JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terus melanjutkan pembayaran kewajiban kepada pemegang polis sesuai dengan perubahan rencana penyehatan keuangan (RPK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, sampai dengan akhir bulan September 2024, Bumiputera telah melakukan pembayaran klaim kepada 91.403 peserta.

"Dengan nominal sebesar Rp 337,4 miliar," kata dia dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (6/11/2024).

Ia menambahkan, pembayaran klaim ini terdiri dari asuransi perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta.

Selain itu, ada juga pembayaran klaim asuransi kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta.

Sebelumnya, OJK menyoroti kinerja AJB Bumiputera yang masih belum mencapai target-target yang telah ditetapkan.

Ogi menjabarkan, ada empat inisiatif strategis terkait dengan rencana penyehatan, pertama adalah rencana pembayaran outstanding yang mencapai Rp 2,8 triliun sampai akhir tahun.

Namun, sampai September ini, pembayaran klaim baru terealisasikan senilai Rp 337,4 miliar.

Selain itu, Ogi bilang, rencana kedua adalah rencana konversi dari aset tetap menjadi aset produktif atau aset finansial itu baru mencapai Rp 181 miliar.

Kemudian, AJB Bumiputera 1912 juga telah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai Rp 285,3 miliar. Sayangnya, dua aksi tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, AJB Bumiputera juga sedang menjalankan reorganisasi dan rasionalisasi sumber daya manusia (SDM), tetapi juga belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan dalam RPK.

"Masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan," ucap dia.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah membayar klaim kepada 91.403 peserta sebesar Rp 337,4 miliar per September 2024.

"Pembayaran klaim itu terdiri dari asuransi perorangan sebesar Rp 256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan asuransi kumpulan sebesar Rp 81,3 miliar untuk 7.307 peserta," ucap Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono dalam lembar jawaban tertulis RDK OJK, Selasa (5/11).

Ogi menyatakan nilai itu didapat berdasarkan laporan pelaksanaan perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJB Bumiputera.

Sebelumnya, OJK telah memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan RPK AJB Bumiputera pada 1 Juli 2024.

Di sisi lain, Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah sebelumnya mengatakan, OJK meminta AJB Bumiputera 1912 untuk menyampaikan laporan pelaksanaan RPK tersebut secara bulanan, serta beberapa langkah agar RPK tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

Hery menerangkan RPK tersebut memuat sejumlah hal yang menyebabkan AJB Bumiputera 1912 dapat berstatus sehat. Salah satunya, dengan adanya percepatan pembayaran klaim kepada nasabah dengan proyeksi hasil konversi aset tetap menjadi aset likuid. Adapun 50% dari hasil konversi digunakan untuk membayar klaim secara prorata proporsional bagi pemegang polis yang telah menyetujui Penurunan Nilai Manfaat (PNM) dan melakukan efisiensi biaya operasional untuk lebih fokus pada usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada AJB Bumiputera 1912.

Selain itu, Hery bilang revisi RPK telah memuat komitmen Rapat Umum Anggota (RUA), Direksi, dan Dewan Komisaris untuk melaksanakan seluruh upaya dalam revisi RPK dengan sebaik-baiknya. Selain itu, memuat juga upaya perusahaan untuk dievaluasi secara berkala, termasuk untuk dilakukan Penilaian Kembali Pihak Utama, serta untuk mengkaji opsi demutualisasi atau likuidasi AJB Bumiputera 1912.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 masih terus membayarkan membayarkan klaim tertunda dengan mekanisme penurunan nilai manfaat (PNM). Adapun per akhir September 2024, klaim dibayarkan mencapai senilai Rp337,4 miliar.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono mengatakan klaim tersebut telah dibayarkan kepada 91.403 peserta.

“Berdasarkan laporan pelaksanaan perubahan RPK [rencana penyehatan keuangan] sampai dengan akhir September 2024 AJB Bumiputera telah melakukan pembayaran klaim kepada 91.403 peserta dengan nominal sebesar Rp337,4 miliar,” kata Ogi dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi merinci pembayaran klaim tersebut terdiri dari asuransi perorangan sebesar Rp256,04 miliar untuk 84.096 peserta dan asuransi kumpulan sebesar Rp81,3 miliar untuk 7.307 peserta.

