JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) menyebut ASEAN yang menjadi pemenang ekonomi dari meningkatnya ketegangan geopolitik antara China dan Amerika Serikat (AS), kendati risiko dari fragmentasi tetap ada. ASEAN telah lama diuntungkan oleh globalisasi selama beberapa dekade, membangun hubungan dagang yang kuat dengan China dan Amerika Serikat, dua ekonomi terbesar di dunia.

Meskipun ketegangan AS-China telah memburuk dalam beberapa tahun terakhir, ASEAN telah beradaptasi dan terus berintegrasi dengan ekonomi global, ungkap IMF dalam laporan Prospek Asia-Pasifik terbarunya. "Meskipun ada ketegangan geopolitik, ASEAN terus memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan China dan AS," kata laporan tersebut, seperti dilansir CNBC, Jumat (1/11/2024).

Data dari IMF menunjukkan bahwa sejak 2018, ekonomi ASEAN terus meningkatkan pangsa pasar impor China dan AS, dengan kedua negara adidaya tersebut menyerap lebih banyak nilai tambah kawasan tersebut. ASEAN juga terus menarik lebih banyak investasi asing langsung dari kedua negara.

"Kawasan tersebut bahkan mampu memanfaatkan peluang pengalihan perdagangan yang disebabkan oleh ketegangan perdagangan AS-China," tambah laporan tersebut.

Mantan Presiden AS Donald Trump memulai perang dagang denganChina dengan mengenakan serangkaian tarif pada ribuan impor dari negara tersebut pada tahun 2018 dan 2019 dan memicu pembalasan dari Beijing. Pemerintahan Biden selanjutnya telah mempertahankan sebagian besar tarif tersebut, dan bahkan mengenakan pungutan tambahan pada bulan Mei.

IMF mengatakan bahwa analisis empiris menunjukkan bahwa beberapa ekonomi ASEAN telah melihat ekspor produk yang menjadi sasaran tarif China atau AS tumbuh lebih cepat daripada ekspor lainnya. Ekonomi ASEAN juga mengalami peningkatan ekspor barang-barang yang dikenai tarif ini ke negara-negara di luarChina dan AS, yang menurut IMF menunjukkan bahwa mereka tidak hanya diuntungkan dari pengalihan perdagangan tetapi juga mewujudkan skala ekonomi.

Laporan tersebut menambahkan bahwa perdagangan antara negara-negara anggota ASEAN juga meningkat. Secara keseluruhan, IMF mengatakan tren ini telah berkontribusi pada peningkatan pangsa investasi asing langsung, ekspor dunia, dan nilai tambah global di kawasan ASEAN.

Namun, laporan tersebut mencatat bahwa keuntungan dari perang tarif China-AS belum menghasilkan ekspor keseluruhan yang lebih kuat untuk semua negara anggota ASEAN.

Sementara beberapa negara anggota, seperti Vietnam, mengalami pertumbuhan ekspor yang kuat dibandingkan dengan rata-rata global sejak 2018, pertumbuhan ekspor melambat di negara-negara lain, seperti Thailand, atau mandek, seperti dalam kasus Filipina dan Singapura.

Namun, IMF memperingatkan bahwa meningkatnya tekanan geopolitik masih dapat merugikan kawasan tersebut di masa mendatang. Misalnya, fragmentasi ekonomi global kemungkinan akan mengurangi aktivitas di mitra dagang utama ASEAN, seperti AS dan China, dan dengan demikian dapat menurunkan permintaan eksternal untuk kawasan yang sangat bergantung pada ekspor.

IMF pada hari Jumat menaikkan prospek pertumbuhan 2024 dan 2025 untuk seluruh kawasan Asia-Pasifik sebesar 0,1%, naik dari perkiraan terakhirnya pada bulan April. Namun, terlepas dari kenaikan tersebut, IMF juga memperingatkan bahwa pertumbuhan menghadapi lebih banyak risiko, yang mencerminkan meningkatnya ketegangan geopolitik, ketidakpastian tentang kekuatan permintaan global, dan potensi volatilitas keuangan.

JAKARTA - BPJS Kesehatan meraih empat penghargaan di ajang Stellar Workplace Award 2024. Hal ini membuktikan komitmennya dalam menciptakan lingkungan kerja yang unggul dan inovatif.

Penghargaan ini tak lepas dari penerapan budaya kerja yang inovatif melalui tata nilai/core value INISIATIF yang terdiri dari Integritas, Kolaborasi, Pelayanan Prima, dan Inovatif. Penghargaan ini menjadi bukti dedikasi seluruh karyawan BPJS Kesehatan di bawah kepemimpinan Direktur Utama Prof dr Ali Ghufron Mukti serta dukungan dari Direktur SDM dan Umum Dr. dr. Andi Afdal Abdullah M.B.A., AAK, yang merupakan salah satu inisiator Core Value INISIATIF di BPJS Kesehatan.

