Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri (PM) China Li Qiang. Pertemuan itu disebut menghasilkan kontrak bisnis lebih dari US$ 10 miliar atau Rp 156,19 triliun (kurs Rp 15.619).

Bahlil mengharapkan kerja sama ini dapat mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia.

"Bapak Presiden @prabowo dan Perdana Menteri Li Qiang bertemu di Beijing untuk menekankan pentingnya memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok. Pertemuan ini menghasilkan kesepakatan kontrak bisnis bernilai lebih dari US$ 10 miliar antara perusahaan kedua negara, yang diharapkan mendorong pertumbuhan sektor industri di Indonesia," kata Bahlil dalam unggahan di Instagram resminya, Minggu (10/11/2024).

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat Indonesia untuk belajar dari pengalaman Tiongkok dalam memberantas kemiskinan.

Sedangkan di bidang pendidikan, Prabowo menyatakan keinginan Indonesia untuk mengirim lebih banyak pelajar ke institusi pendidikan tinggi di Tiongkok. Hal ini bertujuan untuk membangun generasi muda yang terdidik dan mampu menghadapi tantangan global.

"Indonesia berencana belajar dari keberhasilan Tiongkok dalam pengentasan kemiskinan dan mengirim lebih banyak pelajar untuk studi di Tiongkok, guna meningkatkan kualitas SDM dan membentuk generasi muda Indonesia yang siap menghadapi tantangan global," ucapnya.

Pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Selain Bahlil, turut mendampingi Prabowo dalam pertemuan di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menghadiri pertemuan antara Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dengan sejumlah perusahaan raksasa China hari ini, Minggu (10/11/2024).

Dalam pertemuan ini Kadin dengan para pengusaha China akan melakukan penandatanganan perjanjian investasi senilai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156,54 triliun (kurs Rp 15.654/US$)

Adapun agenda penandatanganan kontrak kerja sama ini sudah disampaikan Prabowo dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing, pada Sabtu (9/11) siang kemarin.

"Investasi patungan dari perusahaan China ke ekonomi Indonesia sangat besar. Bahkan besok sore kamar dagang dan industri akan ada acara penandatanganan kontrak antar pengusaha Indonesia dan China senilai US$ 10 miliar," terang Prabowo dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden.

Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan China.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah untuk belajar dari China dalam hal memberantas kemiskinan. Menurutnya pemerintahan saat ini akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," terang Prabowo.

Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

Presiden Prabowo Subianto bertemu Perdana Menteri Li Qiang di Great Hall of the People, Beijing, hari ini pada Sabtu, (9/11/2024). Pertemuan ini adalah rangkaian agenda kunjungan Prabowo ke China.

Pertemuan ini juga menjadi momen penting dalam memperkuat hubungan strategis antara kedua negara, termasuk di bidang ekonomi. Dalam hal ini Prabowo menyebut perusahaan-perusahaan kedua negara akan segara menandatangani kontrak kerja sama.

Menurutnya berbagai kontrak kerja sama antar para pengusaha Indonesia-China memiliki nilai investasi mencapai lebih dari US$ 10 miliar atau sekitar Rp 156,54 triliun (kurs Rp 15.654/US$)

Prabowo mengatakan proses penandatanganan ini akan dilakukan oleh perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) pada Minggu (10/11) sore.

"Investasi patungan dari perusahaan China ke ekonomi Indonesia sangat besar. Bahkan besok sore kamar dagang dan industri akan ada acara penandatanganan kontrak antar pengusaha Indonesia dan China senilai US$ 10 miliar," terang Prabowo dikutip dari keterangan Sekretariat Presiden, Sabtu (9/112024).

Investasi ini diharapkan akan memperkuat kolaborasi antar korporasi kedua negara, serta mendorong keterlibatan yang lebih mendalam antara masyarakat Indonesia dan China.

"Saya pikir ini menunjukkan kolaborasi yang erat dan juga partisipasi serta integrasi yang meningkat antara perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan perusahaan-perusahaan Indonesia," jelasnya.

