JAKARTA - PT Pegadaian semakin menunjukkan masa keemasannya setelah 123 tahun melayani masyarakat indonesia melalui berbagai produk dan program yang dijalankan. Hingga Agustus 2024 tercatat Rp98,935 triliun aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dulunya bernama Bank Van Leening ini, dan diprediksi mampu menembus Rp100 triliun pada akhir 2024.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengatakan, pertumbuhan aset ini diharapkan dapat terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kinerja Pegadaian di masa yang akan datang.

?Pertumbuhan aset Pegadaian didorong oleh peningkatan penyaluran pinjaman, dimana outstanding loan per 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp81,846 triliun tumbuh 25,8% secara year on year. Kami harap aset ini dapat terus bertumbuh dan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja Pegadaian, apalagi sekarang kami sudah tergabung dalam holding ultra mikro, semoga kedepannya kinerja perusahaan terus meningkat dan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Pegadaian, khususnya UMKM,? ujar Damar.


Berdasarkan Laporan Tahunan Pegadaian tahun 2023, total aset Pegadaian secara historis pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp71,469 triliun, kemudian menjadi Rp65,776 triliun pada tahun 2021. Pegadaian kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga mencapai total aset sejumlah Rp73,329 triliun pada tahun 2022, kemudian semakin bertumbuh pada akhir tahun 2023 dengan capaian aset sebesar Rp82,585 triliun.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, Pegadaian berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat, serta menghasilkan kinerja terbaik. Tidak hanya dalam industri pergadaian dan pembiayaan UMKM, bahkan kini Pegadaian mulai melebarkan sayapnya dalam mengembangkan ekosistem emas untuk terwujudnya visi perusahaan dan mendukung pemerintah mencapai Indonesia Emas 2025.

?Pegadaian akan terus melakukan optimalisasi aset dan service excellence guna meningkatkan kinerja positif perusahaan kedepan secara berkelanjutan. Termasuk penurunan NPL (Non Performing Loan) yang berhasil ditekan menjadi 0,93% per 31 Agustus 2024 dari angka 1,71% pada Agustus 2023 lalu, yang turut mendukung catatan kinerja positif perusahaan,? kata Damar.

JAKARTA - PT Pegadaian semakin menunjukkan masa keemasannya setelah 123 tahun melayani masyarakat indonesia melalui berbagai produk dan program yang dijalankan. Hingga Agustus 2024 tercatat Rp98,935 triliun aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dulunya bernama Bank Van Leening ini, dan diprediksi mampu menembus Rp100 triliun pada akhir 2024.

Direktur Utama PT Pegadaian, Damar Latri Setiawan, mengatakan, pertumbuhan aset ini diharapkan dapat terus bertumbuh seiring dengan peningkatan kinerja Pegadaian di masa yang akan datang.

?Pertumbuhan aset Pegadaian didorong oleh peningkatan penyaluran pinjaman, dimana outstanding loan per 31 Agustus 2024 tercatat sebesar Rp81,846 triliun tumbuh 25,8% secara year on year. Kami harap aset ini dapat terus bertumbuh dan berkembang sejalan dengan peningkatan kinerja Pegadaian, apalagi sekarang kami sudah tergabung dalam holding ultra mikro, semoga kedepannya kinerja perusahaan terus meningkat dan semakin banyak masyarakat yang menerima manfaat dari Pegadaian, khususnya UMKM,? ujar Damar.


Berdasarkan Laporan Tahunan Pegadaian tahun 2023, total aset Pegadaian secara historis pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp71,469 triliun, kemudian menjadi Rp65,776 triliun pada tahun 2021. Pegadaian kembali menunjukkan peningkatan yang signifikan sehingga mencapai total aset sejumlah Rp73,329 triliun pada tahun 2022, kemudian semakin bertumbuh pada akhir tahun 2023 dengan capaian aset sebesar Rp82,585 triliun.

Sejalan dengan pencapaian tersebut, Pegadaian berkomitmen untuk terus memberikan produk dan layanan terbaik bagi masyarakat, serta menghasilkan kinerja terbaik. Tidak hanya dalam industri pergadaian dan pembiayaan UMKM, bahkan kini Pegadaian mulai melebarkan sayapnya dalam mengembangkan ekosistem emas untuk terwujudnya visi perusahaan dan mendukung pemerintah mencapai Indonesia Emas 2025.

