JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan para perusahaan otobus (PO) kini enggan menggunakan terminal tipe A. Hal ini menjadi salah satu penyebab terminal-terminal bus jadi sepi pengunjung.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengatakan, sepinya terminal dari bus-bus PO dikarenakan para pemilik PO saat ini berbondong-bondong membangun pangkalan atau pool masing-masing.

"Para pengusaha angkutan bus yang saat ini begitu berinvestasi di poolnya masing-masing, ini mungkin berat untuk memasuki area terminal," ujarnya saat rapat kerja dengan Komisi V di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

"Sekarang kan sudah ada sebagian angkutan-angkutan kayak mungkin Juragan 99, atau Aerobus, mereka sudah membangun hal itu (pool sendiri)," tambahnya saat ditemui setelah raker.

Dia menyebut, hal ini menjadi salah satu tantangan bagi Kemenhub untuk mengelola terminal Tipe A agar kembali ramai oleh bus-bus dari PO maupun masyarakat.

Oleh karenanya, kemenhub berupaya untuk meningatkan daya tarik terminal seperti melakukan revitalisasi terminal, mengoptimalkan hingga mendigitalisasikan pelayanan di terminal-terminal.

Selain itu, pihaknya juga tengah mempertimbangkan pemberian insentif bagi PO yang aktif menggunakan terminal maupun para pelaku UMKM yang menyewa tenant di terminal.

"Itu memang perlu kita kaji dulu, kita perlu pikirkan dulu. Kalau misalkan bisa dengan secara persuasif melalui asosiasi Organda yang ada yang mewadahi itu semuanya, kita akan mencoba mereka masuk ke dalam," ucapnya.

Kendati demikian, kata dia, pekerjaan rumah ini tidak hanya menjadi wewenang Kemenhub tetapi juga kepolisian, terutama dalam pelaksanaan ramp check, pengecekan uji kelaikan kendaraan, hingga memastikan keselamatan dalam berlalulintas.

"Ini mungkin menjadi suatu hal yang memang menjadi tanggung jawab kementerian bersama kepolisian memantau perjalanan-perjalanan," tuturnya.

Tantangan pengelolaan terminal tipe A

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat terminal bus tipe A di Indonesia mencapai 128 terminal dimana 112 di antaranya menjadi wewenang Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub. Namun pengelolaan terminal-terminal bus ini menemui sejumlah tantangan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Risyapudin Nursin mengungkapkan, pihaknya menemui sejumlah tantangan dalam mengelola terminal bus tersebut.

Pasalnya, sebagian besar lokasi terminal ini kurang strategis dan kondisinya tidak terawat.Bahkan 3 dari 112 terminal yang diserahkan pemerintah daerah kepada Kemenhub sudah dalam kondisi tidak beroperasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sebuah sepeda listrik dengan gerobak merah yang dikemudikan Yanwar (35) menjadi magnet. Terhitung, sepuluh menit saja belum, tetapi belasan orang datang mendekat silih berganti.

Kebanyakan dari mereka pergi dengan senyum sembari menggenggam segelas kopi di tangan. Segelintir orang lainnya harus menelan kekecewaan karena pergi dengan tangan kosong.

Yanwar adalah tukang kopi keliling. Kopi yang dijajakannya bukan seperti yang dijual pedagang kopi bersepeda atau yang populer disebut 'starling' (Starbucks keliling). Kopi yang dijajakan Yanwar adalah kopi kekinian.

"Sekali bawa, biasanya langsung 200 cup. Alhamdulilah seringnya habis," ujar Yanwar saat berbincang dengan Kompas.com di Jalan Budi Kemuliaan, Jakarta Pusat, Rabu (3/7/2024).

Yanwar biasanya memulai menjajakan kopi kekinian merek salah satu perusahaan food and beverage lokal itu sejak pukul 06.00 WIB.

Pertama, ia mengambil sepeda listrik terlebih dahulu di daerah Cideng, kemudian barulah ia berkeliling mencari pencinta kopi.

