JAKARTA - PT Pertamina (Persero) melalui Pertamina Patra Niaga mengaku belum menyesuaikan harga jual khususnya untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) non subsidi pada Juli 2024. Pertamina masih melakukan evaluasi dan monitor pergerakan harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah.

Dengan demikian, untuk harga saat ini, Pertamax masih dipatok sebesar Rp12.950 per liter, Pertamax Green 95 sebesar Rp13.900 perliter, Pertamax Turbo sebesar Rp14.400 per liter, Dexlite Rp14.550 per liter, dan Pertamina Dex sebesar Rp15.100 per liter. Harga ini berlaku untuk wilayah Jawa dan wilayah dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5%.

Sementara untuk harga BBM jenis Pertalite dan BioSolar tidak mengalami perubahan atau tetap. Rinciannya, Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan BioSolar di angka Rp6.800 per liter.

Namun demikian, penting diketahui bahwa, harga BBM Pertamina di masing-masing provinsi atau daerah berbeda lantaran dipengaruhi berbagai faktor. Salah satunya adalah biaya distribusi.

Berikut daftar harga terbaru BBM Pertamina di SPBU seluruh Indonesia per hari ini, Senin (8/7/2024):

Aceh
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Free Trade Zone (FTZ) Sabang
Pertamax Rp12.100
Dexlite Rp13.200

Sumatera Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sumatera Barat
Pertamax Rp13.000
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Kepulauan Riau
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Free Trade Zone (FTZ) Batam
Pertamax Rp12.600
Pertamax Turbo Rp13.500
Dexlite Rp13.800
Pertamina Dex Rp14.400

Jambi
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bengkulu
Pertamax Rp13.800
Pertamax Turbo Rp15.100
Dexlite Rp15.250
Pertamina Dex Rp15.800

Sumatera Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Bangka Belitung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Lampung
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Banten
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DKI Jakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Barat
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Tengah
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

DI Yogyakarta
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Jawa Timur
Pertamax Rp12.950
Pertamax Turbo Rp14.400
Pertamax Green 95 Rp13.900
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Bali
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Barat
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.500
Pertamina Dex Rp15.100

Nusa Tenggara Timur
Pertamax Rp13.200
Pertamax Turbo Rp14.400
Dexlite Rp14.550
Pertamina Dex Rp15.100
Solar Non Subsidi Rp14.450

Kalimantan Barat
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Tengah
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Kalimantan Timur
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Utara
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Gorontalo
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Tengah
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Selatan
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.90
Pertamina Dex Rp15.450

Sulawesi Barat
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Maluku
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Maluku Utara
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua
Pertamax Rp13.500
Pertamax Turbo Rp14.750
Dexlite Rp14.900

Papua Barat
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

Papua Selatan
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Pegunungan
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Tengah
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900

Papua Barat Daya
Pertamax Rp13.500
Dexlite Rp14.900
Pertamina Dex Rp15.450

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan ( IHSG ) berpotensi melanjutkan kenaikan pada Senin (8/7/2024) setelah akhir pekan lalu ditutup di zona hijau. Namun secara teknikal, IHSG membentuk upper shadow panjang kedua berturut-turut.

Indikator Stochastic RSI memberi sinyal indeks berada di area jenuh beli alias overbought, sejalan dengan penurunan volume transaksi.

?IHSG berpeluang lanjutkan penguatan di awal pekan. Akan tetapi waspadai potensi pullback, dengan perkiraan di 7.140 - 7.250,? tulis Phintraco Sekuritas dalam risetnya.

Pelaku pasar dinilai meraba dampak pelemahan data tenaga kerja di Amerika Serikat. Diketahui angka pengangguran AS naik mencapai 4,1% pada Juni.

Phintraco menilai kabar ini meningkatkan peluang pemangkasan suku bunga Federal Reserve . Indikator FedWatch membaca potensi sebesar 72% bank sentral akan mulai memangkas bunga pada September.

Peluang ini juga berpotensi mendukung penguatan nilai tukar rupiah terhadap dolar, seiring mulai berbaliknya arus modal asing ke tanah air dalam sepekan terakhir.

Saham- saham yang menjadi rekomendasi Phintraco untuk Senin antara lain INCO, MEDC, AMRT, ICBP, TLKM, dan EXCL

JAKARTA - Pemerintahan baru Prabowo-Gibran diharapkan mampu menciptakan produk sawit yang berdaya saing serta memperkuat posisinya sebagai komoditas strategis bagi pasar dalam dan luar negeri. Karena itulah dibutuhkan kebijakan proteksi maupun promosi bagi sawit yang dapat dijalankan.

