JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam rangka mewujudkan Program Tiga Juta Rumah per tahun yang digagas oleh Presiden Prabowo, Pemerintah tengah menyiapkan kemudahan perizinan dan dukungan insentif pajak.

Hal tersebut diungkapkan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dalam Dialog Program 3 Juta Rumah di Menara BTN, Jakarta, Jumat malam (8/11/2024).

Maruarar mengatakan dirinya akan meminta kepada Menteri Keuangan untuk menghapus PPN dan PPh bagi pembangunan rumah untuk rakyat kecil atau Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

"Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah dapat membawa banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya,” ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Dalam kesempatan yang sama, Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,” jelasnya.

Dikatakan, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Pak Presiden dan harus dilaksanakan oleh Kementerian PKP.

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tambah Menteri Tito.

KOMPAS.com – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengapresiasi layanan mobil keliling yang disediakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Surakarta.

Menurutnya, layanan tersebut merupakan salah satu inovasi terbaik dalam bidang pelayanan publik.

“Selama ini, saya suka mendengar bahwa Surakarta itu punya mobil keliling untuk layanan kependudukan. Hari ini saya cek langsung ke lapangan. Menurut saya, ini adalah salah satu best practice terbaik,” ujar Bima dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (9/11/2024).

Bagi Bima, layanan itu adalah gabungan pendekatan konvensional dengan inovasi yang efektif. Sebab, selain cepat dan praktis, layanan mobil keliling Dukcapil Surakarta juga menggunakan pendekatan jemput bola dengan mendatangi lokasi strategis, seperti car free day (CFD) dan sekolah.

Jadi, petugas Dukcapil tidak hanya menunggu di kantor, mereka aktif mendatangi masyarakat dan memberikan layanan untuk mencetak langsung dokumen di tempat.

Ia juga memuji keramahan dan kompetensi para petugas yang mendukung pengalaman pelayanan yang positif bagi masyarakat.

Bima berharap, layanan mobil keliling Dukcapil Surakarta dapat menjadi inspirasi bagi daerah lain untuk mengembangkan layanan serupa.

“Saya ucapkan selamat untuk teman-teman Dukcapil Surakarta. Mudah-mudahan menginspirasi daerah lainnya juga sehingga mereka bisa menganggarkan dan menyediakan layanan seperti ini,” ucap Bima.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Dalam Negeri, hingga Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR BPN) bersama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) memaparkan berbagai solusi untuk memacu realisasi program Tiga Juta Rumah di Indonesia di depan ratusan pengembang.

Beragam solusi dari permasalahan pemenuhan rumah rakyat, mulai dari penyediaan lahan, perizinan, hingga usulan mengenai relaksasi pajak properti untuk meringankan harga produksi properti, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat menjadi bahasan dalam acara diskusi bertema Program 3 Juta Rumah Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat.

Dalam paparannya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan, pihaknya akan meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk di antaranya memperpanjang bebas pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi lima tahunan.

Selain itu, kata Maruarar, pihaknya telah bersepakat dengan Kementerian Dalam Negeri untuk membebaskan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari Pemerintah Daerah untuk mengurangi harga jual rumah.

“Jika pembagian tanah bisa gratis dan murah, lalu efisiensi bisa dilakukan, kemudahan perizinan juga terjadi, saya pikir program Tiga Juta Rumah ini bisa meningkatkan omzet para pengembang secara luar biasa,” ujar Maruarar di Menara 1 BTN, Jakarta (8/11/2024) malam

Bahkan, tahun depan, dirinya memastikan banyak perubahan yang akan menyangkut perumahan baik di sisi bisnis maupun sosialnya. Oleh karena itu, dirinya meminta para pengembang untuk mempersiapkan diri sebaik-baiknya

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan rencananya dalam waktu dekat untuk menghapuskan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) khusus untuk MBR.

Terkait rencana penghapusan BPHTB untuk MBR, Tito mengatakan hal itu akan disosialisasikan bersama seluruh Pemerintah Daerah dan para pengembang di daerah.