Tak butuh waktu seharian untuk menghabiskan kopi yang dibawa. Sering kali saat memasuki pukul 13.00 WIB, kopi sudah ludes tak tersisa.

Seperti ketika berbincang dengan Kompas.com, meski kopi di dalam boks merah sudah habis, masih banyak saja orang yang menghampiri untuk membeli.

Yanwar pun meminta maaf kepada mereka sembari berharap mereka kembali lagi esok hari saat hari lebih pagi.

"Padahal, dari tadi aku tungguin tau, mana nih Ibu enggak muncul-muncul," ujar Yanwar melontarkan canda.

Sepeda listrik yang ia bawa dilengkapi payung cukup besar serta boks berukuran 1 x 0,5 meter. Sepeda listrik inilah yang membawanya berkeliling menjajakan kopi kekinian.

Sepeda listriknya tidaklah besar, tetapi tenaganya cukup kuat untuk mendorong segala beban yang Yanwar bawa, bahkan pada jalan tanjakan. Tak jarang baterai sepeda listrik itu habis di tengah jalan, Yanwar harus mengayuhnya hingga ke pool.

"Aku berangkat dari Cideng (pool), terus lanjut ke Balai Kota, terus ke sini (Jalan Budi Kemuliaan)," ujar Yanwar.

Yanwar telah menjadi penjaja kopi merek Sejuta Kopi itu sejak Januari 2024. Semula ia mengaku cukup kesulitan untuk memenuhi target penjualan yang ditentukan oleh kantor.

Akan tetapi, setelah bekerja beberapa bulan, Yanwar mulai mengerti polanya. Kini, setiap hari ia dihubungi oleh pelanggan yang telah menyimpan nomor teleponnya untuk memesan minuman kekinian tersebut.

"Dan sekarang jam satu lewat, sudah habis. Tadi bawa 175 gelas. Alhamdulillah," ujar dia.

Jika matahari sedang terik, Yanwar hanya perlu berjualan hingga tengah hari. Tapi jika cuaca sedang dingin, Yanwar terpaksa pulang lebih petang dari biasanya untuk menjajakan minuman dinginnya.

Dengan kehadiran Yanwar dan kawan-kawan, pelanggan tidak harus susah-susah pergi ke coffee shop. Kopi kekinian saat ini sudah mendekati pelanggan, sedekat para pedagang kaki lima.

"Mungkin kalau yang baru-baru masih ngerayap mencari tempat pangkalan. Kalau aku kan sudah ada tempat pangkalan," ujar ayah beranak satu itu.

Di Jakarta, ada beberapa merk besar yang telah 'turun ke jalan' untuk menjajakan dagangan mereka, antara lain Kopi Jago atau Haus.

Konsep mereka serupa, dengan menggunakan sepeda listrik dan boks yang cukup besar untuk membawa barang dagangan mereka.

Dalam hal pendapatan, Yanwar sendiri bisa meraup pendapatan Rp 1 juta setiap minggunya.

Perusahaan akan membayar Yanwar seharga Rp 1.000 setiap gelas yang berhasil ia jual dan Rp 50.000 untuk biaya transportasinya setiap bekerja.

Setiap hari Minggu, perusahaan akan membayarnya sesuai hari kerja dan produk yang berhasil ia jual.

Yanwar mengaku, setiap harinya, ia dapat membawa minimal 150 gelas. Setidaknya, Yanwar dapat mengantongi Rp 4 juta setiap bulannya.

"Alhamdulillah cukup sih untuk hidup sama keluarga," kata dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta kepada Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, untuk menambah pagu anggaran belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp 598,9 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan, "titipan" itu merupakan hasil usulan dari pembahasan rencana anggaran setiap K/L bersama Komisi I - Komisi XI DPR RI yang telah dilakukan selama beberapa pekan terakhir.