"Kebijakan proteksi dapat dipilih pemerintah karena sawit seringkali dapat gangguan. Karena itulah banyak cara dapat dilakukan untuk melindungi sawit dengan cara aktif dan pasif,? kata Guru Besar IPB University Rachmat Pambudy saat menjadi pembicara dalam diskusi bertemakan 'Menjaga Keberlanjutan Industri Sawit dalam Pemerintahan Baru' di Auditorium Gedung D Kementerian Pertanian, dikutip Minggu (7/7/2024)

Narasumber lain dalam diskusi ini antara lain Dr. Gulat ME Manurung (Ketua Umum DPP APKASINDO), Fenny Sofyan (Pengurus Bidang Komunikasi GAPKI), dan Ardi Praptono (Direktur Tanaman Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian RI).

Prof. Rachmat Pambudy menjelaskan kebijakan proteksi dan promosi sawit perlu secara aktif dilakukan melalui dukungan pembiayaan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Sebab sawit dapat menjadi senjata untuk menyerang dan bertahan lantaran dapat dimanfaatkan sebagai produk makanan.

"Food as weapon, sawit itu dapat dipakai secara bijaksana untuk menyerang dan bertahan. Sawit ini luar biasa karena dapat menjadi senjata," ujar Prof. Rachmat Pambudy.

Menurut Rachmat, usulan pembentukan Badan Sawit Indonesia ini haruslah memiliki dasar kuat secara argument dan data. Sebaiknya, pembentukan Badan Sawit Indonesia menjadi kebutuhan bersama pemangku kepentingan sawit.

"Jadi ini (badan sawit) harus menjadi kebutuhan bersama. Pak Prabowo adalah pemimpin yang sangat menghargai fungsi demokrasi, demokrasi dilaksanakan dari aspirasi bawah sampai menjadi keputusan nasional. Aspirasi ini bukan hanya dari petani. Kita harus tahu pembentukannya berdasarkan apa? Apakah berdasarkan Undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, ini perlu dasar hukumnya," tambah Rachmat Pambudy.

"Namun sekarang ini, saya belum bisa mewakili siapa-siapa kecuali sebagai Guru Besar dan selaku pengurus HKTI. Saya merasa ini (badan sawit) menjadi kebutuhan dan bagian strategi menghasilkan produk unggulan yang berdaya saing," urai Rachmat Pambudy.

Fenny menegaskan bahwa industri sawit bukan hanya penting di Indonesia saja tetapi juga untuk global.

"Beberapa tahun lalu sawit menguasai sekitar 50 persen minyak nabati dunia, tapi sekarang bahkan mencapai 60 persen di 2023. Artinya dependensia dunia terhadap sawit sangat tinggi," ujar Fenny.

Hal tersebut, ujar dia, karena minyak nabati kompetitor sawit yang sebelumnya membanjiri pasar juga mengalami penurunan produksi. Padahal, dalam beberapa waktu ke depan permintaan minyak nabati dunia bakal bertambah sebanyak 1 juta ton.

Dia mengingatkan alarm tersebut juga harus diantisipasi oleh Indonesia sebagai pengekspor sawit terbesar di dunia dengan tidak kurang 27 juta ton per tahun. Sebab, saat ini produktivitas sawit nasional mengalami stagnasi produksi, sementara kebutuhan dalam negeri terus meningkat.

"Jadi kita akan menghadapi Indonesia Emas 2045 yang produksi sawit ditargetkan 92 juta ton, tapi tapi jujur saja itu susah untuk menembus itu. Harus ada komitmen bersama," ujarnya.

Target 2045 tersebut adalah gencarnya hilirisasi, tapi menurut Fenny hulu adalah kunci. Tanpa hulu yang diperbaiki, produktivitas CPO nasional berdampak ke segala lini, mulai dari ekspor hingga subsidi biodiesel.

"Kemudian kalau ekspornya dikurangi, itu juga akan berpengaruh terhadap levy atau subsidi biodiesel. Makanya harus ada yang mengatur agar terjadi konsistensi dan presisten produksi ini," jelasnya.