Selain aspek ekonomi, Prabowo juga menyampaikan minat pemerintah untuk belajar dari China dalam hal memberantas kemiskinan. Menurutnya pemerintahan saat ini akan meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan di Tanah Air.

"Kita akan meningkatkan upaya kita untuk memberantas kemiskinan, dan saya kira kita ingin belajar lebih banyak dari pengalaman Tiongkok juga," terang Prabowo

Pertemuan bilateral ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan hubungan diplomatik Indonesia-Tiongkok, yang akan merayakan peringatan 75 tahun pada tahun 2025. Di tengah tantangan global, pertemuan ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk terus mempererat kerja sama dan membangun masa depan bersama yang lebih sejahtera.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam pertemuan ini adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Rosan Roeslani, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Pertahanan Doni Hermawan, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, Duta Besar RI untuk RRT Djauhari Oratmangun, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono, serta Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali.

PT Brantas Abipraya (Persero) tengah menggarap proyek strategis nasional Bendungan Bener di Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan ketinggian 169 meter, bendungan ini akan menjadi yang tertinggi di Indonesia dan memiliki kapasitas tampung 90,39 juta meter kubik air.

Selain berfungsi sebagai pengendali banjir, penyediaan air baku, dan irigasi, Bendungan Bener juga akan dilengkapi dengan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berkapasitas 10 megawatt.

"Bendungan Bener memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Selain memiliki manfaat di sektor pertanian, energi, dan pengendalian banjir, bendungan ini juga diproyeksikan menjadi destinasi wisata alam baru di Purworejo. Dengan posisi yang diapit dua bukit, Bendungan Bener ini menawarkan keindahan alam yang menakjubkan dan potensi pengembangan wisata air serta perikanan," ujar Muhammad Toha Fauzi, Direktur Operasi I Brantas Abipraya dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Dalam pengerjaan proyek Bendungan Bener, Brantas Abipraya berkomitmen menyelesaikan proyek ini dengan kualitas terbaik dan tepat waktu, dengan tetap mengutamakan keselamatan kerja. Untuk memperkuat penerapan K3 yang baik, Brantas Abipraya menyelenggarakan program sertifikasi K3 dan sertifikasi kompetensi kerja bagi seluruh pekerja di proyek Bendungan Bener.

Lewat program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Brantas Abipraya telah menggelar program sertifikasi K3 dan sertifikasi kompetensi kerja bagi 169 orang pekerja proyek Bendungan Bener. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan teknis para pekerja, sehingga mereka mampu menjalankan tugasnya dengan lebih baik dan mampu mengintegrasikan sistem pelaksanaan K3 dengan sistem manajemen perusahaan.

"Dengan sertifikasi ini, diharapkan para pekerja dapat bekerja dengan lebih aman dan produktif. Selain itu, sertifikasi ini juga merupakan bentuk investasi perusahaan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," kata Toha.

Brantas Abipraya berharap dengan adanya sertifikasi K3 ini, proyek Bendungan Bener dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Perusahaan juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan proyek sehingga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus yang sering dilakukan pemerintah daerah (pemda) dalam mencurangi anggaran.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut modus pertama adalah memanipulasi perencanaan dan penganggaran. Ia menegaskan kecurangan ini paling banyak ditemukan.

"Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja (sejak) 10 tahun-20 tahun yang lalu, berulang-berulang. Ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," tuturnya, dikutip dari detikcom, Kamis (7/11).

Ateh menegaskan BPKP bisa melihat manipulasi perencanaan dan penganggaran yang dilakukan pemda. Ia bahkan mengetahui pemda akan memotong anggaran di titik mana dan dibawa lari ke mana.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, Ateh juga menyoroti soal nepotisme dan kronisme dalam perizinan.

Keempat, BPKP melihat adanya penyalahgunaan kekuasaan di balik diskresi kebijakan. Sementara itu, modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa.

Lalu, yang keenam berbentuk pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi, barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan. Asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," beber Ateh.

Bos BPKP itu menekankan siap membantu pemda membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi. Begitu pula dengan mencegah kecurangan yang berpotensi dilakukan pemda.

