JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengkonfirmasi adanya kecelakaan helikopter jatuh di Suluban Pecatu, Bali pada Jumat (19/7/2024).

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional, Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Mokhammad Khusnu mengatakan, helikopter milik PT Whitesky Aviation itu terjatuh karena terlilit tali layangan.

"Kami telah menerima laporan kecelakaan Helicopter PK-WSP type Bell 505 milik PT Whitesky Aviation di Suluban Pecatu, Kuta Selatan-Bali pada Jumat, 19 Juli 2024 pukul 15.33 LT (local time) akibat terlilit tali layangan," ujarnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat.

Dia mengungkapkan, saat ini inspektur penerbangan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV tengah menuju lokasi kecelakaan. Sementara pihak Whitesky Aviation juga telah mengirimkan tim investigasi ke lokasi kejadian.

"Informasi terkini akan disampaikan lebih lanjut," kata dia.

Dia memastikan insiden helikopter jatuh di Bali ini tidak menyebabkan korban jiwa. Adapun saat kejadian, helikopter tengah membawa 1 pilot dan 4 penumpang.

"Informasi awal semua penumpang dipastikan selamat dalam kecelakaan tersebut," ucapnya.

Dengan adanya insiden ini, kata Khusnu, pihaknya akan melakukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif mengenai bahaya layangan melalui koordinasi dengan Pj Gubernur serta Kepala Daerah di wilayah Bali, agar tidak membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan.

Diberitakan sebelumnya, sebuah video menunjukkan helikopter jatuh viral di media sosial, Jumat (19/7/2024).

Helikopter tersebut jatuh di sekitar Pantai Suluban, Kecamatan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali.

Kapolsek Kuta Selatan Kompol I Gusti Ngurah Yudistira membenarkan adanya peristiwa helikopter jatuh di lokasi tersebut.

"Iya benar," katanya singkat saat dihubungi.

TANGERANG, KOMPAS.com - PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) meluncurkan All New Nissan Serena e-POWER secara resmi pada pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024, Rabu (17/7/2024).

Teknologi e-Power diciptakan guna menjawab kekhawatiran konsumen terkait mobil listrik yang harus dicharge secara berkala bila daya baterai sudah berkurang.

Sementara proses charging mobil listrik membutuhkan waktu lama dan jumlah SPKLU di Indonesia belum merata.

Benny Suparman, National Sales Manager PT Nissan Motor Distributor Indonesia (NMDI) mengatakan, Nissan lebih dulu menciptakan mobil listrik daripada mobil berteknologi e-Power.

“Teknologi ini (e-Power) justru bisa dikatakan lebih canggih karena menjadi pembaruan dari BEV, sehingga konsumen tidak perlu khawatir kehabisan daya baterai, mesin akan berperan sebagai generator ketika dibutuhkan,” ucap Benny.

Nissan sudah mengembangkan mobil listrik sejak 1948 sampai sekarang tetap konsisten dengan karya-karya terbarunya seperti Ariya dan Sakura.

Mesin 1.400cc 3 Silinder Hybrid Nissan Serena e-Power Highway Star

“Saat ini Nissan Leaf yang dipasarkan di Indonesia, sedangkan mobil dengan teknologi e-Power ada Kicks dan Serena terbaru,” ucap Benny.

Benny mengatakan teknologi e-Power membuat mobil digerakkan oleh motor listrik secara penuh sementara mesin bensin hanya hidup ketika daya baterai mulai habis.

“Konsumen bisa melihat dan mengontrol level daya baterai lewat layar informasi (MID) dan perhatikan kapan mesin bensin bekerja secara otomatis,” ucap Benny.

Kompas.com/Erwin Nissan Serena e-Power GIIAS 2023

Jadi, menurut Benny e-Power masih mempertahankan performa BEV dengan melibatkan motor listrik secara penuh sebagai penggerak roda. Di sisi lain, disediakan generator agar pengendara tidak khawatir kehabisan daya di tengah perjalanan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada Jumat (19/7/2024). Demikian juga dengan rupiah yang melemah pada penutupan perdagangan pasar spot.

