Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah Indonesia dinilai patut untuk membentuk kabinet yang lebih ramping dengan mengutamakan kapabilitas dan bukan koneksi politik, terutama untuk bidang strategis yakni ekonomi dan penegakan hukum.

Hal itu menjadi rangkuman saran yang diberikan oleh pengamat ekonomi, pengusaha, tokoh masyarakat dan anggota DPR kepada Presiden K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Wakil Presiden Megawati yang menjadi pemimpin baru Indonesia pada 25 tahun silam.

Bisnis.com, JAKARTA — Pelantikan presiden baru membuka asa bagi Indonesia untuk memulihkan situasi pasca-krisis yang melanda negeri.

Musababnya, presiden baru sudah dihadapkan pada beban berat untuk menuntaskan berbagai problem negara setelah luluh lantak oleh krisis moneter dan kerusuhan rasial di ujung era Orde Baru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) MPR meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) segera menarik buku-buku atau referensi sejarah terkait dengan Ketetapan Nomor II/MPR/2001 soal Laporan Pertanggungjawaban Presiden KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid mengatakan, penarikan buku sejarah atau referensi ini penting sebagai upaya untuk meluruskan sejarah terkait pelengseran Gus Dur, sekaligus memulihkan nama baik Gus Dur.

"Kami minta Kemendikbud menarik buku-buku pelajaran sejarah atau referensi yang terkait dengan TAP II/MPR/2001 soal penggulingan Gus Dur. Ini penting sebagai langkah untuk pemulihan nama baik Gus Dur," kata Jazilul dalam keterangan tertulis, Senin (30/9/2024).

Hal ini, kata dia, menyusul keluarnya surat keputusan penegasan pimpinan MPR RI bahwa Tap II/MPR/2001 sudah tidak berlaku lagi.

"Jangan sampai anak-anak kita menganggap bahwa Tap MPR tersebut masih berlaku kalau itu masih dijadikan acuan dalam buku sejarah atau referensi bacaan," ujar Jazilul.

Jazilul menegaskan, PKB akan secara simultan menempuh langkah-langkah yang sesuai dengan aturan perundang-undangan untuk memulihkan nama baik Gus Dur, termasuk mengupayakan agar Gus Dur segera diberikan gelar pahlawan nasional.

"Kami mohon agar eksekutif, pemerintah untuk menindaklanjuti penghapusan Tap II/MPR/2001 karena ini penting untuk sebagai tindak lanjut dari upaya rekonsiliasi nasional dengan memberikan gelar pahlawan nasional untuk Gus Dur, apakah oleh pemerintah hari ini atau pemerintahan yang akan datang,” kata dia.

Jazilul mengatakan, bangsa ini tidak boleh memelihara dendam politik.

Selain itu, negara juga harus memberikan penjelasan bahwa Gus Dur tidak bersalah sehingga harus dilengserkan dari kursi kepresidenan pada 2001 yang lalu.

"Kita harus menjelaskan seterang-terangnya karena keluarga Gus Dur juga butuh itu bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Gus Dur," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, MPR memutuskan untuk mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia, KH Abdurrahman Wahid.

Surat rekomendasi pencabutan TAP MPR itu telah diserahkan kepada istri Gus Dur, Sinta Nuriyah Wahid, pada Minggu (29/9/2024).

Surat rekomendasi tersebut ditandatangani 10 pimpinan MPR RI. Berdasarkan kesepakatan, pimpinan MPR RI sepakat mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sebagaimana permohonan Fraksi PKB.

Adapun keputusan tersebut memulihkan nama Gus Dur yang dituduh melakukan korupsi pada masa pemerintahannya.

"Menegaskan Ketetapan MPR Nomor II/MPR/2021 tentang Pertanggungjawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," kata Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) di hadapan keluarga Gus Dur di Gedung Nusantara V MPR, Minggu.

"Surat tersebut kita serahkan ke keluarga Presiden Abdurrahman Wahid, Presiden Soeharto, Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Bamsoet.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mencabut ketetapan (TAP) MPR Nomor II /MPR/2001 tentang pertanggungjawaban Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024 di Ruang Rapat Paripurna I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (25/9/2024).

“Berdasarkan kesepakatan rapat gabungan MPR dengan pimpinan fraksi, kelompok DPD pada tanggal 23 September yang lalu, pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR Nomor II/MPR/2001 tentang Pertanggungjawaban Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi,” ujar Bamsoet.