"Nanti Pak Muhyidin (Wakil Ketua Banggar) serahkan (laporan usulan) Rp 598,9 triliun dari belanja pusat dari Komisi I - XI monggo," kata dia, di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dalam gelaran Rapat Kerja Banggar DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Meskipun demikian, Said meminta kepada pemerintah untuk tetap mempertahankan target defisit anggaran di level 2,29 - 2,82 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), sebagaimana kesepakatan perumusan Asumsi Makro APBN 2025.

"Usulannya Rp 589,9 triliun, itu usulannya tanpa menambah defisit ya," ujarnya.

Merespons permintaan itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bilang, pemerintah akan menerima aspirasi yang disampaikan, namun keputusan terkait penambahan anggaran belanja itu bakal disesuaikan dengan dinamika perumusan APBN 2025.

"Nanti kita lihat di rapat," katanya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata bilang, pemerintah akan mencari cara untuk memfasilitasi usulan dari Banggar DPR, namun tidak memperlebar defisit antara belanja dan pendapatan negara.

"Nanti caranya dipikirkan. Itu haisl pembahasan kementerian atau lembaga sama komisi masing-masing. Direkap, dikasih ke Banggar," ucapnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Beberapa diler terus menawarkan beragam promo menarik untuk deretan mobil jenis city car, termasuk memberikan potongan harga atau diskon.

Pilihan city car di Indonesia saat ini tidak banyak. Pilihannya ada Daihatsu dengan New Sirion, Honda dengan Brio RS, Toyota dengan Agya GR Sport, dan Suzuki dengan S-Presso dan Ignis.

Semua model tersebut di bulan Juli 2024 ini mendapatkan diskon. Besaran diskon yang diberikan cukup beragam, mulai belasan juta rupiah hingga puluhan juta rupiah.

Kompas.com/Adityo Agya GR Sport garapan GR Garage

Untuk diskon terendah, diberikan pada Brio RS. Saat ini Brio RS dipasarkan dengan harga mulai Rp 243,1 juta (OTR Jakarta) hingga Rp 253,1 juta (OTR Jakarta).

"Brio RS ada diskon Rp 10 juta. Selain itu, dapat gratis servis 4 tahun, termasuk suku cadang, oli, dan jasa," ujar salah satu tenaga penjual Honda, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

Sedangkan untuk Agya GR Sport, diskonnya tembus belasan juta rupiah. Pada Juli 2024, Agya GR Sport dibanderol mulai Rp 243 juta (OTR Jakarta) hingga Rp 261,8 juta (OTR Jakarta).

Dok. HPM Honda Brio RS di GIIAS 2023

"Agya GR Sport itu diskonnya Rp 13 juta," kata salah satu tenaga penjual Toyota.

Lalu, untuk S-Presso, diskonnya hanya Rp 5 juta hingga belasan juta rupiah. SUV mungil yang termasuk city car ini dijual mulai Rp 169,1 juta (OTR Jakarta) hingga Rp 179,1 juta (OTR Jakarta).

Kompas.com/Nanda Suzuki S-Presso

"Untuk diskon khusus S-Presso warna merah dan oranye, Rp 5 juta, dan untuk warna lainnya, Rp 13 juta," kata salah satu tenaga penjual Suzuki.

Namun, untuk Ignis bisa mendapatkan puluhan juta rupiah. City car dari Suzuki ini sekarang harganya Rp 213,8 juta (OTR Jakarta) hingga 225,8 juta (OTR Jakarta).

OLX Autos doc. Suzuki Ignis manual tahun 2020

"Ignis diskon Rp 30 juta, NIK 2023, warna oranye," ujar salah satu tenaga penjual Suzuki lainnya.

Untuk New Sirion, diskonnya saat ini yang paling tinggi. Potongan harganya bisa mencapai Rp 31,5 juta.

Dok. ADM Test drive Daihatsu New Sirion

"Sirion R CVT, NIK 2023, diskonnya Rp 20 juta dan event Rp 11,5 juta, jadi Rp 31,5 juta," kata salah satu tenaga penjual Daihatsu.

