KOMPAS.com - Pemerintah berencana meluncurkan jenis bahan bakar minyak (BBM) baru pada Sabtu (17/8/2024).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengklaim, kandungan sulfur pada jenis BBM baru tersebut lebih rendah.

Selain itu, BBM baru Pertamina yang akan diluncurkan pada bulan depan juga disebut lebih ramah lingkungan.

“Sekarang udara kita banyak emisi, jadi gimana kita bisa kurangi supaya hidup sehat, jadi alternatifnya pakai BBM rendah sulfur,” kata Arifin dikutip dari Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Berikut bocoran jenis BBM baru Pertamina yang akan diluncurkan pada Agustus 2024.

Bocoran BBM baru Pertamina

Arifin belum mengungkap nama untuk jenis BBM baru yang akan dihadirkan pada Agustus 2024.

Namun, ia menyampaikan, pemerintah sedang mencari bahan bakar nabati (BBN) sebagai campuran BBM yang dapat menekan kandungan sulfur.

Adapun kandungan sulfur pada BBM yang saat ini beredar sebanyak 500 ppm. Pemerintah menargetkan kandungan sulfur bisa dikurangi hingga di bawah 50 ppm.

“Tapi menuju itu ada ongkosnya dan kilang kita belum kelar di Balikpapan,” jelas Arifin.

Terpisah, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono menegaskan, jenis BBM baru yang akan dihadirkan adalah produk non-solar milik Pertamina.

Namun, pemerintah akan melakukan uji coba perkenalan terhadap jenis BBM baru yang diluncurkan bulan depan.

Uji coba bakal dilakukan secara bertahap di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina.

"Kalau rendah sulfur itu akan mulai, tapi sebagai pilot, 17 (Agustus) itu adalah semacam kick off-nya mau mulai di sana," jelas Agus.

"Masih mulai di beberapa SPBU. Enggak tahu namanya nanti, kayaknya yang Dex juga, yang non-subsidi." kata Agus.

Pemerintah dorong pengembangan Bioetanol

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengatakan, pemerintah mendorong penggunaan Bioetanol sebagai bahan bakar pengganti BBM berbasis fosil.

Hal tersebut dikatakan Luhut melalui akun Instagram pribadinya @luhut.pandjaitan padaRabu (10/7/2024).

Bioetanol yang dimaksud Luhut adalah bahan bakar yang berasal dari proses fermentasi bahan-bahan organik, terkhusus tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

Bahan tersebut merupakan opsi BBM ramah lingkungan karena kandungan sulfurnya hanya 50 ppm, lebih sedikit dari bensin yang mencapai 500 ppm.

Menurut Luhut, tingginya kandungan sulfur dapat memengaruhi kesehatan manusia dan kualitas udara.

Ia juga meyakini, pengembangan Bioetanol dapat mengurangi jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain itu, anggaran negara untuk penyakit pernapasan juga dapat dihemat sebanyak Rp 38 triliun.

Terakhir kali, Pertamina meluncurkan BBM baru pada Juli 2023, yaitu Pertamax Green 95 yang diklaim ramah lingkungan dengan kadar oktan 95.

Pertamax Green 95 adalah campuran Pertamax dan Bioetanol sebanyak lima persen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar harga bahan pokok hari ini, Sabtu 13 July 2024 di tingkat nasional mengalami kenaikan untuk beberapa bahan.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga ikan bandeng per kilogram hari ini mengalami kenaikan Rp 4.900 atau 12,94 persen dibandingkan kemarin, yakni dari Rp 32.960 menjadi Rp 37.860.

Papua Tengah menyumbang kenaikan tertinggi, di mana harga ikan bandeng hari ini dipatok Rp 80.000 per kilogram.

SHUTTERSTOCK/MDV EDWARDS Ilustrasi ikan bandeng.

Apabila dibandingkan dengan harga tertinggi minggu kemarin, harga ikan bandeng tetap sebesar Rp 37.860. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga ikan bandeng hari ini tetap yakni sebesar Rp 37.860.

