PEMALANG - Achdiyanto Ilyas Pangestu resmi terpilih sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) dalam Kongres SPPI I pada 27-28 September di Pemalang, Jawa Tengah.Kongres dihadiri seluruh Dewan Pimpinan Cabang (DPC), Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), dan Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) SPPI. Pada kesempatan itu, Ilyas terpilih secara aklamasi.

Tak hanya itu sejumlah observer dari berbagai lembaga non-profit baik dari dalam maupun luar negeri juga turut hadir. Antara lain Freedom Fund, Humanity United, Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), International Organization of Migration (IOM), dan REMDEC.

Dalam sambutannya, ia menyampaikan komitmen terus memperjuangkan hak-hak pekerja perikanan di Indonesia, serta memperkuat hubungan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah dan lembaga internasional.

"Demi mewujudkan sektor perikanan yang lebih adil dan berkelanjutan, kami akan mengadvokasi kondisi kerja dan standar keselamatan yang lebih baik di sektor perikanan, dan tentunya kepastian hukum di hadapan negara," kata Ilyas, Sabtu (28/9/2024).

Dengan kepemimpinan baru ini, Ilyas siap melangkah maju dalam mewujudkan visi besar untuk memperbaiki kehidupan pekerja perikanan dan masyarakat pesisir Indonesia."Kongres SPPI I ini menandai langkah awal yang penting untuk menuju masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk sektor perikanan nasional," sambungnya.

Kongres SPPI I menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang menjadi fokus kepengurusan baru SPPI. Berikut adalah isu-isu utama yang akan menjadi perhatian untuk kepemimpinan SPPI:

1. Perbaikan Kondisi Kerja: mengadvokasi kondisi kerja dan standar keselamatan yang lebih baik di sektor perikanan.

2. Pemberdayaan Melalui Pendidikan: Program pendidikan memberdayakan pekerja perikanan dengan pengetahuan tentang hak-hak mereka, termasuk undang-undang ketenagakerjaan, peraturan kesehatan dan keselamatan, dan mekanisme untuk mengatasi keluhan di tempat kerja.

3. Pengembangan Keterampilan dan Pemberdayaan Ekonomi: Inisiatif pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pekerja perikanan dapat meningkatkan kemampuan kerja dan peluang ekonomi mereka. Hal ini dapat mencakup pelatihan mengenai praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, teknik pengolahan ikan, atau keterampilan kewirausahaan untuk memulai usaha mereka sendiri.

4. Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kolaborasi dalam inisiatif yang mempromosikan praktik penangkapan ikan berkelanjutan dan konservasi lingkungan dapat membantu melestarikan sumber daya laut untuk generasi mendatang. Dengan mendorong metode penangkapan ikan yang bertanggung jawab.

5. Pembangunan Masyarakat: Program ini dapat melampaui intervensi langsung terhadap pekerja perikanan, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat lokal yang bergantung pada industri perikanan. Hal ini dapat mencakup dukungan terhadap inisiatif berbasis masyarakat, seperti koperasi atau usaha sosial, yang menciptakan peluang ekonomi tambahan dan mendorong kohesi sosial.

6. Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial: Upaya untuk mendorong kesetaraan gender di sektor perikanan dapat meningkatkan inklusi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan akses yang adil terhadap sumber daya dan peluang. Hal ini dapat membantu menantang peran gender tradisional dan memberdayakan perempuan sebagai kontributor utama di sektor ini.

7. Ketahanan dan Adaptasi Masyarakat: Dalam menghadapi tantangan eksternal seperti perubahan iklim atau fluktuasi ekonomi, program ini dapat membantu membangun ketahanan komunitas nelayan. Hal ini mungkin melibatkan diversifikasi pilihan mata pencaharian, penyediaan akses terhadap layanan keuangan, atau penerapan langkah-langkah kesiapsiagaan bencana.

8. Advokasi dan Pengaruh Kebijakan: Melalui kampanye advokasi dan keterlibatan dengan pembuat kebijakan, program ini dapat mempengaruhi reformasi kebijakan yang menguntungkan pekerja perikanan dan masyarakat lokal. Hal ini dapat mencakup penguatan peraturan untuk melindungi hak-hak pekerja, meningkatkan akses terhadap layanan sosial, atau mendorong praktik pengelolaan perikanan berkelanjutan.

NEW DELHI - India tidak akan membeli gas alam cair (LNG) yang diproduksi dari proyek Arctic LNG 2 Rusia, yang dikenai sanksi oleh negara-negara Barat. Kepastian ini dilontarkan oleh Menteri Perminyakan, Pankaj Jain pada hari Jumat (27/9).

"Kami tidak akan membeli (pasokan dari) Arctic LNG 2. Kami tidak membeli komoditas yang dikenai sanksi. Sesuatu yang memiliki sanksi berbasis luas, kami tidak menyentuhnya," kata Jain kepada wartawan.

Proyek Arctic LNG 2 oleh Novatek Rusia diketahui berada di bawah sanksi Barat , menyusul perang Rusia dengan Ukraina. Amerika Serikat juga telah menjatuhkan sanksi terhadap ratusan entitas dan individu karena mendukung upaya perang Rusia, termasuk perusahaan yang mendukung pengembangan proyek LNG Arktik 2 dan pengiriman LNG-nya.