“Saya akan keluarkan surat edaran dalam waktu paling lama 10 hari agar retribusi PBG dihapus khusus untuk MBR, supaya tidak ada kerancuan,”

Nanti, pihaknya akan mengundang seluruh Pemda, BTN, dan rekan-rekan perwakilan real estate bahwa program perumahan MBR ini telah diperintahkan oleh Presiden dan harus dilaksanakan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait

“Kita minta Pemda untuk bangun gerakan kesetiakawanan sosial untuk membantu yang tidak mampu,” tutur Tito.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pihaknya akan meminta pengembang untuk membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum dan fasos) di proyek perumahan mereka, dan akan menerapkan denda berupa penyediaan rumah gratis bagi MBR bagi pengembang yang tidak taat.

Secara khusus, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait melanjutkan, pihaknya aktif berdiskusi dengan Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu terkait program tersebut

Merespon pernyataan tersebut, Nixon mengatakan bahwa pengurangan biaya dapat mencapai total 21% untuk Rumah MBR dan MBT yang terdiri dari pembebasan PPN, pemangkasan PPH dan penghapusan BPHTB akan mampu memicu permintaan akan perumahan karena harga jual rumah menjadi lebih murah.

Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda).

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa program tiga rumah per tahun sebagai salah satu prioritas Presiden RI Prabowo Subianto harus dikerjakan juga oleh pemerintah daerah (pemda) provinsi dan kabupaten/kota.

“Sekarang ini momentumnya agak bagus, kenapa? Karena, dari 500-an lebih kepala daerah, lebih dari separuh itu adalah penjabat kepala daerah sampai dengan nanti pilkada (pemilihan kepala daerah) pelantikan Februari tahun depan (kalau tidak ada sengketa pemilihan umum). Nah, penjabat ini kan penugasan, ini lebih mudah bagi kita untuk berkomunikasi sama mereka,” ujarnya dalam acara Developer Gathering bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) yang diadakan PT Bank Tabungan Negara/BTN (Persero), di Menara BTN, Jakarta, Jumat (8/11).

Pertama, dia meminta pemda provinsi dan kabupaten/kota untuk mengidentifikasi tanah atau aset idle/eks Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang tak terlalu jauh dari perkotaan atau pusat pedesaan untuk diberikan dan disumbangkan untuk mendukung program tiga juta rumah.

Kedua, pemda diminta untuk membangun gerakan kesetiakawanan sosial atau gotong royong, khususnya bagi mereka yang mampu dapat membantu kelompok yang membutuhkan. Misalnya ialah menyumbangkan tanah sebagaimana Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang memberikan lahan seluas 2,5 hektare di Tangerang, Banten, bagi masyarakat kecil secara gratis.

“Dengan konsep kegotongroyongan, kita harapkan dengan adanya langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Ara ini memberikan snowballeffect (efek bola salju) yang makin membesar. Tidak terbatas hanya programnya itu berhenti di beliau, tapi memberikan contoh yang akan ditiru oleh yang lain,” ujar dia.

Selanjutnya ialah memberikan kemudahan perizinan dan pajak dari pemda. Mulai dari penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dari pemda kabupaten/kota, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) 10 hari, Sertifikasi Laik Fungsi (SLF), penyederhanaan persyaratan, hingga kepastian waktu penerbitan izin.

“Pasal 44 Ayat 6 Huruf A dari Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 membolehkan atau menghapuskan BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini tugas saya yang akan menegaskan kepada seluruh daerah. Oleh karena itulah, mungkin kita lakukan zoommeeting, kita undang seluruh kepala daerah, kemudian juga Kementerian ATR-BPN (Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional), Kementerian PKP (Perumahan dan Kawasan Permukiman), dan kemudian Dinas Pemda, daerah-daerah, provinsi, kabupaten/ota, Dinas Pendapatan (karena menyangkut retribusi itu urusannya Dinas Pendapatan), bersama dengan rekan-rekan dari Bank Tabungan Negara (BTN), dan juga realestate untuk meyakinkan (pemda),” ujar Tito.