Apalagi, Ateh mencatat porsi pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9 persen dari total 514 pemerintah kabupaten/kota pada 34 provinsi. Sisanya, 91 persen pemda tak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan.

"Bisa kita lakukan (pencegahan), tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini. Jadi, mendingan mau saja lah, datang saja," tandasnya.

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkap tujuh modus pemerintah daerah (pemda) dalam melakukan kecurangan anggaran. Hal itu mengakibatkan perencanaan dan penganggaran menjadi tidak efektif dan efisien.

Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mengatakan modus itu disebut sudah berulang selama 10-20 tahun. "Kalau kita lihat modusnya ini masih sama saja 10-20 tahun yang lalu, berulang-berulang, ini masih modus yang lama-lama saja, akar permasalahannya pun masih sama," katanya dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Modus pertama adalah manipulasi dalam perencanaan dan penganggaran. Kecurangan ini disebut paling banyak yang masih ditemukan.

"Kami masih bisa melihat itu ada manipulasi perencanaan dan penganggaran. Arahnya kemana, mau dipotongnya di mana kami masih lihat itu," ungkapnya.

Modus kedua adalah suap dan gratifikasi. Ketiga, nepotisme dan kronisme dalam perizinan. Keempat, penyalahgunaan kekuasaan dibalik diskresi kebijakan.

"Ini selalu dijadikan alasan dalam melakukan tindakan-tindakan kecurangan,' tutur Ateh.

Modus kelima adalah penggelembungan harga pada proyek atau pengadaan barang dan jasa. Keenam, pungutan liar dalam pemberian izin. Ketujuh, manipulasi dalam penatausahaan dan pelaporan keuangan.

"Jadi barangnya sebenarnya tidak selesai, tapi dianggap selesai dalam laporan keuangan, asetnya dimasukkan, uangnya juga dimasukkan, ini banyak juga kita temukan dalam tindakan kecurangan di daerah-daerah," ucapnya.

Ateh mencatat, porsi pemda dengan penerapan pengendalian kecurangan yang sudah memadai hanya 9% dari total pemda yang terdiri dari 514 kabupaten/kota yang tersebar di 34 provinsi. Sedangkan proporsi pemda yang tidak memadai dalam penerapan pengendalian kecurangan mencapai 91%.

"Kami siap bantu untuk membangun sistem pencegahan pengendalian korupsi kecurangan dan bisa kita lakukan. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Saya kira saatnya sekarang mau karena Pak Jaksa Agung (ST Burhanuddin) galak sekali ini, jadi mendingan mau aja lah, datang aja," ucap Ateh.

Saksikan juga video: Jokowi: Sasaran Kinerja BPKP Bukan Cari Kesalahan, Tapi Cegah Penyimpangan

[Gambas:Video 20detik]

Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi wacana pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta yang akan menelan biaya Rp 14 triliun.

Erick menjelaskan bahwa setelah pengkajian, pembangunan terminal tersebut dirasa tidak perlu.

"Airport yang di Jakarta itu kemarin sempat ada usulan sebelumnya, ada pembangunan terminal 4 yang memakan biaya hampir Rp 14 triliun," kata Erick Thohir dalam rapat dengan Komisi VI, Jakarta, Senin (3/11/2024).

"Tetapi setelah kita review di kepemimpinan kami, semua ada di sini, ternyata tidak diperlukan terminal 4," katanya.

Ia menuturkan, bahwa Bandara Soetta kebutuhan hanya butuh Rp 1 triliun untuk perbaikan terminal 1, 2 dan 3.

Erick mengatakan, dengan pengembangan tersebut, maka Bandara Soekarno-Hatta bisa menampung lonjakan penumpang. Menteri BUMN tersebut menegaskan bahwa hal itu merupakan efisiensi luar biasa.

"Hanya memerlukan dana Rp 1 triliun untuk perbaikan daripada terminal 1, 2, 3 sehingga kita bisa lonjakan yang angkanya hampir 80-100 juta, itu efisiensi yang luar biasa," ujar Erick.

