KOMPAS.com - Dua pemain inti Persebaya Surabaya mengalami cedera, Ernando Ari Sutaryadi dan Malik Risaldi. Cedera dialami saat laga pekan ke-8 Liga 1 2024-2025 melawan PSM Makassar lalu.

Ernando Ari mengalami dislokasi bahu, sedangkan Malik Risaldi cedera hamstring. Keduanya juga absen saat tim meraih kemenangan pada laga pekan ke-9 melawan PSIS Semarang di Bali.

Kondisi ini juga membuat kedua pemain tidak dapat memperkuat timnas Indonesia dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia melawan Jepang dan Arab Saudi.

Melalui akun Instagram resmi, Persebaya membagikan perkembangan terbaru dari proses pemulihan kedua pemain tersebut.

Keduanya saat ini menjalani rehabilitasi bersama tim fisioterapis klub.

Demi mempercepat proses pemulihan, Ernando Ari dan Malik Risaldi bahkan tidak mendapatkan libur seperti rekan-rekan mereka yang lain setelah menjalani laga tandang.

"Ernando Ari dan Malik Risaldi terus menjalani program pemulihan bersama tim fisioterapis Persebaya," tulis akun resmi Persebaya.

"Dua bintang Persebaya ini mengalami cedera dalam pertandingan melawan PSM Makassar lalu. Mereka tidak dibawa dalam away ke Bali untuk memastikan pemulihan mereka berjalan maksimal."

KOMPAS.COM/SUCI RAHAYU Pemain Persebaya Surabaya Malik Risaldi menggiring bola saat laga pekan ke-7 Liga 1 2024-2025 melawan Dewa United yang berakhir dengan skor 0-0 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Jumat (27/9/2024) malam.

Di tengah upaya pemulihan fisik pemainnya, Persebaya juga memperhatikan kesiapan mental seluruh pemain. Manajemen menjajaki kerja sama dengan Dinas Psikologi Angkatan Laut (Dispasial) untuk memberikan pendampingan psikologis klub berjuluk Bajul Ijo itu.

"Kami siap mendukung Persebaya Surabaya untuk mempersiapkan tim dan pemain, mengejar prestasi tertinggi," ujar Kepala Dinas Psikologi Angkatan Laut, Laksma Wisnu Agung Priyambodo.

Dengan fokus pada pemulihan fisik dan mental para pemain, tim asuhan Paul Munster optimistis melanjutkan laga-laga berikutnya dengan baik dan kompak demi mempertahankan posisi papan atas untuk terus berjuang di jalur perebutan gelar juara Liga 1 2024-2025 musim ini.

Saat ini, Persebaya menduduki posisi kedua klasemen sementara dengan perolehan 21 poin.

Setelah jeda kompetisi, Persebaya akan kembali menghadapi tantangan besar pekan ke-11 dengan menjamu Persija Jakarta di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya pada Jumat (22/11/2024) yang akan datang.

PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) menegaskan kesiapannya untuk mengimplementasikan sistem bayar tol tanpa setop atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Indonesia. Perusahaan juga memastikan sistem ini diterapkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati dengan pemerintah.

Direktur Utama RITS, Attila Keszeg mengatakan, teknologi MLFF yang mereka garap telah siap. Pihaknya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pemerintah untuk mematangkan penerapan sistem ini.

"Kami tiga kali lebih siap untuk penerapan teknologi. Kami siap, teknologi kami siap. Kami menunggu untuk siap berkolaborasi karena tidak ada teknologi yang dapat diterapkan sendiri. Kami membutuhkan kolaborasi ekosistem yang sangat kuat," kata Attila dalam konferensi pers di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Attila menjelaskan, kolaborasi ini mayoritas terjalin dengan BUMN. Melihat kesiapan sistem dan ekosistem kolaborasi ini, pihaknya mempertimbangkan untuk menerapkan sistem ini di tol Indonesia pada kuartal I-2025.

"Berdasarkan kesiapan dan kolaborasi dengan mitra kami, kami sedang mempertimbangkan dan merencanakan go live kami pada kuartal I-2025," ujarnya.

Sementara itu, Direktur RITS Renaldi Utomo Djojohadikusumo mengatakan, selama tiga tahun menjalin kesepakatan dengan pemerintah Indonesia, pihaknya terus melakukan perbaikan dari sisi kolaborasi dengan mitra tol.