?Pegadaian akan terus melakukan optimalisasi aset dan service excellence guna meningkatkan kinerja positif perusahaan kedepan secara berkelanjutan. Termasuk penurunan NPL (Non Performing Loan) yang berhasil ditekan menjadi 0,93% per 31 Agustus 2024 dari angka 1,71% pada Agustus 2023 lalu, yang turut mendukung catatan kinerja positif perusahaan,? kata Damar.

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG ditutup ke zona merah usai seharian melemahpada sesi terakhir perdagangan. IHSG hari ini ditutup melemah 47,59 poin atau 0,61% ke level 7.696,91.

Pada penutupan IHSG Jumat (27/9/2024) terdapat 246 saham menguat, 312 saham melemah dan 243 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp14,4 triliun dari 20,3 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 turun 1,09% ke 959,941, indeks JII turun 1,31% ke 535,432, indeks IDX30 melemah 0,58% ke 494,205 dan indeks MNC36 melemah 0,58% ke 373,778.Sedangkan indeks sektoral yang berada di zona hijau yaitu energi 0,96%, kesehatan 0,04%, properti 0,77%, teknologi 0,19%.

Kemudian sektoral yang melemah ada barang baku 0,31%, industri 0,44%, konsumer non siklikal 0,39%, finansial 0,43%, konsumer siklikal 0,16%, infrastruktur 0,61%, transportasi 0,5%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu saham PT Indah Prakasa Sentosa Tbk (INPS) naik 34,55% ke Rp148, PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) naik 23,60% ke Rp220 dan saham PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) naik 22,81% ke Rp700.

Adapun saham-saham yang masuk top losers antara lain, PT Aman Agrindo Tbk (GULA) turun 14,80% di Rp380, saham PT Teknologi Karya Digital Nusa Tbk (TRON) turun 11,02% ke Rp105, dan PT Green Power Group Tbk (LABA) turun 9,82% di Rp496.

Sedangkan tiga saham yang teraktif diperdagangkan antara lain PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA).

JAKARTA - Raksasa energi, Gazprom terlempar dari daftar 100 perusahaan paling menguntungkan di Rusia versi Forbes, usai menelan kerugian terbesar dalam hampir tiga dekade. Terakhir kali pada tahun 2023 kemarin, perusahaan energi yang dikelola negara itu masih menduduki posisi puncak.

Sementara itu perusahaan minyak utama Rusia, Rosneft menempati posisi teratas tahun 2024 dengan laba bersih yang dilaporkan lebih dari USD16,5 miliar di 2023. Tempat kedua dan ketiga dalam daftar ditempati oleh raksasa perbankan yang dikendalikan negara, Sber dan perusahaan energi, Surgutneftegaz, yang masing-masing mencatatkan kenaikan tipis laba bersih di atas USD16,2 miliar dan USD14 miliar.

Menurut Forbes, Gazprom telah diuntungkan dari lonjakan harga gas di Eropa pada tahun 2022, tetapi dalam laporan keuangan dipengaruhi secara signifikan oleh hilangnya pasar tahun lalu.

Pada bulan Mei, perusahaan melaporkan rugi bersih sebesar USD6,8 miliar untuk tahun 2023, dan menjadi kerugian tahunan pertama sejak 1999 setelah berkurangnya ekspor gas karena sanksi Barat.

Hasil yang dikantongi Gazprom sangat kontras dengan laba bersih sebesar USD13,2 miliar yang tercatat selama tahun sebelumnya. Total pendapatan perusahaan turun menjadi USD92 miliar pada tahun 2023 dari USD126 miliar pada tahun 2022.

Kerugian besar tersebut membuat raksasa energi Gazprom keluar dari 100 perusahaan paling menguntungkan di Rusia, menurut Forbes.

Ekspor gas Rusia ke pasar tradisional di seluruh UE (Uni Eropa) mengalami penurunan besar karena sanksi Barat terkait eskalasi konflik Ukraina dan sabotase pipa Nord Stream, yang sebelumnya menyediakan konektor gas utama Rusia ke wilayah tersebut.

Pada tahun 2023, pasokan gas alam Gazprom ke Eropa turun 55,6% menjadi 28,3 miliar meter kubik (bcm) sepanjang 2023, menurut perhitungan Reuters.

