JAKARTA - China telah membuang lebih dari USD21 miliar atau setara Rp329 triliun obligasi AS sejak awal 2024. Data ini disorot oleh aksi jual terbesar yang diprakarsai oleh China yang pernah tercatat dengan USD53,3 miliar dibuang pada kuartal I-2024. Data dari kuartal III-2024 belum dikompilasi tetapi dengan harga saat ini dapat menambah USD5 miliar-USD10 miliar lebih banyak yang dibuang oleh pendiri BRICS tahun ini.

China dan negara-negara BRICS lainnya telah melepas obligasi AS senilai miliaran dolar AS sejak tahun 2022. Negara komunis ini memiliki rekor dumping tertinggi dalam dua tahun terakhir. Perkembangan ini mengindikasikan bahwa negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya ingin beralih dari kepemilikan aset AS dalam cadangan devisa mereka. Greenback telah menderita akibat dedolarisasi dan inflasi selama periode tahun yang sama.

Kini, semakin banyak negara di seluruh dunia yang mengincar BRICS sebagai alternatif agar tidak mengalami nasib yang sama di tangan dolar AS. Utang AS mencapai lebih dari USD35,6 triliun pada 2024, yang banyak ditakuti oleh para pendukung USD dan daya tarik negara-negara BRICS.

China telah menjadi salah satu promotor terbesar dedolarisasi, menggunakan mata uang Yuan dan mata uang lokal dalam perdagangan dengan negara-negara lain. Selain itu, saat mereka menjual treasury, China juga secara besar-besaran mengakumulasi emas dalam cadangannya. China dan aliansi BRICS adalah pembeli emas terbesar di tahun 2022, 2023, dan bahkan 2024. Tahun lalu saja, China membeli beberapa ton emas senilai USD550 miliar untuk cadangannya. Hal ini sesuai dengan narasi yang sudah lama beredar bahwa mata uang BRICS yang baru akan didukung oleh logam mulia.

China dan BRICS bergerak semakin menjauh dari dolar AS, treasury, dan obligasi utang pemerintah. Stephen Chiu, Kepala Ahli Strategi Valuta Asing dan Nilai Tukar Asia di Bloomberg Intelligence meyakini bahwa hal ini akan terus berlanjut, terutama seiring meningkatnya ketegangan antara AS dan BRICS. "Penjualan surat-surat berharga AS oleh China dapat meningkat seiring dengan berlanjutnya perang dagang AS-China," ujar dia diansir dari Watcher Guru, Minggu (6/10/2024).

Hal ini terutama berlaku jika calon Presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, terpilih pada bulan November ini. Oleh karena itu, BRICS dan China terpaksa menjual surat-surat berharga AS sebelum hal itu terjadi untuk mendapatkan keuntungan setelah pemilihan umum AS tahun ini.

JAKARTA - Dalam rangka menurunkan angka stunting di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), 1.000 Days Fund bersama Yayasan Life After Mine (LINE) dan Dinas Kesehatan Manggarai Barat melakukan pelatihan pengelolaan kasus Pendampingan Ibu Hamil Berisiko Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) dan Anak Berisiko Stunting.

Pelatihan ini dirancang sebagai bagian dari upaya kolektif untuk memperkuat strategi pencegahan stunting di wilayah tersebut, yang menjadi prioritas utama pemerintah dan berbagai organisasi kesehatan.

Dalam pelatihan ini, sebanyak 20 bidan dari berbagai kecamatan di Manggarai Barat mengikuti sesi khusus untuk memperdalam pengetahuan dan keterampilan mereka dalam menangani kasus ibu hamil yang berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah, serta mempelajari intervensi efektif yang bisa diterapkan untuk mencegah stunting sejak dini.

Para bidan ini kemudian akan melatih kader Posyandu di wilayah masing-masing, memastikan setiap ibu hamil yang berisiko mendapat perhatian dan pendampingan yang memadai.

Stunting, yang disebabkan oleh gizi buruk dan kondisi kesehatan yang tidak memadai, berdampak pada perkembangan fisik dan kognitif anak. Di Manggarai Barat, angka prevalensi stunting masih tergolong tinggi.

Berdasarkan data terakhir, BBLR merupakan salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap stunting pada anak-anak. Oleh karena itu, intervensi yang dimulai sejak masa kehamilan sangat penting dalam upaya menekan angka stunting.

Direktur 1.000 Days Fund dr. Rindang Asmara menyampaikan pentingnya kolaborasi ini dalam memutus siklus stunting. Sejak 2019, pihaknya telah meluncurkan berbagai program untuk pencegahan stunting di Manggarai Barat.

"Kali ini, kami hadir dengan pendekatan baru melalui pendampingan intensif terhadap ibu hamil berisiko BBLR dan anak yang berisiko stunting. Kami berharap pelatihan ini dapat memperkuat kapasitas bidan dan kader Posyandu dalam memberikan pendampingan yang lebih tepat dan berkualitas," jelas dr. Rindang dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (6/10/2024).

Program ini merupakan langkah awal dari inisiatif jangka panjang yang akan berlangsung selama satu tahun penuh, dengan target dampak langsung terhadap lebih dari 3.000 ibu hamil, anak balita, dan keluarga di Manggarai Barat.

Melalui pendampingan intensif ini, para bidan yang dilatih diharapkan dapat bekerja secara berkelanjutan bersama kader kesehatan di komunitas masing-masing, memastikan pencegahan stunting dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi.

Perlunya Kolaborasi

Ketua Yayasan Life After Mine (LINE) Adri Martowardojo menegaskan pentingnya peran berbagai pihak dalam upaya pencegahan stunting secara berkelanjutan. Menurut dia, stunting adalah masalah multidimensi yang memerlukan komitmen lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, seperti yang dilakukan saat ini, sangat penting.

"Dengan intervensi yang kami lakukan di Kecamatan Boleng dan Kecamatan Sano Nggoang, kami berharap dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan angka stunting di Manggarai Barat," ujar Adri.

Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Adrianus Ojo memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif ini. Dia bilang, pencegahan stunting bukan hanya tugas pemerintah, tetapi membutuhkan partisipasi aktif dari berbagai sektor.

Kolaborasi dengan 1000 Days Fund dan Yayasan LINE ini merupakan contoh nyata bagaimana berbagai pihak bisa bekerja sama untuk tujuan yang sama.