Pembayaran klaim tersebut pun masih jauh dari target dalam RPK yang telah dinyatakan tidak keberatan oleh OJK pada Juli 2024. Di dalam rencana penyehatan tersebut AJB Bumiputera ditargetkan membayarkan klaim sebanyak Rp2,8 triliun.

Sebelumnya, Ogi pun menekankan regulator meminta AJB Bumiputera untuk mengambil langkah-langkah ekstra untuk mencapai target dan komitmen mengambil tindakan sesuai dengan RPK yang telah disiapkan.

Ogi juga menyinggung soal penyelesaian hak karyawan AJB Bumiputera supaya dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan.

Dia memastikan OJK akan memantau penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam revisi RPK AJB Bumiputera yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan.

“OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan daripada AJB Bumiputera ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJB Bumiputera terutama dalam menjalan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK,” tandas Ogi.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Umum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912 F. Ghulam Naja menegaskan bahwa dalam upaya penyehatan keuangan perusahaan, Direksi AJB Bumiputera 1912 harus tetap fokus mengimplementasikan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang telah disusun.

Sebelumnya, RPK AJB Bumiputera 1912 telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Juli 2024, sehingga seluruh pemangku kepentingan di internal perusahaan perlu menjaga konsistensi dalam menjalankannya tanpa terpengaruh oleh intervensi dari pihak eksternal.

"Untuk menjaga keberlangsungan [going concern] perusahaan, direksi sepatutnya lebih fokus dalam menjalankan RPK yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, parameter implementasi dapat lebih terukur. Dibutuhkan kesolidan, keterbukaan, dan energi positif dari seluruh jajaran agar proses penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 berjalan dengan baik,” kata Ghulam dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Dia juga menekankan bahwa dukungan dari seluruh pemangku kepentingan sangat penting dalam upaya ini, terutama dari para peserta Rapat Umum Anggota (RUA), yang merupakan organ tertinggi di AJB Bumiputera 1912. Dalam pandangannya, direksi juga perlu membuat skema keuangan yang optimal untuk memastikan penyelesaian hak-hak karyawan.

"Direksi AJB Bumiputera diminta salah satunya memastikan membuat skema terbaik untuk digunakan sebagai salah satu sumber keuangan dalam penyelesaian hak-hak karyawan serta memastikan eksistensi karyawan tetap bekerja di AJB Bumiputera 1912," katanya.

Ghulam juga mengomentari situasi yang terjadi di pengadilan terkait masalah keuangan perusahaan. Menurutnya, proses persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seharusnya tidak diperlukan, mengingat proses yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah sesuai dengan ketentuan hukum. Dia berharap peserta RUA dapat mempertimbangkan kepentingan karyawan dalam kebijakan strategis yang diambil, sehingga proyeksi yang lebih realistis bisa dihasilkan dan seluruh kewajiban perusahaan dapat diselesaikan secara proporsional dan berkeadilan,.

Dalam konteks penyehatan keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang berada di bawah pengawasan khusus OJK, Ghulam menggarisbawahi tanggung jawab besar yang dimiliki oleh peserta RUA.

"Mereka harus memastikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang polis, karyawan, dan pihak terkait lainnya, dapat diselesaikan secara sistematis dan terencana melalui implementasi RPK yang dijalankan Direksi, tentunya dengan pengawasan dari Dewan Komisaris," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Sidang mediasi antara Serikat Pekerja AJB Bumiputera 1912 dan Peserta Rapat Umum Anggota (RUA) kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sengketa tersebut berawal dari gugatan perbuatan melawan hukum yang dilayangkan oleh Peserta RUA.

Berdasarkan perkara Nomor 911/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Sel, Peserta RUA asuransi Bumiputera melayangkan gugatan terhadap Serikat Pekerja NIBA Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 selaku Tergugat 1, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau Bank BNI selaku Tergugat 2, serta AJB Bumiputera 1912 sebagai turut tergugat.

Gugatan tersebut mempermasalahkan eksekusi dana yang berada di rekening AJB Bumiputera 1912, yang sebelumnya dilakukan berdasarkan keputusan PN Jakarta Pusat.

Wakil Ketua Umum Bidang Hukum Serikat Pekerja NIBA AJB Bumiputera 1912, Irwan Nuryanto, mengatakan eksekusi ini merupakan bagian dari pelaksanaan Perjanjian Bersama (PB-2023) yang disepakati antara manajemen Asuransi Bumiputera dan serikat pekerja pada 14 Agustus 2023. Perjanjian tersebut bertujuan untuk menyelesaikan pembayaran hak-hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018.