Sementara itu Gazprom telah mengarahkan perdagangan energi mereka menuju ke Asia, dimana China muncul sebagai salah satu pembeli terbesarnya. Volume pasokan gas Rusia ke China diproyeksi bisa mencapai sekitar 100 bcm per tahun ketika pipa Power of Siberia beroperasi penuh. Saat pipa beroperasi secara keseluruhan, China akan menggantikan Uni Eropa dalam hal pembelian gas Rusia, menurut Gazprom.

JAKARTA - Melihat kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN yang terbatas, bagaimana nasib Ibu Kota Nusantara atau IKN di tangan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Menurut Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya memproyeksikan, pembangunan IKN bakal berjalan lebih lambat ketimbang periode Joko Widodo (Jokowi).

Yunarto mengatakan, hal tersebut sebetulnya sudah tergambar jelas dari rancangan APBN tahun 2025 mendatang. Loyalitas anggaran sudah tidak mengarah lagi kepada proyek ambisius Presiden Jokowi, tetapi condong kepada program unggulan sebagaimana janji-janji politik Prabowo.

Pada tahun 2025 mendatang, secara umum pembangunan IKN menggunakan APBN dialokasikan dari anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp9,19 triliun, dan pagu Otorita IKN sendiri sebesar Rp6,39 triliun. Sehingga total dukungan APBN ke IKN tahun 2025 sebesar Rp16,12 triliun saja.

"Anggaran IKN tahun lalu saja Rp23 triliun, sebelumnya lagi (2022) Rp44 triliun. Alokasi APBN kita sangat terbatas, fokus Prabowo tentu akan bicara janjinya yang paling populer terkait makan bergizi gratis, kedua fokus pada Hankam yang naik 12% (anggaran)," ujarnya dalam acara Wealth Xpo CIMB Niaga di Jakarta, Kamis (26/9/2024).

Sehingga menurutnya, dalam konteks dukungan anggaran Pemerintah kepada proyek IKN, pembangunan Ibukota baru itu akan berjalan lebih lambat ketimbang periode Jokowi, yang mana lebih loyal untuk mendanai proyek tersebut.

Penggunaan APBN memang difokuskan untuk membangun infrastruktur dasar saja, akan tetapi ketersediaan infrastruktur dasar itulah yang menjadi pemantik investor untuk datang menanamkan modalnya ke proyek Ibukota baru tersebut.

"Tentu saja kalau masih bergantung ada APBN kita tidak mungkin melihat perpindahan dalam jangka waktu 1 tahun kedepan," tambahnya.

Menilik dari keberpihakan alokasi anggaran Presiden Terpilih Prabowo, Yunarto menyebut setidaknya ada dua arah pembangunan selama Kepemimpinan Prabowo. Pertama ketahanan pangan, dan kedua ketahanan energi. Sedangkan infrastruktur, dianggap Prabowo bukan menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Prioritas Prabowo adalah pangan dan energi, itulah yang menyebabkan ketika kita bicara anggaran infrastruktur, padahal infra itu tujuannya menurunkan biaya logistik, tapi dia dianggap Prabowo tidak masuk dalam peran negara yang utama, karena bukan hajat hidup orang banyak," kata Yunarto.

"Sementara infra, dari kacamata Prabowo, tidak boleh dianggarkan dihabiskan untuk pembangunan infrastruktur, itulah kenapa pak Prabowo menempatkan anggaran infra, turun, artinya infra akan disediakan oleh swasta," pungkasnya.

JAKARTA - Target pemerintah pada sektor industri otomotif terkendala rantai pasok distribusi. Salah satu dampaknya adalah kasus-kasus pembatasan distribusi dengan dalih perjanjian eksklusif (keagenan). Akibatnya selama hampir satu dekade, industri otomotif alami stagnansi.

Sejak 2013 penjualan mobil domestik bertahan di angka 1 juta unit per tahun. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), awal tahun ini penjualan mobil secara wholesales pada Januari hingga Maret 215.069 unit. Jika dibandingkan secara year on year penurunannya mencapai 23,9 persen.

Data lain juga menunjukkan penurunan penjualan mobil. Menurut data dari PT Astra International Tbk, penjualan mobil pada Juli 2024 sebanyak 74.160 unit. Angka ini turun 0,62 persen dibanding bulan sebelumnya. Pada Juni, penjualan mobil mencapai 74.623 unit. Jika dibandingkan year on year, penurunan penjualan pada Juni tahun ini menurut 7,88 persen atau 6.344 unit dibanding Juli 2023.