"Harapan kami, para bidan dan kader kesehatan yang telah mendapatkan pelatihan dapat menerapkan pengetahuan ini di lapangan, khususnya dalam pendampingan langsung kepada ibu hamil yang berisiko," ungkap Adrianus.

Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi model yang dapat diterapkan di berbagai daerah lain di Indonesia. Inisiatif ini juga sejalan dengan visi nasional untuk menciptakan generasi masa depan yang sehat dan bebas dari stunting, serta memastikan upaya penurunan stunting berjalan secara terukur dan berkelanjutan.

JAKARTA - Selama beberapa dekade, dolar AS telah menjadi mata uang cadangan internasional. Dengan banyaknya negara yang kini mencari alternatif lain, dan BRICS menambah anggota baru, apakah masa kejayaan dolar sudah berakhir?

Berdasarkan laporan Middle East Council on Global Affairs, tahun ini empat negara dengan perekonomian terbesar di Timur Tengah dan Afrika Utara bergabung dengan aliansi BRICS. Bergabungnya Mesir, Iran, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) merupakan langkah strategis untuk menjauh dari Amerika Serikat (AS) dan Eropa.

Bagi anggota baru BRICS, hal ini dapat membuka peluang baru untuk perdagangan dan investasi dengan para pendiri blok ini. Hal ini juga dapat menawarkan mereka kesempatan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS, memberikan mereka fleksibilitas yang lebih besar untuk melawan tekanan politik dan ekonomi AS. Namun, meskipun beberapa pejabat BRICS telah menyerukan agar blok ini melepaskan diri dari dolar sepenuhnya, hal ini akan sangat sulit untuk dilakukan.

Memahami Dominasi Dolar

Dolar AS telah menjadi mata uang cadangan utama dunia sejak akhir Perang Dunia II. Di bawah perjanjian Bretton Woods tahun 1944, negara-negara anggota pada awalnya menetapkan mata uang mereka ke dolar, yang nilainya dikaitkan dengan emas.

Hal ini membawa stabilitas pada ekonomi global setelah perang. Namun, pada tahun 1971, Pemerintahan Nixon meninggalkan standar emas, sehingga mengganggu perekonomian internasional dengan mengancam akan merusak nilai dolar dan cadangan devisa di banyak negara.

Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Arab Saudi, yang telah menetapkan harga ekspor minyak dalam dolar sejak perjanjian tahun 1945 yang menjamin akses Amerika ke minyak Saudi dengan imbalan jaminan keamanan.

Setelah mengumpulkan cadangan dolar, pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan AS setelah "Nixon Shock" untuk meningkatkan permintaan dolar. Otoritas Saudi terus menetapkan harga minyak dalam dolar dan berhasil melobi sesama anggota kartel energi OPEC untuk melakukan hal yang sama. Hal ini mendukung dolar pada saat yang penting, secara efektif mengikat nilainya pada minyak dan bukan emas.

Sejak tahun 1970-an, dolar yang mengambang bebas terus berfungsi sebagai mata uang cadangan utama dunia, mendominasi perdagangan dan perbankan internasional, bahkan ketika berbagai negara telah mengadopsi nilai tukar yang fleksibel. Surat utang AS juga telah terbukti sebagai investasi yang dapat diandalkan dan berisiko rendah.

Kedalaman sistem keuangan AS dan ukuran serta keragaman pasar saham AS semakin meningkatkan permintaan terhadap dolar. Selain itu, kemudahan penukaran dolar membuat biaya transaksi tetap rendah. Bersama-sama, faktor-faktor ini telah meyakinkan generasi pembuat kebijakan di seluruh dunia bahwa dolar adalah penyimpan nilai yang dapat diandalkan.

Mengubah Perspektif tentang Dolar

Namun, meskipun mereka menghargai dolar, bank sentral dan pembuat kebijakan fiskal telah menjadi semakin khawatir akan ketergantungan mereka terhadap dolar. Kekhawatiran berkisar dari ketidakpastian tentang stabilitas politik AS dan kelanjutan kebijakan hingga pergeseran ekonomi yang lebih luas terkait dengan persaingan kekuatan besar.

Meningkatnya utang AS dan kontestasi politik dalam negeri mengenai anggaran, batas utang, dan kebijakan luar negeri memusingkan pemerintah di seluruh dunia. Bagi negara-negara berkembang, terutama yang memiliki nilai tukar tetap, kekuatan dolar dalam beberapa tahun terakhir telah melemahkan daya saing ekspor dan meningkatkan biaya pembayaran utang dalam mata uang dolar.

Bank-bank sentral juga khawatir dengan ?persenjataan? dolar melalui sanksi-sanksi ekonomi AS. AS telah lama menggunakan sanksi sebagai alat kebijakan luar negeri, karena dianggap lebih murah dan lebih manusiawi daripada intervensi militer. Hingga saat ini, AS terutama menggunakan sanksi terhadap negara-negara paria, bekerja sama dengan komunitas internasional yang lebih luas, atau terhadap pemerintah kecil dan terpinggirkan.

Namun, sanksi pemerintahan Trump terhadap Iran dan sanksi Presiden Joe Biden terhadap Rusia setelah invasi ke Ukraina telah berdampak pada lebih banyak negara, secara lebih luas. Ini termasuk sekutu-sekutu Eropa yang telah mengembangkan hubungan ekonomi dengan Iran untuk mendukung perjanjian nuklir 2015.

Sanksi ini juga berdampak pada Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang telah menjalin hubungan dekat dengan Rusia dan membentuk blok OPEC+ untuk mengoordinasikan pasar minyak. Ketika hubungan ekonomi AS dengan China merenggang, banyak yang khawatir bahwa AS akan menggunakan sanksi untuk melemahkan saingannya.

Mengingat keberadaan dolar di mana-mana, hanya ada sedikit cara bagi negara-negara untuk menghindari sanksi setelah AS menjatuhkannya. Hanya sedikit bank internasional yang bersedia mencoba untuk menghindari sanksi. Karena risiko yang ditimbulkannya terhadap perekonomian mereka, bank-bank sentral mencari cara mereka sendiri untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS.