Direktur SDM dan Umum Dr. dr. Andi Afdal Abdullah merupakan sosok di balik inisiasi Tata Nilai/Core Value INISIATIF ini. Berkat inisiatifnya, BPJS Kesehatan berhasil membangun ekosistem kerja yang mendorong keterlibatan karyawan dan berfokus pada pembentukan SDM unggul. Hal ini sejalan dengan tema Stellar Workplace Award ke-9 yakni Engaging Talent Through Digital Experience.

?Penghargaan ini menjadi bukti atas komitmen kami dalam menciptakan pengalaman kerja yang bermakna dan digital-ready. Kami bangga atas prestasi ini dan akan terus berinovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia,? kata Direktur Utama Prof dr Ali Ghufron Mukti dalam siaran pers, Jumat (1/11/2024).

Penghargaan Stellar Workplace Award 2024 ini menjadi bukti dedikasi BPJS Kesehatan meningkatkan pelayanan kesehatan melalui pendekatan SDM dan pengalaman digital yang profesional dan adaptif. Direktur SDM dan Umum Dr. dr. Andi Afdal Abdullah menuturkan, Tata Nilai/Core Value INISIATIF merupakan pondasi budaya kerja yang tidak hanya memajukan perusahaan, tetapi juga memperkuat komitmen setiap individu untuk berkontribusi secara maksimal.

?INISIATIF adalah landasan yang mendukung terciptanya SDM unggul di BPJS Kesehatan. Kami percaya bahwa dengan memegang teguh nilai-nilai ini, kami dapat menciptakan dampak positif bagi seluruh stakeholder, termasuk karyawan dan masyarakat luas,? ujarnya.

Penghargaan yang diraih BPJS Kesehatan dalam Stellar Workplace Award 2024 meliputi 4 kategori. Pertama,
Top 5 Digital HR Experience Champion. Mengukuhkan BPJS Kesehatan sebagai pemimpin dalam penerapan HR digital terbaik, penghargaan ini diber. Baca ikan atas kemampuan perusahaan dalam merancang dan mengimplementasikan proses HR digital yang efektif dan berdampak positif bagi seluruh jajaran.

Kedua, Top 5 Stellar Workplace Award for Large Size Employer. Penghargaan ini menunjukkan tingginya indeks engagement karyawan BPJS Kesehatan, terutama dalam hal komitmen dan kepuasan kerja.

Ketiga, Stellar Workplace Recognition in Employee Commitment. Penghargaan ini menyoroti dedikasi karyawan BPJS Kesehatan yang luar biasa, mencerminkan kontribusi mereka dalam mendukung pencapaian tujuan Perusahaan yang berhasil dipupuk melalui Tata nilai/Core Value INISIATIF.

Keempat, Stellar Workplace Recognition in Employee Satisfaction. Penghargaan ini mengakui tingginya kepuasan karyawan BPJS Kesehatan, yang tercermin dari sikap positif mereka terhadap perusahaan dan rekomendasi yang diberikan kepada rekan kerja maupun calon karyawan.

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir optimistis dividen BUMN yang dikontribusikan perusahaan pelat merah kepada negara di 2025 mencapai Rp90 triliun. Angka ini sesuai dengan target Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Erick Thohir memastikan, sumbangsih BUMN sebesar Rp90 triliun di tahun depan di luar dari setoran pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak atau PNBP.

"Dan juga yang paling penting membantu pendapatan negara dari pajak, dari dividen. Kemarin (target) dividen (2025) sudah diketok Rp90 triliun oleh Kemenkeu,? ujar Erick saat konferensi pers, Jumat (1/11/2024).

?Kalau kita lihat bukunya ini tinggal dua hingga tiga bulan InsyaAllah tercapai," paparnya.

Proyeksi dividen BUMN di 2025 naik Rp5 triliun dibandingkan dengan realisasi tahun ini, yakni Rp85 triliun. Bahkan dua tahun terakhir dividen yang dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan.

Erick mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang disetor perusahaan kepada negara di 2023 menyentuh Rp81 triliun, naik menjadi Rp85 triliun di 2024.

Meski harus meracik strategi agar proyeksi dividen 2025 bisa direalisasikan, Erick tak menampik target tersebut membuat banyak BUMN yang keberatan. Menurut dia, kontribusi perusahaan terhadap fiskal negara tidak semata-mata bergantung pada dividen atau separuh dari laba bersihnya saja.