New Sirion yang diimpor secara utuh dari Malaysia ini dipasarkan dengan harga Rp 230,35 juta (OTR Jakarta) hingga Rp 239,55 juta (OTR Jakarta).

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) melaporkan hasil riset yang ditelusuri melalui media sosial X dan Google Trend terkait Dinamika Utang di Era Jokowi. Riset dilakukan selama 15 Juni sampai 1 Juli 2024.

Direktur Pengembangan Big Data Indef Eko Listiyanto mengatakan, hasil riset menunjukkan bahwa 79 persen netizen menganggap kenaikan utang pemerintah sebagai beban.

"79 persen dari 22.000 perbincangan di media sosial X tadi itu menggambarkan bahwa rata-rata netizen menganggap bahwa kenaikan utang sebagai beban," kata Eko dalam diskusi bertajuk "Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang" di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Meski demikian, Eko mengatakan, sebanyak 21 persen netizen menilai kenaikan utang tersebut lebih kecil dari negara lain dan bermanfaat terhadap pembangunan infrastruktur.

"Ini pandangan netizen yang jumlah utang kita relatif masih kecil dibandingkan Jepang. Padahal kita tahu itu tidak menjadi ukurannya," ujarnya.

Eko mengatakan, netizen juga menilai pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi proyek yang paling membebani utang lantaran belum adanya investor yang masuk dalam proyek tersebut.

"Kalau secara proporsional bukan IKN yang terbesar dalam utang tetapi menjadi perhatian para netizen karena tahu bahwa investor belum ada yang masuk," tuturnya.

Terakhir, Eko mengatakan, netizen menilai Presiden Jokowi mengingkari janji kampanye pada tahun 2014 untuk tidak menambah utang.

Adapun saat ini rasio utang Indonesia naik ke level 38,71 persen dari total PDB. Angka ini tertinggi dari presiden sebelumnya.

"Ketika Pak SBY itu sekitar 24,7 persen dari PDB sekarang kita merasakan bagaimana dinamika ekonomi ketika utang kita sudah hampir 40 persen terhadap PDB," ucap dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana meluncurkan Net Zero Incubator sebuah sarana yang dihadirkan bursa untuk mendorong perusahaan - perusahaan tercatat mengedepankan konsep bisnis berkelanjutan atau ESG.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menjelaskan, net zero incubator bisa dikatakan seperti wadah yang dibuka, utamanya untuk perusahaan tercatat yang mau membuat roadmap net zero mereka, tapi pemahaman mereka terbatas.

“Bursa akan membantu, dalam net zero ini ada beberapa kelas atau materi dalam menyusun roadmap, apa yang harus diperhatikan, upaya menurunkan emisi, dekarbonisasi dan lainnya,” kata Jeffrey di Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Dia mengatakan, pihaknya akan membantu perusahan untuk menghitung emisi, scope 1 dan scope 2. Dengan begitu, perusahaan tercatat akan tau saat ini nilai emisi mereka berada dimana.

“Perusahaan tercatat akan tahu apa targetnya, seperti apa, dan bagaimana mencapainya. Itu akan kita mulai dalam 1-2 bulan ini, secara voluntary dan multi industri,” ujar Jeffrey.

Jeffrey mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan modul, kurikulum, hingga narasumbernya. Bursa juga belum secara resmi membuka pendaftaran. Jeffry menegaskan program ini diberikan gratis kepada perusahaan tercatat, yang diharapkan bisa mendorong bisnisnya mengedepankan prinsip ESG.

“Harapannya bursa karbon makin ramai, tapi sebenrnya ini juga untuk menigkatkan daya saing emiten-emiten kita. Siapa yang lebh cepat mengantisipasi kegiatan usaha ESG, daya saingnya kedepan akan lebih tinggi,” ungap dia.

Hadirnya Net Zero Incubator juga merupakan salah satu cara bursa membantu emiten dalam mencapai target net zero ini. Untuk tahap awal bursa akan mengajak 80-100 emiten, namun ini bergantung dari kesiapan dan kematangan emiten berdasarkan profilnya.