Menuju Sebuah Alternatif

Negara-negara BRICS bisa dibilang paling diuntungkan dengan penggantian dolar dan baru-baru ini telah mengambil langkah signifikan untuk meninggalkan mata uang tersebut. China dan India berusaha membangun permintaan internasional untuk mata uang mereka sendiri.

Mereka telah fokus pada pasar minyak dengan mencoba menegosiasikan penjualan minyak non-dolar dengan produsen-produsen besar untuk menjamin pasokan minyak mereka dan untuk meningkatkan permintaan mata uang mereka sendiri. China bersama Arab Saudi telah menjalin kesepakatan untuk pembelian minyak dalam renminbi selama KTT Riyadh 2022.

Pada 2023, India menandatangani perjanjian dengan UEA untuk menjajaki penetapan harga minyak dalam rupee. Meskipun demikian, baik Riyadh maupun Abu Dhabi mengkhawatirkan risiko valuta asing yang terkait, biaya transaksi, dan konvertibilitas kepemilikan non-dolar.

Pada bulan Agustus 2023, Presiden Lula dari Brasil menyerukan pembentukan mata uang bersama BRICS. Secara teori, serikat mata uang di antara negara-negara BRICS, yang mencakup hampir sepertiga PDB global, akan menjadi alternatif yang menarik bagi dolar.

Namun, pembentukan serikat mata uang akan menimbulkan berbagai tantangan yang kompleks. Hal ini pada akhirnya akan bergantung pada negara-negara BRICS yang mengembangkan pendekatan bersama terhadap kebijakan ekonomi, termasuk kesepakatan mengenai utang dan batas pengeluaran publik. Mereka perlu membangun transparansi yang cukup mengenai data ekonomi dan kebijakan moneter untuk membangun kepercayaan di antara para investor internasional dan mitra dagang, faktor-faktor yang sangat penting dalam kenaikan dolar.

Negara-negara pendiri BRICS masih jauh dari memenuhi kriteria ini. Brasil menghadapi ketidakstabilan ekonomi dan politik, dan mata uangnya telah didevaluasi beberapa kali selama beberapa dekade terakhir dalam konteks deindustrialisasi. Rusia yang bergantung pada minyak mengalami penurunan pertumbuhan dan akan menghadapi lebih banyak pembatasan seiring dengan meningkatnya pengeluaran untuk perang dan sanksi-sanksi yang semakin keras.

India terikat oleh birokrasi yang kaku dan perlawanan rakyat terhadap reformasi yang berorientasi pasar, mempertahankan kontrol modal dan sering kali menggunakan pembatasan ekspor untuk mengelola inflasi. China telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan konvertibilitas renminbi, tetapi ekonomi terus melambat dan guncangan real estat yang membayangi dapat menular. Terakhir, Afrika Selatan sedang berjuang dengan pertumbuhan yang lambat, pengangguran yang tinggi, infrastruktur yang lemah, dan pengeluaran publik yang tidak berkelanjutan.

Anggota-anggota BRICS yang baru tidak banyak melakukan perubahan dalam hal ini. Arab Saudi dan UEA tetap sangat bergantung pada minyak. Mesir menghadapi krisis ekonomi yang akan datang, sementara Iran sedang berjuang untuk keluar dari satu dekade pertumbuhan yang lambat yang semakin terhambat oleh sanksi-sanksi AS. Ethiopia terlibat dalam konflik sipil dan ketidakstabilan ekonomi yang lebih luas.

Tidak satu pun dari negara-negara ini yang menyediakan informasi ekonomi yang luas dan transparan seperti yang disediakan oleh pemerintah AS mengenai kondisi ekonominya kepada para investor. Meskipun potensi ekonomi negara-negara BRICS secara inheren menarik bagi para investor, negara-negara ini tidak memberikan kedalaman finansial dan keamanan pasar yang ditawarkan oleh ekonomi Amerika.

Selain itu, BRICS tidak memiliki landasan politik atau ideologi yang dapat digunakan untuk mengembangkan koordinasi dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang sering diperdebatkan yang diperlukan untuk mempertahankan mata uang bersama. Bahkan, beberapa negara ini memiliki persaingan geopolitik yang mendalam.

Cadangan Devisa yang Terfragmentasi

Tantangan-tantangan yang terkait dengan pengembangan mata uang BRICS tidak meniadakan nilai kebijakan ini. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi BRICS, memburuknya hubungan AS-China, dan perluasan penggunaan sanksi oleh AS, negara-negara yang menginginkan perdagangan dan investasi yang fleksibel lintas negara akan membutuhkan mata uang cadangan yang dapat bersaing atau menggantikan dolar.

Apakah ini mata uang BRICS, mata uang salah satu anggota, atau alternatif lain, kemunculannya sebagai mata uang cadangan akan didasarkan pada permintaan internasional yang didukung oleh transparansi dan kepercayaan. Daripada melihat dolar digantikan oleh mata uang tunggal lebih cenderung melihat fragmentasi cadangan devisa karena perdagangan dan investasi direstrukturisasi untuk mencerminkan dunia yang semakin multipolar.

Permintaan untuk dolar akan tetap kuat, tetapi kepemilikan renminbi, rupee dan mata uang lainnya akan meningkat, bahkan ketika perdagangan dan investasi menghadapi ketidakpastian yang lebih besar dan biaya transaksi yang lebih tinggi.

Dalam mempersiapkan hal ini, negara-negara MENA memiliki kepentingan dalam proses dedolarisasi yang terkelola dan terkoordinasi. Mereka telah mempersiapkan diri untuk fragmentasi yang akan datang dengan memperkuat kepemilikan cadangan alternatif mereka, termasuk renminbi, rupee, dan emas.

Mereka juga telah memprioritaskan kerja sama dengan India dan China untuk menjamin bahwa mata uang mereka dapat ditukarkan, terutama dalam konteks penjualan minyak. Pada saat yang sama, negara-negara MENA memiliki kepentingan untuk melindungi dolar dari guncangan. Hal ini mungkin memerlukan sekutu Amerika di kawasan ini untuk meningkatkan hubungan mereka dengan AS untuk membujuknya agar memfokuskan kebijakan ekonominya untuk menstabilkan dolar daripada mempersenjatainya.