RITS telah melakukan serangkaian uji coba pertamanya pada Desember 2023 dan Januari 2024. Aldi menambahkan, pihaknya juga telah memproses permintaan Kementerian PU agar sistem ini ditransisikan masih dengan palang untuk awalannya.

"Kita secara sistem ready dengan teknologi ini. Kami juga mendapatkan input dan direction dari Kementerian PUPR bahwa untuk melakukan sistem MLFF, tol yang tanpa gerbang itu tidak setahun-dua tahun bisa serta merta membuka gerbang. Ini harus ada transisinya, dan dari awal kami sudah mempersiapkan transisi itu," terang Aldi dalam kesempatan yang sama.

Berbagai uji coba telah beberapa kali dilakukan. Namun, memang salah satu pekerjaan rumah (PR) mendorong kolaborasi dengan pihak terkait, termasuk Badan Usaha Jalan Tol (BUJT)

"Kalau dari sistem mungkin teknologi sepertinya tidak akan ada masalah, yang kami butuhkan sekarang adalah bisa melakukan kolaborasi yang baik dengan badan usaha terkait dan stakeholders terkait di ekosistem jalan tol Indonesia," ujarnya.

Sebagai informasi, proyek MLFF ini merupakan investasi langsung asing dari Hungaria senilai US$ 300 juta atau Rp 4,5 triliun yang didanai oleh dana publik Hungaria. RITS menjadi Badan Usaha Pelaksana (BUP) program MLFF setelah memenangkan tender sesuai dengan Surat Menteri PUPR Nomor: PB.02.01-Mn/132 tertanggal 27 Januari 2021.

Keberadaan MLFF semakin kuat dengan dukungan dari pemerintah, setelah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) non-APBN, pada Mei 2024, berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Sistem pembayaran tol telah mengadopsi sistem MLFF ini sejak 12 Desember 2023, yang sedang diuji coba di Jalan Tol Mandara Bali oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Sistem MLFF ini diterapkan secara bertahap dimulai dari Jalan Tol Mandara Bali pada Oktober 2024. Selama masa transisi ini, sistem yang digunakan adalah Single Lane Free Flow dengan tetap menggunakan pembatas.

Bisnis.com, BANDUNG — Calon Wali Kota Bandung nomor urut 4, Arfi Rafnialdi menilai Kota Bandung harus menjadi rumah yang nyaman untuk pelbagai gelaran acara yang melibatkan kreativitas di dalamnya.

Ia mengatakan dengan banyaknya acara yang digelar di Kota Bandung akan berbanding lurus dengan ruang yang semakin luas bagi pertumbuhan ekosistem pelaku ekonomi kreatif (ekraf) di Kota Bandung.

Kreativitas anak-anak muda di Kota Bandung, ucap Kang Arfi, mesti terus terwadahi. Untuk itu, calon wali kota yang berpasangan dengan Yena Iskandar Ma'soem itu berharap, acara semacam Kickfest terus eksis di Kota Bandung.

"Kickfest kali ini merupakan edisi ke-16, dilaksanakan di Lapangan PPI Pussenif Bandung, 1-3 November 2024. Banyak unsur (industri kreatif) di acara tersebut, di antaranya musik, fesyen, kuliner," ucap Kang Arfi.

Acara itu turut memuat sarana yang mewadahi kelompok muda mengekspresikan minat dan bakat, dengan berbagai aktivitas produktif dan kreatif, seperti BMX Competition, Photo Challenge, dan Street Parade.

Pada kesempatan sebelumnya, Kang Arfi memandang, penyelenggaraan event termasuk aktivitas padat karya. Dengan demikian, penyelenggaraan event selaras dengan upaya menghadirkan solusi atas tantangan lapangan kerja di Kota Bandung.

Memberi ruang pada penyelenggaraan event, ucap Kang Arfi, berarti menghadirkan kesempatan bagi pencari kerja di Kota Bandung untuk beroleh pekerjaan. Selain itu, event menjadi salah satu potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung.

Beriringan dengan quick wins atau upaya percepatan menanggulangi persoalan di tengah pelaku ekonomi kreatif, Kang Arfi mengatakan, terdapat kebijakan yang bersifat jangka panjang. Saat ini, tengah berlangsung pembasahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung 2025-2045.