“Kami sadar betul kalau bursa karbon ini sesuatu yang sangat baru, oleh karena itu kami dalam waktu dekat selain mensosialisasi net zero incubator untuk para emiten agar mudah menyusun strategi ESG jangka panjang,” lanjut dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri mengatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto harus berhati-hati memilih Menteri Keuangan.

Faisal mengatakan, sosok menteri keuangan nantinya harus bisa melakukan rem terhadap jalannya perekonomian nasional.

"Sosok Menteri Keuangan, fungsinya apa sih? Nge-rem. Dia nge-rem. Kita mau masuk jurang, di-rem gitu. Kalau Menteri Keuangannya tidak (memiliki) kuasa nge-rem, lost saja, masuk tepi jurang krisis kita. Jadi hati-hati," kata Faisal saat ditemui di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (4/7/2024).

Faisal mengatakan, Prabowo tak boleh memilih sembarangan orang untuk mengisi posisi Menteri Keuangan, apalagi kandidat dari partai politik.

"Ini lebih merupakan harapan. Kalau orang partai kan banyak kepentingan, bahaya," ujarnya.

Lebih lanjut, Faisal mengatakan, Menteri Keuangan harus cakap lantaran bertugas untuk mengelola pendapatan, pengeluaran, menyeleksi alokasi anggaran,

"Makanya siap-siap dibenci oleh banyak orang, banyak teman-temannya sebagai Menteri," ucap dia.

Sebelumnya, beredar empat nama yang diincar oleh Presiden Terpilih Prabowo Subianto sebagai menteri keuangan (menkeu) di pemerintahan selanjutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya mengatakan, belum ada pembahasan terkait sosok yang akan mengisi menteri keuangan di era pemerintahan Prabowo.

"Belum (ada pembahasan nama menteri keuangan di TKN)," ujarnya, ditemui di Hotel Langham, Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Adapun nama-nama yang beredar ialah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo, Ketua Dewan Komisaris OJK Mahendra Siregar dan Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Meski aktivitas perkantoran sudah kembali normal pasca Covid-19, namun masih banyak ruang kantor di Jakarta yang belum terserap.

Dari Property Report Kuartal II-2024 yang dirilis oleh Colliers Indonesia, terlihat hampir 800.000 meter persegi atau 80 hektar ruang kantor di kawasan Sudirman yang belum terserap.

Namun hingga kuartal II tahun ini, hanya sekitar 76 persen dari total pasokan yang terpantau sudah dihuni.

Seperti diketahui, kawasan Sudirman di Jakarta Selatan merupakan kawasan perkantoran yang banyak disewa oleh perusahaan-perusahaan besar.

Kondisi minimnya serapan ruang kantor ini diperkirakan karena para perusahaan masih menentukan kebutuhan ruang kantor pasca Pandemi Covid-19 dan masih diberlakukannya model kerja hybrid.

"Pasca covid-19, perusahaan masih menentukan kebutuhan ruang kantor mereka. Apalagi masih ada model kerja hybrid di beberapa perusahaan," ungkap Senior Director of Office Services Department Colliers Indonesia Bagus Adikusumo dalam paparan Media Briefing Colliers, Ranu (3/6/2024).

Sementara itu, di kawasan Thamrin, tercatat 200.000 meter persegi atau sekitar 20 hektar ruang kantor yang belum terserap, dengan tingkat hunian ada di angka 71 persen.

Di kawasan Rasuna Said, tingkat hunian ruang kantor mencapai 79 persen. Namun masih banyak ruang kantor yang masih kosong, kurang lebih 300.000 meter persegi atau 30 hektar.

Untuk perkantoran di kawasan Mega Kuningan, tercatat saat ini masih belum terserap sebanyak 20 hektar, dengan tingkat okupansi sebesar 61 persen.