Harga cabai rawit merah per kilogram juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.690 atau 8,03 persen dibandingkan kemarin, yakni dari Rp 53.740 menjadi Rp 58.430. Kenaikan tertinggi terjadi di Papua Tengah, dengan banderol harga total Rp 150.000 per kilogram.

Apabila dibandingkan dengan harga tertinggi minggu kemarin, harga cabai rawit merah tetap sebesar Rp 58.430. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga cabai rawit merah hari ini tetap yakni sebesar Rp 58.430.

Daftar kenaikan harga pangan pokok

Berikut harga pangan yang mengalami kenaikan dalam satu hari terakhir.

• Harga ikan kembung naik menjadi Rp 39.650 per kilogram dari sebelumnya Rp 36.810.
• Kenaikan harga dari Rp 35.800 menjadi Rp 38.620 per kilogram terjadi pada daging ayam ras.
• Harga bawang putih bonggol naik dari Rp 40.330 menjadi Rp 42.320 per kilogram.
• Kenaikan harga dari Rp 31.450 menjadi Rp 33.380 per kilogram terjadi pada ikan tongkol.

SHUTTERSTOCK/NP27 Ilustrasi telur, telur ayam.

• Harga telur ayam ras naik dari Rp 29.410 menjadi Rp 31.120 per kilogram.
• Harga bawang merah naik dari Rp 33.740 menjadi Rp 34.970 per kilogram.
• Kenaikan harga dari Rp 13.360 menjadi Rp 14.330 per kilogram terjadi pada tepung terigu kemasan (non-curah).
• Kenaikan harga dari Rp 17.970 menjadi Rp 18.830 per liter terjadi pada minyak goreng kemasan sederhana.
• Kenaikan harga dari Rp 18.010 menjadi Rp 18.810 per kilogram terjadi pada gula konsumsi.
• Harga cabai merah keriting naik dari Rp 45.680 menjadi Rp 46.370 per kilogram.
• Harga garam halus beryodium naik dari Rp 11.400 menjadi Rp 12.040 per kilogram.
• Harga minyak goreng curah naik menjadi Rp 16.180 per liter dari sebelumnya Rp 15.990.
• Harga beras medium naik dari Rp 13.520 menjadi Rp 13.630 per kilogram.
• Harga beras premium naik menjadi Rp 15.510 per kilogram dari sebelumnya Rp 15.500.
• Kenaikan harga dari Rp 12.040 menjadi Rp 12.050 per kilogram terjadi pada kedelai biji kering (impor).

Daftar penurunan harga pangan pokok

Sementara itu, bahan pangan lainnya mengalami penurunan. Harga tepung terigu (curah) per kilogram mengalami penurunan paling tajam, yakni 2,29 persen atau turun Rp 230 dibanding kemarin, yakni dari Rp 10.280 menjadi Rp 10.050. Penurunan tertinggi terjadi di Kepulauan Riau, dengan banderol harga total Rp 9.000 per kilogram.

Harga hari ini mengalami penurunan sebesar Rp 260 atau 2,59 persen dibandingkan harga tertinggi minggu lalu, yakni sebesar Rp 10.310.

Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga tepung terigu (curah) hari ini mengalami penurunan sebesar Rp 290 atau 2,89 persen dibanding harga tertinggi bulan lalu, yakni sebesar Rp 10.340.

Berikut harga pangan yang mengalami penurunan dalam satu hari terakhir.

• Harga jagung tingkat peternak turun dari Rp 5.710 menjadi Rp 5.510 per kilogram.
• Harga daging sapi murni turun menjadi Rp 135.140 per kilogram dari sebelumnya Rp 135.250.

JAKARTA, KOMPAS.com - Daftar harga bahan pokok hari ini, Sabtu 13 July 2024 di tingkat nasional mengalami kenaikan untuk beberapa bahan.

Berdasarkan data yang dihimpun Kompas.com dari panel harga Badan Pangan Nasional, harga ikan bandeng per kilogram hari ini mengalami kenaikan Rp 4.900 atau 12,94 persen dibandingkan kemarin, yakni dari Rp 32.960 menjadi Rp 37.860.

Papua Tengah menyumbang kenaikan tertinggi, di mana harga ikan bandeng hari ini dipatok Rp 80.000 per kilogram.