Kang Arfi menyampaikan, jasa dan kreatif termasuk dari sejumlah kata kunci dalam RPJPD yang tengah dalam pembahasan. Mengacu kata kunci, Pemkot Bandung ke depan beroleh amanat untuk menyediakan sarana dan prasarana yang betul-betul mewujudkan Bandung sebagai kota kreatif, jasa, dan pariwisata.

"Pelaku ekonomi kreatif maupun sektor jasa -termasuk pariwisata- beroleh keamanan dan kenyamanan. Pada saat bersamaan, wisatawan yang berkunjung semakin nyaman akan jasa maupun produk ekonomi kreatif di Kota Bandung," tutur Kang Arfi.

Fasilitasi pengembangan keterampilan maupun kreativitas kalangan pemuda menjadi salah satu perhatian pasangan Arfi-Yena. Program Inovasi Pemberdayaan Pembangunan Kewilayahan (PIPPK) dengan penyesuaian besaran menjadi Rp150 juta per penerima manfaat menjadi bagian langkah Arfi-Yena mewujudkan gagasan tersebut.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten batubara optimistis target produksi tahun ini akan tercapai. Ambil Contoh, PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan kenaikan produksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Berdasarkan data dari Mineral One Data Indonesia (MODI), tercatat realisasi produksi batubara per 3 November 2024 telah mencapai 674,60 juta ton atau 95,01% dari target produksi tahun ini yang ditetapkan sebesar 710 juta ton.

Emiten batubara afiliasi Garibaldi 'Boy' Thohir PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mencatatkan sampai dengan September 2024 mengalami peningkatan 10% dari periode yang sama tahun lalu.

Head of Corporate Communication Adaro Energy Indonesia Febriati Nadira mengungkapkan volume produksi ADRO mencapai 55,57 juta ton, yang mencerminkan peningkatan 10% dari periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, volume penjualan periode ini mencapai 53,66 juta ton, atau naik 9% dari 9M23.

“Hingga saat ini kami tetap optimis untuk mencapai panduan tahun 2024 ini dan belum ada perubahan panduan ADRO,” kata Nadira kepada Kontan, Jumat (1/11).

Nadira menerangkan target volume penjualan 65 juta ton - 67 juta ton, yang meliputi 61 juta ton - 62 juta ton batu bara termal, dan 4,9 juta ton - 5,4 juta ton batu bara metalurgi dari ADMR.

Sementara itu, emiten pertambangan pelat merah PT Bukit Asam Tbk (PTBA) mencatatkan realisasi penjualan September 2024 sebesar 31,28 juta ton, naik 16% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Corporate Secretary PTBA Niko Chandra mengungkapkan capaian tersebut telah mencapai 73% dari target penjualan tahun ini yang sebesar 43,1 juta ton.

“Sedangkan realisasi produksi per September 2024 mencapai 32,97 juta ton, tumbuh 3% secara tahunan,” kata Niko kepada Kontan, Jumat (1/11).

Saat ini, kata Niko, produksi PTBA telah mencapai hampir 80% dari target produksi tahun 2024, yaitu sebesar 41,3 Juta Ton.

Atas pencapaian tersebut, Niko optimistis PTB dapat menjaga kinerja positif yang sejalan dengan target hingga akhir tahun 2024.

Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengungkapkan kemungkinan target produksi batubara pada tahun ini akan mencapai.

“Penghitungan tersebut juga masih menunggu pekan terakhir Oktober final. Lalu masih ada dua bulan lagi sebelum tutup tahun,” kata Gita kepada Kontan, Minggu (3/11).

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), atau bank bjb, berhasil menjaga kinerja yang berkelanjutan di tengah tantangan ekonomi nasional dan global pada kuartal III-2024.

Direktur Utama bank bjb, Yuddy Renaldi, menyatakan bahwa dalam sembilan bulan pertama tahun 2024, bank bjb berhasil menjaga pertumbuhan bisnis yang stabil. Hal ini didorong oleh inovasi layanan perbankan dan strategi diversifikasi bisnis yang solid.

"Fokus utama kami adalah mempertahankan pertumbuhan yang sehat melalui pengembangan layanan digital, optimalisasi portofolio kredit, dan pengelolaan risiko yang ketat," kata Yuddy dalam siaran pers, Rabu (30/10).

Selain itu, bank bjb telah menerapkan strategi inovasi digital yang memungkinkan akses layanan perbankan menjadi lebih cepat, aman, dan nyaman. Bank ini juga memperkuat posisi dalam mendukung pembiayaan sektor produktif.