"Kalau kita lihat, dari banyak BUMN yang merugi sekarang tinggal tujuh. Secara diholdingkan itu ada tujuh. Artinya kalau 47 BUMN, kurang lebih ini 15 persen ya, jadi sudah menuju arah yang baik," ucap dia.

JAKARTA - Sebagai upaya untuk memperkuat tata kelola layanan publik, Ombudsman Republik Indonesia menggelar sosialisasi dan edukasi kepada Bank BRI tentang pencegahan maladministrasi. Kegiatan ini berlangsung di Radio Auditorium Brilian, Kantor Pusat BRI di Jakarta, Kamis (17/10/2024).

Ombudsman Republik Indonesia berperan krusial sebagai pengawas dan penegak tata kelola pelayanan publik. Institusi ini bertanggung jawab dalam mengawasi, menyelesaikan laporan dan aduan masyarakat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan pelayanan.

Anggota Ombudsman Republik Indonesia Sektor Perekonomian Yeka Hendra Fatika menjelaskan, ?Kami tidak hanya mengawasi, tetapi juga berupaya membangun hubungan kolaboratif dengan penyelenggara layanan, termasuk BRI, untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip Good Governance diterapkan secara efektif,? ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan, touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel melalui Sabrina dan BRImo. BRI juga telah mengembangkan tracking system pengaduan sehingga nasabah dapat memantau tahapan proses penanganan pengaduan.

?BRI berkomitmen senantiasa memberikan solusi yang tepat untuk membangun kepercayaan nasabah sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance,? ujar Andrijanto.

Meningkatnya penggunaan layanan digital, BRI mencatat pertumbuhan pengguna aplikasi mobile banking mencapai 24,66 persen dibandingkan tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin percaya dan beralih ke layanan digital yang lebih efisien dan transparan.

Kolaborasi antara BRI dan Ombudsman diharapkan dapat menjawab tuntutan tersebut, serta memperkuat mekanisme pengaduan yang ada, sehingga masyarakat merasa lebih terlindungi.

Ombudsman dan BRI berharap bahwa kegiatan ini dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan lingkungan pelayanan publik yang lebih baik. Melalui edukasi dan kolaborasi yang intensif, diharapkan dapat mengurangi kasus maladministrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan perbankan.

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga publik dan sektor perbankan dalam menciptakan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Maka dari itu, BRI dan Ombudsman siap menghadapi tantangan di era digital dan memastikan pelayanan publik yang lebih baik untuk seluruh lapisan masyarakat.

JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menandatangani perjanjian kerja sama dengan PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSD) untuk pembiayaan mitra dan vendor melalui BNIdirect Supply Chain. BNIdirect Supply Chain merupakan sebuah platform yang terintegrasi dalam satu ekosistem bisnis digital BNIdirect.

"Dengan memanfaatkan teknologi melalui platform digital BNIdirect Supply Chain kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih efektif dan efisien bagi para mitra dan vendor BSD,? kata SEVP Corporate Banking BNI, Pancaran Affendi.

Pancaran menyampaikan harapannya tersebut pada acara penandatanganan kerja sama antara BNI dan BSD di Tangerang, Rabu (30/10/2024). Kerjasama yang disepakati itu berupa sokongan untuk pembiayaan mitra dan vendor melalui BNIdirect Supply Chain. BSD sendiri menjadi bagian dari Sinar Mas Land dan menjadi bagian integral dari Sinar Mas Group.

Pancaran menjelaskan, di dalam BNIdirect Supply Chain ini tersedia layanan BNI Financial Supply Chain Management (FSCM). Layanan tersebut akan memudahkan mitra dan vendor BSD dalam mengakses pembayaran invoice.

Ia memastikan, lewat layanan yang terintegrasi ini proses operasional menjadi lebih cepat sehingga bakal mendukung pertumbuhan bisnis para mitra mereka. ?Kerja sama antara BNI dan Sinar Mas Land ini telah berlangsung lebih dari dua dekade. Ini merupakan langkah strategis BNI dalam mendukung pertumbuhan bisnis nasabah, khususnya di sektor properti," ujarnya.

Secara umum, di dalam platform BNI FSCM terdapat sejumlah keunggulan. Di antaranya jaminan keamanan transaksi bisnis melalui penerapan authorization matrix approval dalam setiap transaksi.

Selain itu, fitur BNI FSCM memudahkan monitoring secara real-time untuk informasi transaksi, serta penyimpanan dan penyediaan data laporan keuangan perusahaan secara elektronik yang bisa diakses kapan dan di mana saja.