SHUTTERSTOCK/MDV EDWARDS Ilustrasi ikan bandeng.

Apabila dibandingkan dengan harga tertinggi minggu kemarin, harga ikan bandeng tetap sebesar Rp 37.860. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga ikan bandeng hari ini tetap yakni sebesar Rp 37.860.

Harga cabai rawit merah per kilogram juga mengalami kenaikan sebesar Rp 4.690 atau 8,03 persen dibandingkan kemarin, yakni dari Rp 53.740 menjadi Rp 58.430. Kenaikan tertinggi terjadi di Papua Tengah, dengan banderol harga total Rp 150.000 per kilogram.

Apabila dibandingkan dengan harga tertinggi minggu kemarin, harga cabai rawit merah tetap sebesar Rp 58.430. Kemudian jika dibandingkan bulan lalu, harga cabai rawit merah hari ini tetap yakni sebesar Rp 58.430.

Daftar kenaikan harga pangan pokok

Berikut harga pangan yang mengalami kenaikan dalam satu hari terakhir.

• Harga ikan kembung naik menjadi Rp 39.650 per kilogram dari sebelumnya Rp 36.810.
• Kenaikan harga dari Rp 35.800 menjadi Rp 38.620 per kilogram terjadi pada daging ayam ras.
• Harga bawang putih bonggol naik dari Rp 40.330 menjadi Rp 42.320 per kilogram.
• Kenaikan harga dari Rp 31.450 menjadi Rp 33.380 per kilogram terjadi pada ikan tongkol.

JAKARTA, KOMPAS.com - Belum lama ini, dikabarkan bahwa Honda akan menutup salah satu pabriknya di Thailand pada akhir 2025. Kabarnya, Honda di Indonesia juga akan mengikuti langkah tersebut.

Dikabarkan bahwa penjualan mobil Honda di Thailand terus mengalami penurunan. Sehingga, salah satu pabriknya tidak lagi memproduksi mobil dan hanya akan membuat komponen untuk mobil.

Pada salah satu grup Whatsapp, beredar kabar kalau Honda juga akan menutup salah satu pabriknya di Indonesia. Disebutkan juga dari foto-foto yang beredar bahwa alasan penutupannya sama seperti di Thailand, yakni menurunnya angka penjualan.

NUMCHAI Pabrik mobil Honda di Thailand

Yusak Billy, Direktur Penjualan dan Pemasaran dan Purna Jual PT Honda Prospect Motor (HPM), mmemastikan, kalau isu penutupan pabrik Honda di Indonesia tidak benar.

"Isu ini mungkin terkait dengan pemberitaan dari Honda Thailand yang sedang memperkuat struktur perusahaan, salah satunya dengan mengembangkan fungsi produksi dari Pabrik Ayutthaya yang sebelumnya memproduksi mobil sekarang dialihkan menjadi produksi suku cadang Honda," ujar Billy kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2024).

Dok. HPM PT Honda Prospect Motor (HPM) merayakan 20 tahun berdirinya pabrik Honda di Indonesia

"Saat ini Honda Thailand juga masih tetap melakukan produksi mobil di Pabrik Prachinburi. Restrukturisasi produksi di Thailand tersebut tidak berdampak terhadap aktivitas pabrik Honda di Indonesia yang masih beroperasi seperti biasa," kata Billy.

Pabrik Honda mulai dibangun di Karawang pada 2002 dan kemudian diresmikan pada 2003. Kemudian, pabrik kedua di Karawang dibangun dan diresmikan pada 2014. Pada 2017, Honda sudah mencapai 1 juta produksi di Karawang. Kemudian, pada 2019, Honda sudah berhasil melakukan ekspor hingga ke Filipina dan Vietnam dengan Brio.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri asuransi kesehatan sedang dihadapkan dengan situasi inflasi medis yang berimbas pada kenaikan klaim dan manfaat.

Ketika situasi berkepanjangan, hal ini juga akan berdampak pada premi yang harus dibayar masyarakat untuk asuransi kesehatan.

Menghadapi dampak krusial dari naiknya inflasi kesehatan, para pelaku industri asuransi kesehatan terus berupaya mencari formula yang tepat dalam menjaga keberlangsungan proteksi jangka panjang bagi seluruh nasabah.