IHSG ditutup pada level 7.294,49 atau turun 26,5 poin (0,36 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level 7.321,07.

Mengutip RTI, sebanyak 225 saham melaju di zona hijau dan 320 saham di zona merah. Sedangkan 247 saham lainnya stagnan. Adapun jumlah transaksi sore ini mencapai Rp 9,2 triliun dengan volume 14,4 miliar saham.

Top losers yang menekan IHSG yaitu, Bank Jago (ARTO) yang terkoreksi 3,75 persen ke level Rp 2.310 per saham. Kemudian, Gajah Tunggal (GJTL) yang melemah 3,4 persen ke level Rp 1.130 per saham. Dilanjutkan oleh Merdeka Copper Gold (MDKA) yang turun 3,3 persen ke posisi Rp 2.340 per saham.

Top gainers yang mendorong laju IHSG yakni, Jasa Marga (JSMR) yang melonjak 4,3 persen ke posisi Rp 5.350 per saham. Selanjutnya, Astra Otoparts (AUTO) yang naik 3,7 persen ke level Rp 2.210 per saham. Kemudian, Matahari Department Store (LPPF) yang bertambah 3,5 persen ke level Rp 1.615 per saham.

Sementara itu, bursa Asia mayoritas merah dengan penurunan, Nikkei 0,16 persen (62,5 poin) ke posisi 40.063,8, Hang Seng Hong Kong terkoreksi 2,03 persen (360,7 poin) ke posisi 17.417,67, dan Strait Times melemah 0,68 persen (23,5 poin) ke level 3.447,56. Sementara itu, Shanghai Komposit menguat 0,17 persen (6,18 poin) ke posisi 2.982,31.

Kurs Rupiah

Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup melemah. Pukul 14.45 WIB mata uang garuda ditutup pada level Rp 16.191 per dollar AS atau turun 36 poin atau 0,22 persen dibandingkan dengan sebelumnya pada level Rp 16.155 per saham.

Sementara itu, mengacu kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Jumat (19/7/2024) pada level Rp 16.199 per dollar AS, atau melemah dibanding Kamis (18/7/2024) pada level Rp 16.160 per dollar AS.

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analis dari sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan Investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada Jumat (19/7/2024). Demikian juga dengan rupiah yang melemah pada penutupan perdagangan pasar spot.

IHSG ditutup pada level 7.294,49 atau turun 26,5 poin (0,36 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level 7.321,07.

Mengutip RTI, sebanyak 225 saham melaju di zona hijau dan 320 saham di zona merah. Sedangkan 247 saham lainnya stagnan. Adapun jumlah transaksi sore ini mencapai Rp 9,2 triliun dengan volume 14,4 miliar saham.

Top losers yang menekan IHSG yaitu, Bank Jago (ARTO) yang terkoreksi 3,75 persen ke level Rp 2.310 per saham. Kemudian, Gajah Tunggal (GJTL) yang melemah 3,4 persen ke level Rp 1.130 per saham. Dilanjutkan oleh Merdeka Copper Gold (MDKA) yang turun 3,3 persen ke posisi Rp 2.340 per saham.

Top gainers yang mendorong laju IHSG yakni, Jasa Marga (JSMR) yang melonjak 4,3 persen ke posisi Rp 5.350 per saham. Selanjutnya, Astra Otoparts (AUTO) yang naik 3,7 persen ke level Rp 2.210 per saham. Kemudian, Matahari Department Store (LPPF) yang bertambah 3,5 persen ke level Rp 1.615 per saham.