Baca Juga: Industri Otomotif Sedang Lesu, Sektor Ini Jadi Andalan

Dengan melihat data tersebut, target pemerintah untuk mencapai penjualan tahunan di angka 2 juta pada 2030 terancam terhambat. Salah satu penyebabnya adalah regulasi di Indonesia yang belum mendukung, terutama untuk rantai pasok tengah.

Selama ini pemerintah fokus mendukung sektor hulu dan hilir, tapi lupa memberikan perhatian perlindungan pada dealer. Hal ini terlihat dari adanya perjanjian yang memuat klausul ekslusivitas.

Klausul eksklusivitas dalam suatu perjanjian vertikal melarang investor untuk mendirikan usaha sejenis yang menjual merek berbeda.

"Kondisi itu tentu berbeda dengan praktik dahulu yang mendorong persaingan usaha sehat dan memperbolehkan pelaku usaha di bawahnya, dalam hal ini dealer, untuk bekerja sama dengan berbagai merek," kata Dosen Hukum Persaingan Usaha Universitas Pelita Harapan Dian Parluhutan dalam keterangan, Jumat (27/9/2024).

Ia menjelaskan sifat pasar otomotif di Indonesia adalah oligopoli, yang artinya hanya ada beberapa pemain yang menguasai pasar sektor otomotif. Ia mencontohkan pengusaha asal Jepang, Korea Selatan, atau Eropa membuat penentuan pasokan barang, penetapan harga dan pelayanan jual akan ditentukan secara serempak oleh para pengusaha tersebut.

Pasar oligopoli di Indonesia, menurutnya, membuat pelaku usaha lain sulit mendapatkan kesempatan untuk eksis atau bisa mendapatkan pasar untuk merek baru di Indonesia. Fenomena tersebut terjadi karena adanya perjanjian-perjanjian eklusif (exclusive agreement) yang dilarang oleh Pasal 15 UU Nomor 5/1999 dan penyalahgunaan posisi dominan yang dilarang oleh Pasal 25. Serta kegiatan penguasaan pasar yang dilarang oleh Pasal 19 UU 5/1999.

??Pasal oligopoli tercipta karena perjanjian eksklusivitas yang dipaksakan oleh pemegang merek, sehingga menutup kesempatan investor untuk mendirikan usaha lain yang menjual merek berbeda,? kata Dian.

Baca Juga: Efek Perang Harga, Dealer-dealer Besar Mobil Listrik China Mulai Menjerit

Dia menjelaskan, dalam Hukum Persaingan Usaha di Jerman dan Uni Eropa (EU), perjanjian pembatasan macam ini, dikategorikan sebagai perjanjian yang secara mutlak dilarang (hardcore agreement). Bahkan di lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Uni Eropa, perjanjian ini tidak diperkenankan dan dianggap tidak layak.

Lebih jauh Dian mengatakan, jika ada pasal dalam perjanjian kerjasama yang menyebutkan adanya klausul eksklusivitas, maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum. "Kalau sampai KPPU menemukan bukti perjanjian eksklusivitas, maka perjanjian itu katakan batal demi hukum. Jadi perjanjian dianggap tidak ada sama sekali," katanya.

Dian menegaskan, bahwa perjanjian eksklusif merupakan perjanjian ilegal dan dengan mudah dinyatakan batal demi hukum menurut Pasal 1335 juncto Pasal 1320 KUH Perdata. "Artinya kalau menurut Pasal 1335 KHUPerdata dinyatakan seolah-olah tidak ada karena dia melanggar klausa atau melanggar undang-undang antimonopoli," imbuhnya.

Ahli Hukum Persaingan Usaha ini meminta KPPU harus secara lebih aktif melaksanakan investigasi sektoral, seperti sektor otomotif. Hal ini sebagai upaya untuk pencegahan adanya potensi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Data dari investigasi itu akan menjadi bukti-bukti yang disampaikan oleh pelapor. "Dealer atau pengusaha bisa melaporkan kepada KPPU jika merasa perjanjian kerjasamanya ada unsur eksklusivitas dan KPPU harus menindaklanjuti itu," katanya.

Apabila dealer melapor ke KPPU sehingga izin kerjasamanya dicabut oleh pemilik merek, maka itu pun melanggar hukum. UU 5/1999 Pasal 15 dan Pasal 19 Huruf a melarang pelaku usaha melakukan perjanjian vertikal yang sifatnya menutup kebebasan dalam mengambil keputusan bisnis secara wajar kepada pelaku usaha di bawahnya.