Wacana Terminal 4

Adapun wacana pembangunan Terminal 4 Bandara Soekarno-Hatta telah bergulir sejak tahun 2023. Melansir berbagai sumber, kala itu Angkasa Pura II selaku operator bandara menyampaikan rencana pembangunan terminal baru maupun eksisting untuk menambah kapasitas dari bandara tersebut.

Pada Sabtu (28/10) Direktur Utama Angkasa Pura (AP) II Muhammad Awaluddin mengatakan bahwa kapasitas Bandara Soetta belum ideal. Pihaknya tengah memiliki dua opsi yakni pembangunan terminal baru ataupun revitalisasi.

____________

Artikel ini telah tayang di detikFinance

Erick Minta STY Evaluasi Kesalahan Timnas Saat Ditekuk Irak

Erick Minta STY Evaluasi Kesalahan Timnas Saat Ditekuk Irak

Ramayana sebagai perusahaan ritel pakaian di Indonesia sudah sangat terkenal sejak dulu. Ramayana hadir sebagai pesaing yang berhasil mengalahkan Matahari yang sudah ada sejak tahun 1960-an.

Melansir situs resmi Ramayana, Sabtu (2/11/2024), Ramayana pertama kali didirikan pada 1978 di Jalan Sabang, Jakarta Pusat. Pendiri perusahaan ini adalah Paulus Tumewu dan Hari Darmawan. Keduanya sama-sama memulai usaha dari toko pakaian biasa.

Mengutip CNBC Indonesia, Paulus Tumewu, yang belajar bisnis dari toko kelontong orang tuanya di Makassar, hijrah dari Makassar ke Jakarta setelah menikah dengan Tan Lee Chuan, adik Eddy Tansil.

Tahun 1978 adalah tahun permulaan bagi Ramayana Department Store, yang belakangan dikenal sebagai ritel pakaian untuk segmen menengah ke bawah. Usia Paulus Tumewu kala itu masih 26 tahun.

Ramayana tidak lahir langsung jadi departemen store, tapi sebagai toko pakaian pada umumnya. Disebutkan, toko itu mulanya bernama Ramayana Fashion Store. Ketika masih toko biasa, Paulus berkongsi dengan Agus Makmur. Keduanya lalu membangun PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk.

Bisnis keduanya lalu melebar di tahun 1985 dengan mendirikan toko Ramayana di Bandung. Selain menjual pakaian, mereka juga tas, sepatu, dan aksesori. Dalam waktu empat tahun, Ramayana sudah punya 13 store. Jumlah karyawannya di tahun 1989 itu sudah mencapai 2.500 orang.

PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sejak tahun 1996 melantai Bursa Efek Jakarta dengan kode RALS. Jumlah gerainya pun bertambah dan tersebar di 40 kota penting di Indonesia. Jumlah karyawannya terus bertambah. Di tahun 2005, Ramayana dilanda penurunan pemasukan.

Berdasar laporan keuangan 2005, keuntungan bersih Ramayana sebesar Rp 302 milyar dengan omset penjualan Rp 4,3 trilyun sementara pada tahun sebelumnya untung bersih Rp 311 miliar.

Munculnya International Trade Centre (ITC) dianggap ikut menjadi biang kerok penurunan itu. Meski begitu, Paulus Tumewu sempat masuk daftar 40 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes, yang pada Juli 2006, Paulus Tumewu menempati peringkat ke-15 dengan kekayaan yang kala itu US$ 440 juta atau sekitar Rp 3,96 triliun (kurs Rp 9.000 per US$).

Asal tahu saja, Ramayana tercatat hingga kini telah mengoperasikan sebanyak 103 gerai yang tersebar di seluruh Indonesia dengan total luas lebih dari 900.000 meter persegi (m2). Hingga saat ini Paulus Tamewu masih menjabat Komisaris Utama Ramayana.

Berdasarkan data RTI, sebanyak 55,88% saham Ramayana dipegang oleh Ramayana Makmur Sentosa, kemudian 3,66% dipegang langsung oleh Paulus Tumewu selaku saham pengendali. Sementara sisanya 0,85% dipegang Agus Makmur dan 23,20% disebar ke masyarakat.