Sementara itu, bursa Asia mayoritas merah dengan penurunan, Nikkei 0,16 persen (62,5 poin) ke posisi 40.063,8, Hang Seng Hong Kong terkoreksi 2,03 persen (360,7 poin) ke posisi 17.417,67, dan Strait Times melemah 0,68 persen (23,5 poin) ke level 3.447,56. Sementara itu, Shanghai Komposit menguat 0,17 persen (6,18 poin) ke posisi 2.982,31.

Kurs Rupiah

Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup melemah. Pukul 14.45 WIB mata uang garuda ditutup pada level Rp 16.191 per dollar AS atau turun 36 poin atau 0,22 persen dibandingkan dengan sebelumnya pada level Rp 16.155 per saham.

Sementara itu, mengacu kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Jumat (19/7/2024) pada level Rp 16.199 per dollar AS, atau melemah dibanding Kamis (18/7/2024) pada level Rp 16.160 per dollar AS.

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analis dari sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan Investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berakhir di zona merah pada Jumat (19/7/2024). Demikian juga dengan rupiah yang melemah pada penutupan perdagangan pasar spot.

IHSG ditutup pada level 7.294,49 atau turun 26,5 poin (0,36 persen) dibandingkan penutupan sebelumnya pada level 7.321,07.

Mengutip RTI, sebanyak 225 saham melaju di zona hijau dan 320 saham di zona merah. Sedangkan 247 saham lainnya stagnan. Adapun jumlah transaksi sore ini mencapai Rp 9,2 triliun dengan volume 14,4 miliar saham.

Top losers yang menekan IHSG yaitu, Bank Jago (ARTO) yang terkoreksi 3,75 persen ke level Rp 2.310 per saham. Kemudian, Gajah Tunggal (GJTL) yang melemah 3,4 persen ke level Rp 1.130 per saham. Dilanjutkan oleh Merdeka Copper Gold (MDKA) yang turun 3,3 persen ke posisi Rp 2.340 per saham.

Top gainers yang mendorong laju IHSG yakni, Jasa Marga (JSMR) yang melonjak 4,3 persen ke posisi Rp 5.350 per saham. Selanjutnya, Astra Otoparts (AUTO) yang naik 3,7 persen ke level Rp 2.210 per saham. Kemudian, Matahari Department Store (LPPF) yang bertambah 3,5 persen ke level Rp 1.615 per saham.

Sementara itu, bursa Asia mayoritas merah dengan penurunan, Nikkei 0,16 persen (62,5 poin) ke posisi 40.063,8, Hang Seng Hong Kong terkoreksi 2,03 persen (360,7 poin) ke posisi 17.417,67, dan Strait Times melemah 0,68 persen (23,5 poin) ke level 3.447,56. Sementara itu, Shanghai Komposit menguat 0,17 persen (6,18 poin) ke posisi 2.982,31.

Kurs Rupiah

Mengutip data Bloomberg, rupiah sore ini ditutup melemah. Pukul 14.45 WIB mata uang garuda ditutup pada level Rp 16.191 per dollar AS atau turun 36 poin atau 0,22 persen dibandingkan dengan sebelumnya pada level Rp 16.155 per saham.

Sementara itu, mengacu kurs tengah Jisdor, nilai tukar rupiah pada Jumat (19/7/2024) pada level Rp 16.199 per dollar AS, atau melemah dibanding Kamis (18/7/2024) pada level Rp 16.160 per dollar AS.

Disclaimer: Artikel ini bukan untuk mengajak membeli atau menjual saham. Segala rekomendasi dan analisa saham berasal dari analis dari sekuritas yang bersangkutan, dan Kompas.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan atau kerugian yang timbul. Keputusan investasi ada di tangan Investor. Pelajari dengan teliti sebelum membeli/menjual saham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulator sedang menggodok peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang pembentukan program asuransi wajib kendaraan bermotor.

Aturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

SHUTTERSTOCK/JD8 Ilustrasi asuransi kendaraan, asuransi mobil.

Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana penerapan program asuransi wajib kendaraan bermotor ini?

Salah satu karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan bernama Idham menuturkan, wacana soal program asuransi wajib kendaraan bermotor tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) ini justru membuat dia berpikir dua kali untuk membeli motor ke depannya.

"Mending dari tahun ini kalau mau ambil kredit, Atau kalau mau beli motor, mending beli cash saja yang second gitu," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Hal itu lantaran, ia tidak mau kena premi lebih tinggi untuk asuransi selain yang diwajibkan perusahaan pembiayaan.

"Mungkin perlu diulik lagi mekanisme dan nilai asuransi wajib dari pembayaran dengan skema kredit seperti apa," imbuh dia.

Di sisi lain, ia tidak keberatan adanya asuransi wajib, tetapi dibarengi dengan opsi pengembalian premi ketika tidak terjadi risiko.

"Misal saat kendaraan dijual. Kalau diwajibkan seperti BPJS, mungkin kalau bisa dicarikan seperti BPJS Ketenagakerjaan, jadinya tidak terlalu masalah," sebut Idham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulator sedang menggodok peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang pembentukan program asuransi wajib kendaraan bermotor.

Aturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

SHUTTERSTOCK/JD8 Ilustrasi asuransi kendaraan, asuransi mobil.

Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana penerapan program asuransi wajib kendaraan bermotor ini?

Salah satu karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan bernama Idham menuturkan, wacana soal program asuransi wajib kendaraan bermotor tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) ini justru membuat dia berpikir dua kali untuk membeli motor ke depannya.

"Mending dari tahun ini kalau mau ambil kredit, Atau kalau mau beli motor, mending beli cash saja yang second gitu," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Hal itu lantaran, ia tidak mau kena premi lebih tinggi untuk asuransi selain yang diwajibkan perusahaan pembiayaan.

"Mungkin perlu diulik lagi mekanisme dan nilai asuransi wajib dari pembayaran dengan skema kredit seperti apa," imbuh dia.

Di sisi lain, ia tidak keberatan adanya asuransi wajib, tetapi dibarengi dengan opsi pengembalian premi ketika tidak terjadi risiko.

"Misal saat kendaraan dijual. Kalau diwajibkan seperti BPJS, mungkin kalau bisa dicarikan seperti BPJS Ketenagakerjaan, jadinya tidak terlalu masalah," sebut Idham.

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulator sedang menggodok peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang pembentukan program asuransi wajib kendaraan bermotor.

Aturan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan.

Asuransi wajib di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

SHUTTERSTOCK/JD8 Ilustrasi asuransi kendaraan, asuransi mobil.

Lantas bagaimana tanggapan masyarakat terkait wacana penerapan program asuransi wajib kendaraan bermotor ini?

Salah satu karyawan swasta di kawasan Jakarta Selatan bernama Idham menuturkan, wacana soal program asuransi wajib kendaraan bermotor tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) ini justru membuat dia berpikir dua kali untuk membeli motor ke depannya.

"Mending dari tahun ini kalau mau ambil kredit, Atau kalau mau beli motor, mending beli cash saja yang second gitu," kata dia kepada Kompas.com, Jumat (19/7/2024).

Hal itu lantaran, ia tidak mau kena premi lebih tinggi untuk asuransi selain yang diwajibkan perusahaan pembiayaan.

"Mungkin perlu diulik lagi mekanisme dan nilai asuransi wajib dari pembayaran dengan skema kredit seperti apa," imbuh dia.

Di sisi lain, ia tidak keberatan adanya asuransi wajib, tetapi dibarengi dengan opsi pengembalian premi ketika tidak terjadi risiko.

"Misal saat kendaraan dijual. Kalau diwajibkan seperti BPJS, mungkin kalau bisa dicarikan seperti BPJS Ketenagakerjaan, jadinya tidak terlalu masalah," sebut Idham.