Sementara itu Novatek mengatakan tuduhan media bahwa perusahaan terlibat dalam membangun dan mengelola "armada bayangan" untuk proyek Arctic LNG 2 tidak benar.

Sebelumnya Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap tujuh kapal pengangkut gas alam cair yang terkait dengan Rusia. Kapal-kapal LNG yang diberi sanksi tersebut termasuk Pioneer dan Asya Energy.

Padahal, berdasarkan data Departemen Keuangan, AS telah menyetujui dua perusahaan kapal tanker tersebut untuk pengiriman pertama yang memuat LNG Arktik 2.

Sanksi tersebut merupakan pukulan baru bagi Rusia. Sebab, negara yang dijuluki 'beruang merah' ini menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mengembangkan armada kapal tanker bayangan untuk LNG. Hal ini merupakan cara yang sama seperti yang dilakukan untuk mengangkut minyak mentah.

JAKARTA - PT Krakatau Sarana Properti (KSP) dan PT KIEN menjalin kerja sama untuk membuka sekolah bahasa Korea dan pusat pelatihan di Cilegon guna melatih tenaga kerja yang mempersiapkan diri bekerja di Korea Selatan. Kerja sama ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian Indonesia, membuka lapangan pekerjaan, dan membuka peluang untuk masyarakat menempuh pendidikan di Korea.

"Jadi kerja sama ini memang untuk pelatihan bahasa Korea sampai dengan mencari peluang kerja di Korea. Kebetulan mitra kita ini mereka sudah sangat berpengalaman dan melihat potensi yang di Kota Cilegon," ujar Direktur Utama PT KSP, Iip Arief Budiman, dalam sambutannya di sela-sela penandatanganan kerja sama di Jakarta, dikutip, Sabtu (28/9/2024).

Baca Juga: 96% Peserta Pelatihan Menjahit Ruang Amal Indonesia Diterima Kerja di KITB

Dia mengatakan pertumbuhan segmen industri yang berkaitan dengan ekspatriat Korea di Cilegon sangat tinggi, seperti pengembangan Lotte Chemical dan beberapa industri kimia lain yang berasal dari Korea Selatan. Menurut dia, kerja sama ini juga berpotensi untuk mendatangakan para ekspatriat dari Korea Selatan, sehingga mereka sangat yakin ini akan berkembang.

"Apalagi ada sekitar lebih dari lima perusahaan-perusahaan Korea Selatan yang berada di Kawasan Industri Krakatau, belum lagi yang menjadi bagian dari family dari Krakatau POSKO maupun mereka yang menjadi sub kontraktor maupun vendor utamanya dari Krakatau Posko. Dengan kerja sama ini bukan hanya semata-mata bisnis, tapi kami mengenalkan budaya Indonesia ke Korea," ujar dia.

PT KIEN memiliki merek Oppa Akademi sebagai lembaga bahasa Korea yang didirikan pada 2019. Perusahaan ini tidak hanya menawarkan pendidikan bahasa Korea, tetapi menyediakan peluang bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikan ke universitas di Korea maupun yang ingin bekerja di sana.

Baca Juga: Menkominfo Bicara Revolusi Digital: Transformasi Harus Melalui Penguatan SDM dan Regulasi

CEO PT KIEN, Song Chang Sub, berharap melalui kemitraan ini dapat membuka peluang yang lebih besar lagi bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan kerja atau menempuh pendidikan ke Korea Selatan. Sekaligus berkontribusi secara signifikan dalam menghadapi tantangan demografi yang dihadapi Korea Selatan.

"KIEN percaya bahwa belajar bahasa adalah perjalanan menemukan makna, bukan hanya dalam kata-kata, tetapi dalam kehidupan dan cinta yang kita bagi dengan dunia," ujar dia.

JAKARTA - Fasilitas kawasan berikat menjadi salah satu produk kebijakan pemerintah yang memberikan manfaat signifikan terhadap perekonomian nasional. Tak hanya memberi kemudahan fiskal dan prosedural bagi pelaku usaha yang berorientasi ekspor yang menyebabkan kinerja ekspor semakin melesat, fasilitas kawasan berikat juga terbukti menyokong geliat ekonomi masyarakat.

Di awal perumusannya, melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 tentang Kawasan Berikat (Bonded Zone), fasilitas kawasan berikat ditujukan untuk menciptakan iklim yang lebih baik dalam pembangunan industri, khususnya untuk mendorong partisipasi penanaman modal pada sektor industri yang berorientasi ekspor.

Fasilitas kawsan berikat menjawab sejummlah tantangan:

1. Efisiensi waktu dan biaya logistik

Melalui pemanfaatan fasilitas kawasan berikat, para produsen tidak perlu lagi mengimpor dan mengurus customs clearance di pelabuhan bongkar atau menyewa tempat penimbunan lainnya.

2. Fasilitas kepabeanan dan perpajakan.

Di dalam kawasan berikat atas barang-barang yang diimpor diberikan kemudahan berupa penangguhan, penundaan, keringanan atau pembebasan bea masuk dan pajak.

