ekBis#1

OIKN Sebut Presiden Prabowo Bakal Lakukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Plt Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN (OIKN) sekaligus Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Dannis H. Sumadilaga, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melakukan groundbreaking pertamanya di IKN tahun ini.

“Sektornya bisa campur, tapi yang pasti menurut saya tahun ini sedang kita persiapkan,” ujarnya usai melakukan rapat bersama DPR di Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Sementara itu, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN, Agung Wicaksono, memastikan proyek IKN akan terus dilanjutkan.

Agung bilang jumlah Letter of Intent (LoI) atau dokumen kesepakatan yang masuk ke IKN terus bertambah.

“Kita lanjutkan terus karena ini (LoI) sudah bertambah,” ungkapnya.

Adapun berdasarkan catatan Kompas.com, sampai dengan Agustus 2024, jumlah LoI yang masuk ke IKN mencapai 472 dari perusahaan dalam dan luar negeri.

Sementara sejauh ini, IKN sudah melakukan groundbreaking ke-8 kalinya.

Teranyar, dilakukan pada September yang lalu dari 5 investor, di antaranya Primahotel dan PT Plataran Boga Rasa.

PT PPI Buka Suara soal Korupsi Impor Gula yang Libatkan Tom Lembong Halaman all

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) buka suara terkait kasus dugaan korupsi impor gula yang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kejagung menetapkan Direktur Pengembangan Bisnis PPI periode 2015-2016, Charles Sitorus (CS), dan mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong (TTL) atau Tom Lembong sebagai tersangka atas kasus ini.

Direktur Utama PPI, S. Hernowo, mengatakan, PPI menghormati proses penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk soal penetapan tersangka. Pihaknya pun mendukung proses hukum yang sedang berjalan saat ini.

"Manajemen PPI akan bersikap kooperatif atas proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung sebagai penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan wujud nyata mendukung aksi bersih-bersih BUMN," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (30/10/2024).

Kendati kasus ini melibatkan mantan petinggi perusahaan, Hernowo memastikan bahwa aktivitas bisnis anggota holding BUMN pangan ini berjalan dengan normal dan tidak ada gangguan pada operasional bisnis perusahaan.

Hernowo juga menyatakan bahwa pihaknya terus menekankan penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan benar dalam proses bisnis PPI.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Dirdik Jampidsus) Abdul Qohar mengatakan bahwa dalam kasus ini, Tom Lembong berperan memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah (GKM) sebanyak 105.000 ton kepada PT AP pada 2015, saat dirinya masih menjabat sebagai Mendag.

Padahal, berdasarkan hasil rapat koordinasi (rakor) antar-kementerian pada 12 Mei 2015, disimpulkan bahwa Indonesia dalam kondisi surplus gula dan tidak membutuhkan impor.

Apabila merujuk pada Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527 tahun 2004, hanya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berhak melakukan impor GKP.

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," ujar Qohar dalam konferensi pers, Selasa (29/10/2024).

"Berdasarkan Persetujuan Impor yang dikeluarkan oleh Tersangka TTL, dilakukan oleh PT AP, dan impor GKM tersebut tidak melalui rakor dengan instansi terkait," tambahnya.

Sementara itu, keterlibatan Charles Sitorus (CS) dalam kasus ini juga terjadi pada 2015. Pada saat itu, Kemenko Perekonomian menggelar rapat yang membahas terkait Indonesia kekurangan gula kristal putih sebanyak 200.000 ton pada 2016.

CS kemudian memerintahkan bawahannya untuk melakukan pertemuan dengan delapan perusahaan swasta yang bergerak di bidang gula, termasuk PT PDSU, PT AF, PT AP, PT MT, PT BMM, PT SUJ, PT DSI, dan PT MSI.

Seharusnya, untuk mengatasi kekurangan gula, yang harus diimpor adalah gula kristal putih. Namun, yang diimpor justru gula kristal mentah dan diolah menjadi gula kristal putih oleh perusahaan yang memiliki izin pengelolaan gula rafinasi.

Setelah itu, PPI seolah-olah membeli gula tersebut, padahal gula itu dijual oleh delapan perusahaan swasta tersebut dengan harga Rp 16.000, lebih tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET) saat itu, yaitu sebesar Rp 13.000.

"PT PPI mendapatkan fee (upah) dari delapan perusahaan yang mengimpor dan mengelola gula tadi sebesar Rp 105 per kilogram," kata Qohar.

JAKARTA, KOMPAS.com – PT PGN Tbk, sebagai Subholding Gas Pertamina, menyatakan komitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) rumah tangga guna meningkatkan manfaat bagi masyarakat dan negara. Dengan rantai bisnis pengembangan jargas yang cukup panjang, PGN menegaskan pentingnya gotong royong yang sinergis agar jargas dapat memberikan manfaat optimal.

Hal itu jadi pembahasan dalam FGD bertajuk “Gotong Royong Membangun Jargas,” yang diadakan pada Selasa (29/10/2024). FGD ini menyoroti salah satu tujuan utama jargas, yakni pengurangan subsidi energi.

Menurut Laode Sulaeman, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, pengembangan jargas perlu didorong dengan model terintegrasi antara industri dan rumah tangga atau kawasan industri.

Hal senada disampaikan Idham Baridwan, Koordinator Pengaturan Akun, Tarif, dan Harga Gas Bumi Melalui Pipa BPH Migas.

“Kami (BPH Migas) support pada sisi harga di Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil-nya, namun tetap, infrastruktur adalah kunci, sehingga perlu gotong royong semua pihak, semua harus satu tujuan,” kata dia, dikutip dari keterangan pers, Rabu (30/10/2024).

Sementara Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN, Rosa Permata Sari mengatakan, hingga saat ini, PGN mengelola 820.000 sambungan rumah tangga (SR) atau setara dengan 84.000 metrik ton LPG.

Kapasitas infrastruktur jargas yang sudah dibangun sebenarnya masih memiliki ruang yang cukup untuk meningkatkan jumlah pelanggan, sehingga pasokan gas yang telah disediakan oleh SKK Migas dapat dimanfaatkan secara optimal.

Hal ini, menurut PGN, dapat membantu mengurangi subsidi energi di sektor LPG.

Perlunya gotong rotong

Rosa mengatakan bahwa kerja sama antar pihak sangat penting untuk mencapai swasembada energi.

“Kolaborasi dan kontribusi semua pihak menjadi kunci serta orkestrasi dari perencanaan dan kebutuhan masyarakat menuju swasembada energi. PGN siap untuk menjalankan fungsi di rantai bisnis dan gotong royong penyaluran jargas,” ujarnya.

Rosa menambahkan, investasi untuk pengembangan jargas membutuhkan biaya besar, sehingga salah satu solusi yang digunakan PGN adalah konsep Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Melalui konsep ini, PGN bersama dengan pihak swasta dan BUMN dapat berkontribusi dalam pengembangan jargas dengan lebih efisien. PGN juga mengembangkan konsep beyond pipeline, seperti proyek CNG Clustering di Sleman, Yogyakarta.

Pada tahun 2025, PGN menargetkan penambahan 200.000 SR baru, yang akan membuat total tambahan jargas mencapai 400.000 SR pada periode 2021–2025.

“Ke depan, arah pembangunan jargas akan lebih terintegrasi dengan pengembangan industri dan komersial, dengan dukungan kemudahan perizinan, kepastian alokasi, serta infrastruktur dasar perumahan,” tutup Rosa.