"Dengan kata lain tidak boleh membatasi ruang gerak dari pelaku usaha di bawahnya untuk mendirikan usaha lain yang menjual produk yang berbeda,? ujarnya.

"Jangankan UU berlawanan perjanjian kerja sama. UU berlawanan dengan norma-norma kepatuhan bisnis saja sudah dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum," imbuhnya.

Dian menyarankan bagi dealer yang merasa dirugikan oleh adanya perjanjian eksklusivitas tidak perlu takut dengan itu. Hal ini karena syarat sah berlakunya perjanjian adalah tidak boleh bertentangan dengan aturan perundangan. Dalam hal ini adalah UU 5/1999 sebagai undang-undang pedoman utama atau ?umbrella act? dari persaingan usaha yang sehat, terutama di sektor otomotif nasional.

JAKARTA - Presiden terpilih Prabowo Subianto diharapkan dapat mencari orang yang tepat dan mumpuni menggantikan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi. Pasalnya, selama menjabat dinilai gagal mengurus beras di Indonesia.

Hal itu disampaikan ekonom Ferry Latuhihin menanggapi rentetan panjang tidak mumpuninya Kepala Bapanas dalam mengurusi beras. Teranyar, Bank Dunia membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di Asean namun kesejahteraan petani jeblok.

"(Kepala Bapanas perlu diisi) sosok yang mumpuni. Penggantinya juga harus sosok profesional," ujar Ferry, Jumat (27/9/2024).

Baca Juga: Bank Dunia Sebut Harga Beras di Indonesia Paling Mahal di ASEAN

Ferry mengingatkan pentingnya orang yang tepat dan memiliki kemampuan untuk mengisi pos sebagai Kepala Bapanas. Ferry tak menampik masalah terbesar dari mahalnya harga beras saat ini lantaran kegagalan Kepala Bapanas untuk membuat Indonesia terbebas dari jeratan impor. Persoalan jeratan impor itu, kata Ferry, membuat importir dengan leluasa menentukan harga beras di Indonesia.

"Importir yang menentukan harganya. Makanya jadi mahal. Kedua, supply beras dalam negeri juga dikuasai pemain dan tengkulak besar. Ini masalah institusional yang harus dibenahi oleh pemerintah baru nanti," kata dia.

Baca Juga: 3 Penyebab Harga Beras Indonesia Termahal di ASEAN, tapi Penghasilan Petani Paling Kecil

Country Director for Indonesia and Timor-Leste, Bank Dunia, Carolyn Turk sebelumnya membeberkan hasil survei yang menyebut harga beras di Indonesia tertinggi di ASEAN. Sedangkan kesejahteraan petani Indonesia paling jeblok.

"Konsumen Indonesia telah membayar harga tinggi untuk beras. Harga eceran beras di Indonesia secara konsisten lebih tinggi daripada di negara-negara ASEAN," ungkap Turk dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC), baru-baru ini.

LOMBOK - PT Pertamina (Persero) memanfaatkan ajang balap internasional Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024 di Mandalika untuk mendorong digitalisasi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) binaannya. Langkah itu dilakukan dengan mewajibkan puluhan UMKM yang akan menjajakan produknya di ajang balap tersebut menggunakan aplikasi MyPertamina untuk kemudahan bertransaksi.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan, UMKM binaan perusahaan memiliki produk-produk yang unik dan berkualitas. Dengan langkah digitalisasi tersebut, diharapkan produk UMKM yang terdiri dari makanan minuman serta beragam kerajinan khas Indonesia ini semakin mudah diperoleh masyarakat maupun wisatawan.

"Penggunaan MyPertamina bermanfaat untuk mempermudah dan mempercepat transaksi selama acara berlangsung," jelas Fadjar dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menambahkan, seluruh transaksi di area Pertamina Mandalika International Circuit wajib menggunakan MyPertamina. Aplikasi MyPertamina, kata dia, akan memudahkan UMKM dalam pencatatan penjualan dan pengelolaan stok secara otomatis.

Pertamina berharap kehadiran MyPertamina di ajang ini dapat meningkatkan daya saing UMKM lokal, sekaligus membantu memperkenalkan produk mereka di pasar global. Tak hanya itu, pengguna aplikasi ini juga akan mendapatkan promo potongan 5% untuk setiap transaksi selama acara berlangsung.