Begitu pula dalam UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah menyebutkan izin persetujuan PBG dapat diberikan keringanan atau penghapusan retribusi PBG dengan memperhatikan kondisi fiskal pemda yang bersangkutan.

Dirinya disebut akan mengeluarkan surat edaran mengenai penghapusan BPHTB untuk program perumahan MBR dan penghapusan retribusi PBG kepada MBR dalam waktu dekat.

“Itu yang penting. Yang sudah pasti akan saya keluarkan, minggu depan. Setelah itu, saya akan akan sosialisasikan langsung (terkait SE tersebut kepada pemda),” kata Mendagri.

​​​​​Selain pemda, program tiga juta rumah per tahun juga akan disokong dari berbagai cara. Dua di antaranya yaitu pemanfaatan tanah sitaan dari koruptor yang dialihfungsikan untuk perumahan rakyat dan lainnya, serta lahan atau aset Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Pemerintah memiliki program 3 juta rumah per tahun sebagai salah satu program prioritas dalam penyediaan perumahan bagi masyarakat, utamanya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Tiga juta rumah yang dimaksud memiliki berbagai skema pembiayaan, dan tergolong gratis untuk kategori tertentu saja.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memperkuat sinergi dengan organisasi masyarakat (ormas). Penguatan dilakukan melalui forum pembahasan isu strategis, oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Ditjen Politik dan PUM) Kemendagri.

“Forum ini juga menjadi sarana untuk memperoleh masukan terkait perubahan-perubahan dalam bidang Organisasi Kemasyarakatan," kata Plh. Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Abdul Gafur, dikutip dari Media Indonesia, Jumat, 8 November 2024.

Hal tersebut diungkap Gafur mewakili Direktur Organisasi Kemasyarakatan Ditjen Politik dan PUM Kemendagri RI/Pj. Wali Kota Pekanbaru, Risnandar Mahiwa. Kegiatan ini dihadiri sekitar 100 peserta, yang terdiri atas pimpinan dan staf lingkup Direktorat Organisasi Kemasyarakatan, pimpinan dan staf lingkup Ditjen Politik dan PUM, dan juga perwakilan ormas.
Bertajuk “Komunikasi Sosial Kemasyarakatan dan Pembahasan Isu-Isu Strategis Bidang Organisasi Kemasyarakatan,” kegiatan digelar di Hotel Asyana Sentul, Kabupaten Bogor. Gafur mengatakan forum ini melibatkan sekretariat Tim Terpadu beserta beberapa Ormas seperti Seknas FITRA, Yayasan Indonesia Cerah, dan Yayasan Fahmina, dengan tujuan memperkuat kemampuan Ormas untuk bertransformasi dalam menghadapi tantangan di masa depan.

Berbagai narasumber turut dihadirkan dalam acara ini untuk memberikan perspektif dari berbagai bidang, di antaranya Edang Kendana, seorang Widyaiswara Ahli Madya dari BPSDM Kemendagri, yang membawakan materi tentang “Pengukuran dan Peningkatan Kapasitas SDM.”

Selain itu, hadir juga perwakilan dari Yayasan Indonesia Cerah, Seknas FITRA, Yayasan Fahmina, Julia dari Program Yayasan The Habibie Center yang membahas “Peta Jalan Transisi Energi di Indonesia,” serta Yayasan Bani Abdurahman Wahid.

Abdul Gofur mengatakan melalui diskusi dan pandangan yang diperoleh dari forum ini, Ditjen Politik dan PUM berharap dapat mengembangkan kebijakan yang lebih komprehensif untuk mendukung peran Ormas dalam membangun masyarakat yang inklusif dan tangguh.

“Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam menciptakan sinergi yang efektif antara pemerintah dan Ormas di Indonesia," ujar Abdul Gofur.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ADN)

BOGOR, KOMPAS.com - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri untuk mencari keberadaan Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor (Paman Birin).

Ia dilaporkan melarikan diri setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 6 Oktober 2024.

“Kami akan berkoordinasi juga dengan KPK dan kepolisian untuk menelusuri keberadaan beliau,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya di Sentul International Convention Center (SICC) Bogor, Jawa Barat, pada Kamis (7/11/2024).

