servis khusus serta fasilitas Emergency Road Assistance. Sementara e: Corner hadir sebagai area khusus yang siap memberikan ragam informasi terkait produk elektrifikasi Honda.

KOMPAS.com/STANLY RAVEL Layanan e:Shop untuk motor listrik Honda

AHM menargetkan gerai khusus tersebut akan tersedia sebanyak 1.200 di jaringan diler Honda yang ada di wilayah Indonesia hingga akhir 2024.

"Sekarang sudah lebih dari 1.000, kita kejar sampai akhir tahun ini di atas 1.200. Sebentar lagi tercapai karena tinggal dua bulan lagi," ucap Octa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) yang juga Ketua Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit, Yassierli, memimpin Sidang Pleno IV LKS Tripartit Nasional pada Senin (4/11/2024).

Salah satu topik yang dibahas dalam sidang tersebut adalah tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal uji materil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Ciptaker).

Dalam sidang pleno, Yassierli menekankan dua hal.

Pertama, putusan MK atas UU Cipta Kerja harus dihormati dan dipatuhi oleh semua anggota LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja/buruh.

Kedua, seluruh anggota LKS Tripartit Nasional bersama-sama melakukan dialog untuk mencari solusi atas putusan MK itu.

"Saya kira putusan MK ini adalah sesuatu yang harus kita hormati dan kita patuhi bersama-sama. Selanjutnya kita akan mencari solusi yang terbaik," kata Yassierli, dilansir dari siaran pers Kemenaker, Selasa (5/11/2024).

Yassierli melanjutkan, hal paling krusial untuk segera ditindaklanjuti adalah penetapan Upah Minimum (UM) tahun 2025.

Hal ini dikarenakan penetapan UM provinsi (UMP) tahun 2025 paling lambat harus dilakukan pada tanggal 21 November 2024.

Sementara untuk penetapan UM kabupaten/kota harus dilakukan paling lambat pada tanggal 30 November 2024.

Adapun beberapa poin masukan dari serikat pekerja/serikat buruh terkait penetapan UM 2025 adalah sebagai berikut:

• Memberikan keleluasaan kepada gubernur dan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda) untuk berkolaborasi terkait penetapan UMP, UM Kabupaten/Kota, dan UM sektoral dengan berbasis kebutuhan hidup layak (KHL).
• Penetapan UM 2025 tidak menggunakan PP 51/2023.
• Menggunakan survei KHL dari unsur Depekab/Depekot dengan memperpanjang waktu penetapan UM sampai dengan tanggal 10 Desember 2024.

Sementara dari unsur pengusaha mengusulkan beberapa hal:

• Tetap memberlakukan PP 51/2023 sebagai kepastian penetapan UM 2025 serta menghindarkan dari politisasi penetapan UM.
• KHL yang digunakan adalah KHL yang berdasarkan data BPS.
• UM sektoral tidak ditetapkan terlebih dahulu untuk sektor padat karya.

"Jadi kita fokus terkait upah minimum ini dulu. Nanti masukan dari teman-teman semua akan kita bawa ke Pak Presiden untuk dimintai arahan," tegas Yassierli.

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang diajukan oleh Partai Buruh dan sejumlah serikat pekerja.

Setidaknya, ada tujuh isu konstitusionalitas atau norma terkait perburuhan yang diuji dalam perkara nomor 168/PUU-XXII/2023, yaitu:

• Tenaga kerja asing (TKA).
• Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) untuk pekerja kontrak.
• Outsourcing atau pekerja alih daya.
• Cuti.
• Upah.
• Pemutusan hubungan kerja (PHK).
• Isu pesangon.

JAKARTA, KOMPAS.com - Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS melemah pada perdagangan pasar spot, Selasa (5/11/2024).

Melansir data Bloomberg, pukul 09.29 WIB rupiah berada pada level Rp 15.780 per dollar AS atau melemah 27,5 poin (0,17 persen) dibanding penutupan kemarin Rp 15.752,5 per dollar AS.

Pengamat Pasar Uang Ariston Tjendra mengatakan, rupiah diproyeksikan masih tertekan atau berkonsolidasi hari ini terhadap dollar AS karena pasar mengantisipasi dua event penting yang akan berlangsung pekan ini yaitu pemilu presiden AS yang akan berlangsung hari ini dan pengumuman kebijakan moneter bank entral AS di Jumat dinihari.