Adapun susunan Direksi PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk sebagai berikut :

Komisaris Utama : Paulus Tamewu
Komisaris Independen : Kismanto
Komisaris Independen: Selamet
Komisaris :MohammadIqbal

Direktur Utama : Agus Makmur
Direktur : Andreas Lesmana
Direktur : Gantang Nitipranatio
Direktur :MuhammadYani
Direktur : Halomoan Hutabarat

Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni bertemu dengan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh. Keduanya membahas tentang tindak lanjut atas keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan.

Raja Juli mengatakan, Kementerian Kehutanan akan berkolaborasi dengan BPKP untuk memperketat pengawasan dan penegakan hukum, serta menindak kebun-kebun sawit ilegal. Hal ini diharapkan bisa diwujudkan dengan kembali menghidupkan Satuan Tugas (Satgas) Sawit.

"Secara informal saya sudah berkomunikasi dengan Pak Mensesneg untuk dibentuk kembali Satgas Sawit seperti yang dulu pernah ada dan sudah selesai masa baktinya," kata Raja Juli, ditemui usai pertemuan di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Jumat (1/11/2024).

Melalui Satgas ini, ia berharap akan mempermudah jalannya kesepakatan, rekonsiliasi data, termasuk dalam menelaah data yang paling valid dan denda atas tindakan ilegal di industri sawit.

"Mudah-mudahan saya berharap Satgas ini memang segera terbentuk sehingga sekali lagi, aksi-aksi yang akan saya ambil merupakan sebuah kesepakatan dan juga secara legalitas juga, secara government, secara tata kelolaan pemerintahan yang baik juga sesuai," ujarnya.

Namun demikian, Raja Juli belum dapat merincikan daerah-daerah mana saja yang akan menjadi fokus awal dari Satgas ini. Saat ini, pihak BPKP tengah melakukan langkah pembaruan data. Ditargetkan minggu depan pemutakhiran data rampung dilakukan.

Raja Juli mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menjaga kedaulatan negara dan memberantas kegiatan-kegiatan ilegal. Hal ini termasuk juga dengan kebun-kebun sawit ilegal yang di tanah di kawasan hutan melalui Satgas Sawit ini.

"Kami membicarakan hal yang sangat penting yaitu tentang keterlanjuran kebun sawit yang ditanam di kawasan hutan. Sekali lagi negara harus berdaulat, segala usaha yang ilegal akan kita tegakkan hukum, baik itu dalam bentuk denda administratif yang sesuai dengan undang-undang," kata dia.

Selain BPKP, ia juga telah menjalin koordinasi dengan Kejaksaan Agung dan membahas pembentukan satgas ini. Raja Juli memastikan pihaknya akan berupaya mewujudkan kesejahteraan rakyat seperti amanat dari Presiden Prabowo Subianto.

"Hari ini saya mendapatkan banyak briefing dari Pak Jaksa Agung, BPKP. Insyaallah kerjasama Jaksa Agung, BPKP dan Kemenhut akan hadirkan keadilan, bumi, air dan segala yang ada di dalamnya benar-benar akan kita peruntukkan untuk kesejahteraan, kemanusiaan rakyat Indonesia, seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden Prabowo," ujarnya.

Sebagai tambahan informasi, penyelesaian lahan sawit di kawasan hutan dalam Undang-Undang Cipta Kerja diuraikan dalam dua mekanisme yaitu Pasal 110A dan 110B. Pasal 110A berlaku untuk perkebunan di kawasan hutan yang memiliki izin lokasi atau izin usaha di bidang perkebunan yang diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja.

Dengan mekanisme tersebut, perusahaan dapat memperoleh surat keputusan pelepasan kawasan hutan jika memenuhi komitmen berupa pembayaran dana reboisasi dan penyediaan sumber daya hutan. Sedangkan perusahaan yang tidak mengurus hal tersebut akan dikenakan sanksi administratif berupa denda dan/atau pencabutan izin usaha.