SHUTTERSTOCK/THODONAL88 Ilustrasi asuransi.

Umumnya, perusahaan melakukan penyesuaian biaya asuransi atau premi (repricing) untuk produk asuransi kesehatan agar nasabah dapat terus mendapatkan perlindungan kesehatannya yang optimal.

Hal itu bertujuan untuk mencegah ketidakseimbangan pada sistem perlindungan asuransi dan memastikan seluruh nasabah mendapatkan manfaat proteksi yang berkelanjutan.

Penasihat keuangan (Financial Advisor) Andhika Diskartes berpandangan, meskipun repricing berperan sebagai langkah antisipatif, upaya tersebut juga perlu ditinjau dengan saksama untuk meminimalisir ketidaksesuaian antara keberlanjutan proteksi dan tarif premi yang disanggupi oleh nasabah.

Menurut dia, diperlukan terobosan dari perusahaan asuransi agar tetap bisa menjaga komitmen proteksi jangka panjang bagi nasabah, dan disisi lain memastikan asas keadilan (fairness) saat menentukan biaya asuransi atau premi bagi masing-masing nasabah.

SHUTTERSTOCK/PASUWAN Ilustrasi asuransi.

“Di industri asuransi kesehataan saat ini, banyak perusahaan asuransi mulai menerapkan konsep fair pricing yang menekankan pada prinsip keadilan untuk menentukan tarif premi yang sesuai bagi setiap nasabah, yang dahulu dilihat hanya dari serangkaian faktor seperti usia, jenis kelamin, riwayat kesehatan, jenis pekerjaan, hingga pola hidup, yang sekarang juga ditambah dengan tinjauan berkala atas riwayat kesehatan nasabah saat masa perlindungan,” ungkap Andhika dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Melalui fair pricing, Andhika bilang, nasabah yang tidak pernah mengajukan klaim dapat memperoleh manfaat tambahan yang meringankan beban premi, yakni dengan cara rajin menjaga kesehatan setiap harinya.

“Ketika seseorang senantiasa menjaga kesehatannya, semakin rendah kemungkinan ia perlu mengajukan klaim kesehatan. Apabila kondisi ini dipertahankan dengan baik dalam jangka waktu tertentu, semisal lewat evaluasi tahunan, nasabah sangat mungkin mendapat kebijakan tarif premi yang lebih rendah,” imbuh dia.

Lebih lanjut, ia menerangkan, asuransi kesehatan adalah investasi penting yang melindungi pemilik polisnya dari risiko biaya medis yang tidak terduga.

Untuk itu, pastikan memilih asuransi kesehatan yang tepat sesuai dengan profil risiko dan kebutuhan dari masing-masing nasabah.

”Apalagi dengan melihat tingginya inflasi kesehatan saat ini, tentunya kita membutuhkan jaringan proteksi kesehatan yang lebih tepat sasaran untuk diri sendiri dan keluarga. Dengan memulai gaya hidup yang lebih sehat, maka kita berpotensi terhindar dari risiko penyakit dan gangguan kesehatan yang menghambat produktivitas,” tutup dia.

Sebagai informasi, laporan Health Trend 2023 oleh Mercer Marsh Benefits menyebut inflasi medis di Indonesia naik hingga 13 persen pada 2023.

Kondisi tersebut bahkan lebih tinggi dari rata-rata inflasi serupa di Asia yang berkisar 11 persen, sehingga memicu kenaikan biaya rumah sakit di kawasan Asia Tenggara sebesar 10-14 persen per tahunnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan uji coba sistem transaksi jalan tol nirsentuh dan non-tunai (multi lane free flow/MLFF) di 9 ruas tol di Indonesia.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan, kesembilan ruas tol itu terdiri dari dua ruas di Pulau Sumatera, enam ruas di Pulau Jawa, dan satu ruas di Pulau Bali.

"Ada 9 ruas di uji coba, masih kita pelajari juga. Trans Sumatera setau saya ada 2 ruas, Jawa, dan Bali," ujarnya saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

KOMPAS.com/Isna Rifka Sri Rahayu Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja saat ditemui di kantornya, Jakarta, Jumat (12/7/2024).