"Ini memberikan keuntungan lebih bagi pembeli dan UMKM yang berpartisipasi. Untuk kemudahan bertransaksi dan mendapatkan promo menarik itu, masyarakat tinggal mengunduh MyPertamina di Play Store atau App Store," ujar Heppy.

Upaya digitalisasi yang diinisiasi Pertamina itu juga disambut antusias UMKM yang terlibat. Pada sosialisasi penggunaan MyPertamina di Rumah BUMN Lombok Timur, Rabu (25/9) lalu, salah satu peserta, pemilik usaha Loyok Kreatif Agus Hartadi mengungkapkan apresiasinya. "Penggunaan teknologi digital ini sangat penting dan membantu, terutama dalam ajang internasional seperti ini," cetusnya.

Hal senada diutarakan Ni Ketut Wiryaningsih, pemilik UD Seribu Sukur. Dia mengaku manfaat digitalisasi tersebut dirasakan langsung oleh para pelaku usaha. "MyPertamina ini sangat membantu kami dalam pencatatan transaksi dan juga memudahkan usaha untuk berkembang," ujarnya.

BANTEN - Kementerian Keuangan lewat Direktorat Jenderal Pajak buka suara mengenai polemik pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11 persen terhadap Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL) rumah susun dan apartemen.

Kepala Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak Muchamad Arifin mengatakan, aturan itu bukanlah hal baru. Pasalnya, kebijakan IPL kena PPN sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2022.

"Itu aturan bukan aturan baru ya. Jadi aturan itu bukan aturan baru yang tiba-tiba ada tahun ini. Nah sebenarnya itu kan aturan sudah lama ya mengenai jasa kena pajak dan jasa tidak kena pajak," ujar Arifin dalam media gathering APBN 2025 di Anyer, Kamis (26/9/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan mengenai barang dan jasa yang tak terkena PPN. Iuran pengelolaan apartemen, kata Arifin, tidak masuk dalam daftar yang dikecualikan itu.

Meski begitu, Arifin memastikan bahwa jasa sosial seperti tagihan listrik dan air itu tidak dikenakan PPN. Hanya saja, jasa pengurusan atau charge yang dikenakan pihak pengelola masuk dalam kategori terutang PPN.

Dengan demikian, Arifin memastikan bahwa kabar beredar di media sosial yang menyebut tagihan listrik di rumah susun dan apartemen kena PPN itu tidaklah benar. Dia menegaskan bahwa yang terutang PPN itu hanya jasa pengurusannya.

?Jadi begini, bukan biaya listrik dan airnya yang terutang PPN, tetapi jasa atas pengurusan itu, yang tinggal apartemen saya rasa pasti ngerasain, tagihan listriknya Rp50 ribu, dicas lagi oleh asosiasi menjadi Rp70 ribu. Kemudian pas bayar jadi Rp80 ribu. Nah di situ mungkin ada selisihnya. Pengelola (apartemen) menerbitkan faktur dan dia harus memungut PPN 11 persen," jelasnya.

Dalam transaksi itu, Arifin mengatakan memang si pemilik atau penyewa apartemen yang harus membayar PPN tersebut. Hal serupa juga diterapkan dalam pembelian barang lain seperti baju atau makanan.

Arifin mengatakan peraturan terkait pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan apartemen ini sudah lama berlaku. Dia menduga publik kaget karena baru tahu.

Menurut Arifin, pengenaan PPN terhadap jasa pengelolaan ini sebenarnya tidak hanya dikenakan kepada pengelola apartemen. Sebab rezim PP 49 Tahun 2022 berfokus pada jenis-jenis jasa yang dikecualikan. Ketika jenis jasa itu tidak tercantum dalam PP tersebut, maka otomatis akan terkena PPN.

JAKARTA - Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah menilai subsidi energi lebih baik diberikan dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat yang berhak sehingga penyalurannya bisa lebih tepat sasaran.

"Kita ingin dengan data yang diperbaiki, data yang disempurnakan, supaya pada mereka itu diberi saja transfer tunai langsung ke mereka, bukan ke komoditinya. Akan tetapi kepada keluarganya yang berhak untuk terima itu yang akan kita lakukan," terangnya dalam acara UOB Economic Outlook 2025.