Lebih lanjut, Fenny juga mengungkapkan bahwa sawit Indonesia masih terus menghadapi kampanye negatif sawit. Salah satu yang bisa menangkal kampanye itu, menurut Fenny adalah menggencarkan Indonesia Sustainable Palm Oil atau disingkat ISPO.

Dia berharap, Pemerintahan Prabowo-Gibran nantinya bisa menjadikan ISPO sebagai sertifikasi satu-satunya yang berlaku agar keberterimaan pasar terhadap sawit bisa terjadi.

"Keberterimaan sawit oleh masyarakat harus terjadi, maknaya ISPO menjadi value edit bagi pelaku industri. Makanya dengan pemerintah selanjutnya kita berharap adanya advokasi mengenai hal ini. Nantinya saya berharap ada satu brand dengan hanya ISPO sebagai sebagai sertifikasi yang sustainable," ujar Fenny.

Senada, Ketua Umum APKASINDO Gulat Manurung menyebut, bahwa produktivitas sawit petani swadaya saat ini masih rendah. Di sisi lain, kebutuhan minyak sawit untuk energi di dalam negeri terus meningkat dengan adanya pengembangan biodiesel.

Apalagi, pemerintah berencana terus melakukan pengembangan biodiesel hingga mencapai B50. Produktivitas kebun kelapa sawit yang rendah, kata Gulat, dapat mengancam pasokan untuk pemenuhan minyak sawit sebagai bahan baku energi maupun pangan.

"Kalau ingin B50, kami khawatir Indonesia menjadi importir CPO 1,2 juta ton per tahun dengan kondisi produksi saat ini," ujar Gulat.

Menurutnya, peremajaan sawit rakyat (PSR) harus menjadi prioritas. Lewat replanting, produktivitas kepala sawit petani disebut dapat melonjak lebih tinggi. Namun, nyatanya program PSR masih jauh dari harapan.

Sejak diluncurkan pada 2017, kata Gulat, realisasi PSR saat ini hanya mencapai 323.000 hektare dari target 500.000 hektare. Tumpang tindih kebijakan, dianggap menjadi faktor utama minimnya realisasi peremajaan sawit di kalangan petani swadaya.

Gulat pun menyinggung soal aturan kebun sawit di dalam kawasan hutan UU Cipta Kerja pasal 110B yang dianggap merugikan dan memperburuk produksi sawit nasional. Dia menyebut, ada sekitar 2,8 juta hektare lahan sawit yang dianggap masuk dalam kawasan hutan tidak boleh dilakukan replanting akibat beleid tersebut.

Selain itu, Gulat juga merasa kecewa isi draf revisi Permentan Nomor 01 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan Harga Pembelian TBS Kelapa Sawit Produksi Pekebun. Pasalnya, revisi ini dinilai tidak memberikan perlindungan terhadap pekebun sawit mandiri atau pekebun sawit swadaya. Karena itu, APKASINDO meminta penundaan revisi permentan tersebut hingga Pemerintahan Prabowo-Gibran resmi dilantik.

Direktur Tanaman Kelapa Sawit dan Aneka Palma Kementerian Pertanian Ardi Praptono menjelaskan dalam upaya meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan sawit rakyat, Pemerintah terus berkomitmen mendukung sektor perkebunan kelapa sawit melalui program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) atau replanting dan Sarana dan Prasarana (Sarpras).

"Program PSR sangat penting karena berdampak langsung terhadap produktivitas. Sedangkan program Sarpras khususnya intensifikasi juga sebagai upaya peningkatan produktivitas tanaman sawit rakyat," jelasnya.

Menurutnya, ada tiga langkah dapat dilakukan untuk percepatan program tersebut antara lain melakukan pendataan perkebunan kelapa sawit khususnya kebun kelapa sawit rakyat secara nasional, penyederhanaan regulasi yang menghambat capaian program, dan mendorong penambahan dana PSR.

JAKARTA - Tak hanya menjerumuskan pelakunya, Ekonom sekaligus Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperingatkan bahwa judi online juga memiliki efek buruk bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, judi online bisa membebani kas negara.

Bhima mengatakan, judi online bisa memiskinkan pelaku atau orang yang sudah ketergantungan terhadap aktivitas ilegal tersebut. Masalahnya, hal ini juga memicu masalah bagi negara lantaran bisa meningkatkan jumlah orang miskin di Tanah Air.