CFO Residential BSD Sinar Mas Land, Handoko Wibowo menyambut positif adanya kerjasama dalam pemanfaatan platform digital BNIdirect Supply Chain. Pihaknya berharap adanya kemudahan akses pembiayaan ini dapat meningkatkan produktivitas dan berdampak positif pada pertumbuhan bisnis mitra dan vendor Sinar Mas Land, dalam hal ini BSD.

"Melalui layanan BNI FSCM di BNIdirect Supply Chain ini kami berharap dapat memperkuat sinergi dengan para mitra dan bersama-sama membangun ekosistem bisnis yang berorientasi seamless operation,? kata Handoko Wibowo.

Bagi BNI kerjasama ini menjadi wujud nyata kontribusi sektor perbankan nasional untuk mendukung pertumbuhan ekosistem bisnis. Adanya kerjasama dengan PT BSD ini BNI berkomitmen bisa memberikan nilai tambah bagi para nasabah bisnisnya.

"Pada akhirnya harapan kami adalah dengan adanya pembiayaan supply chain oleh BNIdirect Supply Chain ini dapat membuat para nasabah dapat meningkatkan kinerja bisnisnya dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional," kata Pancaran.

JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) akan lebih cepat naik kelas menjadi Industri Kecil dan Menengah (IKM) dengan fokus 100 hari pemerintahan pada UMKM. Terlebih dengan adanya pemisahan antara Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM.

"Saat ini UMKM sudah terlihat bahwa akan diurus secara khusus dengan dipisahnya Kementerian Koperasi dengan Kementerian UMKM. Kemudian Kementerian UMKM dengan Kementerian Perindustrian ada dalam kemitraan Komisi VII," papar anggota Komisi VII DPR RI, Siti Mukaromah, di Jakarta, Jumat (1/11/2024).

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengungkapkan dua program utama yang akan difokuskan selama 100 hari pertama sebagai bagian dari Kabinet Merah Putih. Salah satu dari fokus tersebut adalah perlindungan Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Bidang saya ini, kan, pemberdayaan. Pemberdayaan ini menganut dua aspek. Aspek yang pertama perlindungan, misalnya UKM. Jangan sampai tergerus, perlu dilindungi," kata Cak Imin.

Erma menilai, sinergi antarkementerian dengan legislatif selain melindungi juga menciptakan iklim usaha yang positif bagi perkembangan UMKM. "Butuh komitmen bersama para pemangku kepentingan, termasuk para pelaku UMKM dan industri. Keseriusan, pendampingan. Kemudian regulasi harus berpihak pada UMKM, selain pelaksanaan yang harus tetap dikawal," ujarnya.

Menurutnya, saat ini UMKM masih menjadi salah satu penyangga perekonomian Indonesia. UMKM juga telah terbukti menjadi industri yang mampu bertahan pada situasi krisis dan menjadi salah satu solusi berkurangnya angka pengangguran.

ASEAN Investment Report 2022 mencatat terdapat sekitar 65,5 juta UMKM di Indonesia, menyumbang 60% terhadap PDB, dan menyerap 97% dari total tenaga kerja. Tahun 2023 tercatat jumlah pelaku UMKM di Indonesia mencapai sekitar 66 juta. UMKM menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dengan kontribusi 61% dari PDB Indonesia.

Menurutnya, masih banyak tantangan yang harus dihadapi UMKM antara lain akses permodalan, pemenuhan legalitas usaha, inovasi produk, kebijakan impor, Sumber Daya Manusia (SDM), pemasaran, dan sebagainya.

?Perlahan tantangan ini harus kita hadapi dan selesaikan bersama, sehingga tantangan ini menjadi peluang naik kelasnya UMKM yang akan berkorelasi dengan naiknya PDB Indonesia,? kata Erma.

Aspek regulasi dan implementasi tidak kalah penting, misalnya dari sisi pemasaran. UMKM mau tidak mau harus mulai beralih pada pemasaran digital.

JAKARTA - Plt Kepala Badan Pusat Statistik ( BPS ), Amalia A Widyasanti mengungkapkan, terdapat 9 komoditas yang memberikan andil inflasi dominan mulai dari emas perhiasan sampai dengan telur ayam ras. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan.

Kemudian secara tahunan dan tahun berjalan, masing-masing terjadi inflasi sebesar 1,71% dan 0,82%. Inflasi inipun mengakhiri tren deflasi yang terjadi selama lima bulan terakhir yaitu sejak Mei 2024.