3. Peningkatan daya saing produk ekspor di pasar global.

Dengan fasilitas kawasan berikat, biaya produksi menjadi jauh lebih murah dibandingkan dengan harga yang terjadi di pasar (actual price). Kawasan berikat diharapkan dapat memainkan peranan penting dalam upaya untuk meningkatkan atau mengembangkan dan memperlancar arus lalu lintas barang dalam kerangka perdagangan internasional (impor, ekspor, dan re-ekspor).

Baca Juga: Pemerintah Pastikan Kenaikan Cukai Rokok 5% Tahun Depan Batal

Pendirian kawasan berikat pun mengundang respons positif dunia usaha, terlebih dengan tumbuhnya antusiasme investasi di dalam negeri. Hal itu ditandai dengan banyaknya pengusaha yang menunjukkan minat untuk berinvestasi di kawasan berikat, terutama karena insentif fiskal dan kemudahan perizinan yang ditawarkan oleh pemerintah.

Ini menciptakan ekspektasi untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kegiatan ekonomi, dengan banyaknya perusahaan baru yang berdiri dan peluang kerja yang muncul. Dalam 10 tahun terakhir, pemerintah melakukan perubahan drastis terkait tata kelola kawasan berikat.

Peraturan mengenai kawasan berikat telah mengalami empat kali pemutakhiran. Aturan terbaru saat ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65 Tahun 2021 yang merupakan revisi dari PMK Nomor 131 Tahun 2018, yang mengedepankan kemudahan usaha.

Salah satu bentuk kemudahan usaha yang tercipta ialah simplifikasi proses perizinan transaksional kawasan berikat, dari yang sebelumnya memerlukan 45 perizinan menjadi tiga perizinan saja. Prinsip trust and verify pun kini semakin dikedepankan pemerintah dalam kebijakan kawasan berikat.

Dengan prinsip ini, setiap pengguna jasa dipercaya sampai terbukti melakukan kesalahan. Hal ini tercermin pada saat pengajuan permohonan, izin Kawasan Berikat dapat diterbitkan apabila calon pengusaha Kawasan Berikat memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam PMK Kawasan Berikat.

Selanjutnya terkait kepatuhan Kawasan Berikat dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap transaksional Kawasan Berikat dimana apabila terdapat ketidakpatuhan maka izin tersebut dapat dicabut. Kemudahan lainnya yang diberikan pemerintah untuk mendorong kinerja ekspor dan menjaga kelancaran arus barang ialah pendirian kawasan berikat mandiri (KBM), yang diluncurkan pada 19 September 2019.

Pemberian izin kawasan berikat mandiri mengedepankan prinsip kepastian dan kemudahan berusaha, kecepatan pelayanan pemasukan dan pengeluaran barang, dan efisiensi biaya dari sisi pengusahaan. Dari sisi pemerintah, penetapan kawasan berikat mandiri menciptakan efisiensi sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Sebab, kawasan berikat mandiri tidak perlu diawasi secara fisik oleh petugas.

Dengan segala kemudahan yang diberikan pemerintah, kawasan berikat menjadi pilihan menarik bagi pelaku usaha berorientasi ekspor untuk mengembangkan bisnis mereka. Di tahun 2014, jumlah perusahaan yang aktif sebagai perusahaan kawasan berikat tercatat 838 perusahaan dan menunjukkan tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Hingga September 2024, telah ada 1.454 perusahaan yang aktif sebagai perusahaan kawasan berikat.

Kontribusi ekspor yang dihasilkan oleh perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat selama periode 2017-2022 juga menunjukkan tren peningkatan. Dalam kurun waktu tersebut, rata-rata tahunan kontribusi ekspor perusahaan penerima fasilitas kawasan berikat sebesar Rp911,10 triliun. Proporsi pertumbuhan terbesar justru terjadi pada masa terdampak pandemi Covid-19 pada 2021-2022. Berdasarkan hasil Kajian Penelitian Dampak Ekonomi TPB dan KITE tahun 2023, sebanyak 1.435 perusahaan kawasan berikat menerima total fasilitas fiskal sebesar Rp72,03 triliun.

Ribuan perusahaan kawasan berikat tersebut menyumbang nilai ekspor Indonesia sebesar Rp1.634,97 triliun. Dari hasil kajian yang sama, dampak positif kawasan berikat juga dirasakan masyarakat sekitar berdirinya kawasan berikat. Sepanjang tahun 2022, kawasan berikat berhasil menyerap 1.752.042 tenaga kerja.

Baca Juga: Penyelundupan 3 Ekor Owa Digagalkan, Warga Mesir Diamankan

Kajian tersebut turut mencatat aktivitas ekonomi melalui berbagai sektor usaha di sekitar kawasan berikat. Usaha perdagangan tercatat sebanyak 111.933 unit, usaha akomodasi sebanyak 111.302 unit, usaha makanan sebanyak 92.911 unit, hingga usaha transportasi sebanyak 62.399 unit. Data tersebut membuktikan kawasan berikat tak hanya berdampak positif bagi kinerja ekspor yang semakin melesat, tetapi fasilitas kawasan berikat juga menyokong geliat ekonomi masyarakat. Hasil ini merupakan buah kerja sama selama 10 tahun antara pelaku usaha dan pemerintah demi mendorong pertumbuhan industri Indonesia, serta menciptakan pertumbuhan tenaga kerja dari sektor industri tersebut.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga bekerja sama dengan Bank Mandiri meluncurkan Kartu Kredit Co-brand MyPertamina yang dibuat khusus bagi para pencinta otomotif, yang dinamai Mandiri MyPertamina Card. Peluncuran kartu kredit ini berlangsung di tengah gelaran Pertamina Grand Prix of Indonesia di Mandalika hari ini.