SHUTTERSTOCK/REDPIXEL.PL Ilustrasi asuransi.

"Kayaknya lumayan berat sih ya, apalagi penghasilan juga kenaikannya tidak sebanding dengan harga rumah dan kebutuhan-kebutuhan lainnya," ungkap dia.

Sementara itu, Ahmad Arief, seorang pekerja swasta di Yogyakarta justru mengkhawatirkan sistem pengelolaan dari premi program asuransi wajib tersebut.

"Kayaknya masih ragu bagaimana pengelolaannya. Kaya mekanismenya, terus instansi dan penyedia jasa yang terlibat siapa saja," ungkap dia.

Menurut dia, pemerintah perlu mengkaji lebih dalam dampak dan situasi yang ada di masyarakat dengan adanya program asuransi wajib kendaraan bermotor tersebut.

"Mungkin perlu dipikir-pikir dulu dan coba buka dialog sama masyarakat dulu sebelum diterapkan," ujar dia.

Di sisi lain, Angga, seorang pekerja swasta di Jakarta Barat justru menyoroti bagaimana nantinya metode dan cara klaim polis dari program asuransi wajib tersebut.

"Harusnya klaimnya mudah, karena pasti posisi nasabah itu sedang mengalami musibah di jalan," ungkap dia.

Menurut dia, ketika masyarakat diberikan gambaran pasti mengenai manfaat dan mekanisme yang terpercaya, program asuransi wajib ini dapat diterima masyarakat.

"Mungkin seperti BPJS Kesehatan waktu awal-awal penerimannya, tapi sekarang terbukti banyak manfaatnya," tutup dia.

KOMPAS.com/ AGUSTINUS RANGGA RESPATI Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan 2024, Selasa (20/2/2024).

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyampaikan program asuransi wajib termasuk asuransi kendaraan masih menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya.

Peraturan Pemerintah tersebut termasuk di dalamnya ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur, pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga atau third party liability (TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

"Dalam persiapannya, tentu diperlukan kajian mendalam terlebih dahulu mengenai Program Asuransi Wajib yang dibutuhkan," kata dia dalam keterangan resmi, Kamis (18/7/2024).

Ogi menuturkan, program asuransi wajib TPL terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat.

Hal ini lantaran asuransi wajib akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan.

Program asuransi wajib ini juga dapat membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

"Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman, serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan," tutup dia.

TANGERANG, KOMPAS.com - Mitsubishi All New Triton yang baru meluncur di Indonesia punya tampilan yang benar-benar baru. Eksteriornya berubah total dari model sebelumnya, di mana punya desain yang agresif, sekarang jadi lebih kekar.

Bahkan kalau familiar dengan pikap yang ada di Amerika, All New Triton arah desainnya cenderung ke sana. Pikap yang dimensinya besar, lampunya juga, bahkan grille-nya simpel tapi besar.

Hikaru Mii, Director of Product Strategy Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) mengatakan, desain All New Triton yang kekar mengacu ke tren global buat pikap.

Kompas.com/Fathan Radityasani Mitsubishi All New Triton di GIIAS 2024

"Segmennya makin macho, kuat, dan brutal dari sisi mobil penumpang. Jadi trennya siapa yang lebih kuat (desainnya)," kata Mii kepada Kompas.com di GIIAS 2024, Kamis (18/7/2024).

Mii bilang, desain Triton yang sebelumnya lebih sleek atau mulus dan agresif. Berbeda dengan yang generasi terakhir, jadi lebih kekar dan kesannya berdimensi besar.

"Saya setuju desainnya berubah. Alasannya lebih ke tren global yang memang mau ke arah macho," kata Mii.

All New Triton yang baru meluncur bukan cuma baru di bagian bodi, tapi sampai ke rangka yang diperkuat sampai penggunaan mesin baru. Buat harganya, paling murah mulai Rp 300 jutaan dan paling mahal yakni tipe Ultimate, harganya Rp 525 jutaan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto membantah terjadi kesimpangsiuran terkait wacana pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi per 17 Agustus 2024.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada kenaikan harga BBM subsidi, dalam hal ini Pertalite dan Solar.