"PB-2023 dimaksud merupakan produk konsensus antara Pengurus SP NIBA AJB Bumiputera 1912 dengan Direksi AJB Bumiputera 1912 guna menyelesaikan permasalahan pembayaran hak karyawan yang belum dibayarkan sejak 2018 dan terdaftar di PN Jakarta Pusat," kata Irwan dalam keterangannya, dikutip pada Kamis (24/10/2024).

Karena ketidakpatuhan Direksi terhadap jadwal pembayaran, Serikat Pekerja mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melindungi kepentingan dan hak karyawan. Ketua PN Jakarta Pusat kemudian memerintahkan eksekusi terhadap dana yang ada di rekening AJB Bumiputera 1912.

"Atas proses eksekusi dana milik AJB Bumiputera 1912 yang tersimpan dalam rekening atas nama AJB Bumiputera 1912, Ketua PN Jakarta Pusat telah melaksanakan yang mana dana dimaksud hanya sebagian digunakan untuk memenuhi pembayaran hak-hak karyawan AJB Bumiputera 1912 yang belum dibayarkan sejak tahun 2018 hingga bulan Agustus 2023 dan nilainya sesuai permohonan dari Pemohon, sehingga selebihnya dikembalikan ke AJB Bumiputera 1912 dengan cara membuka blokir atas rekening dimaksud," paparnya.

Namun, lanjut Irwan, peserta RUA yang diwakili oleh Muhammad Idaham dan beberapa pihak lainnya, menganggap bahwa dana yang dieksekusi bukan milik karyawan dan meminta agar dana tersebut dikembalikan. Menanggapi hal ini, Irwan menegaskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah sesuai dengan ketentuan hukum.

"Proses yang ditempuh Ketua PN Jakarta Pusat telah sesuai dan dana dalam rekening AJB Bumiputera 1912 merupakan milik AJB Bumiputera 1912 yang penggunaan salah satunya untuk memenuhi kewajiban Perusahaan terhadap karyawan," katanya.

Irwan menyebut seharusnya Peserta RUA justru lebih berkonsentrasi bagaimana mencari skema terbaik untuk menyelesaikan sisa kewajiban AJB Bumiputera 1912 terhadap karyawan AJB Bumiputera 1912 yang masih banyak dan belum jelas skema dan sumbernya. Lebih lanjut, Irwan mengatakan, situasi keuangan AJB Bumiputera 1912 yang sedang tidak sehat membutuhkan perhatian yang serius, bukan sekadar mempermasalahkan hal-hal yang sudah diatur dengan baik oleh pengadilan.

"Kami berharap agar Peserta RUA bisa berperan aktif dalam mencari sumber dana dan solusi konkret untuk menyelesaikan masalah pembayaran hak-hak karyawan secara menyeluruh dan berkeadilan," tutupnya.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih memantau secara berkala proses klaim bagi nasabah pemegang polis AJB Bumiputera 1912. Saat ini, Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) jilid 2 yang disetujui regulator masih terus berjalan.

"Kami masih melihat, (persetujuan) ini baru kita berikan di 1 Juli 2024, baru tiga bulan," kata Kepala Departemen Pengawasan Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus IKNB OJK, M. Muchlasin saat berdiskusi dengan media massa di Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Pada 2023, OJK sempat menolak RPK jilid 1 AJB Bumiputra karena adanya penurunan nilai manfaat kepada pemegang polis rata-rata 47 persen. Meski ketentuan itu tercantum dalam pasal 38 Anggaran Dasar AJB Bumiputera di mana keuntungan dan kerugian yang dialami perusahaan ditanggung secara bersama-sama dengan pemegang polis.

"Dengan penerapan dari penurunan nilai manfaat itu, bisa dijalankan lewat penjualan aset-aset seperti di Surabaya itu bisa menutup sepertiga kewajiban klaim pada 2023, ternyata sampai akhir itu tidak terjadi, sehingga di awal 2024, kami meminta dilakukan evaluasi," katanya.

Muchlasin menilai, RPK 1 tidak berjalan karena memiliki banyak kendala, terutama sulitnya menjual aset-aset bangunan bernilai tinggi. Dalam RPK jilid satu, AJB Bumiputera hanya mampu menjual Rp181 miliar dari total rencana aset yang mau dijual sebesar Rp4 triliun.