"Menjadi komitmen kami dalam memberikan berbagai pilihan kemudahan bertransaksi bagi pelanggan. Lewat Mandiri MyPertamina Card, pelanggan bisa memperoleh beragam keuntungan, mulai dari welcome bonus e-voucher MyPertamina senilai Rp200.000, bebas iuran tahunan di tahun pertama, hingga akses eksklusif ke airport lounges dan airport merchants," ujar Direktur Perencanaan dan Pengembangan Bisnis Pertamina Patra Niaga Harsono Budi Santoso, dalam keterangan resmi, Sabtu (28/9/2024).

Baca Juga: Perputaran Uang Selama MotoGP 2024 Diperkirakan Tembus Rp4,5 Triliun

Harsono menambahkan, para pecinta otomotif bisa memperoleh beragam keuntungan, yakni dengan cara menukarkan Livin?Poin menjadi e-voucher MyPertamina dan promo sepanjang tahun di event racing dan motor show di seluruh dunia. "Pelanggan juga dapat menikmati cashback Rp30.000 untuk transaksi di aplikasi MyPertamina, serta mendapatkan Livin?Poin hingga 3x lipat untuk setiap transaksi terkait otomotif," paparnya.

SEVP Micro & Consumer Finance Bank Mandiri Saptari mengungkapkan, peluncuran kartu kredit co-brand ini merupakan hasil dari penyempurnaan produk sebelumnya dengan tujuan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi nasabah. "Melalui kerja sama ini, kami berharap pemegang Mandiri MyPertamina Card bisa merasakan berbagai kemudahan dan keuntungan dalam setiap transaksi mereka," ungkap Saptari.

Baca Juga: MotoGP Indonesia 2024: Jorge Martin Pole Position, Marc Marquez Kecelakaan

Selain itu, kartu ini juga memberikan akses lebih ke berbagai fitur di aplikasi Livin' by Mandiri, seperti Virtual Card, kemudahan transaksi QRIS dengan sumber dana dari kartu kredit, serta fitur unggulan Power Installment yang memungkinkan cicilan hingga 36 bulan dan Power Cash untuk penarikan dana instan dengan bunga mulai dari 0%.

"Bank Mandiri bersama Pertamina Patra Niaga berkomitmen untuk terus berinovasi, menghadirkan solusi keuangan yang semakin relevan dengan kebutuhan nasabah. Mandiri MyPertamina Card akan segera tersedia untuk masyarakat melalui berbagai saluran distribusi Bank Mandiri," imbuh Saptari.

BOGOR - Perusahan pengembang MAS Group (Mekar Agung Sejahtera) kian ekspansif mengembangkan bisnisnya. Terbaru, di Semester II ini MAS Group meluncurkan dua proyek baru sekaligus.

Pada Agustus lalu, MAS Group meluncurkan proyek Seion Tangerang yang berada di dalam kawasan Kota Sutera Tangerang. Kemudian di Bogor MAS Group juga meluncurkan proyek baru dengan nama Areum Parc.

Director of Bussiness Development MAS Group M Adhiguna Sosiawan mengatakan, kehadiran Areum Parc di Bogor di kawasan Kemang dengan luas 15,7 ha karena kebutuhan pasar perumahan di kawasan ini tinggi. Selain itu menurutnya, kawasan ini berdekatan dengan ruas tol Bogor Outer Ring Road (BORR) yang akan memudahkan aktivitas penghuni.

?Sebagai kota penyangga Jakarta, Bogor menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk tempat tinggal karena aksesbilitasnya. Seperti kawasan Kemang, lokasinya mudah di akses dari Tangerang Selatan, dan Jakarta Selatan. Tentunya dimudahkan dengan adanya tol BORR yang terkoneksi dengan tol Jagorawi,? katanya dalam acara media gathering di lokasi proyek, Sabtu (28/9/2024) siang.

Selepas proses NUP (nomor urut pemesanan) yang dilakukan sejak akhir Juni, saat ini pemesanan rumah Areum Parc di angka 300-an unit. Pemesanan unit ini melebihi jumlah unit rumah di yang ditawarkan di cluster pertama yang hanya berjumlah 245.

Adhiguna mengaku cukup terkejut dengan animo konsumen yang merespon positif Areum Parc. Dikemas dengan konsep Korean Dreams, yaitu Korean lifestyle dengan fasilitas lengkap yang menawarkan kehidupan yang sehat, mewah dan estetik seperti gaya hidup yang diterapkan oleh orang-orang Korea saat ini.