Dia menyebut, pemilihan ruas tol untuk diujicobakan dengan sistem MLFF ini telah memperhitungkan banyak hal dengan matang, termasuk terkait aspek kesiapan operator jalan tol.

Sementara itu, Endra juga mengungkapkan, saat ini pembahasan penerapan sistem MLFF di jalan tol dengan Bank Indonesia (BI) masih terus bejalan.

Pembahasan dilakukan untuk mematangkan sistem pembayaran di jalan tol yang baru pertama kali akan diterapkan di Indonesia.

"(Pembahasan dengan BI) lagi proses," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, sistem transaksi jalan tol MLFF ditargetkan bisa diterapkan pada akhir tahun 2024.

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam Frequently Asked Ouestions (FAO) tentang MLFF di laman resmi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR, ada tujuh ruas tol yang masuk dalam pertimbangan masa transisi dari pembayaran non-tunai dengan tap kartu uang elektronik ke MLFF.

Tujuh ruas tol yang dimaksud, meliputi Tol Bali Mandara, Tol Balikpapan-Samarinda, Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi), Tol Jakarta-Cikampek (Japek), Tol Soedijatmo, Tol Dalam Kota Jakarta, dan JORR 1.

"Pada tahap selanjutnya implementasi sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap pada ruas lainnya di seluruh jalan tol di Indonesia," tulis BPJT dalam buku elektronik tersebut.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Perusahaan telekomunikasi AS, AT&T, mengumumkan bahwa data dari sekitar 109 juta akun pelanggan telah diunduh secara ilegal pada bulan April 2024.

Data yang disusupi termasuk catatan panggilan dan teks dari tahun 2022, namun tidak mencakup konten panggilan atau teks, maupun informasi pribadi seperti nomor jaminan sosial.

AT&T melaporkan bahwa FBI sedang menyelidiki insiden tersebut dan setidaknya satu orang telah ditangkap.

Dilansir dari Reuters, pelanggaran ini terjadi melalui platform cloud pihak ketiga, di mana data AT&T disalin secara tidak sah.

FBI bekerja sama dengan AT&T dan Kementerian Kehakiman dalam penyelidikan ini.

Saham AT&T turun 1,2 persen pada awal perdagangan setelah pengumuman ini.

AT&T menyatakan bahwa mereka menunda pengungkapan peretasan atas permintaan Kementerian Kehakiman.

Komisi Komunikasi Federal (FCC) juga sedang melakukan investigasi terkait insiden ini.

Perusahaan mengetahui peretasan ini pada 19 April ketika seorang peretas mengklaim telah mengakses dan menyalin catatan panggilan secara ilegal.

Investigasi menunjukkan bahwa peretasan berlangsung antara 14 hingga 25 April, mencakup catatan panggilan dan teks pelanggan yang berinteraksi dengan nomor-nomor seluler AT&T.

AT&T menyatakan telah menutup titik akses yang melanggar hukum dan tidak percaya data tersebut tersedia untuk umum.

Sebelumnya, pada bulan Maret, AT&T juga menyelidiki kumpulan data yang dirilis di web gelap yang diduga mempengaruhi sekitar 7,6 juta pemegang akun saat ini dan 65,4 juta mantan pemegang akun, berasal dari tahun 2019 atau sebelumnya.

Insiden peretasan ini menambah daftar panjang serangan siber yang menimpa perusahaan-perusahaan besar di AS, seperti serangan ransomware terhadap UnitedHealth Group pada bulan Februari yang berdampak pada data pribadip sekitar sepertiga populasi AS.

JAKARTA, KOMPAS.com - Honda dikabarkan akan menutup salah satu pabriknya yang ada di Thailand. Penutupan pabrik ini kabarnya dikarenakan terus menurunnya penjualan.

Dikutip dari Nhk.or.jp, Sabtu (13/7/2024), Honda berencana untuk mengurangi produksinya di Thailand hingga lebih dari 50 persen. Keputusan tersebut diambil salah satunya dipengaruhi oleh ketatnya persaingan dengan pabrikan China.