"Baru kemudian mereka memutuskan menjual kantor-kantor yang kecil dan rumah dinas itu juga masih jauh. Dari total klaim (2024) Rp2,8 triliun, baru terbayar Rp319 miliar," katanya.

Dia mengatakan, langkah AJB Bumiputera mengonversi aset tetap menjadi aset yang likuid memang cukup menantang. Namun, OJK berharap proses ini berjalan lancar dengan tetap melakukan pemantauan terhadap RPK jilid 2.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun, Ogi Prastomiyono menilai, AJB Bumiputera mempunyai tiga opsi terkait kasus gagal bayar nasabahnya. Pertama, dibubarkan alias dilikuidasi. Kedua, mengubah status dari perusahaan asuransi bersama (mutual insurance) menjadi perseroan terbatas (PT), dan terakhir tetap mempertahankan status asuransi bersama.

Saat ini, kata Ogi, AJB Bumiputera memilih untuk tetap mempertahankan status asuransi bersama. Dari sisi aset, perusahaan tersebut tak mempunyai masalah karena memiliki banyak aset meski sifatnya ilikuid.

"Tapi persoalannya likuiditas, bagaimana membayar klaim kan nggak mungkin, jadi harus bayar pakai aset yang ada di Surabaya, Sudirman. Kemudian komunikasi kepada publik, kepada pemegang polis itu kan nggak gampang," katanya.

Ogi menambahkan, OJK menyetujui RPK jilid 2 yang disampaikan manajemen AJB Bumiputera setelah melakukan pengecilan (downsizing) atas aset yang mau dijual karena lebih mudah menemukan pembeli. OJK memberikan tenggat waktu hingga 2027 untuk menuntaskan RPK tersebut dan berharap program tersebut bisa berjalan dengan baik.

"Tugas utama mereka yang penting klaim jangan sampai ada yang tidak dibayar, itu kira-kira. Jadi ada progres sebetulnya, kemungkinan bisa selesai dengan beberapa skenario, kami percaya dengan RPK yang tengah dilakukan meskipun nilai aset yang dijual kecil-kecil," kata Ogi.

(Rahmat Fiansyah)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 (AJBB) telah membayar klaim Rp 319,53 miliar sampai akhir Agustus 2024. Angka ini cukup jauh dari target dalam Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) perusahaan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono mengatakan, proses penyehatan AJBB masih terus berjalan. Namun demikian, masih belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Penyehatan AJBB ditargetkan rampung pada 2027. Secara keseluruhan, ada empat inisiatif strategis terkait dengan rencana penyehatan AJBB yang juga tertuang dalam RPK.

"Pertama, terkait rencana pembayaran outstanding claim, di mana sampai dengan akhir Agustus 2024 telah dibayarkan Rp 319,53 miliar. Namun kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun itu diharapkan Rp 2,8 triliun," kata Ogi, dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan dan Kebijakan OJK Hasil RDKB, disiarkan melalui YouTube OJK, Selasa (1/10/2024).

Kedua, rencana konversi dari aset tetap menjadi aset produktif atau aset finansial. Ogi menyebut, saat ini realisasinya baru mencapai Rp 181 miliar, jauh dari yang direncanakan.

"Kemudian (ketiga), AJBB juga sudah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai sebesar Rp 285,3 miliar premi yang diterimanya, di mana targetnya itu belum mencapai target yang ditetapkan," ujarnya.

Keempat, AJBB juga tengah menjalankan rencana reorganisasi dan rasionalisasi dari SDM. Namun sayangnya menurut Ogi, hal ini juga belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan dalam RPK karena masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan.

"OJK meminta AJBB untuk mengambil langkah-langkah dengan extra effort untuk mencapai target dan akan mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan RPK yang telah disampaikan," tegas Ogi.

Sementara dari sisi penyelesaian hak karyawan, dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan. Ogi mengatakan, OJK tetap memantau proses penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh sesuai yang tercantum dalam perubahan revisi RPK AJBB yang telah mendapatkan penyehatan tidak keberatan.

OJK menilai bahwa keberhasilan penyehatan AJBB ini sangat bergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan AJBB. Hal ini terutama dalam menjalankan rencana penyehatan keuangan yang telah mendapatkan penyehatan tidak keberatan dari OJK.

"Kami terus memonitor daripada RPK itu yang dituangkan sampai dengan tahun 2027. Nanti kita lihat perkembangan lebih lanjut," tutupnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 terus menjalankan rencana penyehatan yang telah mendapatkan keterangan tidak keberatan sejak Juli 2024.

Namun begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan, AJB Bumiputera 1912 masihi belum mencapai target-target yang telah ditetapkan.

"Ada empat inisiatif strategis terkait dengan rencana penyehatan, pertama adalah rencana pembayaran outstanding claim yang sampai dengan akhir Agustus 2024 telah dibayarkan Rp 319,53 miliar, tetapi kalau di RPK-nya itu sampai dengan akhir tahun diharapkan Rp 2,8 triliun," kata dia dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan, Selasa (1/10/2024).

KOMPAS.COM/WISANG SETO PANGARIBOWO Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono di Yogyakarta, Kamis (11/7/2024)

Ia menambahkan, rencana kedua adalah rencana konversi dari aset tetap menjadi aset produktif atau aset finansial itu baru mencapai Rp 181 miliar. AJB Bumiputera 1912 juga telah menjual premi baru dengan pertanggungan mencapai Rp 285,3 miliar.

Sayangnya, Ogi bilang, dua aksi tersebut belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, AJB Bumiputera juga sedang menjalankan reorganisasi dan rasionalisasi sumber daya manusia (SDM), tetapi juga belum sesuai dengan harapan yang dicantumkan dalam RPK.

"Masih dalam tahap penyiapan perangkat kebijakan peraturan," imbuh dia.

OJK meminta Bumiputera untuk berupaya lebih keras dalam mencapai target tersebut. OJK yakin keberhasilan AJB Bumiputera dalam penyehatan perusahaan ini sangat tergantung pada organ manajemen dan seluruh karyawan.

"Penyelesaian hak karyawan dilakukan sesuai dengan ketentuan di bidang ketenagakerjaan. OJK tetap memantau proses penyelesaian tersebut dengan mengacu pada skema penyehatan keuangan secara menyeluruh sesuai yang tercantum dalam perubahan revisi RPK yang telah mendapatkan penyataan tidak keberatan," tutup dia.

Sebelumnya, OJK melaporkan Bumiutera telah melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis senilai Rp 241,05 miliar sampai Juli 2024. Pembayaran klaim tersebut diberikan kepada 79.743 polis asuransi perorangan.

Bisnis.com, JAKARTA — Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera membalikkan laba menjadi rugi sebanyak Rp683,24 miliar per 31 Desember 2023. Pada periode yang sama tahun sebelumnya perusahaan asuransi tertua di Indonesia tersebut mencatatkan laba sebanyak Rp705 miliar.

Dikutip dari laporan keuangan perusahaan per 31 Desember 2023, pada Jumat (30/8/2024) AJB Bumiputera mencatatkan pendapatan premi sebanyak Rp750 miliar. Angka tersebut turun 36,06% year-on-year (YoY) dari sebelumnya Rp1,17 triliun. Hasil investasi juga menurun sebanyak 83,33% menjadi Rp132 miliar dari sebelumnya Rp786,8 miliar pada 31 Desember 2022.

Hal tersebut mempengaruhi jumlah pendapatan perusahaan yang turun 54,02% menjadi Rp1,04 triliun. Pada Desember 2022, jumlah pendapatan AJB Bumiputera mencapai sebanyak Rp2,2 triliun.

Jumlah beban klaim dan manfaat mencapai sebanyak Rp996 miliar, yang mana naik 50,9% YoY dari sebelumnya Rp660 miliar. Jumlah beban asuransi juga mengalami peningkatan sebanyak 42,3% menjadi Rp1,03 triliun dari sebelumnya Rp729 miliar.

Beban usaha disisi lain mengalami penurunan 17,29% YoY sebanyak Rp684 miliar dari sebelumnya Rp827 miliar. Jumlah beban secara total mencapai sebanyak Rp1,72 triliun yang mana naik 10,66% yoy dari sebelumnya Rp1,55 triliun.

Di sisi lain, tingkat kesehatan finansial perseroan dilihat dari Risk Based Capital (RBC) masih minus 724%. Angka tersebut jauh dari ambang batas yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencapai 120%.

Bisnis.com, JAKARTA— Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera mencatatkan total aset sebanyak Rp10,06 triliun per 31 Desember 2023. Angka tersebut sedikit turun 7,14% secara tahunan (year on year/yoy) dari sebelumnya Rp10,84 triliun pada 31 Desember 2022.

Dikutip dari laporan keuangan AJB Bumiputera per 31 Desember 2023, Jumat (30/8/2024) jumlah aset tersebut berasal dari jumlah investasi sebanyak Rp6,68 triliun yang mana turun 6,68% yoy dibandingkan Rp7,16 triliun pada 31 Desember 2022.

Jumlah investasi paling banyak berasal dari bangunan dengan hak strata atau tanah dengan bangunan untuk investasi sebanyak Rp4,42 triliun. Angka tersebut sedikit turun 0,24% yoy dari Rp4,44 triliun per 31 Desember 2022.

Kemudian investasi penyertaan langsung sebanyak Rp611 miliar yang mana sedikit naik 0,65% yoy dari sebelumnya Rp609 miliar per 31 Desember 2022. Lebih lanjut ada Surat Berharga yang diterbitkan oleh Negara Rp519 miliar yang mana turun 42,07% yoy dari sebelumnya Rp896 miliar.

Pinjaman polis mencapai sebanyak Rp414 miliar yang mana turun 22,03% yoy dari sebelumnya Rp531 miliar. Deposito berjangka dan sertifikat deposito mencapai sebanyak Rp381,5 miliar yang mana naik 133% dari sebelumnya Rp163,62 triliun. Disisi lain jumlah investasi saham mencapai sebanyak Rp172 miliar yang mana turun 51,13% yoy mencapai sebanyak Rp352,2 triliun.

Sementara itu, aset yang berasal dari bukan investasi jumlahnya mencapai sebanyak Rp3,38 triliun yang mana turun 7,9% yoy dari sebelumnya Rp3,67 triliun. Bukan investasi berasal paling banyak dari bangunan dengan hak strata atau tanah dengan banguna sebanyak Rp2,63 triliun yang mana turun 2,37% yoy dari sebelumnya Rp2,69 triliun.

Selanjutnya, tagihan hasil investasi sebanyak Rp474 miliar, turun 3,06% yoy dari Rp489 miliar. Kas dan bank mencapai sebanyak Rp28,4 miliar, turun 55,6% yoy dari Rp64,02 miliar. Tagihan premi penutupan langsung mencapai Rp3,19 miliar, turun 16,49% yoy dari 3,82 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Serikat Pekerja Niaga, Bank, Jasa, dan Asuransi (SP NIBA) Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 mengatakan banyak hak karyawan yang belum dipenuhi perusahaan hingga saat ini.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat SP NIBA AJB Bumiputera 1912 Ghulam Naja menyatakan bahwa selain gaji atau remunerasi, terdapat banyak jenis fasilitas dalam perjanjian kerja sama yang belum diberikan Bumiputera kepada karyawannya.

"Sejak 2018, terdapat sekitar 2.200 karyawan yang belum dipenuhi haknya, baik yang masih aktif, pensiun, maupun meninggal dunia," kata Ghulam Naja kepada Kompas.com, Selasa (27/8/2024).

Kerugian Terus Bertambah

Ghulam menjelaskan bahwa kerugian yang baru terekap mencapai sekitar Rp 165 miliar dan bisa bertambah karena pelanggaran yang terus berlangsung hingga Agustus 2023.

"Kerugian yang baru terekap sekitar Rp 165 miliar, dan bisa bertambah karena sekitar bulan Agustus 2023 sampai dengan sekarang masih terdapat pelanggaran," imbuhnya.

Ia menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi dengan manajemen melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perundingan tersebut dimulai dari perundingan bipartit yang kemudian berlanjut ke tripartit. Bahkan, Ghulam bilang, pihaknya sampai melakukan gugatan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan pengaduan dugaan tindak pidana.

"Manajemen belum memberikan skema yang pasti karena permasalahan likuiditas yang tidak kunjung teratasi," tambah Ghulam.

Ghulam menuturkan bahwa yang terpenting saat ini adalah OJK bersama organ perusahaan di AJB Bumiputera 1912 harus memiliki niat yang baik serta implementasi Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) secara konsisten.

Sambil menunggu implementasi RPK, Ghulam berharap penyebab kerugian AJB Bumiputera 1912 harus diungkap terlebih dahulu.

Tindakan OJK Jika Organ Perusahaan Gagal

Ghulam menyarankan bahwa jika organ perusahaan dinilai tidak mampu dengan cukup memperhatikan indikator selama 100 hari sejak dikeluarkannya Pernyataan Tidak Keberatan dari OJK terhadap RPK pada bulan Juli 2024, maka OJK harus melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) kembali terhadap organ perusahaan yang dinilai gagal.