Bima mengakui bahwa Kemendagri telah menerima informasi mengenai pelarian Paman Birin.

Namun demikian, ia menekankan pentingnya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di komisi antirasuah.

“Tentunya kita dorong semua aparatur untuk menghormati proses hukum karena status beliau kan juga masih definitif, ya, tentu harus menghormati status hukum,” ujar Bima Arya.

Sebelumnya, Tim Biro Hukum KPK menyatakan bahwa Paman Birin melarikan diri setelah operasi tangkap tangan pada 6 Oktober.

Keberadaan Paman Birin tidak dapat ditemukan meskipun penyidik telah mencarinya di beberapa lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyiannya.

Di sisi lain, Paman Birin juga tidak menghadiri kegiatan-kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai gubernur, seperti Rapat Paripurna DPRD Kalimantan Selatan dan Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) DPRD Kalimantan Selatan

"Sampai persidangan ini berlangsung, termohon masih melakukan pencarian terhadap diri pemohon. Kondisi ini jelas-jelas menunjukkan bahwa pemohon selaku tersangka melarikan atau kabur,” ungkap anggota Tim Biro Hukum KPK, Indah, dalam sidang praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan beberapa hari lalu.

Perkara Paman Birin terungkap melalui OTT KPK pada 6 Oktober.

Dalam operasi tersebut, tim penyelidik dan penyidik mengamankan sejumlah anak buahnya.

Selain Paman Birin, KPK juga telah menetapkan enam orang lainnya sebagai tersangka, yaitu:

1. Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan, Ahmad Solhan
2. Kepala Bidang Cipta Karya Kalimantan Selatan, Yulianti Erlinah
3. Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam, Ahmad
4. Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan, berinisial Agustya Febry Andrean
5. Sugeng Wahyudi (swasta)
6. Andi Susanto (swasta)

IDXChannel - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tahun 2024. Presiden meminta agar pemerintahan pusat dan daerah untuk tidak menghambur-hamburkan biaya.

"Presiden memerintahkan kepada seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hamburkan," ungkap Bima Arya kepada wartawan, di Sentul International Convention Centre, Kamis (7/11/2024).

Menurutnya, Prabowo telah menerima laporan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengungkapkan banyak potensi negara yang hilang akibat pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif.

"Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif. Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat," ujarnya.

Prabowo, kata eks Wali Kota Bogor itu, juga meminta agar jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat perjalanan dinas, kunjungan ke luar negeri hingga menghemat acara seremonial. Bima menyebut orang nomor satu di Indonesia itu akan memanfaatkan uang negara untuk rakyat.

"Presiden lebih memfokuskan kepada efisiensi dari uang negara, uang rakyat," tuturnya.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten CPO, PT FAP Agri Tbk. (FAPA) berencana untuk melakukan pembelian kembali saham atau buyback dan menyediakan dana sebanyak-banyaknya Rp1,55 triliun.

Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI) Manajemen FAP Agri menjelaskan perseroan berencana membeli kembali sebanyak-banyaknya 292,2 juta saham, dengan perkiraan jumlah nilai nominal saham yang akan dibeli kembali Rp1,55.

"Perseroan berencana untuk melakukan pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan sebanyak-banyaknya 8,05% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh, dengan perkiraan jumlah nilai nominal adalah Rp1,55 triliun, dengan jumlah maksimum 292,2 juta saham," tulis manajemen, Rabu (6/11/2024).

Manajemen melanjutkan, buyback akan dilakukan secara bertahap dalam waktu paling lama 12 bulan setelah disetujui oleh RUPSLB. Adapun RUPSLB akan dilakukan pada 13 Desember 2024.

FAPA juga menjelaskan pertimbangan utama dalam melakukan buyback ini adalah untuk menjaga harga saham FAPA pada tingkat yang baik bagi pemegang saham. Buyback menurut manajemen juga akan memberikan fleksibilitas yang lebih besar bagi FAPA untuk mengelola modal jangka panjang.