Secara konsolidasi, kinerja keuangan bank bjb mencatatkan hasil positif. Total aset tumbuh 17,1% secara tahunan (year onyear/yoy) mencapai Rp 210 triliun. Dana Pihak Ketiga (DPK) juga meningkat 17,1% yoy menjadi Rp 153,2 triliun, sementara kredit dan pembiayaan tumbuh 10,4% yoy mencapai Rp138 triliun.

Efisiensi operasional serta optimalisasi pendapatan berbasis biaya (fee-based income) berhasil menjaga laba sebelum pajak sebesar Rp 1,47 triliun dan laba setelah pajak Rp1,16 triliun.

Kredit bank bjb tercatat tumbuh 4,3% yoy menjadi Rp121,5 triliun, dengan segmen kredit konsumer yang tumbuh 6,8% yoy mencapai Rp73,1 triliun. Segmen ini menjadi penopang utama kinerja bank dengan pangsa pasar 29% di kalangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di Jawa Barat dan Banten.

Rasio CASA (Current Account Saving Account) bank bjb juga meningkat 2,2% menjadi 44,9%, membantu menjaga biaya dana di level 4,7%. Net Interest Margin (NIM) tercatat sebesar 3,8%, sementara Non-Performing Loan (NPL) berada di level 1,53% dengan rasio pencadangan (Coverage Ratio) di atas 100%.

Rasio permodalan (CAR) bank bjb terjaga di level 19,4%, dan bank berencana menerbitkan Surat Berharga Perpetual untuk memperkuat modal Tier 1.

Dalam upaya mendukung keberlanjutan, bank bjb menerapkan prinsip-prinsip ESG (Environmental, Social, and Governance). Hingga September 2024, Portofolio Keberlanjutan bank mencapai Rp 18,2 triliun, atau 15% dari total portofolio kredit.

Dana ini disalurkan ke berbagai sektor yang ramah lingkungan, pembiayaan UMKM, dan transportasi berkelanjutan. Pada kuartal IV-2024, bank bjb berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan senilai Rp1 triliun untuk memperkuat pendanaan.

Ke depan, bank bjb akan terus fokus pada inovasi, digitalisasi, dan peningkatan kualitas layanan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian untuk menghadapi tantangan masa depan dan memperkuat posisinya sebagai institusi keuangan terpercaya.

Dalam pengembangan Kelompok Usaha Bank (KUB), bank bjb mencatat kemajuan positif dalam kerjasama dengan Bank Jambi dan Bank Maluku Malut. Sinergi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional, terutama dalam penggunaan teknologi bersama yang membutuhkan investasi besar, serta mendukung profitabilitas grup.

KUB dengan sesama Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Indonesia merupakan upaya memperkuat eksistensi BPD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Inisiatif ini juga bagian dari transformasi untuk memastikan BPD tetap relevan di industri perbankan nasional.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indeks permintaan properti pada kuartal II 2024, baik untuk properti komersial sewa dan jual, mengalami peningkatan. Hal itu mengacu pada laporan Bank Indonesia (BI) bertajuk Perkembangan Properti Komersial (PPKOM).

Laporan tersebut juga merangkum indeks pasokan, dan indeks harga untuk properti komersial. Berdasarkan laporan itu dilansir Jumat (25/10), indeks permintaan properti komersial sewa meningkat menjadi 4,0% secara tahunan (YoY), lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang naik 3,41% YoY.

Namun, indeks permintaan properti kategori jual sempat mengalami stagnasi. Pada kuartal II hanya tumbuh 0,34% YoY dan naia 0,32% YoY pada kuartal I. Pertumbuhan tipis ini ditopang oleh sektor warehouse complex di Jakarta dan Palembang dan lahan industri di wilayah Bodebek, Makassar, dan Semarang.
Dari sisi pasokan, indeks tak berubah signifikan. Indeks pasokan properti komersial sewa pada triwulan II tercatat tumbuh 2,15% YoY, naik dari pertumbuhan 2,31% YoY pada kuartal I. Peningkatan indeks pasokan ini dipengaruhi oleh peningkatan indeks pasokan pada segmen apartemen sewa. Adapun indeks harga properti komersial sewa meningkat 2,32% YoY pada kuartal II, lebih tinggi dari kuartal I yang tumbuh 2,1% YoY. Sedang indeks harga kategori jual hanya naik 0,63% YoY pada kuartal II, lajunya tipis dari kuartal I yang tumbuh 0,69% YoY.

Prospek Harga di Kota Satelit

Pengamat melihat prospek permintaan properti komersial di kota-kota penyangga Jakarta, seperti Tangerang, berpeluang lebih cerah ke depan. Bukan tanpa alasan, proyeksi tersebut berkaca dari data arus urbanisasi yang masuk ke Tangerang dan kota-kota sekitar Jakarta yang terus meningkat. Terbalik dengan Jakarta yang mengalami penurunan arus urbanisasi.

Merujuk data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Pemerintah Provinsi Jakarta, jumlah pendatang yang masuk ke Jakarta pada tahun 2022 mencapai 27,000. Namun, pada 2023 angkanya turun menjadi sekitar 20,000.

Aldi Garibaldi, Senior Associate Director Capital Markets Colliers International Indonesia (CII) mengatakan, saat ini populasi di Tangerang mencapai 2,2 juta orang. Sementara wilayah Jakarta Barat (Jakbar) hanya 2,7 juta orang. Hal ini berarti, hanya dari kedua wilayah ini saja, sudah ada potensi pasar yang sangat besar dari total populasi sejumlah 5 juta jiwa.

"Ada kota-kota dunia dengan jumlah populasi 5 juta orang, yaitu Sydney, Melbourne, dan Hanoi. Hal ini menjadi indikator yang jelas bahwa Kota Gading Serpong sangat potensial untuk dijadikan destinasi, baik sebagai tempat pertemuan (meeting point) maupun aktivitas bisnis," ujar Aldi belum lama ini.

Ia bilang, potensi kawasan yang besar ditambah dengan traffic kota yang tinggi setiap harinya tidak hanya menjamin sebuah kawasan untuk bisa dijadikan sebagai tempat bisnis tapi juga meningkatkan value produk properti yang ditawarkan di kota itu. Beragam faktor seperti demografi, populasi, traffic, dan infrastruktur kota, akan menghasilkan capital gain yang besar terhadap nilai properti di daerah itu.

Menurut Pengamat Properti, Matius Jusuf, tingginya arus orang masuk ke wilayah Tangerang merupakan sinyal positif. Ia bilang guna tahu properti tergolong sunrise atau sunset yang harus dilihat adalah inflow atau outflow dari suatu wilayah.
“Kalau di daerah tersebut banyak penduduk yang masuk, artinya inflow-nya besar, itu berarti dia sunrise properti, kenaikannya pasti akan tinggi. Sebaliknya, kalau outflow yang besar dia sunset,” ujarnya, Rabu (23/10).

Matius menyebut perumahan Green Garden di Jakarta Barat sebagai salah satu contoh sunset property. Kawasan ini setiap kali hujan selalu banjir sehingga warganya banyak yang pindah ke Serpong. Antara sunrise dan sunset properti juga bisa berdekatan. Contoh lainnya di kawasan Kota, Jakarta Utara, area sebelum Glodok disebut Matius sebagai sunrise, namun setelah Glodok masuk daerah sunset.
“Sunset bisa kembali jadi sunrise kalau infrastruktur dan fasilitas di lokasi itu dibenahi. Contoh lainnya, di kawasan Jembatan Tiga (Jakarta Barat), ini sunset, tapi kalau pemerintah mau benahi, jalannya ditinggikan dan diperbaiki maka bisa jadi sunrise lagi,” imbuhnya.

Barat Jakarta di Fase Sunrise

Matius menilai area di sekitar barat Jakarta sebagai wilayah yang akan selalu menjadi sunrise. Karena faktor sunrise properti di suatu kawasan punya daya tarik kuat kendati saat itu kondisinya belum kinclong. Contohnya di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara, dan Serpong-Gading Serpong, Tangerang, banyak ruko berharga miliaran hanya digunakan untuk berjualan makanan. Harga sewanya pasti tidak sebanding dengan harga rukonya.
“Tapi orang tetap beli karena bukan mencari keuntungan dari sewa, tapi dari peningkatan harga jual ruko. Makanya kalau ada pengembangan baru di sekitar kawasan yang ramai beli saja, saya jamin pasti untung. Beli properti memang harus agak nekat, tapi pasti menguntungkan dari pada uangnya ditaruh di bank,” tandasnya.

Di Barat Jakarta, Paramount Gading Serpong, salah satu kawasan properti skala kota yang terus melakukan inovasi dan pengembangan baru. Usai meluncurkan distrik Pasadena, PT Paramount Land kembali melansir kawasan komersial Maggiore Signature di sisi selatan Gading Serpong, mepet BSD.

Sales & Marketing Director Paramount Land, Chrissandy Dave, mengatakan, konektivitas dan aksesibilitas yang tinggi antara Gading Serpong dengan kawasan lainnya di Tangerang Raya dan Jabodetabek, membuat kawasan seluas 2.000 hektar ini semakin terbuka dan mendorong perekonomian Tangerang semakin tumbuh lebih cepat.

Tarif untuk Jalan Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) akan segera mengalami penyesuaian alias naik dalam waktu dekat. Para pengguna jalan tol perlu bersiap-siap untuk menyiapkan saldo e-toll lebih banyak.

Hal ini diumumkan oleh operator jalan tol yakni PT Lintas Marga Sedaya (ASTRA Tol Cipali). Disebutkan, penyesuaian telqh disetujui oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan akan segera diberlakukan

Direktur Astra Tol Cipali Rinaldi mengatakan, penyesuaian tarif Jalan Tol Cipali ini bertujuan untuk memastikan kualitas pelayanan dan pemeliharaan jalan tol tetap optimal.

"Sehingga, perjalanan pengguna jalan dipastikan tetap aman dan nyaman," kata Rinaldi, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (24/10/2024).

Adapun penyesuaian ini berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kepmen PUPR) tentang Penyesuaian Tarif Tol dan Penetapan Golongan Kendaraan Bermotor pada Ruas Jalan Tol Cikampek-Palimanan Nomor 2789/KPTS/M/2024 tanggal 15 Oktober 2024.

Di sisi lain, operator jalan belum mengumumkan kapan tarif baru ini akan mulai diberlakukan. Rinaldi memastikan, pihaknya akan segera menerbitkan pengumuman resmi terkait hal tersebut.

"Adapun tanggal pemberlakuan tarif akan diumumkan melalui pengumuman resmi berikutnya," ujar Rinaldi.

Penyesuaian tarif tol ini didasari oleh Undang-Undang (UU) No. 02 Tahun 2022 yang mengatur evaluasi dan penyesuaian tarif tol setiap 2 tahun sekali. Hal ini mengacu pada pengaruh lajur inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Jalan Tol.

Berikut rangkuman tarif Tol Cipali yang akan berlaku:

Tarif Terdekat (Cikopo-Kalijati)

Gol I: Rp 30.500
Gol ll & III: Rp 50.500
Gol IV & V: Rp 63.500

Tarif Terjauh (Cikopo-Palimanan)

Gol I: Rp 132.000
Gol ll & III: Rp 217.500
Gol IV & V: Rp 273.000

Sementara itu, dikutip dari laman Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), tarif Tol Jakarta-Tangerang-Cikupa saat ini mengacu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum 263/KPTS/M/2022 untuk SS Tomang-Tangerang-Cikupa.

Adapun tarif yang berlaku saat ini sebagai berikut:

Tarif Terdekat (Cikopo-Kalijati)

Gol I: Rp 27.500
Gol ll & III: Rp 45.500
Gol IV & V: Rp 57.500

Tarif Terjauh (Cikopo-Palimanan)

Gol I: Rp 119.000
Gol ll & III: Rp 196.000
Gol IV & V: Rp 246.000

Apabila membandingkan dari tarif tol yang lama, terlihat bahwa terdapat kenaikan sebesar Rp 3.000 s.d 6.500 jarak terdekat. Sedangkan untuk jarak terjauh kenaikannya berada di kisaran sebesar Rp 13.000 s.d 27.000.

Tarif tol Cipali Naik Foto: Dok. Astra Tol Cipali

Tarif tol Cipali Naik Foto: Dok. Astra Tol Cipali

Saksikan juga Blak-blakan: Silih Asah, Silih Asih, Silih Asuh Ala Ahmad Syaikhu

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Partisipasi PT Bank DKI pada acara Pesta Rakyat yang diselenggarakan di sepanjang ruas Jalan Sudirman-Thamrin, Jakarta, pada Minggu (20/10/2024), merupakan wujud dukungan terhadap program pemerintah untuk bersama-sama menyambut momen penting transisi kepemimpinan presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dalam memperkuat rasa kebersamaan serta persatuan.