Secara umum, Jakarta Timur (Jaktim) merupakan area dengan tingkat okupansi ruang kantor tertinggi dan bisa menembus angka 88 persen. Hal ini karena minimnya pasokan ruang kantor di Jaktim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana mengejar dana investor kaya dunia untuk diinvestasikan di Indonesia melalui family office. Salah satu "keunggulan" yang disiapkan oleh family office ialah pembebasan pajak bagi para investor yang menempatkan dananya.

Menanggapi wacana tersebut, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) atau Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menilai, pemerintah tidak seharusnya terus-terusan mengandalkan insentif fiskal untuk menarik investasi.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal," ujar dia, ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Suharso menegaskan, dirinya tidak menentang upaya pemerintah untuk menarik investor. Namun, tidak selamanya hal itu perlu dilakukan lewat pemberian insentif fiskal seperti pembebasan pajak.

Pasalnya, pemerintah juga perlu untuk meningkatkan pendapatan lewat kenaikan tax ratio. Pembebasan pajak menjadi berlawanan dengan semangat tersebut.

"Saya kasian bang sama Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang beliau didorong untuk mendorong tax rationya," kata Suharso.

Oleh karenanya, Suharso merekomendasikan agar investor family office dapat diberikan insentif dalam bentuk lain. Ia mencontohkan, insentif dapat diberikan dalam bentuk pembangunan infrastruktur pendukung terkait kebutuhan investasi.

"Menurut saya itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu dibandingkan insentif fiskal," ucapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan mengungkapkan cara kerjaFamily Office di Indonesia. Family Office merupakan salah satu upaya untuk menarik kekayaan dari negara lain untuk pertumbuhan ekonomi nasional.

Luhut mengatakan, cara kerja Family Office adalah dana dari orang kaya raya di dunia diperbolehkan disimpan di Indonesia. Namun, pemilik dana harus melakukan investasi di beberapa proyek di Indonesia.

"Mereka (orang superkaya dunia) tidak dikenakan pajak tapi harus investasi, dan (dari) investasi nanti akan kita pajaki," kata Luhut melalui akun resmi Instagram-nya @luhut.pandjaitan, Senin (1/7/2024).

1. Penumpang "Tap In" dan "Tap Out" di Stasiun yang Sama, LRT Jabodebek Kenakan Tarif Maksimal

LRT Jabodebek memberlakukan ketentuan baru terkait tarif LRT Jabodebek mulai 1 Juli 2024. Ketentuan baru ini berlaku bagi penumpang yang tap in dan tap out di stasiun yang sama.

Dikutip dari Instagram @lrt_jabodebek, mulai bulan ini LRT Jabodebek menerapkan tarif maksimal bagi penumpang yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama dalam waktu lebih dari 60 menit.

Adapun tarif maksimal LRT Jabodebek sebesar Rp 20.000 berlaku saat Senin-Jumat pukul 06.00-08.59 dan 16.00-19.59 sedangkan selain waktu tersebut dan libur nasional berlaku Rp 10.000.

Sementara bagi penumpang yang melakukan tap in dan tap out di stasiun yang sama untuk waktu kurang dari 60 menit diberlakukan tarif minimum yakni sebesar Rp 5.000.

Selengkapnya klik di sini.

2. Buka-bukaan Bos Garuda Indonesia soal Potong Gaji dan Pensiun Dini Karyawan

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Irfan Setiaputra buka-bukaan terkait kebijakan pemotongan gaji dan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan. Ia bilang, kebijakan tersebut dilakukan saat pandemi Covid-19.

Dia menuturkan, keputusan pemotongan gaji sudah disosialisasikan terlebih dahulu kepada karyawan. Menurut Irfan, saat itu jika tidak ada pemotongan gaji, maka perusahaan hanya mampu beroperasi hingga 3 bulan saja.

"Kami lakukan itu setelah berapa kali sosialisasi ke teman-teman karyawan. 'Kalau anda enggak mau dipotong, hidup kita mungkin tinggal 3 bulan lagi," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (4/7/2024).