?Selain itu, yang menjadi kekuatan kita untuk menarik konsumen datang ke proyek Areum Parc adalah kehadiran show unit semua tipe yang kita pasarkan sudah ada. Bahkan fasilitas club house pun sudah jadi, sehingga konsumen bisa merasakan suasana tinggal di Areum Parc karena infrastruktur jalan, pedestrian dan lansekap juga sudah ada,? terangnya.

Director Sales & Marketing MAS Group Nurry Dalimunthe menegaskan, satu yang menjadi kelebihan Areum parc adalah harga yang terjangkau. Dikonsep dengan sentuhan Korean lifestyle, unit rumah yang ditawarkan harganya mulai dari Rp400 jutaan, sedangkan yang 2 lantai Rp 600 jutaan.

Direktur Utama MAS Group Sengkono Dharmawan menuturkan, dalam beberapa tahun terakhir MAS Group melakukan transformasi terkait proyek yang dikembangkannya dengan mengedepankan kekuatan produk. Produk yang dikembangkan harus memiliki kualitas maksimal, namun dengan harga terjangkau.

?Contohnya Areum Parc dengan konsep bergaya Korean dan desain yang compact, unit rumahnya dibanderol mulai dari harga Rp400 jutaan,? tegasnya.

Menjaga kualitas produk dan konsep inilah yang menjadi kekuatan MAS Group bersaing dalam industri properti khususnya perumahan. Didirikan sejak 2013, saat ini proyek yang dikembangkan MAS Group cukup signifikan. Lebih dari 20 proyek yang bertebaran di Jabodetabek hingga ke Serang dan Cilegon.

?Tentunya, proyek dan produk rumah yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Strategi inilah yang membuat 3 proyek yang kita kembangkankan meraih penghargaan dari PropertyGuru Indonesia Property Awards 2024 pada Agustus lalu,? terangnya.

JAKARTA - PT Pertamina EP (PEP) Sangatta Field melakukan pemberdayaan masyarakat melalui Program Pengembangan Tani Hutan Kelulut Sangatta (Prolekta), di kawasan Taman Nasional Kutai, Kalimantan Timur. Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan budidaya lebah kelulut sekaligus mendukung pengembangan pariwisata edukatif di area konservasi tersebut.

Langkah ini ditujukan untuk memberikan dampak positif pada perekonomian lokal dan lingkungan sekitar. Prolekta dimulai pada 2021 dengan fokus awal pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan keterampilan para petani kelulut melalui pelatihan budidaya dan keamanan pangan.

Baca Juga: ESDM Beri Kabar Terbaru Soal Pembatasan BBM Subsidi, Jadi 1 Oktober?

Berawal dari perbaikan sistem budidaya yang kurang efisien, program ini berhasil melahirkan berbagai inovasi, termasuk alat hisap madu sederhana yang kini telah mendapatkan hak paten. Program ini juga didukung oleh kegiatan edukasi untuk meningkatkan pemahaman petani tentang teknik budidaya yang berkelanjutan.

Manager Sangatta Field Cahyo Nugroho menegaskan, program CSR yang dikembangkan PEP Sangatta Field berlandaskan pada hasil pemetaan sosial di wilayah operasi perusahaan. "Dengan memahami kebutuhan masyarakat lokal, kami bisa memastikan bahwa program yang dijalankan benar-benar berdampak positif dan sesuai dengan potensi lokal yang ada," ujarnya melalui keterangan tertulis, Sabtu (28/9/2024).

Program ini, jelas Cahyo, juga mengedepankan aspek keberlanjutan dan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, UMKM, dan masyarakat. Pada 2022, pengembangan Prolekta semakin luas dengan inisiasi gerakan Satu Orang Satu Pohon dan inovasi alat panen madu yang efisien.

Program ini juga merambah sektor pariwisata melalui Eduwisata Budidaya Kelulut. Pengunjung dapat belajar langsung dari para petani kelulut yang dilatih sebagai edukator, termasuk dari kelompok rentan yang kini terlibat dalam pengelolaan wisata ini.

Pada 2023,diperkenalkannya lima subunit usaha baru dalam program tersebut. Head of Communication Relations & CID Zona 9 Elis Fauziyah menjelaskan, subunit ini mencakup UMKM Produsen Madu Kelulut, Gerai Kreativitas Produk Khas Kutai Timur & Cafetaria Zero Waste, serta Depot Energi dan Bank Sampah Sederhana Trigona.
"Masing-masing subunit ini memiliki peran penting dalam mendukung keberlanjutan program, mulai dari produksi madu, pengelolaan limbah, hingga edukasi lingkungan bagi masyarakat dan wisatawan," tuturnya.

Salah satu pencapaian signifikan Prolekta adalah keberhasilannya mengurangi emisi karbon sebesar 0,15172 ton CO2 eq per tahun melalui pengolahan limbah domestik dan pengelolaan sampah plastik menjadi media tanam. Elis menambahkan, program ini memberdayakan 25 orang secara langsung, terutama dalam pengembangan produk-produk lokal seperti madu kelulut dan produk turunannya.