Direktur Utama Bank DKI Agus H Widodo menjelaskna, hal ini juga merupakan perwujudan dari upaya Bank DKI untuk dapat lebih dekat dengan warga Jakarta dan sekitarnya, serta mendorong perluasan literasi dan inklusi keuangan dengan mengenalkan produk dan layanan perbankan digital yang dimiliki oleh Bank DKI, seperti JakOne Mobile.

“Ini merupakan upaya agar seluruh lapisan masyarakat dapat memiliki akses dan pemahaman yang baik tentang produk dan layanan perbankan. Literasi dan inklusi keuangan merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," jelas dia dalam keteragan tertulis.

Acara Panggung Rakyat selain menghadirkan booth untuk memberikan informasi mengenai produk dan layanan perbankan, juga diisi dengan berbagai kegiatan interaktif, seperti penampilan musik yang diisi oleh bintang tamu ternama, yaitu Wali, Pagi Boeta, hingga Yeni Inka, dan Dara Ayu.

Selain itu, ada berbagai kegiatan menarik seperti sesi olahraga zumba gratis dan terbuka untuk umum. Pengunjung juga dapat berpartisipasi dalam berbagai kuis yang seru, menikmati bazar UMKM binaan Bank DKI dan Pemprov DKI Jakarta, serta berkesempatan untuk memenangkan berbagai doorprize menarik, serta grand prize spesial bagi pengunjung yang beruntung.

Acara tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat, dengan banyaknya masyarakat yang mengunjungi area Panggung Pesta Rakyat Bank DKI dan aktif berinteraksi dengan petugas Bank DKI. Diharapkan, melalui inisiatif ini, pengetahuan dan akses masyarakat terhadap produk perbankan semakin meningkat.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menambahkan, Bank DKI berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan literasi keuangan melalui partisiapsi aktif pada acara serupa, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan perbankan secara optimal, dan ikut menikmati hiburan yang dihadirkan.

“Bank DKI memiliki berbagai produk dan layanan yang inovatif dan berbasis digital untuk memenuhi ragam kebutuhan keuangan masyarakat," jelas Arie.

Editor: Thomas Harefa (thomas@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong sektor industri manufaktur di Indonesia untuk dapat menerapkan standardisasi produk yang dihasilkannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh produk industri yang beredar di dalam negeri telah memenuhi standar yang ditetapkan dan selaras dengan perkembangan industri terkini yang menuntut efisiensi, keamanan, serta kualitas produk yang lebih tinggi.
Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Andi Rizaldi mengatakan, pemberlakuan standardisasi di sektor industri merupakan bagian dari upaya dan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian dan jaminan kualitas kepada konsumen atas produk yang dihasilkan oleh industri di Indonesia, sekaligus dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri di kancah domestik dan pasar global.
Andi mengemukakan, saat ini sudah lebih dari 5.300 Standar Nasional Indonesia (SNI) di bidang industri sudah berlaku dan mencakup berbagai jenis produk. “Dari jumlah tersebut, sebanyak 130 SNI telah diberlakukan secara wajib oleh Kemenperin, terutama pada produk-produk yang memiliki dampak besar terhadap keselamatan, keamanan, kesehatan dan lingkungan,” ungkapnya dalam siaran pers, Rabu (16/10).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Andi Rizaldi, mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, Indonesia baru mewajibkan 130 sertifikasi SNI, sementara negara-negara lain telah mewajibkan ribuan sertifikasi untuk produk industri mereka.

"Bahwa saat ini negara kita ini masih sangat sedikit memberlakukan SNI wajib. Kalau negara lain mungkin jumlahnya sudah ribuan, kita baru 130 SNI yang diwajibkan," ujar Andi Rizaldi dalam sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Andi menjelaskan, sudah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi produk industri yang tidak melakukan sertifikasi SNI sesuai yang diwajibkan.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa pidana dan denda.

"Kalau ternyata ada pelanggaran terhadap SNI yang sudah diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi, baik sengaja maupun tidak sengaja, berupa ancaman pidana dan denda," ungkapnya.

Andi menegaskan, pelanggaran sertifikasi wajib SNI sudah masuk dalam ranah pidana. "Nanti sanksinya pidana plus denda. Jadi tidak bisa memilih, harus dua-duanya," jelasnya.