"Pelaku judi biasanya ketika terdesak akan mencari jalan pinjaman dengan akses mudah dan cepat. Ketika utang sudah menumpuk, maka pelaku judi online sudah jatuh tertimpa tangga. Judi online bisa memiskinkan pelakunya," ujar Bhima di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Bila jumlah orang miskin bertambah, termasuk akibat banyak masyarakat yang terjerat utang judi, maka pemerintah terpaksa memperluas jumlah penerima program Jaring Pengaman Sosial (Social Safety Net). Akibatnya, anggarannya pun membengkak dan tidak tepat sasaran. Sementara, sumber dana utama program bantuan sosial ini adalah APBN.

"Ini jadi masalah negara juga, karena beban Jaring Pengaman Sosial akan bengkak dalam jangka panjang," tuturnya.

Tak hanya itu, kata Bhima, judi online juga membuat negara ini rentan terhadap tindak pidana pencuian uang, juga pidana lintas negara. Asumsi itu didasarkan pada transaksi judi online yang tercatat berada di angka Rp600 triliun sepanjang kuartal I-2024. "Artinya, ada transaksi ilegal keluar-masuk Indonesia," cetusnya.

Di luar persoalan tadi, Bhima mengatakan bahwa judi online pun meningkatkan kriminalitas. Sebab, ada kecenderungan pelaku judi mencari berbagai cara untuk mendapat uang guna memenuhi ketergantungannya, termasuk dengan pencurian, perampokan, penjualan narkoba, dan lainnya.

Perjudian menurutnya juga bisa menurunkan produktivitas kerja karena konsentrasi pelaku terpecah akibat kecanduan bermain judi online. "Pelaku judi online banyak juga dari kalangan pelajar, yang harusnya meningkatkan skill malah terjebak pada permainan judi. Ini juga menurunkan pendapatan keluarga dalam jangka panjang, karena uang yang harusnya bisa diinvestasikan atau ditabung habis untuk judi online," ucapnya.

JAKARTA - Wacana pengenaan bea masuk antidumping (BMAD) untuk menekan impor dikhawatirkan dapat membuat harga produk tekstil dalam negeri akan semakin mahal. Namun, para pengusaha industri tekstil dan produk tekstil (TPT) berpendapat lain.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana mengatakan, kebijakan BMAD pada tekstil dan produk tekstil (TPT) berupa pakaian atau garmen jadi ini diproyeksi tidak akan berdampak pada naiknya harga produk-produk lokal Indonesia.

"Ada pertanyaan bahwa apakah dengan menerapkan BMAD yang tinggi akan membuat produk-produk lokal menjadi mahal sehingga tidak terjangkau publik, proyeksi kami tidak akan terjadi," tegasnya di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Dia optimistis para produsen TPT lokal dapat bersaing secara sehat. Dengan demikian, para produsen menurutnya akan efisien sehingga harga produk dapat dijaga.

Sementara itu, Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Berkarya (IPKB), Nandi Herdiaman menjelaskan maraknya PHK dan tutupnya bisnis industri TPT adalah imbas dari bebas masuknya produk impor tekstil secara ilegal. Dia menyebutkan barang-barang tekstil ilegal, salah satunya produk pakaian jadi, begitu bebas di pasar luring maupun daring.

"Pemerintah sudah sangat paham bahwa penyebab PHK dan penutupan pabrik adalah karena maraknya praktik impor ilegal yang melibatkan pejabat/pegawai kementerian, importir nakal, hingga aparat penegak hukum," tandasnya.

TOKYO - Honda telah mengumumkan bahwa mereka akan menghentikan produksi semua moped sub 50cc mereka di Jepang, termasuk model ikonik Super Cub 50.

Seperti dilansir dari Rushlane, penghentian ini dikarenakan beberapa faktor, terutama peraturan emisi yang lebih ketat dan peralihan konsumen ke kendaraan listrik.

Pemerintah Jepang menerapkan standar emisi yang lebih ketat mulai tahun 2025.
Memasang catalytic converter pada moped sub 50cc akan menjadi proses yang mahal dan rumit.

Hal ini akan menyebabkan kenaikan harga yang signifikan, membuat Super Cub 50 tidak lagi terjangkau.

Diperkirakan harga Super Cub 50 akan setara dengan mootor 125cc Honda jika memenuhi standar emisi.

Permintaan moped sub 50cc di Jepang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Konsumen beralih ke kendaraan listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan dan hemat biaya.