JAKARTA - Rusia secara tegas memperingatkan Barat dan Ukraina agar tidak mencoba menghalangi KTT BRICS yang dijadwalkan pada 22-24 Oktober 2024 di Kazan. Lebih dari 30 kepala negara dari Asia, Afrika, Timur Tengah dan Amerika Latin telah mengonfirmasikan keikutsertaan mereka.

"Saya memperingatkan para sponsor Barat Kyiv agar tidak mencoba mempengaruhi situasi, termasuk dalam konteks KTT di Kazan. Itu akan menjadi kesalahan dalam skala besar," tegas Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov, dilansir dari Anadolu Ajansi, Minggu (6/10/2024).

Peringatan itu disampaikan dalam sebuah konferensi pers di Moskow. Dia mengungkpakan bahwa KTT BRICS ini akan menjadi acara terbesar yang memiliki kepentingan internasional. Selain politisi nasional, para kepala organisasi internasional dan regional akan datang ke Kazan. Secara khusus, Presiden New Development Bank (NDB) Dilma Rousseff akan berbicara pada pertemuan tersebut.

Pejabat tersebut mengatakan bahwa Moskow juga mengharapkan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk ambil bagian dalam KTT BRCIS, dan mengatakan bahwa situasi di Ukraina merupakan salah satu isu yang ingin didiskusikan pihak Rusia dengan Erdogan.

"Semua isu-isu yang relevan dalam agenda internasional sedang dibahas di BRICS. Tentu saja, situasi di Ukraina adalah salah satunya. Kami tidak menyembunyikan apapun. Sebaliknya, kami menggunakan platform ini untuk menunjukkan apa saja akar penyebab dari konflik tersebut," jelas dia.

Berbicara mengenai perluasan BRICS, diplomat tersebut menyebutkan bahwa tidak adanya sanksi terhadap anggota-anggota asosiasi saat ini merupakan salah satu syarat utama untuk bergabung.

"Penting untuk mengejar arah yang berdaulat, memiliki peran yang signifikan dalam urusan internasional dan regional, membangun hubungan yang baik dengan negara-negara BRICS, menahan diri untuk tidak ikut serta dalam sanksi-sanksi yang tidak sah terhadap para anggota asosiasi," tegasnya.

Ryabkov menekankan bahwa penambahan anggota baru harus memiliki tujuan untuk memperkuat potensi BRICS dan otoritas internasional. Diplomat ini juga menegaskan bahwa upaya untuk menciptakan platform keuangan independen di dalam BRICS terus berlanjut meski masih terlalu dini untuk membicarakan pembentukan mata uang digital BRICS.

"Kita tidak boleh memiliki ilusi dan ekspektasi yang terlalu tinggi. Masalah menciptakan mekanisme pembayaran independen sangatlah sulit, ini membutuhkan pendekatan yang dipikirkan dengan matang, dan itulah yang sedang kami lakukan. Yang paling penting, semua negara BRICS fokus pada pencapaian hasil praktis dan siap untuk mengembangkan kerja sama di bidang ini," jelasnya.

BRICS, yang didirikan pada 2009 dinamai sesuai dengan nama Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Blok ini tahun lalu mengundang Arab Saudi, Iran, Mesir, Ethiopia, Argentina, dan Uni Emirat Arab (UEA) untuk menjadi anggota.

JAKARTA - Petrokimia Gresik berkomitmen untuk terus menciptakan teknologi baru guna meningkatkan efisiensi produksi dan mengurangi beban emisi. Optimalisasi teknologi melalui inovasi, Petrokimia Gresik akan terus tumbuh dan konsisten menjadi perusahaan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Komitmen tersebut diapresiasi Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang melalui penghargaan Rintisan Teknologi Industri (RINTEK). Petrokimia Gresik berhasil meraih dua penghargaan.

"Kami berterima kasih atas apresiasi, yang diberikan kepada dua Rintisan Teknologi Petrokimia Gresik. Inovasi yang mampu meningkatkan efisiensi pabrik dan meminimalisasi emisi ini juga menjadi salah satu komitmen Petrokimia Gresik mewujudkan program Pemerintah Net Zero Emissions tahun 2060 nanti," ujar Direktur Operas? dan Produksi Petrokimia Gresik, Digna Jatiningsih dalam keterangan resmi, Sabtu (5/10/2024).

Digna menyampaikan penghargaan ini adalah bukti jika inovasi sudah menjadi DNA bagi insan Petrokimia Gresik. Penghargaan RINTEK pertama diberikan atas teknologi baru Petrokimia Gresik bertajuk "Jet Scrubber Hightech System" yang diterapkan di pabrik ZK.

"Terobosan ini mampu menurunkan beban emisi gas asam klorida (HCl) dan peningkatan produksi HCl Liquid pada pabrik ZK di tahun 2023," kata dia.

Penghargaan RINTEK kedua diberikan Menperin lantaran Petrokimia Gresik sukses menciptakan Smart X-Scrubber System 3.0. Breakthrough ini terbukti mampu menurunkan gas emisi ammonia dan peningkatan produksi mother liquor pada pabrik ZA I dan III di tahun 2024.

"Kita tahu pupuk ZA dan ZK banyak digunakan pada tanaman perkebunan. Peningkatan keandalan pabrik ini sekaligus merupakan komitmen kami dalam memajukan sektor perkebunan di tanah air, melalui ketersediaan pupuk dan kualitas yang terjamin," ujar Digna.

Selain meraih dua penghargaan, penilaian inovasi RINTEK untuk Petrokimia Gresik menjadi peringkat satu atau yang terbaik di event tahun ini. Penilaian ini meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di posisi peringkat tiga besar.

Sementara itu, penghargaan RINTEK merupakan bentuk konkret dukungan Pemerintah kepada pelaku industri untuk meningkatkan penguasaan teknologi. Adapun peningkatan teknologi industri akan membuat industri nasional mampu bersaing di pasar dalam negeri maupun internasional.

Penghargaan RINTEK sendiri merupakan agenda rutin tahunan yang telah dilaksanakan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sejak tahun 2006.

TOKYO - Memulai dari restoran kecil skala lokal, Takaya Awata mengubahnya menjadi raksasa layanan cepat saji Toridoll Holdings. Saat ini miliarder mie asal Jepang itu mulai merasakan kesuksesannya secara global.