Sebab diakui Burhanuddin, subsidi energi sebesar Rp540 triliun yang dialokasikan pada tahun 2023 belum tepat sasaran. Mantan Gubernur Bank Indonesia itupun bercerita bahwa minggu lalu saat pergi ke Solo dirinya bertemu dengan salah satu pelanggan PLN yang paling bawah.

"Mereka bayar bulanan paling 30 ribu, lampunya hanya satu. Orang miskin tidak dapat keuntungan dari subsidi BBM , mereka tidak punya sepeda motor, mereka beli gas tapi 1 melon ini untuk 2 minggu. Jadi kecil sekali, kalau gitu siapa yang sebetulnya menikmati?" pungkas Burhanuddin.

Ia bahkan mengklaim dengan pemberian subsidi melalui BLT, maka negara akan menghemat anggaran hingga Rp200 triliun."Dengan cara itu, ternyata hitung-hitungan kita subsidi menjadi akan berkurang (somewhere around) Rp150 sampai Rp200 triliun dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," terangnya.

"Kita kurangi subsidi yang diberikan secara langsung, tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," pungkas Burhanuddin.

BANTEN - Subdirektorat Pengelolaan Penerimaan Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Muchamad Arifin menyebut kontribusi kelas menengah ke penerimaan pajak mencapai 15,7 persen.

Arifin menjelaskan, kontribusi penerimaan pajak tidak dikelompokkan ke dalam kontribusi kelas menengah dan Non Kelas menengah. Namun dikelompokkan dalam kelompok Subyek Pajak PPh Orang Pribadi dan Subyek Pajak Badan serta per kelompok jenis pajak (PPh 21, PPh 22, PPh 23, PPh 26, PPh Final, PPN Dalam Negeri, PPN Impor, PPn BM, PBB dan Lainnya).

"Kelas menengah termasuk kedalam kelompok Subyek Pajak Orang Pribadi, pada saat Media gathering kemarin (26 September 2024) disampaikan kontribusi PPh Orang Pribadi sebesar 1% terhadap total Penerimaan Nasional," kata Arifin dalam keterangan resmi, Jumat (27/9/2024).

Untuk Orang Pribadi, lanjut Arifin, kontribusi pajaknya bisa dilihat secara langsung dibayar melalui 2 cara, yaitu dibayar Orang Pribadi melalui pembayaran sendiri (Kelompok Pajak PPh Orang Pribadi) dan dipotong oleh pemberi kerja (PPh Pasal 21).

"Total kontribusi Pajak Penghasilan Orang Pribadi sebesar 15,7% terdiri dari Kontribusi PPh Pasal 21 sebesar 14,7% dan PPh Orang Pribadi 1%," jelasnya

Pajak Kelompok kelas menengah masuk ke dalam kontribusi Pajak Orang Pribadi, dimana kontribusi Orang Pribadi kepada total penerimaan Nasional adalah 15,7 persen.

"Selain berkontribusi atas Pajak Penghasilan, Kelas menengah juga berkontribusi pembayaran pajak PPN dalam Negeri, PPh Final, PBB, dan pajak lainnya melalui kepemilikan aset atau pembelian barang dan jasa," ungkap Arifin.

Sebelumnya, DJP menyebut sumbangan pajak dari kelas menengah hanya 1 persen dari total penerimaan pajak. Kondisi ini disebut jauh dari ideal.

JAKARTA - Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih akan menarik utang baru sebesar Rp775,9 triliun. Mayoritas utang bersumber dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan naik dari target pada 2024 senilai Rp648,1 triliun.

"Utang dibiayai dari revenue yang dihasilkan dari produk domestik bruto kita," ungkap Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu, Riko Amir, dalam acara Media Gathering APBN 2025, di Banten, Kamis (26/9/2024).

Sementara, Pemerintahan Jokowi diproyeksikan memberikan warisan bunga utang Rp183 triliun kepada Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Adapun bunga utang tersebut tanggungan yang perlu dibayarkan hingga akhir tahun 2024.

Baca Juga: Utang Indonesia ke China Bengkak Tembus Rp372 Triliun Jelang Jokowi Lengser

Riko menjelaskan, pemerintah mencatatkan outlook pembayaran bunga utang sebesar Rp499 triliun hingga akhir tahun berdasarkan APBN 2024.

Tercatat hingga akhir bulan Agustus ini, realisasi pembayaran bunga utang telah mencapai Rp315,6 triliun. Itu artinya, pemerintah masih harus membayar sisa bunga utang Rp183 triliun lagi untuk mencapai target.