Honda sendiri telah meluncurkan beberapa model skuter listrik di Jepang dan berencana untuk fokus pada pengembangan kendaraan listrik di masa depan.

Penghentian produksi akan memengaruhi seluruh moped sub 50cc Honda di Jepang, termasuk:

Super Cub 50
Super Cub 50 Pro
Cross Cub 50
Giorno 50

Penghentian produksi moped sub 50cc Honda di Jepang menandakan pergeseran dalam industri otomotif. Peraturan emisi yang lebih ketat dan popularitas kendaraan listrik mendorong produsen kendaraan untuk beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan.

Meskipun Super Cub 50 merupakan model ikonik, Honda harus beradaptasi dengan tren dan fokus pada pengembangan kendaraan yang lebih berkelanjutan untuk masa depan.

JAKARTA - Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menilai wajar jika investor asing enggan masuk ke proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut dia, investor menilai proyek tersebut kurang prospektif secara bisnis.

Agus menegaskan, indikator utama dalam berinvestasi adalah soal imbal hasil. Imbal hasil investasi salah satunya yang paling besar didapatkan dari tingkat konsumsi oleh populasi di wilayah tersebut. Sementara, populasi penduduk IKN untuk beberapa tahun ke depan belum bisa diperkirakan, sebab hanya ASN tertentu saja yang akan pindah.

"Nenek-nenek juga tahu kalau masih greenfield itu mana ada investor mau. Kalau infrastruktur tidak ada, masa suruh investasi? Mau bikin apa, kan masih belum tahu di situ berapa orang yang akan tinggal, kelas apa, kan belum ada," ujar Agus di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Dia menambahkan, pemerintah saat boleh saja mengantongi ratusan surat pernyataan minat untuk berinvestasi atau LoI (Letter of Intent) dari investor asing. Namun, imbuh dia, hal itu tidak bisa menjadi patokan investor asing akan banyak menggarap proyek pembangunan IKN.

"Akhirnya ngaku, tidak ada tuh investor (asing) yang datang, ya waktu rapat sih datang saja, dikasih makan, dikasih minum, oh iya dia tertarik. Begitu dipelajari, waduh ini sih blangsak, tidak jadilah dia," sambungnya.

Masalah lain yang menurutnya krusial dan menjadi penyebab investasi masih susah masuk ke Indonesia secara umum menurutnya adalah soal korupsi. Hal ini yang membuat kepercayaan investor terkikis ketika hendak menaruh modal di Indonesia.

"Yang penting sekarang investor datang, supaya investor datang, jangan palakin mereka, atur yang baik, jangan minta saham, kerja kaga minta iya, izin apa dipersulit, datangkan bahan baku dipersulit, kan gitu sekarang," cetusnya.

Pada kesempatan berbeda, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa sejauh ini memang belum ada investasi asing yang masuk ke IKN. Karena itu pula dana APBN masih menjadi tumpuan untuk pembangunan.

"Investasi yang masuk ke IKN sekarang pada tahap pertama, itu adalah investasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri), belum ada PMA (Penanaman Modal Asing)," ungkap Bahlil di Gedung DPR RI, beberapa waktu lalu.

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Migas untuk segera mengusahakan bagian wilayah kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle) atau mengembalikannya. Hal itu sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut. Selain itu juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery, namun tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian Wilayah Kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," ungkap Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto di Jakarta, Minggu ( 7/7/2024).

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut. Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian, jelas dia, dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis. Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca-operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak diantaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50%, dari sebelumnya hanya sekitar 15-30%. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.

JAKARTA - Pemaksimalan potensi gas alam di Indonesia hingga kini terus dilakukan demi mendukung visi pemerintah untuk kemandirian energi . Guna memaksimalkan hal tersebut, Reethau Group melalui PT Pertiwi Nusantara Resources yang diwakili oleh Direktur Utama PT Pertiwi Nusantara Resources, Arry Pasya ikut serta pada penandatanganan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) dengan Pertamina EP dalam acara Forum Gas Bumi tanggal 21 Juni 2024 lalu yang diadakan oleh SKKMigas.

Dari forum yang berhasil mencatatkan kesepakatan kerja sama gas bumi senilai Rp94,4 triliun tersebut, kesepakatan kerja sama gas bumi ini terdiri dari 27 Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG), 2 Memorandum of Understanding (MoU) dan 1 Novasi.