Semuanya berawal ketika Takaya Awata memakai tabungannya yang sedikit untuk membuka sebuah restoran kecil di Kakogawa, sebuah kota pesisir di lepas pantai Laut Pedalaman Seto Jepang. Pria berusia 23 tahun itu menamakannya Toridoll Sanban-kan, atau toko Toridoll No.3.

Nama itu menjadi janji pada dirinya sendiri bahwa toko nomor satu dan dua hanya masalah waktu dan dia akan segera mencapai tujuannya yang sederhana yakni memiliki tiga restoran.

Empat dekade kemudian, Awata Tokyo melantai dibursa melalui Toridoll Holdings yang memiliki jaringan hampir 2.000 restoran cepat saji di 28 negara dan wilayah yang mencakup 21 brand. Andalannya adalah Marugame Seimen, restoran ritel mi udon terbesar di Jepang berdasarkan pendapatan dan jumlah toko.

Kesuksesan menjadi pengusaha makanan cepat saji telah membuat Takaya Awata menjadi miliarder dan mengasah ambisinya. "Saya ingin Toridoll bersaing dalam skala global," kata presiden dan CEO berusia 62 tahun itu di kantor pusatnya di distrik Shibuya Tokyo.

Ia menambahkan, dirinya bercita-cita untuk menjadikannya perusahaan miliknuya Toridoll Holdings bernilai 1 triliun yen atau USD7 miliar berdasarkan pendapatan dalam dekade berikutnya. Untuk mencapai target tinggi tersebut, Awata ingin mengurangi ketergantungan Toridoll pada pengunjung domestik di pasar domestik yang menyusut dan mulai fokus pada ekspansi ke luar negeri.

Industri restoran cepat saji secara global tumbuh pada tingkat pertumbuhan tahunan gabungan 5% antara 2019 dan 2023 menjadi lebih dari USD1 triliun, untuk membuatnya menjadi sektor dengan pertumbuhan tercepat di antara pasar layanan makanan secara keseluruhan. Hal ini disampaikan oleh Tommaso Nastasi, mitra yang berbasis di Milan di perusahaan konsultan Deloitte.

Namun di Jepang yang menghadapi tantangan populasi yang mulai bertambah tua, lebih sedikit pekerjaan penuh waktu dan upah yang stagnan, operator restoran juga harus bergulat dengan kenaikan biaya dan kekurangan pekerja.

Selain itu kata Awata, bisnis makanan di negara Jepang sangat kompetitif. Tumbuh di dalam negeri berarti merebut pangsa pasar dari rivalnya seperti Hanamaru, rantai restoran udon lokal berusia lebih dari seabad yakni Yoshinoya Holdings.

Ditambah ada juga Zensho Holdings yang terdaftar di Tokyo, yang terkenal lewat jaringan mangkuk daging sapi Sukiya dengan harga terjangkau, yang didirikan oleh sesama miliarder Kentaro Ogawa. Toridoll juga harus bersaing dengan raksasa makanan cepat saji Amerika seperti McDonald's dan KFC, yang di antaranya mengoperasikan lebih dari 4.000 toko di Jepang.

Persaingan untuk merebut pengunjung tidak hanya datang dari restoran lain, tetapi juga kotak makan siang bento dan bola nasi di toko serba ada serta makanan siap saji supermarket, menurut analis Daiwa Securities yang berbasis di Tokyo, Shun Igarashi. "Dengan diversifikasi dalam tren makan, perusahaan berebut untuk mendapatkan pelanggan," katanya.

Meskipun demikian, Toridoll, sebagian didukung oleh masuknya wisatawan ke Jepang, untuk membuatnya membukukan rekor pendapatan sebesar 232 miliar yen pada tahun fiskal terakhir yang berakhir Maret, dengan 38% dihasilkan dari luar negeri.

Laba bersih naik 48% menjadi 5,7 miliar yen, dibantu oleh pelemahan yen mendorong keuntungan yang direpatriasi dari cabang luar negeri. Tetapi saham Toridoll, diperdagangkan pada kelipatan pendapatan tinggi setelah pandemi, karena orang-orang kembali makan di luar, dimana tercatat terkoreksi 5% dalam 12 bulan terakhir.

Awata, yang menjadi miliarder tahun lalu dan mendapatkan tempat di jajaran 50 orang terkaya di Jepang, memiliki kekayaan bersih belum lama ini sebesar USD1,1 miliar atau setara Rp16,8 triliun (kurs Rp15.324 per USD).

Pada Maret 2028, Toridoll menargetkan, peningkatan laba bersih lebih dari tiga kali lipat dengan penjualan 420 miliar yen -di mana hampir setengahnya berasal dari luar Jepang. Ia menjelaskan, hal itu dapat dicapai dengan meningkat jumlah toko lebih dari dua kali lipat menjadi 4.900, di mana 3.000 di antaranya harus menjadi cabang luar negeri.

(Perusahaan memiliki semua kecuali empat dari hampir 1.100 toko domestiknya, sementara setengah dari 861 toko yang berada luar negeri dioperasikan sebagai waralaba atau usaha patungan.) Awata mengatakan, dia memperkirakan pendapatan luar negeri akan jauh lebih tinggi, mendekati 60% dalam tiga hingga lima tahun ke depan.

Target Ekspansi

Toridoll memasang target menggandakan pendapatan menjadi 420 miliar yen dan menumbuhkan restoran baru menjadi 4.900, dengan 3.000 di luar negeri, dalam empat tahun ke depan.

Mengandalkan brand Toridoll, atau yang dikenal sebagai Marugame Udon di luar Jepang, tercatat sudah memiliki 264 toko di luar negeri, pada beberapa lokasi yang jauh seperti Hawaii dan Phnom Penh.

Awata melayani selera lokal, dengan berbagai inovasi misalnya, kaldu pedas di Indonesia dan mangkuk udon dingin dengan salad hijau dan ayam goreng di AS. Terlepas dari rantai udon, portofolio perusahaan mencakup restoran yang menyajikan berbagai masakan, mulai dari jajanan jalanan Asia, ramen dan yakitori hingga beberapa hidangan Barat, termasuk pizza dan pancake.

Bagaimanapun, Awata yakin bahwa dia memiliki saus rahasia untuk membuatnya berhasil. "Kami telah banyak memikirkan cara menarik pelanggan," katanya. "Kami bekerja untuk menciptakan momen yang membuat mereka berpikir, 'Oh, itu terlihat bagus.'"