Sebagaimana, lanjut dia, dinyatakan oleh Ketetapan MPR Nomor I/MPR 2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan MPR RI Tahun 1960 sampai 2002.

Sebelumnya, Wakil Sekjen PKB Eem Marhamah Zulfa membacakan usulan Fraksi PKB. Usulan tersebut meminta MPR untuk mencabut TAP MPR Nomor II/MPR/2001 sekaligus memulihkan nama baik Gus Dur.

“Pemulihan nama baik Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6 secara sosiologis dan historis akan menjadi legasi besar bagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024,” katanya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin buka suara soal pencabutan TAP MPR terkait Gus Dur. Menurutnya,poin-poin yang dipaparkan oleh fraksi PKB secara legal memiliki dasar yang kuat akan jasa-jasa Gus Dur.

"Bahwa proses politik yang menggantikan Gus Dur tidak boleh menjadi beban pribadi sehingga penggantian kekuasaan itu tidak terbebankan kepada pribadi Gus Dur. Artinya, politik memang telah menjatuhkan Gus Dur, tetapi nama baik Gus Dur yang tidak kriminal, tidak terlibat korupsi, tidak terlibat tindakan-tindakan yang inkonstitusional itu direhabilitasi," ujar Cak Imin di kompleks Parlemen, Rabu (25/9/2024).

Cak Imin juga melihat jasa-jasa Gus Dur mempertahankan pluralisme, mencairkan hubungan agama dan negara, itu menjadi cukup alasan yang kuat untuk MPR memberi rekomendasi pencabutan TAP MPR Nomor II /MPR/2001 dan TAP MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6.

Dia juga memberi alasan soal pemberian rekomendasi pencabutan dua TAP MPR terkait Gus Dur baru dilakukan di akhir masa jabatan MPR RI periode 2019-2024.

"Ya memang hanya ada sidang sekarang. Sidang tahunan kan tidak memberi forum pada fraksi ini, hanya satu-satunya forum fraksi bisa menyampaikan sekarang. Sebetulnya tidak ada kaitannya, tetapi secara khusus akan memberikan kekuatan argumen bahwa Gus Dur lah yang menjadi pahlawan nasional," ucap Cak Imin.

Bisnis.com, JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) secara resmi mencabut ketetapan terkait dengan pemberhentian Abdurrahman Wahid alias Gus Dur selaku Presiden Keempat RI yang tertuang dalam ketetapan (TAP) MPR Nomor II/MPR/2001.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan bahwa MPR mengambil keputusan tersebut lantaran surat usulan dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Keputusan itu pun diresmikan dalam Rapat Gabungan MPR pada dua hari sebelumnya pada Senin, 23 September.

"Pimpinan MPR menegaskan ketetapan MPR nomor II/MPR/2001, tentang pertanggung jawaban Presiden RI KH Abdurrahman Wahid saat ini kedudukan hukumnya tidak berlaku lagi," katanya dalam Sidang Paripurna MPR akhir masa jabatan Periode 2019-2024, Rabu (25/9/2024).

Bamsoet menekankan bahwa bahwa keputusan mencabut itu dilakuka untuk memulihkan nama baik Gus Dur yang juga tertuang melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6.

"Pemulihan nama baik Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid melalui Tap MPR RI Nomor I/MPR/2003 Pasal 6 secara sosiologis dan historis akan menjadi legasi besar bagi pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2019-2024," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga menyampaikan bahwa keputusan dari lembaga yang dinahkodainya tersebut merupakan bentuk langkah rekonsiliasi nasional.

"MPR yang saya hormati, seluruh hal di atas dilaksanakan oleh pimpinan MPR sebagai bagian dari penyadaran kita bersama untuk mewujudkan rekonsiliasi nasional," pungkas Bamsoet.

Sekadar infomrasi, dalam TAP MPR Nomor II Tahun 2001 tertuang bahwa Presiden Republik Indonesia K.H. Abdurrahman Wahid telah menerbitkan Maklumat Presiden Republik Indonesia pada 23 Juli 2001 yang dinilai merupakan pelanggaran berat terhadap konstitusi.

Dalam beleid yang sama sehubungan dengan itu, MPR perlu mengambil sikap atas ketidaksediaan Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid untuk hadir dan memberikan pertanggungjawaban dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Dalam pasal dua di TAP tersebut tertulis bahwa MPR memberhentikan Gus Dur sebagai Presiden dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Ketetapan MPR Nomor 2 VII/MPR/1999 tentang Pengangkatan Presiden Republik Indonesia itu. Adapun, surat yang ditetapkan pada 23 Juli 2001 itu terjadi kala MPR di bawah pimpinan Amien Rais.