"7 dari 9 komoditas tersebut masuk dalam golongan kelompok makanan minuman dan tembakau," jelas Amalia dalam konferensi pers hari ini, Jumat (1/11/2024).

Amalia menjelaskan, setelah mengalami deflasi sejak April 2024, kelompok makanan, minuman dan tembakau kembali menglami inflasi pada Oktober 2024 dan memberikan andil inflasi sebesar 0,03%.

"Hal yang sama ditunjukan dari pola inflasi beberapa komoditas pada kelompok ini. Komoditas bawang merah, daging ayam ras, telur ayam ras mengalami inflasi setelah beberapa bulan sebelumnya menjadi penyumbang utama deflasi," tuturnya.

Berikut 9 komoditas penyumbang utama inflasi Oktober 2024:

1. Emas Perhiasan dengan andil inflasi 0,06%
2. Daging Ayam Ras dengan andil inflasi 0,04%
3. Bawang merah dengan andil inflasi 0,03%
4. Tomat dengan andil inflasi 0,02%
5. Nasi Dengan Lauk dengan andil inflasi 0,02%
6. Kopi Bubuk dengan andil inflasi 0,01%
7. Minyak Goreng dengan andil inflasi 0,01%
8. Sigaret Kretek Mesin dengan andil inflasi 0,01%
9. Telur Ayam Ras dengan andil inflasi 0,01%

JAKARTA - Dana Moneter Internasional ( IMF ) mengingatkan akan meningkatnya risiko terhadap ekonomi Asia seiring meningkatnya ketegangan perdagangan, keterpurukan sektor properti China, dan potensi gejolak pasar lebih lanjut. Tekanan harga yang terus-menerus turun dari China dinilai dapat memicu ketegangan perdagangan dengan merugikan sektor-sektor di negara-negara tetangga dengan struktur ekspor yang sama.

IMF mendesak Beijing untuk mengambil langkah-langkah guna mencapai pemulihan yang lebih didorong oleh permintaan bagi ekonominya. "Perlambatan yang lebih lama dan lebih besar dari yang diperkirakan di China akan merugikan kawasan dan ekonomi global," kata IMF dalam laporan prospek ekonomi regionalnya untuk Asia, seperti dilansir Reuters, Jumat (1/11/2024).

IMF menyatakan bahwa respons kebijakan China sangat penting dalam konteks ini, dan menyerukan perlunya langkah-langkah untuk memfasilitasi penyesuaian sektor properti dan memperkuat konsumsi swasta. Dalam perkiraan terbarunya, IMF memprediksi ekonomi Asia akan tumbuh 4,6% pada tahun 2024 dan 4,4% pada tahun 2025 dengan kebijakan moneter yang lebih longgar di seluruh dunia yang diperkirakan akan meningkatkan permintaan swasta tahun depan.

Proyeksi untuk tahun 2024 dan 2025 direvisi naik sebesar 0,1 persenpoin dari perkiraan IMF yang dibuat pada bulan April, tetapi lebih rendah dari ekspansi 5,0% pada tahun 2023. Risiko dinilai condong ke sisi negatif karena langkah-langkah pengetatan moneter sebelumnya dan ketegangan geopolitik dapat merugikan permintaan global, meningkatkan biaya perdagangan, dan mengguncang pasar. "Risiko akut adalah meningkatnya tarif pembalasan antara mitra dagang utama, yang akan memperburuk fragmentasi perdagangan dan merugikan pertumbuhan di kawasan tersebut," kata IMF.

Sementara, pertumbuhan yang rendah, utang yang tinggi, dan perang yang meningkat menjadi agenda utama pada pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia minggu lalu, para pemimpin keuangan menghabiskan banyak energi mereka untuk mengkhawatirkan dampak potensial dari kembalinya Donald Trump ke tampuk kekuasaan dalam pemilihan presiden AS pada tanggal 5 November. Trump yang berjanji untuk mengenakan tarif sebesar 10% pada impor dari semua negara, dan bea sebesar 60% pada impor dari China, dinilai akan berdampak pada rantai pasokan di seluruh dunia.

"Jelas bahwa tarif, hambatan non-tarif, dan ketentuan konten domestik bukanlah solusi yang tepat, karena hal itu mendistorsi arus investasi perdagangan dan merusak sistem perdagangan multilateral," kata Krishna Srinivasan, direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF, dalam sebuah konferensi pers pada hari Jumat.

"Pada akhirnya, tindakan semacam ini akan menyebabkan harga yang lebih tinggi dibayarkan oleh konsumen dan investor," tambahnya. IMF menyatakan turbulensi pasar baru-baru ini juga dapat menjadi pertanda gelombang volatilitas di masa mendatang karena pasar memperkirakan pemotongan suku bunga besar-besaran oleh Federal Reserve AS dan kenaikan suku bunga bertahap oleh Bank Jepang.