"Tapi kalau Anda mau dipotong, Anda tidak keberatan untuk dipotong, kita mungkin punya room untuk bisa bernapas 6-7 bulanan'," imbuh Irfan.

Ia menjelaskan, pemotongan gaji tidak hanya berlaku untuk karyawan, tetapi juga direksi dan komisaris yang bahkan pemotongannya mencapai 50 persen. Kebijakan ini pun berlangsung selama hampir satu tahun.

Selengkapnya klik di sini.

3. BI Ungkap Perbedaan AS dan RI dalam Mengatasi Inflasi dan Tren Suku Bunga Tinggi

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti mengatakan, dalam membuat kebijakan pihaknya memperhatikan dan concern kepada beberapa faktor. Hal ini diperlukan ketika RI dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi yang masih tinggi, indeks dollar AS yang masih mungkin meningkat, dan tren suku bunga higher for longer.

“Proses disinflasi khususnya di negara maju, itu sangat lambat. Ini berbeda dengan Indonesia, karena (dalam mengatasi inflasi tinggi) kita melihat sumbernya dari mana,” kata Destry di Jakarta, Rabu (3/6/2024).

Destry mengatakan, BI memiliki bauran kebijakan yang dilakukan dalam menghadapi masalah inflasi. Hal ini berbeda dengan AS yang ketika melihat inflasi tinggi tidak berani menurunkan suku bunga, walaupun data ekonomi bagus.

Saat ini, sentimen suku bunga The Fed menjadi salah satu katalis di market global. Ketua The Fed Jerome Powell awal pekan ini mengatakan bahwa inflasi sudah menunjukkan tanda-tanda kemajuan, namun pihaknya masih belum siap untuk menurunkan suku bunga.

KOMPAS.com - Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024).

Suyamto menyampaikan hal itu menanggapi isu mark up yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

“Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," kata Sonya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.

Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan, dalam mitigasi risiko importasi, biaya demurrage sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor-impor. Biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor-impor.

"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," ucap Bayu

Dia mengatakan bahwa saat ini, Perum Bulog masih menghitung total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi, serta pihak jalur pengiriman.

Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

Sebelumnya Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor.

KOMPAS.com - Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.

“Perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka. Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto dalam keterangan di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (4/7/2024).

Suyamto menyampaikan hal itu menanggapi isu mark up yang dilaporkan oleh salah satu pihak ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.

Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

“Kami terus menjaga komitmen untuk tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami," kata Sonya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi memberikan penjelasan soal dugaan mark up impor beras.

Menurut Bayu, hal tersebut berkaitan dengan demurrage atau situasi di mana terjadi keterlambatan bongkar muat.

Dalam kondisi tertentu, kata Bayu, demurrage atau keterlambatan bongkar muat adalah hal yang tidak bisa dihindarkan sebagai bagian dari risiko penanganan komoditas impor.

"Jadi misalnya dijadwalkan lima hari, menjadi tujuh hari. Mungkin karena hujan, arus pelabuhan penuh, buruhnya tidak ada karena hari libur, dan sebagainya," ujar Bayu.

Bayu mengungkapkan, dalam mitigasi risiko importasi, biaya demurrage sudah harus diperhitungkan dalam kegiatan ekspor-impor. Biaya demurrage menjadi bagian konsekuensi logis dari kegiatan ekspor-impor.

"Kami selalu berusaha meminimumkan biaya demurrage dan itu sepenuhnya menjadi bagian dari biaya yang masuk dalam perhitungan pembiayaan perusahaan pengimpor atau pengekspor," ucap Bayu

Dia mengatakan bahwa saat ini, Perum Bulog masih menghitung total biaya demurrage yang harus dibayarkan, termasuk melakukan negosiasi ke pihak Pelindo, pertanggungan pihak asuransi, serta pihak jalur pengiriman.

Menurut Bayu, perkiraan demurrage yang akan dibayarkan dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor tidak lebih dari 3 persen.

Sebelumnya Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor.