Jakarta -

Sebanyak 5 juta buruh di seluruh wilayah Indonesia berencana melakukan aksi mogok nasional minimal selama dua hari antara 19 November-24 Desember 2024. Aksi ini dilakukan dalam rangka menuntut kenaikan upah minimum 2025 sebesar 8-10%.

Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menjelaskan pada awalnya permintaan kenaikan upah minimal hingga 8-10% ini dilakukan seiring dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh terkait judicial review Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Di mana keputusan MK itu membuat 21 pasal di dalamnya diubah termasuk soal pengupahan, yang dalam pelaksanaannya tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Berkenaan dengan upah minimum, oleh karena itu KSPI dalam sikap resminya juga meminta kenaikan upah minimum tetap 8% sampai 10%. Untuk perusahaan yang tidak mampu nanti kita diskusikan," tegas Said dalam konferensi pers yang diadakan secara online pada Senin (4/11/2024).

"Kenaikan upah 8-10% untuk perusahaan yang tidak mampu maka kita akan mendiskusikan formulanya (perhitungan kenaikan upah), dan kita buat syarat-syarat tidak mampu perusahaan itu. Misal merugi 2 tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan akuntan publik," ucapnya lagi.

Lebih lanjut, Said berpendapat kenaikan upah hingga 10% ini dapat secara langsung mendorong daya beli masyarakat yang saat ini sedang lesu. Dorongan ini kemudian dapat menumbuhkan tingkat konsumsi masyarakat hingga Rp 200 triliun, yang kemudian turut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau upah naik 1,57%, konsumsi (naik) cuma sekitar Rp 26 triliun. Kalau upah naik sekitar 8,7%, konsumsi sekitar Rp 188 triliun naiknya. Kalau upah naik sampai 10%, konsumsi lebih dari Rp 200 triliun naiknya," jelasnya.

"Upah minimum naik, purchasing power naik, daya beli. Daya beli naik, konsumsi naik. Kami ada penelitiannya, penelitian sangat-sangat ilmiah," terang Said lagi.

Atas dasar peningkatan ekonomi inilah para buruh tetap meminta kenaikan upah minimal hingga 8-10%. Bahkan bos partai buruh ini mengaku pihaknya siap berdebat dengan para Menteri dan pihak lainnya terkait perhitungan tersebut.

"Siap berdebat, sekalipun dengan Menko Perekonomian dan Menteri terakhir. Siap kami berdebat. Tim ekonomi partai buruh dan serikat-serikat buruh yang independen, ekonom yang independen, siap berdebat dengan data-data dan fakta-fakta," tegasnya.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Produsen pesawat asal Amerika Serikat (AS), Boeing berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 17.000 karyawan atau setara dengan 10% tenaga kerja global. Hal itu dikarenakan kondisi perusahaan terus merugi akibat aksi mogok kerja yang telah berlangsung lebih dari satu bulan.

CEO Boeing Kelly Ortberg mengatakan pengurangan karyawan yang signifikan diperlukan untuk menyesuaikan postur keuangan perusahaan, setelah aksi mogok oleh 33.000 pekerja di Pantai Barat AS menghentikan produksi jet 737 MAX, 767 dan 777.

"Selama beberapa bulan mendatang, kami berencana untuk mengurangi jumlah total tenaga kerja kami sekitar 10%. Pengurangan ini akan mencakup para eksekutif, manajer dan karyawan," kata Ortberg dalam pesan kepada karyawan dikutip dari Reuters, Minggu (13/10/2024).

Aksi mogok yang berlangsung juga menyebabkan penundaan pengiriman pertama jet 777X Boeing selama setahun dan mencatat kerugian US$ 5 miliar pada kuartal III-2024.

Perubahan besar-besaran ini merupakan langkah besar yang dilakukan Ortberg yang baru menjabat pada Agustus 2024. Dia berjanji untuk mengatur ulang hubungan dengan serikat pekerja dan para karyawannya.

Boeing yang dijadwalkan merilis kinerja kuartal III-2024 pada 23 Oktober 2024 memperkirakan pendapatan sebesar US$ 17,8 miliar, kerugian per saham US$ 9,97, dan arus kas operasional negatif yang lebih baik dari perkiraan US$ 1,3 miliar.

Manajer Ekuitas di Great Hill Capital, Thomas Hayes mengatakan PHK tersebut dapat memberi tekanan pada karyawan untuk mengakhiri mogok kerja.

"Saya memperkirakan pemogokan akan selesai dalam waktu seminggu karena para pekerja ini tidak ingin menjadi bagian dari gelombang PHK berikutnya yang melibatkan 17.000 orang," tutur Hayes.

(aid/das)

JAKARTA - Presiden Partai Buruh Said Iqbal mengungkapkan aksi unjuk rasa kali ini menuntut Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Mereka juga memprotes kenaikan upah buruh yang terlalu murah menimbang kenaikan inflasi sekitar 2,8%.

Said menandaskan, dengan kenaikan upah buruh yang terlalu murah, daya beli masyarakat kini juga semakin menurun hingga 30%. Tak ragu, dia kembali menegaskan penyebab ini semua adalah UU Ciptaker atau Omnibus Law.

"Sekarang inflasi 2,8 persen. Naik upah temen temen ngerasain gak cuma 1,58 persen, kita semua nombok. Apalagi kalau upah rill. Upah riil atau Daya beli kita itu turun 30%, penyebabnya adalah Omnimbus law," kata Said selepas mengantar massa buruh aksi di Patung Kuda, Senin (8/7/2024).

Said menjelaskan, kenaikan upah pekerja sebesar 1,58%, tidak berbanding sama dengan kenaikan ASN, TNI dan Polri.

"Ngerasain nggak kemarin naik gaji berapa? cuma 1,58%. Sedangkan Inflasi 2,8%. Sementara, Pegawai negeri naik 8%, TNI- Polri naik 8%, Kita setuju saja. Kenapa kita dikasih 1,58%," tandasnya.

Atas kegelisahan para buruh tersebut, Said Iqbal mengatakan isu kesejahteraan dan kepastian para pekerja di Indonesia lebih mengancam dibandingkan isu Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

"Oleh karena itu kita ingin memastikan bahwa ancaman ini jauh lebih berat dari isu tapera, jauh lebih berat dari isu JHT yang katanya mau dikasih nanti masa pensiun, dan jauh lebih berat dari isu-isu perburuhan lainnya," tegas Said.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini mengungkapkan 5 juta lebih massa buruh akan mogok kerja nasional berujung pada penghentian produksi dan berpengaruh besar terhadap ekonomi. Hal itu terjadi apabila tuntutan judicial review atau uji materil terkait pencabutan Omnibuslaw Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) hingga tolak upah murah tak dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Bagi kami Omnibuslaw UU Cipta Kerja harga mati. Oleh karena itu kami berharap Pemerintahan ke depan bisa mengeluarkan Perpu untuk mencabut UU Cipta Kerja. Aksi hari ini serempak di beberapa daerah kalau tidak didengar pasti akan mogok nasional," terang Said.

"Kami mempersiapkan mogok nasional menunggu hasil keputusan sidang terakhir boleh dikatakan bulan ini. Karena kita harus menunggu jadwal dari MK. Kita akan persiapkan prinsipnya minimal satu hari stop produksi. Lebih dari 5 juta buruh akan terlibat dalam mogok nasional dengan bentuk stop produksi," jelasnya.