Honda memiliki dua pabrik perakitan di Thailand, yakni di Ayutthaya dan Prachinburi. Pabrik yang ada di Prachinburi yang disebutkan akan tetap melanjutkan aktivitas produksi.

Dok. Asia.nikkei.com Pabrik mobil Honda di Thailand

Sementara, pabrik yang ada di Ayutthaya, akan berhenti berproduksi pada akhir 2025. Namun, bukannya ditutup sepenuhnya, karena pabrik ini akan tetap memproduksi komponen mobil.

Langkah tersebut akan mengurangi jumlah produksi mobil Honda di Thailand dari 270.000 unit per tahun menjadi hanya 120.000 unit per tahun.

Produksi mobil Honda di Thailand dimulai pada 1992. Produksi tahunannya mencapai puncaknya pada 2013 dengan lebih dari 270.000 kendaraan. Pada tahun lalu, angka tersebut turun menjadi sekitar 140.000 unit.

Dok. Asia.nikkei.com Pabrik mobil Honda di Thailand

Mobil-mobil Jepang menyumbang hampir 80 persen dari penjualan mobil di Thailand. Namun, setelah merek China, termasuk BYD, menjadi lebih besar di negara ini dan menggerogoti pangsa pasar produsen Jepang.

Selain Honda, Suzuki sudah mengumumkan lebih dulu keputusannya untuk menutup pabriknya pada akhir 2025. Begitu pula dengan Subaru, padahal pabrik di Thailand menjadi pusat produksi untuk pasar Asia Tenggara.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada baiknya Anda menyisihkan sejumlah uang untuk masa depan, meskipun penghasilan tak besar. Namun demikian, mana yang lebih baik, menabung atau investasi?

Dikutip dari Lifehacker, Sabtu (13/7/2024), mengetahui secara pasti ke mana uang Anda harus disimpan selalu menjadi tantangan. Akan tetapi, ada saat Anda perlu memprioritaskan menabung ketimbang investasi dan sebaliknya.

Berikut cara mengetahui kapan harus menabung dan investasi.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi menabung.

Kapan harus memprioritaskan menabung?

Godaan untuk memilih investasi dibandingkan menabung mirip dengan FOMO finansial, terutama ketika rata-rata return pasar saham tampak jauh lebih menguntungkan.

Namun, sebelum Anda memilih saham daripada tabungan, pertimbangkan dengan cermat jadwal Anda untuk memanfaatkan dana Anda.

Prioritaskan menabung jika Anda membayangkan membutuhkan uang kapan saja dalam lima tahun ke depan. Mungkin Anda sedang merencanakan liburan atau DP rumah, atau mungkin dana darurat.

Perlu diingat bahwa tabungan lebih mudah diakses dan memiliki risiko lebih rendah dibandingkan investasi. Tentu saja, risiko yang lebih rendah mungkin terdengar seperti “imbalan yang lebih rendah."

Namun, yang penting, ini berarti Anda tidak akan kehilangan uang dalam tabungan.

Kapan harus memprioritaskan investasi?

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Nggak ada batasan (BBM subsidi) di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI).

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga Menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Enggak ada batasan (BBM subsidi) di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI).

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Enggak ada yang berubah, enggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

KOMPAS.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi di 17 Agustus 2024.

"Enggak ada batasan (BBM subsidi) di 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok," kata Arifin di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menanggapi hal itu, Arifin menegaskan belum ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi di Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia (HUT RI).

Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data dan kendaraan yang berhak menerima, sehingga jika kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran.

"Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Enggak ada yang berubah, enggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya)," tegas Arifin.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.

Ia menyebutkan, revisi Perpres itu masih dalam pembahasan di tiga kementerian, yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Ini mau di ini dulu (dibahas), masih di antara tiga menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian," ujarnya.

Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini bakal diatur terkait jenis kendaraan yang bisa menggunakan BBM subsidi.

"Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang harus tepat sasaran, mana yang memang (harus terima), kendaraan jenis apa yang dapat. Kalau yang komersial nggak," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus, sehingga dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bahan bakar minyak yang berhubungan dengan defisit APBN 2024.

Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol.

Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.