JAKARTA - Polemik kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang kesehatan belum juga usai. Penyusunan regulasi ini dinilai penuh intrik dan terindikasi adanya intervensi asing yang berdampak sangat negatif pada industri hasil tembakau dari hulu sampai ke hilir, mulai dari petani, pekerja, hingga peritel.

Pakar Hukum Universitas Trisakti, Ali Ridho, menyoroti adanya kesamaan pendekatan dalam merumuskan kebijakan kemasan rokok polos tanpa merek dalam RPMK dengan Framework Convention on Tobacco Control (FCTC). Berdasarkan analisisnya, kesamaan pendekatan yang cenderung mengadopsi kebijakan internasional itu terlihat jelas pada sejumlah pasal dalam PP 28/2024 maupun RPMK, terutama soal standardisasi kemasan produk tembakau, yang mendorong pemberlakuan kemasan rokok polos tanpa merek.

Padahal, kata dia, Indonesia tidak meratifikasi FCTC, apalagi terdapat pertimbangan di mana Indonesia merupakan negara produsen tembakau. Sedangkan negara-negara lain yang jadi contoh Kemenkes untuk menerapkan aturan ketat bagi tembakau ini tidak memiliki pertanian maupun produksi tembakau seperti Indonesia, sehingga negara-negara ini saja yang berkiblat pada aturan global tersebut. Sebab itu, ia menilai PP 28/2024 maupun RPMK inkonstitusional dan berpotensi merugikan banyak sektor di dalam negeri.

"Haram hukumnya FCTC menjadi rujukan. Kalau dibilang ini hasil kreativitas, ya buktikan kalau itu sejalan dengan aturan yang sudah ada. Tapi kalau aturannya kontradiktif, ya berarti ini mengacu FCTC dan merupakan pembangkangan terhadap konstitusi," paparnya dalam Media Luncheon yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia (AMTI), di Jakarta, baru-baru ini.

Mengutip teori dalam buku Nicotine War, Ali Ridho pun menyatakan bahwa regulasi yang menekan industri tembakau biasanya dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk intervensi antarnegara dan intervensi dari sektor kesehatan serta farmasi. Dalam konteks RPMK ini, dia menduga kuat adanya pengaruh dari industri farmasi global yang mendorong Kemenkes untuk mengadopsi FCTC.

"Kalau ditanya apakah ini ada intervensi? Berdasarkan jurnal tersebut, kita lihat ini bisa saja ada intervensi dari farmasi global. Dengan melihat dari kepentingan dan lain sebagainya," tambahnya lagi.

Selain itu, Ali Ridho turut menyarankan agar dalam proses pembentukan regulasi seperti RPMK ini, Kemenkes seharusnya berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif mengenai dampak aturan tersebut terhadap industri hasil tembakau. Sayangnya, hal ini dipertanyakan oleh pakar hukum tersebut.

Ali Ridho pun mempertanyakan apakah Kemenkes sudah melakukan koordinasi dengan kementerian lain, mengingat dampaknya yang luar biasa besar. Karena tanpa koordinasi, proses pembentukan regulasi ini dianggap bermasalah.

"Dampaknya terhadap industri tembakau akan terasa dari hulu ke hilir, maka perlu koordinasi. Jadi perlu ditanyakan ke Menkes, apakah dalam proses pembentukan RPMK sudah koordinasi atau belum? Kalau belum, berarti prosesnya bermasalah," tegas dia.

Secara keseluruhan, Ali Ridho menekankan pentingnya menyusun kebijakan yang didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan tidak mengesampingkan sektor-sektor penting dalam perekonomian, seperti industri tembakau.

Lebih lanjut, ia menolak keras penerapan RPMK yang mengadopsi FCTC sebelum ada ratifikasi resmi dan menilai bahwa kebijakan ini berpotensi merugikan negara, terutama dalam hal pendapatan negara dan lapangan kerja di sektor pertembakauan serta ekosistem yang berkaitan dengan industri tersebut. Apalagi, aturan ini memuat ketentuan kemasan polos tanpa merek yang sudah ramai ditolak berbagai pihak. "Kesimpulannya, haram hukumnya untuk mengadopsi FCTC," pungkasnya.

JAKARTA - PT Naleya Genomik Indonesia (NGI), Yayasan Thalassaemia Indonesia (YTI), dan Organisasi Perkumpulan Nderek Guru (Ndaru), secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) di Jakarta. Penandatanganan Nota Kesepahaman dilakukan oleh Direktur Utama NGI, Heru Dharmadi Wijaya, Ketua YTI Ruswandi, dan Ketua Umum Nderek Guru Aditya Yusma.

Kolaborasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya skrining dini dan upaya pencegahan thalassemia di Indonesia. Sebagai langkah awal, NGI, YTI, dan Ndaru akan menyelenggarakan program skrining genetik thalassemia gratis bagi anggota YTI dan Ndaru, serta terbuka untuk masyarakat umum. Inisiatif ini adalah bagian dari komitmen NGI untuk mendukung program pemerintah dalam pencegahan thalassemia sejak dini di tanah air.



Direktur Utama PT Naleya Genomik Indonesia, Heru Dharmadi Wijaya menyampaikan, layanan tes thalassemia dari NGI, NALEYA-THALASEQ ini merupakan inovasi terbaru yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, yang mampu mendeteksi lebih dari 500 mutasi genetik terkait thalassemia menggunakan teknologi Next Generation Sequencing (NGS).

"Seluruh proses tes - dari pengujian hingga analisis bioinformatika - dilakukan secara lokal di laboratorium NGI di Indonesia untuk memastikan hasil yang lebih akurat, cepat, dan aman," tuturnya.

Sebagai perusahaan yang terus berinovasi di bidang genetika, lanjut Heru, kolaborasi ini mencerminkan komitmen perusahaannya dalam mendukung program pemerintah terkait pencegahan thalassemia di tanah air.

"Ini sejalan dengan misi kami, ?Omics untuk Indonesia? yang bertujuan untuk memajukan teknologi kesehatan, salah satunya di bidang genomika, dan menjadikannya lebih mudah diakses, terjangkau, berkualitas tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat," tambahnya.