Baca Juga: Kenapa Israel Serang Lebanon? Ternyata Ini Sebabnya

Triyono, Ketua Kelompok Tani Hutan Trigona Reborn, mengungkapkan bahwa Prolekta tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tapi juga meningkatkan kesadaran lingkungan. Program ini memberikan dampak besar bagi pengembangan pariwisata edukatif yang bertanggung jawab. "Kami dengan senang hati menerima wisatawan yang ingin belajar tentang budidaya lebah kelulut, namun tetap mengutamakan kesejahteraan koloni lebah," kata Triyono.

Pengembangan eduwisata kelulut ini sukses menarik minat sekitar 1.400 pengunjung setiap tahunnya. Selain memberikan manfaat edukasi, sektor ini berkontribusi pada ekonomi lokal melalui penjualan produk-produk kreatif khas Kutai Timur dan makanan olahan berbahan dasar madu kelulut, seperti kukis jahe, teh madu kelulut, dan brownis madu kelulut.

Program Prolekta juga turut mendukung pengembangan teknologi baru dan inovasi keberlanjutan di sektor peternakan lebah kelulut. Selain dua paten sederhana yang sudah diraih, program ini terus mengembangkan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. PEP Sangatta Field berupaya menjadikan Prolekta sebagai model program CSR mandiri dan berdampak jangka panjang.

JAKARTA - Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi menilai wacana pemerintahan Prabowo-Gibran yang bakal mengubah skema penyaluran subsidi energi bahan bakar minyak (BBM), menjadi uang tunai sudah tepat. Sebab, skema subsidi energi kepada barang yang selama ini berlaku memang masih salah sasaran.

"Dan kalau tidak salah, salah sasarannya itu sekitar Rp90 triliun per tahun. Kalau dasar tahun yang lalu itu Rp90 triliun gitu ya, kalau sekarang meningkat ya mungkin Rp120 triliunan mungkin gitu ya," ujarnya ketika dihubungi MNC Portal Indonesia, Sabtu (28/9/2024).

Oleh karena itu, Fahmy mengungkapkan apabila skema subsidi energi ini mau diubah menjadi bantuan langsung tunai (BLT) maka penyalurannya akan lebih tepat sasaran. Selain itu, implementasinya juga tentu membutuhkan data penerima yang terbaru.

"Data yang updating dan data orang yang berhak tadi. Nah kalau memang Prabowo nanti akan mengubah itu. Kalau menurut saya itu saya kira sangat tepat gitu ya. Karena lebih cepat sasaran dan lebih adil. Dan itu agak sulit memang diterapkan karena harus ada data yang terupdate tadi," terangnya.

Fahmi menuturkan, data itu bisa didapatkan dari penerima bantuan sosial (bansos) yang selama ini sudah disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk pembagian BLT.

"Nah tetapkan saja yang berhak menerima dari BLT tadi yha artinya ditambahkan berapa subsidi yang diperoleh untuk setiap liter tarolah pertalat. Kalau Pertalite harga pasar Rp12 ribu kemudian sekarang Rp10 ribu maka dia akan memperoleh subsidi sebesar Rp2 ribu per liter. Nah berapa jumlahnya itu saya kira bisa dihitung. Tetapi itu lebih tepat sasaran tadi," paparnya.

"Nah dengan cara itu tidak mungkin lagi akan salah sasaran. Nah yang tidak terdaftar dalam BLT tadi atau tidak memperoleh tadi, maka dia memang harus membeli harga, kalau Pertalite harga pasar tadi," pungkas Fahmy.

JAKARTA - PT Hutama Karya (Persero) mencatatkan kinerja keuangan positif, didorong dengan pertumbuhan aset yang progresif. Pada tahun 2019, aset Hutama Karya tercatat sebesar Rp93,51 triliun dan pada akhir tahun 2023 menjadi Rp169,73 triliun, meningkat hingga Rp76,22 triliun atau setara 81,51%.

Ini menjadikan Hutama Karya sebagai satu?satunya BUMN dengan aset jumbo pada Klaster Infrastruktur . Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim menyebutkan, bahwa Menteri BUMN, Erick Thohir bersama dengan Deputi Bidang Keuangan dan Manajemen Risiko, Nawal Nely merilis laporan keuangan gabungan 65 BUMN pada Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR pada Maret lalu.

Dalam paparan tersebut, peningkatan aset yang konsisten ini berhasil mengantarkan Hutama Karya ke posisi ke-10 dengan aset terbesar di seluruh BUMN.

?Aset Hutama Karya tumbuh progresif selama lima tahun terakhir yakni Rp93,51 triliun pada 2019, Rp114,11 triliun pada 2020, Rp132,92 triliun pada 2021, Rp156,32 triliun pada 2022, dan mencapai Rp169,74 triliun pada 2023,? ungkapnya.

Peningkatan aset ini sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan lainnya di tahun 2023 (YoY), seperti laba bersih yang melonjak signifikan hingga 521% mencapai Rp1,87 triliun. Total ekuitas juga mencatat kenaikan sebesar 35,96%, menjadi Rp116,63 triliun.

Pendapatan perusahaan meningkat sebesar 11,81% menjadi Rp26,93 triliun, sementara kontrak baru mengalami pertumbuhan impresif sebesar 55,51%, mencapai Rp30,88 triliun.