Menurut dia, kemenangan Donald Trump bisa mendongkrak kembali dollar AS karena kebijakan Trump yang memicu perang dagang ketika berkuasa.

Sementara itu, pasar juga menantikan pernyataan The Fed soal kondisi terkini perekonomian dan kebijakan moneter ke depan yang mungkin saja memudarkan peluang pemangkasan yang agresif.

"Potensi pelemahan ke arah 15.780-15.800 dengan potensi penguatan di kisaran 15.700 hari ini," ujar dia.

Sementara itu, mengacu pada kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Senin (4/11/2024) berada di level Rp 15.751 per dollar AS, atau melemah dibandingkan Jumat (31/10/2024) pada level Rp 15.723 per dollar AS.

Adapun kurs di bank-bank besar di Indonesia, seperti di BRI kurs jual dipatok pada Rp 15.789 per dollar AS. Kurs jual berarti pihak bank menjual dollar AS pada posisi ini.

Berikut adalah kurs rupiah hari ini di 5 bank.

BRI Jual 15.789 Beli 15.759

Bank Mandiri Jual 15.770 Beli 15.750

BNI Jual 15.789 Beli 15.765

BCA Jual 15.785 Beli 15.765

CIMB Niaga Jual 15.786 Beli 15.775

Demikian adalah kurs rupiah hari ini di 5 bank besar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bergerak di zona merah pada awal perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Selasa (5/11/2024).

Sementara itu, mata uang garuda pagi ini melemah pada perdagangan pasar spot.

Melansir data RTI, pukul 09.10 WIB, IHSG bergerak di posisi 7.469,36 atau turun 10,13 poin (0,14 persen) dibanding penutupan sebelumnya pada level 7.479,50.

Sebanyak 224 saham melaju di zona hijau dan 186 saham di zona merah. Sedangkan 185 saham lainnya stagnan. Adapun nilai transaksi hingga saat ini mencapai Rp 1,05 triliun dengan volume 1,74 miliar saham.

Direktur Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, mengatakan, volatilitas pemilihan umum presiden Amerika Serikat (AS) telah memberi tekanan bagi pasar global, termasuk Indonesia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) terus berada dalam tren pelemahan beberapa waktu ini.

Di sisi lain, pasar obligasi AS kembali melemah, tetapi mampu bangkit meskipun dalam ruang yang sangat terbatas.

Dari dalam negeri, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa pemerintah akan merevisi aturan devisa hasil ekspor (DHE) Sumber Daya Alam (SDA) untuk memperpanjang jangka waktu penyimpanan DHE SDA oleh eksportir.

"Berdasarkan analisis teknikal, kami melihat IHSG berpotensi menguat terbatas dengan support dan resistance di level 7.410–7.560," kata dia dalam analisisnya, Selasa (5/11/2024).

Sementara itu, bursa kawasan Asia mayoritas bergerak di zona hijau, dengan Strait Times turun 0,14 persen (5,16 poin) di level 3.566,87. Shanghai Composite tumbuh 1,10 persen (36,29 poin) di level 3.346,50. Nikkei 225 tumbuh 1,23 persen (469,60 poin) ke level 38.523,30. Serta Hang Seng tumbuh 0,47 persen (469,60 poin) ke level 20.663,84

Rupiah

Adapun nilai tukar rupiah terhadap dollar AS di pasar spot pagi ini melemah.

Melansir data Bloomberg, pukul 09.29 WIB, rupiah berada pada level Rp 15.780 per dollar AS atau melemah 27,5 poin (0,17 persen) dibanding penutupan kemarin Rp 15.752,5 per dollar AS.

Pengamat Pasar Uang, Ariston Tjendra, mengatakan bahwa rupiah diproyeksikan masih tertekan atau berkonsolidasi hari ini terhadap dollar AS karena pasar mengantisipasi dua event penting yang akan berlangsung pekan ini, yaitu pemilu presiden AS yang akan berlangsung hari ini dan pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS di Jumat dinihari.

Menurut dia, kemenangan Donald Trump bisa mendongkrak kembali dollar AS karena kebijakan Trump yang memicu perang dagang ketika berkuasa.

Sementara itu, pasar juga menantikan pernyataan The Fed soal kondisi terkini perekonomian dan kebijakan moneter ke depan yang mungkin saja memudarkan peluang pemangkasan yang agresif.