Bisnis.com, JAKARTA —Pengurus Besar Nahdlatul Ulama(PBNU) memanggil eks Sekretaris Jenderal DPPPartai Kebangkitan Bangsa(PKB) Muhammad Lukman Edy untuk membahas ihwal konflikPKB-PBNUyang semakin meruncing.

Lukman menjelaskan dalam rapat tertutup yang digelar selama dua jam tersebut, dia dimintai keterangan salah satunya tentang konflik antara KH Abdurrahman Wahid alias Gusdur danMuhaimin Iskandar(Cak Imin) pada 2008 lalu yang menimbulkan dualisme MuktamarPKB.

"Pada saat itu kan ada Muktamar Ancol yang dipimpin Gus Dur dan Muktamar Parung yang dipimpin Cak Imin. Ya sudah saya jelaskan saja apa adanya," tuturnya di KantorPBNUJakarta, Rabu (31/7/2024).

Selain itu, dia juga membawa AD/ART DPP PKB pertama dan saat ini sebagai bahan untuk perbandingan oleh para elit PBNU serta dokumen tentang sejarah berdirinya PKB.

"Saya ingatkan dokumen-dokumennya saya serahkan kePBNUtentang sejarah PKB dan bagaimanaPKBterbentuk secara resmi oleh PBNU,” katanya.

Selain itu, menurut Lukman, dirinya dan elit PBNU juga sempat membahas Muktamar DPP PKB tahun 2019 lalu, di mana Dewan Syuro lagi tidak memiliki kewenangan apapun.

"Kewenangan Dewan SyuroPKBdihapus dan masih banyak yang dihapus,” ujarnya.

Pemanggilan Muhammad Lukman Edy ini merupakan buntut dari perseteruan PBNU dan PKB khususnya Cak Imin yang kembali memanas.

PBNU kini membentuk Pansus PKB dengan tujuan mengembalikan PKB ke jalan yang benar.

Berdasarkan catatanBisnis,PBNUmemang berencana merebut kembali kepemimpinanPKBdengan membentuk tim lima atau panitia khusus (Pansus). Pansus tersebut disebut menjadi upaya dari PBNU untuk meluruskan sejarah PKB. Pasalnya, PBNU mengklaim sebagai pemilik sah PKB.

Alasannya, saat ini elite PKB dinilai kerap membuat pernyataan yang melenceng dari tujuan awal pembentuk partai politik tersebut. Bahkan, ada upaya sistematis untuk menjauhkan PKB dari strukturalNU.

Sementara itu, sejumlah pihak langkahPBNUtersebut hanya merupakan upaya balasan atas pembentukan Pansus Haji di DPR.

Muhaimin Iskandaralias Cak Imin, sebagai Wakil Ketua DPR RI, menjadi salah satu pihak yang vokal mengawasi penyelenggaraan haji bahkan menyetujui dan mengesahkan Pansus Angket Pengawasan Haji 2024, dalam Rapat Paripurna DPR RI, pada Selasa (9/7/2024).

Pembentukan Pansus Haji ini, bagi Ketua UmumPBNUYahya Cholil Staqufalias Gus Yahya, dicurigai berlatar belakang masalah pribadi untuk menyerang ormas keagamaan Islam tersebut. Apalagi, saat ini Menteri Agama dijabat oleh Yaqut Cholil Qoumas. yang merupakan adik Gus Yahya.

Kunjungan lima orang muda Nahdliyin ke Israel baru-baru ini menuai kecaman publik. Ketika penduduk Palestina di Jalur Gaza sedang mengalami genosida, mereka justru beramah tamah dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) pun menyayangkan tindakan mereka dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Seorang yang sowan ke Israel itu, Dr Zainul Maarif, menyampaikan kepada pihak zionis maksud kedatangannya. Dalam pidatonya itu, akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta itu menyebut-nyebut sosok Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, presiden keempat RI yang juga tokoh karismatik NU.

"Nahdlatul Ulama adalah organisasi Muslim terbesar di Indonesia, bahkan di dunia, yang menyuarakan islam moderat. Salah seorang tokoh yang memimpin organisasi tersebut adalah KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia adalah presiden RI keempat yang punya hubungan dekat dengan Simon Peres dan Yahudi," kata Zainul.