Di sisi lain, total liabilitas perusahaan berhasil dikurangi sebesar 24,70%, turun dari Rp70,54 triliun pada 2022 menjadi Rp53,12 triliun pada 2023, yang sebagian besar didukung oleh langkah strategis asset recycling.

Lebih lanjut Adjib juga menjelaskan, di Semester I Tahun 2024, aset Hutama Karya masih terus bertumbuh menjadi Rp188,78 triliun (unaudited) atau meningkat sebesar Rp42,19 triliun dengan persentase pertumbuhan sekitar 28,78% dari periode yang sama di tahun 2023 (Y-o-Y).

Pertumbuhan aset ini dipengaruhi oleh berbagai faktor strategis, termasuk keterlibatan proyek-proyek dari Pemerintah, seperti pada proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, penerimaan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk penugasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS), penambahan Hak Konsesi Jalan Tol JTTS, dan transaksi asset recycling Jalan Tol Bakauheni ? Terbanggi Besar dan Medan Binjai.

Hingga saat ini, Hutama Karya telah membangun JTTS sepanjang �1.235 km, termasuk dengan jalan tol dukungan konstruksi. Untuk ruas tol Konstruksi 390 km dan 845 km ruas tol Operasi. Per tahun 2024, sejumlah ruas JTTS yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) meliputi Jalan Tol Indrapura ? Kisaran Seksi I Indrapura ? Lima Puluh (15,6 km); Tol Kuala Tanjung ? Tebing Tinggi ? Parapat Seksi 1 Tebing Tinggi ? Indrapura (28 km).

Lalu Jalan Tol Bangkinang ? Pangkalan Seksi Bangkinang ? XIII Koto Kampar (24,7 km); Jalan Tol Sigli ? Banda Aceh Seksi 2 Seulimeum-Jantho (6 km) Seksi 3 Jantho ? Indrapuri (16 km), Seksi 5 (Blang Bintang?Kuto Baro (8 km), Seksi 6 Kuto Baro?Baitussalam (5 km); dan Jalan Tol Ruas Binjai ? Langsa Seksi 2 Stabat ? Tanjung Pura (26,2 km); dan Jalan Tol Ruas Kuala Tanjung ? Tebing Tinggi ? Parapat Seksi 3 ? 4 Tebing Tinggi ? Serbelawan ? Sinaksak (45,6 km).

Dengan beroperasinya ruas JTTS, Hutama Karya mencatat pertumbuhan trafik yang signifikan. Pada tahun ini, tercatat rata-rata 239.905 kendaraan perhari melewati Jalan Tol Hutama Karya, dan pada Semester I 2024, terdapat peningkatan trafik sebesar 14,8% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2023.

Data ini mencakup seluruh jalan tol yang dikelola oleh Hutama Karya, baik yang terletak di Jalan Tol Trans Sumatra maupun di JORR-S dan Akses Tanjung Priok.

Kehadiran jalan bebas hambatan di Pulau Andalas tidak hanya menjadi faktor utama dalam peningkatan aset Hutama Karya, namun berdampak positif bagi peningkatan konektivitas yang berkontribusi pada efisiensi ekonomi serta penurunan biaya logistik terhadap PDB yang terkait dengan daya saing produk domestik.

?Keberhasilan Hutama Karya dalam mencatatkan pertumbuhan aset yang luar biasa ini tidak terlepas dari dukungan kebijakan Pemerintah melalui Kementerian BUMN dan sinergi yang kuat dengan stakeholder lainnya. Sebagai bagian dari komitmen kami untuk menjaga dan mengelola aset Hutama Karya, kami menerapkan prinsip Good-Corporate-Governance (GCG), memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas,? ujar Adjib Al Hakim.

Transformasi yang telah dijalankan dalam lima tahun terakhir adalah awal dari perjalanan panjang yang akan membawa Hutama Karya menjadi lebih kuat dan siap bersaing di tingkat global. Dengan aset yang terus bertumbuh, Hutama Karya berkomitmen untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan infrastruktur nasional yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Indonesia

JAKARTA - Penasihat Presiden Rusia Anton Kobyakov mengkalim bahwa pasar energi global tidak dapat berjalan tanpa partisipasi Rusia. Ia mengatakan pasar akan kehilangan keseimbangan akibat besarnya pangsa minyak Rusia di pasar global.

?Pasar energi global tidak akan seimbang dan tidak akan berjalan tanpa Rusia. Bagaimana cara menyeimbangkan 234 juta ton minyak Rusia? Dan jumlah itulah yang kita ekspor pada tahun 2023. Ini mustahil. Kita adalah eksportir minyak terbesar kedua di dunia dunia setelah Arab Saudi,? kata Kobyakov seperti yang dilaporakan Tass, Sabtu (27/9/2024)

Menurutnya, dunia saat ini tidak akan ada tanpa energi Rusia, karena negara-negara Barat dan separuh Eropa Timur, menggunakan sumber daya energi Rusia. Ia mengungkapkan bahwa banyak negara Eropa yang menggunakan sumber negeri rusia secara tidak resmi.

?Sisanya juga membeli [sumber daya energi Rusia], hanya secara tidak resmi, berpura-pura bahwa mereka bukan orang Rusia. Sulit, dan bahkan tidak mungkin, untuk memecah pasar di dunia modern,? kata penasihat tersebut.