Sementara pasal 110B berlaku untuk penyelesaian terhadap pertambangan, perkebunan, atau kegiatan lain di dalam kawasan hutan yang belum memiliki perizinan di bidang kehutanan. Perusahaan yang masuk kriteria ini akan dikenakan sanksi administratif berupa izin sementara kegiatan usaha, pembayaran denda administratif, dan/atau paksaan pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID, MADINAH -- Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad mengingatkan tentang dampak bagi pengangguran. Dalam sebuah hadits disebutkan:

"Pengangguran menyebabkan hati keras (keji dan membeku)." (HR Asysyihaab).

Buya H Muhammad Alfis Chaniago dalam Indeks Hadits dan Syarah II menjelaskan, manusia adalah makhluk yang diberikan akal oleh Allah. Dengan akal itulah manusia bisa melakukan dan berbuat yang bermanfaat bagi dirinya ataupun bagi orang lain.

Allah SWT berfirman dalam Alquran tentang kelebihan yang dimiliki dalam surat Al Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيْٓ اٰدَمَ وَحَمَلْنٰهُمْ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنٰهُمْ مِّنَ الطَّيِّبٰتِ وَفَضَّلْنٰهُمْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيْلًاࣖ

walaqad karramnâ banî âdama wa ḫamalnâhum fil-barri wal-baḫri wa razaqnâhum minath-thayyibâti wa fadldlalnâhum ‘alâ katsîrim mim man khalaqnâ tafdlîlâ

Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di laut. Kami anugerahkan pula kepada mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

"Untuk itu, rasanya kalau manusia mau kreatif dan menggunakan akalnya, rasanya menganggur adalah suatu hal yang tidak perlu dialaminya, menganggur adalah kesia-siaan. Bahkan Rasulullah menyebutkan bahwa menganggur mengakibatkan hati menjadi beku dan keras," tulis Buya Alfis.

Pernah suatu ketika saat Nabi mengisi sebuah majelis, kemudian seorang sahabat meninggalkan majelis tersebut. Sahabat lainnya pun mengadu kepada Rasulullah perihal itu, dan Rasulullah berkata, "Jika dia pergi dari majelisku untuk bekerja, dia fi sabilillah,".

Artinya, hal demikian merupakan penegasan Nabi tentang pentingnya bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam Islam

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dilakukan oleh Muhammad Suriawan Wakan, Direktur Teknik InJourney Airports dengan CEO PT Aludra Solusi Indonesia Ni Luh Putu Yuniari dan Presiden Komisaris Aludra Solusi Indonesia Kenia Khairunnisa Mahendra.

Kerja sama ini menandai langkah signifikan dalam pengelolaan limbah penerbangan secara efisien dan ramah lingkungan, sekaligus memperkuat komitmen kedua perusahaan terhadap keberlanjutan.

Direktur Teknik InJourney Airports, Muhammad Suriawan Wakan, mengatakan pengelolaan limbah penerbangan menjadi salah satu fokus InJourney Airports dalam mewujudkan bandara ramah lingkungan.

"Pengelolaan limbah penerbangan sangat penting untuk menjaga lingkungan bandara. Kemitraan ini menjadi satu upaya dalam pengelolaan limbah penerbangan sesuai praktik terbaik di dalam negeri maupun secara global, serta berdasarkan regulasi yang ada," ujar M. Suriawan Wakan dalam keterangan resminya, Senin (28/10/2024).

Sementara CEO PT Aludra Solusi Indonesia, Ni Luh Putu Yuniari, mengatakan kolaborasi ini adalah bagian dari upaya perusahaan mendukung pencapaian target net-zero emission di Indonesia, khususnya di sektor penerbangan.

"Pengelolaan limbah refrigerant dan oli bekas sangat penting, karena jika tidak ditangani dengan baik, bisa berdampak buruk bagi lingkungan. Dengan teknologi inovatif, kami optimis dapat menghadirkan solusi berkelanjutan dan memberi nilai tambah bagi para pemangku kepentingan," katanya.

Presiden Komisaris PT Aludra Solusi Indonesia, Kenia Mahendra, menambahkan kerja sama ini penting untuk bisa menjadi contoh bagi sektor lain dalam mengelola limbah jadi berkelanjutan.