"Potensi pelemahan ke arah 15.780-15.800 dengan potensi penguatan di kisaran 15.700 hari ini," ujar dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomiKuartal III 2024 akan berada di kisaran 5,05 persen, seperti pada Kuartal II 2024.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia (produk domestik bruto/PDB) Kuartal III 2024 pada siang hari ini, Selasa (4/11/2024).

"(Pertumbuhan ekonomi RI Kuartal III 2024) berada di kisaran seperti kemarin," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun, Airlangga tidak menyebut angka pasti saat ditanya apakah mungkin pertumbuhan ekonomi kuartal ini bisa di atas 5 persen.

"Saya tidak berbicara angka, tunggu besok," tukasnya.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kuartal III sedikit lebih rendah dari kuartal sebelumnya, yakni menjadi 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2024 diperkirakan berkisar 5,02 persen yoy dari kuartal sebelumnya 5,05 persen yoy," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Pertumbuhan ekonomi pada periode ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 5,03 persen yoy.

Lebih tinggi dibandingkan pada Kuartal II 2024 yang sebesar 4,93 persen, tetapi lebih rendah dari Kuartal III 2023 yang sebesar 5,05 persen yoy.

Peningkatan laju konsumsi rumah tangga juga terindikasi dari beberapa indikator, seperti:

• Penjualan ritel pada akhir Kuartal III 2024 tercatat 4,7 persen yoy. Angka ini jauh lebih tinggi dari Kuartal II 2024 yang sebesar 2,72 persen yoy maupun Kuartal III 2023 yang sebesar 1,48 persen yoy.
• Indeks Kepercayaan Konsumen pada akhir Kuartal III 2024 juga menunjukkan kondisi yang baik, di mana tumbuh sekitar 1,5 persen yoy dibandingkan kuartal sebelumnya yang -2,98 persen yoy.

"Konsumsi yang solid tersebut ditopang oleh tren penurunan inflasi sisi penawaran, terutama inflasi harga bergejolak dan harga yang diatur pemerintah. Sementara inflasi inti cenderung menunjukkan tren peningkatan hingga akhir Kuartal III 2024 tercatat 2,09 persen yoy," jelasnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomiKuartal III 2024 akan berada di kisaran 5,05 persen, seperti pada Kuartal II 2024.

Untuk diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia (produk domestik bruto/PDB) Kuartal III 2024 pada siang hari ini, Selasa (4/11/2024).

"(Pertumbuhan ekonomi RI Kuartal III 2024) berada di kisaran seperti kemarin," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Namun, Airlangga tidak menyebut angka pasti saat ditanya apakah mungkin pertumbuhan ekonomi kuartal ini bisa di atas 5 persen.

"Saya tidak berbicara angka, tunggu besok," tukasnya.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Kuartal III sedikit lebih rendah dari kuartal sebelumnya, yakni menjadi 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy).

"Pertumbuhan ekonomi Kuartal III 2024 diperkirakan berkisar 5,02 persen yoy dari kuartal sebelumnya 5,05 persen yoy," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Senin.

Pertumbuhan ekonomi pada periode ini masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diperkirakan tumbuh 5,03 persen yoy.

Lebih tinggi dibandingkan pada Kuartal II 2024 yang sebesar 4,93 persen, tetapi lebih rendah dari Kuartal III 2023 yang sebesar 5,05 persen yoy.

Peningkatan laju konsumsi rumah tangga juga terindikasi dari beberapa indikator, seperti:

• Penjualan ritel pada akhir Kuartal III 2024 tercatat 4,7 persen yoy. Angka ini jauh lebih tinggi dari Kuartal II 2024 yang sebesar 2,72 persen yoy maupun Kuartal III 2023 yang sebesar 1,48 persen yoy.
• Indeks Kepercayaan Konsumen pada akhir Kuartal III 2024 juga menunjukkan kondisi yang baik, di mana tumbuh sekitar 1,5 persen yoy dibandingkan kuartal sebelumnya yang -2,98 persen yoy.

"Konsumsi yang solid tersebut ditopang oleh tren penurunan inflasi sisi penawaran, terutama inflasi harga bergejolak dan harga yang diatur pemerintah. Sementara inflasi inti cenderung menunjukkan tren peningkatan hingga akhir Kuartal III 2024 tercatat 2,09 persen yoy," jelasnya.