Manajemen FAP Agri juga menuturkan berencana untuk menyimpan saham yang telah dibeli kembali untuk dikuasai sebagai saham treasury untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun sejak tanggal pembelian kembali saham.

Untuk melakukan buyback ini, FAPA menggunakan kas internal sebagai sumber pendanaan. Hal ini akan mengakibatkan turunnya kas internal FAPA dengan nilai penurunan maksimum sebesar Rp1,55 triliun.

FAPA juga menyampaikan sebelumnya program buyback 5% saham atau 180 juta saham, dengan dana yang disiapkan Rp900 miliar, akan berakhir pada 21 Desember 2024.

Realisasi buyback tersebut sampai Rabu (6/11/2024) adalah sebesar Rp375,37 miliar, dengan jumlah saham yang dibeli kembali sebanyak 70,74 juta saham.

KULONPROGO, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Pengasih, Kabupaten Kulonprogo, DIY, Rabu (6/11/2024). Dia juga meminta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) jemput bola agar hak-hak pemilih pemula terakomodir dalam Pilkada 2024.

“Masih ada sekitar 1,5 juta yang belum dapat KTP. Ini harus digencarkan,” ujar Bima Arya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, Dukcapil harus bekerja keras untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024. Dalam waktu kurang dari sebulan, pemilih pemula harus segera mendapat KTP sebagai dasar bisa terdaftar dalam daftar pemilih.

Dinas bisa berkoordinasi dengan sekolah ataupun panti asuhan dan pondok pesantren. Institusi ini memiliki data valid terkait dengan kependudukan anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula.

“Bisa ke sekolah, panti asuhan atau pesantren. Harus jemput bola,” katanya.  

Keberadaan pemilih pemula pada pilkada juga penting sebagai bagian pendidikan politik. Mereka pasti akan tertarik untuk datang ke TPS karena menjadi pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Bima juga mengaku sudah banyak mendapakan masukan dari LSM yang selama ini mendampingi penyandang disabilitas. Salah satunya LSM Sigap yang ada di Yogyakarta. Banyak penyandang disabilitas yang terdata sebagai warga biasa. Padahal ketika ini terdata dan jumlahnya banyak sangat mungkin di bentuk TPS khusus.

“Mereka ini perlu difasilitasi dan diedukasi. Mereka harus menjadi target untuk menggunakan hak pilihnya,” katanya.  

Sekretaris Disdukcapil Kulonprogo Ernawati Sukeksi mengatakan, mereka telah melakukan perekaman e KTP dengan sistem jemput bola untuk mendukung pelaksanaan Pilkada 2024.

“Kami sudah melakukan jemput bola di sekolah-sekolah,” ujarnya.

Seusai menyerahkan KTP bagi pemilih pemula, Bima juga melakukan sidak terkait dengan layanan dan fasilitas di Disdukcapil Kulonprogo. Bima berdialog dengan warga yang mengurus dokumen kependudukan maupun dengan pegawai untuk melihat inovasi dan layanan yang ada.  

Editor: Donald Karouw

KULONPROGO, iNews.id - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (disdukcapil) Kabupaten Kulonprogo, Rabu (6/11/2024). Sidak ini untuk melihat layanan kependudukan kepada masyarakat guna mencari masukan dalam membuat inovasi pelayanan.

“Saya lihat di sini sudah bagus, tempatnya nyaman dan pelayanan cepat. Saya lihat warga juga puas,” ujarnya, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya dia sudah banyak mengecek layanan Dukcapil di Indonesia. Sebagian besar permasalahan hampir sama, terkait dengan dokumen kependudukan khususnya warga yang meninggal.

“Perlu ada inovatif baru lagi karena kalau manual updatenya lama. Ada daerah yang melaporkan kematian bisa dapat santunan,” katanya.

Dinas perlu melakukan upaya jemput bola untuk menerbitkan akta kematian. Warga enggan melapor karena masih dalam suasana duka. Hal ini berbeda dengan kabar gembira seperti kelahiran atau pernikahan.

“Mereka akan melapor, kecuali karena kebutuhan seperti asuransi,” katanya.