"MoU ini adalah langkah awal dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih hijau. Kami berharap kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi sektor lain dalam menerapkan praktik pengelolaan limbah yang berkelanjutan," katanya.

Dalam kerja sama ini, ALUDRA akan menggunakan teknologi inovatif untuk mengelola limbah refrigerant dan oli bekas secara aman, efisien, dan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Kedua perusahaan juga berencana melakukan evaluasi berkala guna mengukur dampak kolaborasi ini terhadap pengurangan emisi karbon serta keberhasilan inisiatif ini.

Kolaborasi antara PT Aludra dan InJourney Airports diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam mendukung pencapaian target net-zero emission di sektor penerbangan nasional, serta memberikan dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat.

Kolaborasi ini akan berfokus pada penerapan teknologi inovatif dalam pengelolaan limbah refrigerant dan oli bekas di seluruh bandara yang dikelola InJourney Airports. Kedua perusahaan akan melakukan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas pengurangan emisi karbon serta memastikan keberhasilan implementasi program ini di seluruh areal bandara.

Langkah awal yang akan dilakukan mencakup peluncuran proyek percontohan di beberapa bandara utama, serta pelatihan kepada tenaga kerja terkait pengelolaan limbah yang sesuai dengan standar nasional dan internasional. ALUDRA dan InJourney Airports akan merumuskan rencana pengembangan jangka panjang untuk memperluas cakupan kerja sama ini ke semua bandara di Indonesia.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi model bagi pengelolaan limbah yang berkelanjutan di sektor penerbangan dan berkontribusi secara signifikan dalam mencapai target net-zero emission di bandara-bandara Indonesia. (fdl/fdl)

Menteri Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan pesan Presiden Prabowo Subianto untuk mengendalikan inflasi. Menurut Tito, pesan tersebut sering disampaikan Prabowo berulang kali.

Tito mengatakan Prabowo memberi pesan agar visi serta harapannya dapat direalisasikan. Khusus kepada Tito, Prabowo meminta agar rapat koordinasi (rakor) pengendalian inflasi mingguan tetap berjalan.

"Spesifik menyampaikan kepada saya untuk inflasi, agar rapat inflasi mingguan diteruskan," kata Tito pada saat Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 yang disiarkan secara daring, Senin (28/10/2024).

Tito menjelaskan rakor tersebut digelar sejak 2022. Pada saat itu, Presiden ke-7 Joko Widodo meminta agar penanganan inflasi dilakukan sehingga data inflasi di daerah dapat diketahui secara riil.

Dia menegaskan rakor tersebut akan terus berlanjut sampai ada perintah untuk diberhentikan. Dia menekankan langkah tersebut sebagai salah satu upaya agar tetap menjaga inflasi sehingga tidak menjadi beban masyarakat.

"Saya sampaikan kalau nggak ada perintah berhenti, kita akan lanjutkan terus untuk menjaga inflasi, pengendalian inflasi, pengendalian harga barang dan jasa agar tidak tidak memberatkan masyarakat," jelasnya.

Kemudian untuk jangka menengah dan panjang, Tito menambahkan agar memberantas kemiskinan, hilirisasi, hingga swasembada pangan dan energi. Untuk itu, dia mendorong agar pemerintah daerah ikut terlibat membantu untuk menyukseskan program tersebut.

Dia juga meminta pemerintah daerah untuk ikut terlibat saat ada kunjungan-kunjungan oleh para menteri, baik dari Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, maupun Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.

Menurutnya, upaya tersebut menjadi salah satu cara untuk mengetahui kontribusi apa yang bisa dilakukan dari daerah. Alhasil, dapat membanggakan kepala daerah juga karena dapat mensukseskan program tersebut.

"Jadi, pemerintah daerah tolong didukung ini adalah leading-nya Menteri Pertanian dan di bawah koordinasi dari Menteri koordinasi bidang pangan Bapak Zulkifli Hasan. Jadi, kalau sudah ada kunjungan Menteri Pertanian, Menko bidang pangan Zulkifli Hasan saya mohon dengan berbagai daerah didampingi paling tidak Kepala Dinas Pertanian pangan ini hadir jangan sampai nggak hadir," jelasnya.