“Itu tidak simpang siur ya, kan tidak ada kenaikan juga,” kata Airlangga di Kantornya, Jumat (19/7/2024).

Hal itu menyusul terjadinya perbedaan pendapat yang disampaikan oleh menteri-menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait pembatasan pembelian BBM subsidi yang dilontarkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tersebut.

Airlangga mengatakan, pembatasan BBM subsidi tersebut masih belum dibahas dalam rapat antar kementerian terkait.

“Ya kan saya bilang itu kita belum bahas di dalam rapat,” kata dia.

Sebelumnya, Luhut menyatakan, penyaluran BBM subsidi yang belum tepat sasaran menjadi salah satu pertimbangan kebijakan pembatasan tersebut.

Menurut dia, dengan pembatasan BBM subsidi, diharapkan dapat menghemat keuangan negara.

"Pemberian subsidi yang tidak tepat (sasaran), itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Kita hitung di situ," tulis Luhut dalam unggahan di Instagram pribadinya, @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7/2024).

Di kesempatan lain, Menteri KKP Wahyu Sakti Trenggono menyebutkan bahwa pembatasan pembelian BBM subsidi memang akan diterapkan untuk kendaraan tertentu.

"Ada pembatasan di kendaraan tertentu," katanya usai menghadiri rapat di Kantor Kemenko Perekonomian.

Terkait dengan waktu pelaksanaannya, Trenggono menyebutkan, pembatasan BBM subsidi akan mulai dilaksanakan pada 1 September 2024. Hal ini sekaligus menampik wacana pembatasan yang bakal dilakukan pada 17 Agustus 2024.

Adapun Menkok Perekonomian Airlangga sebelumnya juga sempat menyampaikan bahwa pemerintah tidak berencana melakukan pembatasan pembelian BBM subsidi.

"Tidak ada pembatasan BBM," kata dia di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Hal serupa juga disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, bahwa tidak ada pembatasan pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus 2024. Ia bilang, belum ada perubahan kebijakan terkait penyaluran BBM subsidi.

"Enggak, enggak ada batas-batas di 17 Agustus," ujarnya saat ditemui di Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

KOMPAS.com - Perkembangan positif pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengundang perhatian bagi para investor.

Hal itu terlihat dari kunjungan investor senior Indonesia Lo Kheng Hong, President Director Panin Sekuritas Indra Christanto, dan beberapa investor lain ke proyek-proyek IKN, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (17/7/2024).

Rombongan investor itu mengunjungi beberapa proyek yang sedang dibangun PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

Dalam kunjungan itu, Lo Kheng Hong memberikan pesan terhadap progres pembangunan infrastruktur di IKN.

Sebagai investor ternama Indonesia yang konten edukasinya telah banyak diikuti investor pemula dan tingkat lanjut, Lo Kheng Hong menilai bahwa seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan PTPP sangat luar biasa.

“Luar biasa. Apa yang sudah dilakukan PTPP di IKN ini dengan membangun istana, kantor, dan lain-lain. Semoga IKN dapat tambah maju, tambah ramai, dan bisa menjadi kota metropolitan,” katanya dalam siaran pers, Jumat (19/7/2024).

Lo Kheng Hong juga optimistis terhadap capaian pembangunan tempat kerja presiden di IKN.

President Director Panin Sekuritas Indra Christanto turut mengapresiasi berbagai proyek pembangunan IKN yang sedang berjalan.

Indra mengungkapkan, penentuan kontraktor yang akan membangun IKN bukanlah pekerjaan yang mudah.