Bima mendorong dinas membuat inovasi. Jika memungkinkan melakukan jemput bola, berkoordinasi dengan institusi di bawahnya sampai ke desa.

Dalam sidak ini, Bima melihat langsung pelayanan di Disdukcapil Kulonprogo, dari proses kedatangan sampai layanan. Bima juga berbincang untuk mendengarkan tanggapan dari warga yang mengurus dokumen kependudukan.

Sebelumnya, Bima Arya menyerahkan Kartu Tanpa Penduduk (KTP) bagi pemilih pemula di SMK Negeri 1 Pengasih, Kulonprogo. Bima mendorong kepada Disdukcapil untuk melakukan upaya jemput bola di sekolah, panti asuhan dan pondok pesantren. Mereka memiliki data kependudukan.

“Masih ada sekitar 1,5 juta yang belum dapat KTP. Ini harus digencarkan,” ujar Bima Arya.

Menurutnya, Dukcapil harus bekerja keras untuk ikut menyukseskan Pilkada 2024. Dalam waktu kurang dari sebulan, pemilih pemula harus segera mendapatkan KTP sebagai dasar bisa terdaftar dalam daftar pemilih.

Dinas bisa berkoordinasi dengan sekolah ataupun panti asuhan dan pondok pesantren. Institusi ini memiliki data valik terkait dengan kependudukan anak-anak yang akan menjadi pemilih pemula.

“Bisa ke sekolah, panti asuhan atau pesantren. Harus jemput bola,” ucapnya.

Keberadaan pemilih pemula pada pilkada juga penting sebagai bagian pendidikan politik. Mereka pasti akan tertarik untuk datang ke TPS karena menjadi pertama kali menggunakan hak pilihnya.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan era pelayanan publik lambat akan segera tertinggal.

Transformasi digital, menurut Bima, bukan sekadar pilihan tetapi kebutuhan yang mendesak. Digitalisasi akan mengintegrasikan seluruh aspek pelayanan publik, terutama di sektor dukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), demi efisiensi dan kecepatan.

"Tidak ada pilihan bagi jajaran pemerintah selain beradaptasi dengan digital, terutama dalam memberikan layanan publik, agar bisa makin cepat dan efisien," kata Bima dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (5/11/2024), seperti dikutip dari Antara.

Bima menggarisbawahi tren global yang mengarah pada tata kelola pemerintahan serbadigital. Ia berpendapat, pemerintahan lambat dan tidak efisien akan tertinggal, sementara semua aspek harus terintegrasi.

Menurutnya, pelayanan publik yang terpisah-pisah hanya akan menunjukkan ketertinggalan. Pengambilan keputusan di masa depan, tambah Bima, juga diperkirakan akan sangat bergantung pada kecerdasan buatan (AI).

“Yang tidak cepat dan tidak efisien pasti ditinggal. Semua terintegrasi. Kalau sendiri-sendiri, berarti ketinggalan zaman,” ujar Bima.

Selain itu, Bima menekankan pemerintah harus membuka diri terhadap keterlibatan masyarakat yang kini semakin aktif melalui berbagai platform.

Transformasi ini, kata Bima, memerlukan akselerasi, kesiapan infrastruktur, dan tata kelola yang lincah dan adaptif. Bima juga mendorong inovasi tanpa batas dalam pelayanan publik.

“Enggak bisa lagi business as usual. Enggak ada lagi ruang untuk copy paste, tetapi menyesuaikan, lincah, fleksibel, dan adaptif. Selalu ada kebutuhan untuk inovasi,” ucap Bima.

Menurut Wamendagri, persoalan dukcapil memang kompleks. Ia berharap ada kebersamaan dan koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, kota, dan kabupaten supaya berbagai tantangan dapat diselesaikan lebih efektif.

Bisnis.com, JAKARTA — Sederet emiten yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit atau Crude Palm Oil (CPO) seperti JARR milik Haji Isam hingga ANJT terpantau membukukan pertumbuhan laba bersih paling tinggi sepanjang kuartal III/2024.