"Perubahan mendadak dalam ekspektasi jalur kebijakan ini dapat menyebabkan nilai tukar menyesuaikan diri secara tajam, dengan dampak ke segmen pasar keuangan lainnya," kata laporan itu. "Meskipun volatilitas itu sendiri tidak akan selalu berbahaya, hal itu dapat merusak kepercayaan konsumen dan investasi," ungkaplaporan tadi.

IMF memperkirakan ekonomiChina akan tumbuh 4,8% pada tahun 2024, naik 0,2 poin dari perkiraannya pada bulan April tetapi lebih lambat dari kenaikan 5,2% tahun lalu. Pertumbuhan negara itu diperkirakan akan melambat lebih lanjut menjadi 4,5% pada tahun 2025.

JAKARTA - PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP) atau MNC Bank , anak usaha dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (IDX: BCAP) yang merupakan bagian dari MNC Group (IDX: BHIT) pada Kamis, 31 Oktober 2024 telah melakukan pengundian pemenang program Tabungan Dahsyat Berhadiah untuk periode September 2024.

Sebanyak 2.597 nasabah MNC Bank yang berhasil menjaga saldo rata-rata rekeningnya selama bulan September 2024 diikutsertakan dalam proses pengundian ini. Undian ini rutin diselenggarakan setiap bulannya sejak Agustus 2024 hingga Januari 2025 mendatang. Sebanyak total 36 nasabah telah berhasil memenangkan hadiah undian dari masing-masing periodenya.

Dalam pelaksanaannya, manajemen MNC Bank diwakili oleh Rita Montagna, Presiden Direktur MNC Bank dan Denny Setiawan Hanubrarta, Wakil Presiden Direktur MNC Bank serta turut disaksikan oleh Kementerian Sosial RI, Dinas Sosial DKI Jakarta, Notaris dan pihak Kepolisian. Sama seperti periode sebelumnya, terdapat 12 Nasabah yang ditetapkan sebagai pemenang hadiah istimewa, berupa:
1. Uang tunai senilai Rp10 juta untuk masing-masing 6 orang pemenang
2. Voucher menginap di hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Park Hyatt Jakarta untuk 2 orang pemenang
3. Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB untuk masing-masing 3 orang pemenang
4. Uang tunai senilai Rp50 juta untuk 1 orang pemenang

Untuk informasi lebih lanjut terkait nama-nama pemenang dan mekanisme pemberian hadiah, para nasabah yang menjadi pemenang di periode ini dapat mengakses link berikut https://mncbank.co.id/post/pengumuman-pemenang-tabungan-dahsyat-berhadiah-periode-september-2024

Tabungan Dahsyat Berhadiah merupakan salah satu loyalty program tabungan unggulan yang dipersembahkan MNC Bank untuk Nasabah, dengan memberikan berbagai hadiah istimewa kepada mereka yang secara rutin melakukan top-up saldo tabungannya di MNC Bank.

Melalui program tersebut, Nasabah memiliki kesempatan besar untuk memenangkan hadiah total miliaran rupiah, mulai dari uang tunai, voucher menginap di hotel The Westin Resort Nusa Dua Bali dan Park Hyatt Jakarta, Smartphone Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB, hingga Grand Prize berupa 1 unit mobil Hyundai Stargazer dan 1 unit mobil Toyota Fortuner yang akan diundi pada akhir periode program. Sebagai informasi, program istimewa ini berlangsung dari 1 Juli hingga 31 Desember 2024.

Pada kesempatan tersebut Presiden Direktur MNC Bank, Rita Montagna menyampaikan apresiasinya atas antusiasme nasabah dalam mengikuti program Tabungan Dahsyat Berhadiah.

?Pertama, Kami ucapkan selamat kepada 12 orang nasabah yang terpilih melalui undian yang telah kita saksikan bersama tadi. Program ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami bagi Bapak-Ibu yang setia menggunakan produk dan layanan MNC Bank, khususnya tabungan," terangnya.

"Untuk Bapak-Ibu nasabah yang belum terpilih pada periode kali ini jangan berkecil hati, karena undian Tabungan Dahsyat Berhadiah akan dilangsungkan rutin setiap bulannya hingga Januari 2025 mendatang. Jadi, jangan lupa untuk terus tingkatkan saldo tabungan untuk kesempatan menang yang lebih besar. Tabungan Dahsyat Berhadiah dari MNC Bank, nabung aman hadiah berlimpah!,? ungkap Rita.

Untuk mengetahui lebih lanjut informasi mengenai MNC Bank, hubungi MNC Bank Call Center di 1500188, kunjungi Jaringan Kantor Operasional MNC Bank yang tersebar di beberapa kota, akses www.mncbank.co.id dan www.motionbank.id serta ikuti akun resmi media sosial MNC Bank, @officialmncbank dan @motionbankid di Instagram, MNC Bank di Facebook dan @MNCBank di X.

Serta jangan lupa untuk menikmati layanan perbankan digital MNC Bank dengan mengunduh aplikasi MotionBank di PlayStore dan AppStore yang dapat diakses di seluruh Indonesia, kapan saja dan di mana saja. Kamu juga bisa terhubung langsung dengan Customer Service MotionBank melalui whatsapp chat di 08888888888.

#MNCGroup #MNCBank #MotionBank #PerbankanDigital

JAKARTA - Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM?SPSI) kembali menegaskan sikap menolak keras dan kecewa atas upaya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang bersikukuh mendorong aturan untuk menghilangkan identitas merek dari kemasan rokok lewat Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (Rancangan Permenkes) sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan (PP 28/2024).

Perkembangan terbaru, Kemenkes telah melakukan modifikasi terhadap Rancangan Permenkes tersebut, namun tidak mengakomodasi masukan dari serikat pekerja dan tetap mendorong klausul penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek.

Ketua Umum FSP RTMM?SPSI, Sudarto AS menyatakan, penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek merupakan pelanggaran terhadap Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Identitas merek yang telah mendapatkan sertifikat HAKI merupakan bentuk perlindungan hukum pada pelaku usaha untuk melindungi produk dan identitas mereknya.

?Kami kecewa karena Kemenkes sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dan terus memaksakan aturan restriktif pada industri hasil tembakau. Perjuangan dan suara kami para pekerja yang terdampak langsung sama tidak dianggap dan diterima sama sekali,? terang Sudarto melalui keterangan pers di Jakarta.

Sebelumnya, FSP RTMM?SPSI telah melakukan aksi unjuk rasa dan akhirnya diterima untuk berdiskusi di kantor Kemenkes. Pihaknya sudah memberikan penjelasan terkait dampak yang akan dihadapi oleh pekerja tembakau jika penyeragaman terhadap kemasan rokok diberlakukan.

Kemenkes tetap memasukkan pasal?pasal yang mewajibkan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Dalam rancangan terbaru, kemasan rokok seolah diperkenankan menuliskan merek dan mencantumkan logo. Hanya saja, identitas merek seperti huruf, warna, dan berbagai ciri khas lainnya diwajibkan untuk diseragamkan sehingga tidak ada pembeda antara satu merek dengan merek lainnya.

Sudarto menegaskan, bahwa aturan ini sangat dipaksakan dan terburu?buru dalam proses formulasi, terlebih saat pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang baru dilantik beberapa hari ini. Aturan kemasan rokok tanpa identitas merek ini tidak hanya mengancam industri rokok, tetapi juga pada sektor tembakau yang berkaitan mulai dari hulu yaitu petani tembakau dan cengkih serta pekerja, hingga hilirnya yaitu pedagang ritel.

?Aturan ini menimbulkan polemik dan tidak sesuai dengan Asta Cita Prabowo-Gibran yang mencanangkan target pertumbuhan ekonomi di 8%, hilirisasi industri, dan penciptaan lapangan kerja karena aturan ini justru akan menekan ekonomi sektor pertembakauan hingga ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang besar,? Sudarto.

Sudarto menyayangkan, aturan ini jauh melenceng dan tidak sesuai dengan mandat Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (UU 17/2023) khususnya terkait penerapan graphic health warning (GHW) sebesar 50% pada kemasan rokok.

Baik UU 17/2023 dan PP 28/2024 hanya mengatur ketentuan terkait GHW dan tidak mencantumkan adanya mandat penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek. Adapun aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek justru menyadur dari klausul kemasan polos (plain packaging) yang tertera pada Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) yang merupakan agenda anti tembakau internasional.

Padahal, Indonesia tidak meratifikasi FCTC mengingat kompleksnya ekosistem pertembakauan di dalam negeri. Maka, Sudarto menegaskan pentingnya pengawasan pada proses perumusan kebijakan yang dampaknya sangat besar bagi kelangsungan industri. Wewenang Kemenkes hanya mengatur 50% GHW dan informasi kesehatan sedangkan identitas merek dan sisa 50% nya adalah hak pelaku industri hasil tembakau.