"Atau, OJK menggunakan kewenangannya melalui penunjukan pengelola statuter atau pengendali lain sesuai ketentuan yang berlaku," tutup Ghulam.

Sebagai informasi, OJK melaporkan bahwa Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera 1912 telah melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis senilai Rp 241,05 miliar hingga Juli 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan bahwa pembayaran klaim tersebut diberikan kepada 79.743 polis asuransi perorangan.

"Sampai dengan akhir bulan Juli 2024, AJB Bumiputera telah membayarkan klaim sebesar Rp 241,05 miliar untuk 79.743 polis asuransi perorangan," kata Ogi dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa proses penyehatan Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumiputera 1912 saat ini masih berjalan. Sebelumnya, OJK memberikan pernyataan tidak keberatan atas perubahan Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) AJB Bumiputera pada 1 Juli 2024.

"OJK saat ini masih melakukan monitoring pelaksanaan perubahan RPK berdasarkan laporan berkala dan pertemuan dengan manajemen," kata Ogi dalam keterangannya dikutip pada Minggu (17/8/2024).

Dari hasil pertemuan OJK dengan manajemen pada Jumat (2/8/2024), Ogi mengatakan bahwa AJB Bumiputera saat ini telah melaksanakan perubahan RPK.Di sisi lain, Ogi juga melaporkan AJB Bumiputera masih melakukan pembayaran klaim kepada pemegang polis.

Sampai dengan akhir Juli 2024, AJB Bumiputera telah membayarkan klaim sebesar Rp241,05 miliar untuk 79.743 polis asuransi perorangan.

Adapun, salah satu opsi dalam revisi penyehatan keuangan perusahaan RPK AJB Bumiputera 1912 adalah perubahan badan hukum dari usaha bersama ke demutualisasi. Rencana tersebut merupakan usulan manajemen yang telah disetujui Rapat Umum Anggota (RUA) melalui sidang luar biasa.

Ogi sebelumnya menyebut perubahan badan hukum tersebut telah diatur dalam anggaran dasar AJB Bumiputera 1912.

"Selain sesuai dengan ketentuan perundangan, pilihan opsi demutualisasi dilakukan AJB Bumiputera dengan berupaya seoptimal mungkin terlebih dahulu menyehatkan perusahaan dengan skema penyehatan dalam bentuk usaha bersama [mutual]," kata Ogi dalam jawaban tertulisnya, dikutip pada Rabu (10/7/2024).

Ogi menjelaskan salah satu keunggulan dari demutualisasi adalah kemungkinan penyehatan yang tidak hanya didasarkan kepada kemampuan pemegang polis yang telah ada selaku pemilik perusahaan setara pemegang saham, tetapi opsi demutualisasi memungkinkan adanya tambahan modal dari investor strategis.

Sementara salah satu skema penyehatan dalam bentuk mutual adalah dengan Penurunan Nilai Manfaat (PNM) yang harus ditanggung oleh seluruh pemegang polis.

"Selanjutnya dalam RPK revisi yang telah mendapatkan pernyataan tidak keberatan OJK, dalam bentuk mutual penyehatan dilakukan melalui konversi aset tetap menjadi lebih likuid serta melakukan beberapa efisiensi pengelolaan," katanya.

Satgas Baru untuk Jalankan Rencana Penyehatan Keuangan

Dalam kesempatan terpisah, AJB Bumiputera 1912 juga melaporkan pihaknya telah membentuk satuan kerja atau gugus tugas untuk menjalankan revisi RPK yang telah disetujui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beberapa waktu lalu.

Gugus tugas dibentuk untuk melakukan percepatan langkah penyehatan. Harapannya, sesuai dengan RPK, AJB Bumiputera 1912 bisa kembali sehat pada 2023.

"Implementasi revisi RPK terus berproses dengan baik dan percepatan tahapan RPK terlaksana, dibentuk satuan kerja RPK yaitu gugus tugas," kata Sekretaris Perusahaan AJB Bumiputera 1912 Hery Darmawansyah kepada Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Hery menerangkan bahwa progress menjalankan RPK dilakukan evaluasi setiap pekannya. Terbaru, AJB Bumiputera 1912 masih melanjutkan pembayaran klaim tertunda atas persetujuan PNM.