“Penunjukan kontraktor pembangunan Istana Presiden dan Kantor Kepresidenan menunjukan awal kualitas performance dari PTPP dan terbukti dengan proses delivery performance yang sesuai dengan standar kualitas yang sangat presisi,” ungkapnya.

Para investor yang berkunjung meninjau pembangunan IKN juga berharap progres positif tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan ke berbagai proyek lainnya.

Dengan begitu, pembangunan IKN dapat selesai dan digunakan sebagai pusat pemerintahan.

Adapun proyek pertama yang dikunjungi Lo Kheng Hong dan rombongan adalah pembangunan Tol IKN 3B tahap 1. Progres pembangunan tol ini mencapai 90,1 persen.

Selanjutnya, rombongan investor melihat progres pembangunan dua bangunan penting di IKN, yaitu Istana Negara dan Lapangan Upacara yang sudah mencapai 84,3 persen.

Khusus untuk lapangan upacara, lokasi tersebut akan digunakan dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Kunjungan dilanjutkan ke proyek pembangunan Kantor Presiden yang progresnya sudah mencapai 90,6 persen.

Terakhir, rombongan investor meninjau proyek Kantor PUPR Wings 2 yang masih dalam proses pembangunan.

KOMPAS.com - Perkembangan positif pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara (IKN) mengundang perhatian bagi para investor.

Hal itu terlihat dari kunjungan investor senior Indonesia Lo Kheng Hong, President Director Panin Sekuritas Indra Christanto, dan beberapa investor lain ke proyek-proyek IKN, Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu (17/7/2024).

Rombongan investor itu mengunjungi beberapa proyek yang sedang dibangun PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP).

Dalam kunjungan itu, Lo Kheng Hong memberikan pesan terhadap progres pembangunan infrastruktur di IKN.

Sebagai investor ternama Indonesia yang konten edukasinya telah banyak diikuti investor pemula dan tingkat lanjut, Lo Kheng Hong menilai bahwa seluruh pekerjaan yang sudah dilakukan PTPP sangat luar biasa.

“Luar biasa. Apa yang sudah dilakukan PTPP di IKN ini dengan membangun istana, kantor, dan lain-lain. Semoga IKN dapat tambah maju, tambah ramai, dan bisa menjadi kota metropolitan,” katanya dalam siaran pers, Jumat (19/7/2024).

Lo Kheng Hong juga optimistis terhadap capaian pembangunan tempat kerja presiden di IKN.

President Director Panin Sekuritas Indra Christanto turut mengapresiasi berbagai proyek pembangunan IKN yang sedang berjalan.

Indra mengungkapkan, penentuan kontraktor yang akan membangun IKN bukanlah pekerjaan yang mudah.

“Penunjukan kontraktor pembangunan Istana Presiden dan Kantor Kepresidenan menunjukan awal kualitas performance dari PTPP dan terbukti dengan proses delivery performance yang sesuai dengan standar kualitas yang sangat presisi,” ungkapnya.

Para investor yang berkunjung meninjau pembangunan IKN juga berharap progres positif tersebut dapat terus dijaga dan ditingkatkan ke berbagai proyek lainnya.

Dengan begitu, pembangunan IKN dapat selesai dan digunakan sebagai pusat pemerintahan.

Adapun proyek pertama yang dikunjungi Lo Kheng Hong dan rombongan adalah pembangunan Tol IKN 3B tahap 1. Progres pembangunan tol ini mencapai 90,1 persen.

Selanjutnya, rombongan investor melihat progres pembangunan dua bangunan penting di IKN, yaitu Istana Negara dan Lapangan Upacara yang sudah mencapai 84,3 persen.

Khusus untuk lapangan upacara, lokasi tersebut akan digunakan dalam upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2024.

Kunjungan dilanjutkan ke proyek pembangunan Kantor Presiden yang progresnya sudah mencapai 90,6 persen.

Terakhir, rombongan investor meninjau proyek Kantor PUPR Wings 2 yang masih dalam proses pembangunan.