Sebagai perusahaan yang memiliki fokus pada industri energi, khususnya pada Gas Alam, Reethau berawal dari trader Compressed Natural Gas (CNG) yang kemudian berkembang sebagai pengembangan dalam menghasilkan Gas terkompresi pada Mother Station.

Penandatanganan PJBG dengan Pertamina EP ini menegaskan komitmen Reethau Group untuk terus mendukung pengembangan industri energi nasional, khususnya di sektor gas alam terkompresi (CNG).

?Reethau Group berkembang pesat sejak tahun 2012, dimulai dengan PT Reethau Cipta Energi yang mengirim CNG di Jawa Barat dan Jawa Tengah, kini berhasil membangun Mother Station PT Reethau Dharma Andalan melalui kerja sama dengan Transporter Gas BUMN," ujar Direktur Utama PT Pertiwi Nusantara Resources, Arry Pasya.

"Guna mengukuhkan posisi Reethau Group di dunia CNG, Kali ini Reethau Group melalui PT Pertiwi Nusantara Resources mengikat kerja sama dengan KKKS. Ke depannya, Reethau Group siap untuk berkembang mendukung kegiatan CNG dalam negeri dengan menargetkan potensi kerja sama dalam sektor Gas Alam lainnya,? sambungnya.

Sebagai fasilitas yang memiliki tanggung jawab utama menerima, memproses, dan mengkompresi gas alam sebelum didistribusikan ke berbagai titik distribusi, kehadiran Mother Station milik Reethau Group adalah bentuk komitmen dalam mendukung pemerintah mengurangi impor gas LPG dengan memanfaatkan potensi Gas Alam Indonesia.

Hal ini sejalan dengan visi Reethau Group menjadi perusahaan nomor satu dalam industri energi, khususnya CNG dan siap merambah sektor Liquified Natural Gas (LNG) pada akhir tahun 2024.

Beberapa Mother Station yang dimiliki Reethau Group di antaranya:

1. Mother Station Setu di wilayah Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mother Station ini merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertamina Gas untuk volume terkontrak 2,5 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Oktober tahun 2016;

2. Mother Station Blora di wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah yang merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertagas Niaga untuk volume terkontrak 3,5 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Januari tahun 2022;

3. Mother Station KHT di wilayah Kandanghaur Timur, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat yang merupakan kesepakatan kerja sama Jual Beli Gas antara PT Reethau Dharma Andalan dengan Pertamina EP untuk volume terkontrak 2,0 MMSCFD, yang beroperasi sejak bulan Januari tahun 2020;

Dengan kehadiran Mother Station yang strategis di berbagai lokasi, Reethau Group siap memenuhi kebutuhan industri dalam negeri. Seiring dengan perkembangan industri energi yang pesat, Reethau Group optimis dapat terus berkontribusi signifikan dalam mencapai kemandirian energi nasional.

JAKARTA - Komisi IV DPR akan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap dugaan skandal mark up (selisih harga) impor beras. Hal ini ditegaskan oleh Anggota Komisi IV DPR, Daniel Johan.

Dalam dugaan skandal impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ini, menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

"Iya nanti kita usulkan dan dorong," ujar Daniel Johan, Minggu (7/7/2024).

Daniel Johan menilai pembentukan Pansus di DPR diperlukan untuk mengungkap segala kebenaran terkait skandal impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.

?Bisa diungkap sejauh mana kebenarannya,? jelas Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Daniel Johan juga memandang, pembentukan pansus dugaan skandal impor beras diperlukan untuk memperbaiki tata kelola pangan RI. Daniel Johan menekankan, pembentukan Pansus juga sebagai komitmen dan langkah pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan.

?Sekaligus perbaiki tatakelola dan memastikan komitmen dan langkah pemerintah dalam wujudkan kedaulatan pangan dan keberpihakan kepada petani dan kemandirian pangan,? tandas Daniel Johan.

Sebelumnya, usulan pembentuan pansus dugaan skandal impor beras di DPR digaungkan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas. Fernando mendorong pembentukan Pansus terkait dengan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

Kasus ini sendiri bermula saat Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi terkait dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Jakarta, Rabu, (3/7/2024).

Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.

JAKARTA - PT Asuransi Jasa Indonesia atau Asuransi Jasindo terus berkomitmen menyalurkan bantuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) kepada masyarakat di berbagai daerah di Indonesia.Bantuan tersebut diberikan bukan hanya dalam bentuk sembako untuk yang membutuhkan, namun juga berupa peralatan pendukung kegiatan usaha masyarakat.