?Dengan kata lain, Kemenkes sudah melampaui kewenangannya bahkan melanggar hak pelaku usaha yang bukan ranahnya. Sangat disesalkan sekali tindakan Kemenkes ini,? tegasnya.

Ketentuan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek adalah bukti tidak dijalankannya prinsip perumusan regulasi yang seharusnya melibatkan meaningful participation bersama pemangku kepentingan terkait dan akibatnya menimbulkan polemik tak berkesudahan.

Sudarto memastikan FSP RTMM ? SPSI akan terus mengawal aturan ini agar tidak dijalankan dan disahkan pada masa pemerintahan baru Prabowo-Gibran. Harapan ditujukan pada Pemerintahan baru untuk tetap mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan nasional dalam membuat aturan dan regulasi yang berdampak pada warga negaranya.

Sebelumnya, FSP RTMM ? SPSI bersama ribuan anggota pekerja tembakau lainnya mengadakan aksi unjuk rasa ke Kantor Kemenkes pada 10 Oktober 2024 lalu. Aksi tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan dalam audiensi untuk mengkaji ulang aturan terkait kemasan rokok tanpa merek yang ditolak tegas oleh ratusan ribu pekerja.

Melanjutkan aksi ini, FSP RTMM ? SPSI mengambil sikap untuk mendesak pemerintah untuk merevisi PP 28/2024 serta membatalkan Rancangan Permenkes yang akan memberikan kerugian signifikan dan mengancam PHK masal terhadap sektor pekerja tembakau.

JAKARTA - Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pada Oktober 2024 terjadi inflasi sebesar 0,08% secara bulanan atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 105,93 pada September 2024 menjadi 106,01 pada Oktober 2024.

Sementara secara tahunan terjadi inflasi sebesar 1,71% dan inflasi secara tahun kalender sebesar 0,82%. "Inflasi bulan Oktober 2024 ini mengakhiri tren deflasi yang terjadi sejak Mei 2024," jelas Plt Kepala BPS, Amalia A Widyasanti dalam konferensi pers hari ini, Jumat (1/11/2024).

Dikatakan Amalia, kelompok pengeluaran penyumbang inflasi terbesar adalah perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan inflasi sebesar 0,94% dan memberikan andil 0,06%. Komoditas yang dominan dorong inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan yang memberikan andil inflasi sebesar 0,06%.

Sementara itu terdapat komoditas yang juga memberikan andil inflasi antara lain daging ayam ras dengan andil 0,04%, bawang merah dengan andil 0,03%, tomat dan nasi dengan lauk dengan andil inflasi masing-masing 0,02%.

Kopi bubuk, minyak goreng, sigaret kretek mesin, dan telur ayam ras yang memberikan andil inflasi masing sebesar 0,01%.

Kemudian berdasarkan wilayahnya, Amalia menyebutkan, sebanyak 28 dari 38 provinsi di indonesia mengalami inflasi, sedangkan 10 lainnya mengalami deflasi. "Inflasi tertinggi terjadi di Maluku yaitu sebesar 0,65 persen, sementara itu deflasi terdalam terjadi di Maluku Utara 1,05 persen," pungkas Amalia.

JAKARTA - PT Chandra Asri Pacific Tbk ( TPIA ) melaporkan tingkat likuiditas yang kokoh hingga akhir kuartal III-2024 untuk mendukung kinerja operasional ke depan dengan total kas dan setara kas mencapai USD1,2 miliar.

Berdasarkan laporan perusahaan per 30 September 2024, TPIA mencatatkan liquidity pool yang kuat sebesar USD2,3 miliar terdiri dari USD1,2 miliar dalam bentuk kas dan setara kas serta USD800 juta dalam bentuk surat berharga dan Available Committed Revolving Credit Facilities sebesar USD300 juta.

"Chandra Asri juga memperkuat komitmen terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui akuisisi SECP yang keuntungannya diproyeksikan sebesar USD8 miliar hingga USD10 miliar," ujar Direktur Chandra Asri, Suryandi, dikutip Jumat (1/11/2024).

Meskipun penyesuaian ini berdampak sementara pada kapasitas operasional, upaya tersebut dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan profitabilitas keseluruhan secara jangka panjang. Dengan demikian, hal tersebut akan menguntungkan daya saing Perseroan di pasar.

"Dengan mengoptimalkan proses dan meningkatkan fasilitas selama periode pemeliharaan ini, Chandra Asri secara strategis memposisikan diri untuk mencapai ketahanan operasional yang lebih besar dan kinerja yang lebih baik di masa depan," tutur Suryandi.