Dia menambahkan bahwa harga minyak akan berada di kisaran USD50-80 dalam waktu dekat.

?Penurunan di bawah USD 50 tidak mungkin terjadi. Masalah geopolitik apa pun akan berdampak besar pada harga pasar, dan fluktuasi nilai bisa sangat tajam,? Kobyakov menyimpulkan.

Sebagai tamabahan informasi, Rusia saat ini sedang dijatuhi ekonomi oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Salahh satu sanksinya yaitu melarang membeli atau menggunkan minyak bumi dan gas Rusia. Tak hanya itu, Uni Eropa melarang impor minyak mentah melalui laut.

JAKARTA - KAI Group mendorong beragam inovasi untuk terus meningkatkan pelayanan dan safety di usia ke-79 PT KAI tepat pada 28 September 2024. Salah satu anak usaha perseroan yang juga menjadi central of services dalam melayani pelanggan ialah KAI Services.

Hospitality anak usaha yang bermarkas di Stasiun Mangga Besar itu terus mendapatkan apresiasi dari pelanggan. Salah seorang penumpang kereta api Argo Anggrek, Nesya, mengungkapkan berbagai perubahan positif dari sisi pelayanan. Menurutnya, petugas KAI Services snagat ramah dan informatif mulai dari area parkir.

"Tadi begitu masuk di area parkir, saya tidak antre dan langsung diarahkan menuju tempat parkir yang kosong oleh petugas parkirnya," ungkap Nesya, dikutip, Sabtu (28/9/2024).

Baca Juga: Libur Panjang, Penumpang Tujuan Stasiun Daop 8 Surabaya Meningkat 26%

Tak hanya ramah dan informatif, lanjutnya, stasiun kereta saat ini juga dirasa jauh lebih bersih dari sebelumnya. Bukan hanya pelanggan dalam negeri, kebersihan di stasiun kereta api di Indonesia bahkan diakui turis mancanegara serta delegasi ASEAN Railway CEOs? Conference (ARCEOs? Conference) ke-44 beberapa waktu lalu.

Saat menuju peron, ia juga menjumpai petugas keamanan yang siaga di beberapa titik stasiun dan menyapa dengan ramah setiap penumpang yang dijumpai. Begitu ditanya seputar keberangkatan kereta, petugas keamanan pun memberitahu informasi yang dibutuhkan dengan ramah.

"Saya sempat menanyakan kedatangan kereta api dan dengan ramah pak satpamnya memberitahu mengenai jadwal kedatangan kereta," tambahnya.

Baca Juga: Digelar di Bandung, ARCEOs ke-44 Bakal Kembangkan Kereta Api di ASEAN

Begitupun ketika ingin melakukan boarding pass, Nesya merasakan kemudahan karena tiket sudah tidak perlu dicetak lagi mengingat PT KAI saat ini telah mengimplementasikan teknologi Face Recognition sehingga masuk ke stasiun sudah tidak perlu antri. Sesaat sebelum masuk ke kereta, ia juga disambut hangat pramugara pramugari di pintu kereta.

JAKARTA - Kementerian Keuangan memperkirakan akan adanya tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari ekspor pasir laut di tahun 2025 mendatang. Tak tanggung-tanggung, angkanya pun mencapai Rp2,5 triliun.

Awalnya, Direktur Penerimaan Bukan Pajak Kementerian/Lembaga Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Wawan Sunarjo mengakui bahwa ekspor pasir laut memang baru akan diperbolehkan setelah ada izin Peraturan Pemerintah (PP) No.26 Tahun 2023 dan disempurnakan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 20 tahun 2024 dan Permendag Nomor 21 Tahun 2024.

Wawan mengungkapkan bahwa angka Rp2,5 triliun itu didapatkan berdasarkan simulasi hitung-hitungan kasar apabila Indonesia menjual pasir laut dengan jumlah 50 meter kubik.

"Untuk pasir laut baru ada PP nya sehingga di 2025 belum ada targetnya. Berapa sih sebetulnya kami ga berani ngomong. Kalau misalkan ada volume taruh lah jika karena target 2025 belum ada. Kalau saja yang diekspor 50 jt meter kubik, maka kemungkinannya 2,5 Triliun dengan harga 93.000 kali tarifnya 30-35 persen," terangnya dalam media gathering APBN 2025, Kamis (26/9/2024).

Sebab diakui Wawan, eksplorasi hasil sedimentasi laut ini tentunya tidak mudah. Mengingat menurut aturan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), sebelum eksplorasi sedimen laut diperlukan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada kandungan mineral di dalamnya.

"Tapi memang tidak bisa mudah melakukan eksplorasi, sebelum mereka melakukan eksplorasi maka sendimen tersebut akan dilakukan penelitian dulu apakah hanya sendimen apakah tidak mengandung mineral berbeda yang tidak boleh diekspor," paparnya.

"Pasti ada tim penilaian dari KKP. Mungkin bisa dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (KLHK) untuk melihat apa betul2 sedimen tidak ada kandungan mineral berharga," pungkas Wawan.