Saat menjabat sebagai kepala negara RI, Gus Dur memang pernah mewacanakan pembukaan hubungan diplomatik RI-Israel. Wacana ini langsung memunculkan kontroversi di tengah masyarakat. Namun, hingga ia dilengserkan, kedutaan besar Israel tidak pernah berdiri di Jakarta--sampai kini.

Walaupun sekilas tampak "memberi ruang" pada Israel, keberpihakan Gus Dur pada Palestina tidak dapat diabaikan. Secara tegas, ketum PBNU periode 1984-1999 itu condong pada two-state solution, yakni Palestina dan Israel hidup berdampingan sebagai sama-sama negara merdeka.

Berikut petikan pemberitaanHarian Republika, yang meliput pertemuan presiden Gus Dur dengan pemimpin Palestina Yasser Arafat di Amman, Yordania, tanggal 24 November 1999.

Presiden Wahid: saya tak akan korbankan Palestina

AMMAN --- Kendati mengaku memiliki hubungan baik dengan Israel, Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan tak akan mengorbankan bangsa Palestina. "Walaupun betapa baiknya saya dengan orang Israel tapi tidak akan saya mengorbankan orang Palestina," tegasnya.

Presiden Abdurrahman Wahid menegaskan pendiriannya itu seusai bertatap muka dengan Presiden Palestina Yasser Arafat, di Istana Al Nadwa, Amman, Jordania, kemarin siang (waktu setempat --Red). Pada kesempatan itu, sebagaimana dilaporkan wartawan Republika Aris Eko Sediono dari Amman semalam, Kepala Negara pun menegaskan sikap Indonesia yang senantiasa mendukung bangsa Palestina dalam perjuangannya melawan Israel.

Mengaku sejak lama telah memperjuangan bangsa Palestina, Abdurrahman kepada Yasser Arafat menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan bangsa Palestina tak akan pernah luntur. "Cuma kadang-kadang tidak kelihatan karena kesulitan ekonomi kita sendiri," kilah pendiri Shimon Pheres Foundation tersebut.

Kepala Negara kepada wartawan pun mengutip pendapat Yasser Arafat mengenai Shimon Pheres. Shimon, menurutnya, merupakan pribadi Israel yang tulus ikhlas. "Artinya betul-betul ingin ada perdamaian yang sungguh-sungguh," simpulnya mengutarakan pendapat Yasser. Sayangnya, kehidupan politik tidak hanya dikuasai figur-figur seperti Shimon Pheres.

Pada kesempatan itu, Kepala Negara menilai penyelesaian masalah Palestina tergantung pada bangsa Palestina sendiri. "Mau berunding seperti apa dengan Israel, kita ikut saja. Jadi tidak ada posisi kita sendiri," ujar Gus Dur seraya mengingatkan, Israel tidak akan bisa hidup tanpa Palestina. Kendati demikian, Kepala Negara tetap berharap, Yerussalem kelak dapat menjadi ibu kota Palestina. Namun, tidak disebutkan, apakah Yerussalem Barat atau Timur.

Pada kesempatan berbeda, Menlu Alwi Shihab kepada wartawan mengungkapkan Indonesia tetap memberi dukungan lebih besar, dibandingkan kepada Israel. Bentuk dukungan itu antara lain, dalam waktu dekat Indonesia akan membuka perwakilan dagang di Gaza. Di sisi lain, menurutnya, Kepala Negara pun memberi tahu Yasser bahwa Indonesia merencanakan membuka hubungan dagang dengan Israel.

Hangat

Pertemuan antara Presiden Abdurrahman Wahid dan Presiden Yasser Arafat, dilukiskan Alwi Shihab, berlangsung hangat dan konstruktif. Pohon-pohon zaitun yang merimbumi Istana Al-Nadwa, laiknya saksi kehangatan pertemuan tersebut. Pertemuan yang berlangsung di salah satu ruangan di Istana Al-Nadwa, menurut Abdurrahman, memang atas kehendaknya. Semula Kepala Negara memperkirakan pertemuan itu berlangsung di salah satu tempat di perbatasan Israel-Jordania. Namun ternyata Yasser Arafat bersedia ke Istana Al-Nadwa, tempat Kepala Negara berada selama di Jordania.