Heru percaya, dengan terus berinovasi dan menawarkan layanan tes yang berkualitas serta terjangkau, pihaknya dapat membantu lebih banyak individu dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan genetik terbaik.

"Pencegahan dan deteksi dini adalah langkah krusial dalam mengurangi dampak penyakit ini dan sebagai langkah untuk memutus mata rantai thalassemia di Indonesia," pungkas Heru.

Diketahui, Thalassemia merupakan salah satu beban terbesar bagi BPJS Kesehatan Indonesia. Dengan adanya program skrining dini ini, diharapkan dapat membantu mengurangi beban BPJS Kesehatan dan memberikan dukungan yang lebih baik bagi individu yang berisiko atau telah terdiagnosis.

JAKARTA - Operator hotel dan kasino Wynn Resorts menyatakan pada Jumat (4/10) bahwa mereka telah dianugerahi lisensi operator permainan komersial pertama di Uni Emirat Arab (UEA) oleh Otoritas Pengatur Permainan Komersial Umum negara tersebut.

Dikutip dari Reuters, Sabtu (5/10/2024), perusahaan kasino yang berbasis di Las Vegas tersebut menyatakan tengah mengembangkan resor mewah di Pulau Wynn Al Marjan di Ras Al Khaimah. Proyek yang sedang dibangun tersebut merupakan usaha patungan antara afiliasi Wynn Resorts, Marjan, dan RAK Hospitality Holding.

Kantor komunikasi pemerintah Ras Al Khaimah, RAKTDA, dan RAK Hospitality Holding tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Namun, kabar akan berdirinya kasino di UEA yang dioperatori Wynn sebetulnya telah cukup lama berhembus. CEO Wynn Craig Billings tahun lalu telah sesumbar bahwa pihaknya tengah menjalaniproses legalisasi agar perjudian dapat terjadi di properti yang tengah dikembangkan di negara tersebut.

Diketahui, pengembangan properti di Pulau Wynn Al Marjan akan menelan biaya USD3,9 miliar dan direncanakan akan dibuka pada tahun 2027. Rencananya, kasino akan mengambil 4% dari total ruang hotel di pulau tersebut.

UEA bulan lalu mendirikan badan federal untuk mengatur perjudian dan mempekerjakan veteran industri AS untuk memimpinnya. Langkah itu mengakhiri spekulasi selama bertahun-tahun apakah negara tersebut akan mengizinkan perjudian - hal yang ilegal di seluruh wilayah Teluk yang konservatif.

Langkah-langkah untuk mengizinkan perjudian tersebut dilakukan dengan latar belakang persaingan ekonomi yang semakin ketat di Teluk, terutama dengan Arab Saudi. UEA bulan lalu memperkenalkan serangkaian reformasi hukum liberal sebagai upaya mempertahankan keunggulannya sebagai pusat perdagangan, pariwisata, dan keuangan kawasan.

JAKARTA - PT PLN (Persero) dan PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman untuk pemanfaatan lahan milik PLN dalam pembangunan infrastruktur gas. Kerja sama ini diharapkan memperkuat sinergi antara kedua entitas dalam mendukung transisi energi bersih di Indonesia.

Kerja sama penguatan infrastruktur ini melingkupi infrastruktur gasifikasi onshore, regasification unit (ORU), dan saluran pipa (pipeline) guna mendukung pembangkit listrik tenaga gas di wilayah Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua.

EVP General Affairs PLN Arsyadhany Akmala Putri menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis bagi PLN dan PLN EPI. Dia menekankan pentingnya optimalisasi aset melalui konsep bisnis yang lebih inovatif, seperti kerja sama berbasis revenue sharing dan pemanfaatan lahan untuk penanaman tanaman energi yang juga mendukung ESG (Environmental, Social, and Governance).

"Kami sebagai divisi yang bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh aset properti PLN terus mendorong agar aset-aset yang ada dapat dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk keperluan operasional kelistrikan maupun non-operasional. Dengan jumlah aset yang sangat besar, termasuk lebih dari 100.000 bidang tanah yang tersebar di seluruh Indonesia, kami siap mendukung penuh rencana pembangunan infrastruktur gasifikasi ini," ujar Arsyadhany dalam keterangannya, Sabtu (5/10/2024).

Sementara, Direktur BBM dan Gas PLN EPI Rakhmad Dewanto menegaskan bahwa kerja sama strategis ini merupakan salah satu langkah besar PLN dalam mendukung ketahanan energi nasional. Dengan kerja sama ini, jelas dia, PLN Grup memanfaatkan lahan yang sudah ada untuk pembangunan infrastruktur gasifikasi di 22 titik strategis, dengan target utama menggantikan penggunaan BBM dengan gas alam cair (LNG).

"Langkah ini tidak hanya akan menghemat biaya operasional PLN, tetapi juga memberikan dampak signifikan dalam transisi energi bersih di Indonesia," paparnya.

Rakhmad menambahkan, kerja sama ini mendukung pengembangan industri lokal, terutama di wilayah Sulawesi yang menjadi salah satu pusat kegiatan smelter di Indonesia. "Gasifikasi ini tidak hanya untuk pembangkit listrik, tetapi juga mendukung sektor industri seperti smelter yang sangat membutuhkan energi bersih dan efisien. Kami optimis bahwa kolaborasi ini akan menjadi model bisnis yang berhasil di masa depan," tandasnya.

MOSKOW - Pendapatan energi Rusia berpeluang mencapai level rekor tertinggi tahun ini, didukung oleh lonjakan harga minyak mentah . Menurut lembaga think tank, Institute for Energy and Finance Foundation (FIEF) bahwa keuntungan minyak dan gas yang dirasakan Rusia telah meningkat tajam tahun ini.

Direktur Riset FIEF, Aleksey Belogoriev memaparkan, pendapatan dari ekspor minyak melonjak 63% sepanjang periode Januari-Juli 2024 dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023, dengan total mencapai USD67,5 miliar.

Hal ini disampaikan peneliti saat Forum Energi Timur Jauh "Minyak dan Gas Sakhalin" pada hari Jumat (4/10/2024). Ditambahkan juga olehnya, pendapatan gas meningkat 13% menjadi USD12,6 miliar.