Di sisi lain, jika terdapat persoalan administrasi terhadap produk industri yang wajib sertifikasi SNI, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan izin usaha bagi produsen.

Sebelumnya, Andi mengungkapkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI dapat segera diterapkan.

Ke-16 Permenperin tersebut diluncurkan oleh Menperin pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin yang dimaksud antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG secara wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel secara wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib.

Sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI adalah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), diikuti oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang bertugas menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Andi Rizaldi, mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, Indonesia baru mewajibkan 130 sertifikasi SNI, sementara negara-negara lain telah mewajibkan ribuan sertifikasi untuk produk industri mereka.

"Bahwa saat ini negara kita ini masih sangat sedikit memberlakukan SNI wajib. Kalau negara lain mungkin jumlahnya sudah ribuan, kita baru 130 SNI yang diwajibkan," ujar Andi Rizaldi dalam sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Andi menjelaskan, sudah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi produk industri yang tidak melakukan sertifikasi SNI sesuai yang diwajibkan.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa pidana dan denda.

"Kalau ternyata ada pelanggaran terhadap SNI yang sudah diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi, baik sengaja maupun tidak sengaja, berupa ancaman pidana dan denda," ungkapnya.

Andi menegaskan, pelanggaran sertifikasi wajib SNI sudah masuk dalam ranah pidana. "Nanti sanksinya pidana plus denda. Jadi tidak bisa memilih, harus dua-duanya," jelasnya.

Di sisi lain, jika terdapat persoalan administrasi terhadap produk industri yang wajib sertifikasi SNI, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan izin usaha bagi produsen.

Sebelumnya, Andi mengungkapkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI dapat segera diterapkan.

Ke-16 Permenperin tersebut diluncurkan oleh Menperin pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin yang dimaksud antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG secara wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel secara wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib.

Sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI adalah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), diikuti oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang bertugas menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Andi Rizaldi, mengungkapkan bahwa penerapan kebijakan wajib Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk produk industri di Indonesia masih sangat minim.

Saat ini, Indonesia baru mewajibkan 130 sertifikasi SNI, sementara negara-negara lain telah mewajibkan ribuan sertifikasi untuk produk industri mereka.

"Bahwa saat ini negara kita ini masih sangat sedikit memberlakukan SNI wajib. Kalau negara lain mungkin jumlahnya sudah ribuan, kita baru 130 SNI yang diwajibkan," ujar Andi Rizaldi dalam sosialisasi 16 Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) tentang pemberlakuan standardisasi industri secara wajib yang digelar di Kuningan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

Andi menjelaskan, sudah ada regulasi yang mengatur sanksi bagi produk industri yang tidak melakukan sertifikasi SNI sesuai yang diwajibkan.

Aturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa sanksi dapat berupa pidana dan denda.

"Kalau ternyata ada pelanggaran terhadap SNI yang sudah diwajibkan, maka akan dikenakan sanksi, baik sengaja maupun tidak sengaja, berupa ancaman pidana dan denda," ungkapnya.

Andi menegaskan, pelanggaran sertifikasi wajib SNI sudah masuk dalam ranah pidana. "Nanti sanksinya pidana plus denda. Jadi tidak bisa memilih, harus dua-duanya," jelasnya.

Di sisi lain, jika terdapat persoalan administrasi terhadap produk industri yang wajib sertifikasi SNI, sanksi yang dikenakan adalah pencabutan izin usaha bagi produsen.

Sebelumnya, Andi mengungkapkan bahwa Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita telah meminta agar 16 Permenperin tentang kewajiban pemberlakuan SNI dapat segera diterapkan.

Ke-16 Permenperin tersebut diluncurkan oleh Menperin pada Senin (14/10/2024).

Beberapa Permenperin yang dimaksud antara lain, Permenperin Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Katup Tabung LPG secara wajib, Permenperin Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Alat Pemadam Api Portabel secara wajib, serta Permenperin Nomor 22 Tahun 2024 tentang Pemberlakuan SNI untuk Kompor Gas secara wajib.

Sebagai pelaksana dari pemberlakuan wajib SNI adalah Lembaga Penilai Kesesuaian (LPK), diikuti oleh Lembaga Sertifikasi Produk (LS Pro) dan Laboratorium Pengujian yang bertugas menguji produk-produk yang telah mendapatkan SNI wajib.