Yasser Arafat tiba sekitar pukul 12.20 (17.20 WIB) di Istana Al-Nadwa dengan menggunakan mobil Mercy. Yasser dengan busana khasnya -- seragam militer bewarna coklat serta kaffiyeh menutupi kepala -- segera menuju ke ruang pertemuan. Beberapa saat kemudian, Abdurrahman masuk ke ruang tempat Yasser menunggu.

Begitu bertemu, kedua pemimpin itu bersalaman dan berangkulan akrab. Kepala Negara yang mengenakan jas bewarna gelap, langsung terlibat pembicaraan singkat dengan Yasser Arafat. Keduanya menggunakan bahasa Arab. Sebelum pembicaraan resmi, Yasser Arafat menyerahkan kenang-kenangan kepada Kepala Negara. Kenang-kenangan itu berupa replika Masjidil Aqsa yang terbuat dari batu marmer. Pada pembicaraan tahap pertama, Kepala Negara didampingi Menlu Alwi Shihab. Sedangkan Yasser Arafat didampingi antara lain Dubes Palestina untuk Indonesia. Pembicaraan tahap pertama ini berlangsung sekitar 10 menit.

Kemudian, kedua pemimpin tersebut, menginginkan pembicaraan 'empat mata'. Maka Presiden Abdurrahman dan Yasser Arafat pindah ke ruang sebelah. Pembicaraan 'empat mata' ini hanya berlangsung sekitar lima menit. Seusai bertatap muka, Abdurrahman mengantarkan Yasser Arafat hingga mobil. Saat menuju mobil, Yasser Arafat menjawab beberapa pertanyaan wartawan. "Saya mengucapkan terima kasih kepada Indonesia yang selalu mendukung Palestina. Apalagi Presiden yang baru terbukti memberikan perhatian khusus kepada rakyat Palestina," ujarnya.

Sebelumnya pada pagi hari, Kepala Negara berziarah ke makam raja-raja Jordania. Kompleks makam raja yang dinamakan Istana Raja yang berada di kompleks Istana Raja Jordania. Di awal ziarah, Kepala Negara meletakkan karangan bunga di atas pusara alm Raja Husein. Kemudian dilanjutkan di makam Raja Talal bin Abdullah, dan terakhir di makam Raja Abdullah I. Sebelum bertemu dengan Yasser, Kepala Negara pun bertatap muka dengan Emir Kuwait Jabar Al Ahmed Alsabah dan Emir Qatar Sheik Hamad bin Khalifah. Dari pertemuan tersebut, kedua emir tersebut mencetuskan harapannya, agar Aceh tetap menjadi bagian RI.

Bahkan, menurut Menlu Alwi Shihab kepada wartawan dalam penerbangan dari Qatar ke Amman, Selasa petang, Emir Kuwait mendesak rakyat Aceh untuk tidak memisahkan diri dari kesatuan RI, agar tidak merugikan umat Islam di Indonesia. Bahkan, menurutnya, Emir Kuwait berjanji siap memberikan bantuan bagi pembangunan di Aceh. Jumlah dana dan bentuk proyeknya, akan dibicarakan pada sidang komisi bersama Kuwait-RI, setelah Lebaran tahun depan, di Jakarta.

Tak hanya Kuwait yang menjanjikan bantuan untuk menuntaskan permasalahan di Aceh. Alwi pun menyebutkan, Emir Qatar pada pertemuan dengan Kepala Negara, berjanji akan berusaha mengusulkan rekomendasi tentang penyelesaian masalah Aceh, pada KTT OKI akhir tahun 2000. Pada KTT tersebut, Qatar bertindak sebagai tuan rumah.

Menyinggung kunjungannya ke negara-negara Timur Tengah, Kepala Negara mengungkapkan, Indonesia menaruh perhatian ke kawasan Timur Tengah yang memiliki kekuatan ekonomi. "Selama ini, perhatian kita terpaku kepada Amerika dan Jepang. Sekarang selain menjaga hubungan yang ada, kita jalankan hubungan dengan Timur Tengah," kata Abdurrahman sembari mengimbau pengusaha Indonesia menggarap pasar di Qatar dan Kuwait.

Sejauh ini belum diketahui hasil pembicaraan Kepala Negara dengan Raja Abdullah. Dijadwalkan, hari ini (25/11/1999) Kepala Negara menjadi pembicara kunci pada acara world conference on religion and peace yang dibuka Raja Abdullah II bertempat di Royal Culture Centre, Amman, Jordania.