Berdasarkan analisis yang dilakukan Bisnis terhadap laporan keuangan milik 30 emiten CPO, terlihat tiga emiten di antaranya, PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR), PT Fap Agri Tbk. (FAPA) dan PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) menempati posisi teratas untuk pertumbuhan laba bersih hingga kuartal III/2024.

Lebih rinci, untuk Jhonlin Agro Raya mencetak laba bersih sebesar Rp155,3 miliar hingga kuartal III/2024, melesat 226,16% dari sebelumnya Rp47,62 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Meski laba bersih menjulang tinggi, penjualan emiten yang terafiliasi Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam itu sedikit menurun sebesar 14,90% menjadi Rp2,6 triliun hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp3,09 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan JARR ditopang peningkatan penjualan crude glycerine sebesar 6,6% menjadi Rp92,1 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp86,4 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu penjualan kernel berkontribusi sebesar Rp23,36 miliar hingga kuartal III/2024 dari tidak adanya penjualan kernel pada periode yang sama tahun lalu.

Selanjutnya emiten kedua, PT Fap Agri Tbk. (FAPA) mencetak laba bersih Rp283,9 miliar hingga kuartal III/2024, terpantau naik 152,11% dari Rp112,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan pendapatan FAPA sebesar 15,72% hingga kuartal III/2024. Pendapatan FAPA sebesar Rp4,03 triliun hingga kuartal III/2024, dari sebelumnya Rp3,48 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Penjualan bersih FAPA ditopang oleh penjualan minyak sawit sebesar Rp2,96 triliun hingga kuartal III/2024 naik 16,3% dari Rp2,55 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Kemudian emiten ketiga, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT) mencetak kenaikan laba bersih sebesar 145,61% hingga kuartal III/2024. Laba bersih ANJT sebesar Rp23,6 miliar hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp9,6 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun pendapatan ANJT turun tipis 5,13%, dengan pendapatan sebesar Rp2,65 triliun hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp2,79 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Pendapatan ANJT ditopang oleh peningkatan penjualan inti sawit sebesar 19,1% menjadi Rp267,8 miliar hingga kuartal III/2024, dari Rp224,7 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Lalu penjualan cangkang sawit juga meningkat 45,2% menjadi Rp14,4 miliar hingga kuartal III/2024 dari Rp9,9 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Adapun penjualan minyak sawit mentah ANJT menurun 8,6% menjadi Rp2,27 triliun hingga kuartal III/2024 dari sebelumnya Rp2,48 triliun pada periode yang sama tahun lalu.

Berikut Daftar Kinerja Emiten CPO Kuartal III/2024:

	Emiten CPO	Pertumbuhan Laba Bersih per Kuartal III/2024	Laba Bersih per Kuartal III/2023	Laba Bersih per Kuartal III/2024
1	PT Jhonlin Agro Raya Tbk. (JARR)	226,16%	Rp47,62 miliar	Rp155,34 miliar
2	PT Fap Agri Tbk. (FAPA)	152,11%	Rp112,62 miliar	Rp283,94 miliar
3	PT Austindo Nusantara Jaya Tbk. (ANJT)	145,61%	Rp9,61 miliar	Rp23,61 miliar
4	PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk. (SMAR)	97,32%	Rp522 miliar	Rp1,03 triliun
5	PT Palma Serasih Tbk. (PSGO)	91,49%	Rp130,16 miliar	Rp249,25 miliar
6	PT Salim Ivomas Pratama Tbk. (SIMP)	84,20%	Rp437,68 miliar	Rp806,19 miliar
7	PT Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia Tbk. (LSIP)	75,56%	Rp457,59 miliar	Rp803,34 miliar
8	PT Dharma Satya Nusantara Tbk. (DSNG)	71,21%	Rp502,62 miliar	Rp860,54 miliar
9	PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (STAA)	70,09%	Rp488,59 miliar	Rp831,02 miliar
10	PT Teladan Prima Agro Tbk. (TLDN)	68,20%	Rp234,19 miliar	Rp393,90 miliar

* Sumber: laporan keuangan emiten.

_________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.