"Hingga kuartal II 2024, total realisasi anggaran untuk program TJSL Jasindo mencapai lebih dari Rp 1.001.151.114," kata Brellian Gema, Sekretaris Perusahaan Asuransi Jasindo.

Brellian menambahkan, ada setidaknya 20 program bantuan TJSL Jasindo yang dijalankan, termasuk Bantuan sembako kepada masyarakat yang membutuhkan di beberapa daerah.Bantuan peralatan batik cap kepada Griya Batik Nglanggeran Gunung Kidul, Bantuan benih padi kepada Gapoktan Tani Mulyo, Desa Kembangbilo dan Mudik bersama. Lalu ada Beasiswa Inspirasi Jasindo 2024, serta Mobil Sehat Jasindo.

"TJSL adalah komitmen Jasindo untuk berperan dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya," jelas Brellian.

Menurut Brellian, pada tahun 2024, Asuransi Jasindo menaikkan alokasi anggaran TJSL sekitar 100% dari anggaran tahun sebelumnya. "Hal ini selaras dengan jumlah program yang semakin meningkat. Kegiatan ini diharapkan dapat mewujudkan keseimbangan antara Profit, People, Planet (3P)," pungkasnya.

JAKARTA - BNI Loudfest Vol.3 2024 yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Senayan, Jakarta, pada Sabtu (6/7/2024) meninggalkan kesan mendalam bagi para pegawai PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) atau yang dikenal BNI Hi-Movers.

Pagelaran musik yang dimeriahkan oleh musisi-musisi ternama ini tidak hanya menyajikan pertunjukan musik yang spektakuler, tetapi juga menunjukkan komitmen BNI untuk tetap menjaga keindahan SUGBK dengan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif sebelum, selama, dan setelah acara berlangsung.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, BNI sadar betul bahwa penggunaan SUGBK untuk acara sebesar BNI Loudfest Vol.3 2024 membutuhkan penanganan khusus agar tidak meninggalkan dampak negatif terhadap kondisi stadion.

"BNI telah melakukan berbagai upaya mitigasi untuk memastikan kualitas lapangan dan infrastruktur SUGBK tetap terjaga baik," kata Okki.

Pada pra event, BNI telah menggunakan penutup rumput berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar internasional untuk melindungi rumput selama acara berlangsung. Selain itu, persiapan menyeluruh dan inspeksi lapangan untuk memastikan kondisi rumput dalam keadaan optimal juga dilakukan sebelum acara dimulai.

Selama event berlangsung, pemantauan kondisi lapangan untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terjadi juga terus dilakukan. Penutup rumput dipastikan tetap berada di tempatnya untuk melindungi rumput dari aktivitas selama acara.

Pasca event, perawatan intensif, termasuk pemupukan, penyiraman, dan aerasi khusus juga langsung dilakukan, terlebih lagi lapangan SUGBK tengah direnovasi. "Upaya ini dilakukan untuk memastikan kondisi lapangan kembali optimal dan siap digunakan untuk pertandingan sepak bola bertaraf internasional," ujar Okki.

Selain fokus pada kualitas lapangan, BNI juga berkomitmen menjaga kebersihan SUGBK dengan menyediakan tempat sampah yang memadai di setiap sisi stadion. Tim kebersihan dikerahkan untuk membersihkan seluruh area GBK pasca acara, baik di dalam maupun di luar stadion, termasuk tribun, area parkir, dan toilet.

BNI Hi-Movers juga berperan aktif dalam menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya selama acara berlangsung. Pengawasan ketat dilakukan oleh petugas kebersihan di seluruh area untuk memastikan kebersihan terjaga dan tidak ada sampah yang menumpuk.

Pasca Loudfest Vol.3 2024, BNI juga memastikan seluruh infrastruktur SUGBK dalam kondisi baik. BNI melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap fasilitas di SUGBK seperti kursi penonton, toilet, dan area lainnya.

"Upaya mitigasi yang dilakukan BNI merupakan bukti nyata komitmen dan tanggung jawab BNI dalam menjaga kebersihan dan keindahan SUGBK. BNI memahami bahwa SUGBK bukan hanya sebuah stadion sepakbola, tetapi juga merupakan simbol kebanggaan rakyat Indonesia," pungkas Okki.