"Pendapatan (minyak dan gas) tahun ini akan lebih rendah dari rekor tahun 2022, namun bakal menjadi tertinggi kedua dalam sejarah," kata Belogoriev.

Proyeksi tersebut didasarkan pada harga ekspor rata-rata minyak, dan pendapatan yang relatif rendah yang diposting pada paruh pertama tahun 2023.

Pada bulan Januari, satu barel minyak mentah campuran Ural andalan Rusia berharga rata-rata USD60 per barel, tetapi harganya kemudian berangsur naik dengan mantap, hingga mencapai USD84 pada bulan April. Selanjutnya di bulan Juli, minyak mentah Rusia diperdagangkan sekitar USD80 per barel.

Peningkatan ini terjadi, meskipun ada rentetan sanksi yang dijatuhkan terhadap Rusia oleh AS, Uni Eropa, dan sekutu mereka sejak ketegangan antara Moskow dan Kiev meningkat menjadi operasi militer di Ukraina pada tahun 2022.

Pembatasan tersebut termasuk embargo minyak Rusia yang diangkut melalui laut, bersama dengan pembatasan harga USD60 per barel untuk jenis minyak mentah lainnya.

Negara-negara Uni Eropa sejauh ini dinilai gagal memberikan sanksi kepada gas alam Rusia, meski mulai menghindarinya. Sebagai tanggapan, Moskow mengalihkan pasokan energinya ke Asia, terutama ke India dan China, untuk mengkompensasi hilangnya beberapa pelanggan asal Barat.

Menurut data terbaru dari Kementerian Keuangan yang dirilis pada hari Kamis, kemarin menerangkan, pendapatan minyak dan gas Rusia tumbuh sebesar 49,4% pada periode Januari-September secara year-on-year. Kementerian memperkirakan pendapatan minyak dan gas mencapai 10,99 triliun rubel (USD116 miliar) tahun ini yang jika dirupiahkan mencapai Rp1.783 triliun (Kurs Rp15.376 per USD).

Pada tahun 2022, anggaran Rusia menerima 11,586 triliun rubel (setara USD165 miliar pada nilai tukar pada saat itu) dari ekspor energi.

JAKARTA - Kebijakan Zero Over Dimension Overload ( ODOL ) akan sulit untuk diterapkan tanpa adanya pembenahan di berbagai infrastruktur seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan memperbaiki moda transportasi alternatif.

Untuk itu perlu dibentuknya sebuah Badan setingkat Kementerian yang mengurusi logistik yang akan fokus membuat blueprint atau cetak biru terkait kebijakan Zero ODOL ini.

?Dalam kondisi idealnya, kalau kita memang benar-benar mau menerapkan Zero ODOL ini, pemerintah harus memperbaiki infrastrukturnya terlebih dahulu. Kalau itu tidak diperbaiki, Zero ODOL akan sulit untuk dilaksanakan,? ujar Wakil Ketua Umum Asosiasi Logistik dan Forwarding Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Bidang Angkutan Darat dan Kereta Api, Ian Sudiana.

Dia mencontohkan hal-hal yang harus menjadi perhatian pemerintah itu adalah seperti penambahan ruas jalan, meningkatkan jumlah jalan nasional, menaikkan kapasitas daya dukung jalan, dan lain-lain. ?Itu kan bentuk upaya agar logistik menjadi lebih baik,? tukasnya.

Menurutnya masalah status dan fungsi jalan yang masih carut-marut dan tidak jelas, merupakan problem klasik yang masih belum diselesaikan hingga saat ini. Padahal, lanjutnya, ketika mengangkut barang dari pabrik-pabrik menuju pelabuhan utama misalnya, truk-truk logistik itu pasti akan melewati jalan yang statusnya beda, mulai jalan desa, kabupaten, kota, provinsi, dan arteri (nasional).

?Makanya, agar bisa dilewati truk-truk yang berukuran besar, pemerintah perlu meningkatkan jumlah jalan-jalan nasional dan daya dukung jalannya,? tegasnya.

Selain itu melakukan pembenahan terhadap industri-industri terutama yang tidak berada di kawasan industri. ?Nah, itu perlu ada penataan ulang,? katanya.

Tidak hanya itu, menurutnya infrastruktur transportasinya juga harus dibenahi juga. ?Dalam hal ini, infrastruktur kereta api dan laut harus dioptimalkan,? ucapnya.

Moda transportasi kereta api misalnya, belum bisa digunakan untuk pengangkutan barang-barang logistik secara optimal karena masih menerapkan konsep jualan gerbong untuk logistiknya, dan itu perlu dibenahi. ?Jadi, mereka bukan jualan servisisnya, tapi jualan space. Artinya, ada booking slot yang kalau dipakai pun harus dibayar di awal,? tandasnya.

Tidak hanya itu, gudang-gudang tempat penyimpanan barang juga belum mampu untuk menampung barang dalam jumlah banyak. ?Di stasiun-stasiun besar seperti Jakarta dan Surabaya saja nggak ready. Dari Jakarta sampai Surabaya, baru dua titik yang benar-benar bisa dipakai,? ungkapnya.

Jadi, katanya untuk bisa digunakan sebagai moda transportasi logistik, kereta api harus mengubah modelnya tidak jualan space tapi jualan services. Selain itu, harus ada penambahan gerbong, rel, dan keretanya juga. ?Harus sudah benar-benar fully double track. Lalu, jumlah gerbong keretanya ditambah, pemberangkatannya ditambah,? tukasnya.

Terkait banyaknya permasalahan yang harus dibenahi dalam menerapkan Zero ODOL ini, dia pun mengusulkan agar pemerintahan baru nanti membentuk sebuah Badan Logistik setingkat Kementerian yang akan mengkoordinasi fungsi logistik agar lebih komprehensif, termasuk dalam penerapan Zero ODOL yang win-win solution.

?Setidaknya Badan ini nanti bisa mempersiapkan blueprint-nya terlebih dahulu sebelum menerapkan Zero ODOL ini. Artinya, antara regulator, cargo owner atau principal produsen dan penyedia layanan logistiknya harus satu bahasa dalam mengimplementasikan Zero ODOL ini. Jadi, memang sepertinya butuh proses agar Zero ODOL ini bisa berjalan. Butuh persiapan logistik yang panjang,? katanya.