TEMPO.CO, Jakarta - Mega Proyek Strategis Nasional (PSN) food estate di Merauke tuai penolakan dari masyarakat adat asal Merauke, Papua Selatan. PSN disebut juga dengan ‘Kawasan Pengembangan Pangan dan Energi Merauke di Provinsi Papua Selatan’.

Proyek ini membidik 2,29 juta hektare kawasan hutan dan lahan di Merauke.

“Proyek berlangsung brutal, tanpa ada sosialisasi dan tanpa didahului konsultasi mendapatkan kesepakatan persetujuan masyarakat adat,” kata Pastor Pius Manu usah unjuk rasa itu di Jakarta, Rabu 16 Oktober 2024.

https://tekno.tempo.co/read/1929538/masyarakat-adat-merauke-tolak-psn-food-estate-proyek-berlangsung-brutal

Belum Memiliki Amdal

Berdasarkan laporan Tempo bertajuk Proyek Food Estate Merauke Belum Pnya Amdal. Kok Bisa? dua pejabat di KLHK menyebut bahwa pembukaan hutan di Merauke ini belum memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa setiap kegiatan yang berada di dalam atau berbatasan dengan hutan lindung wajib memiliki amdal sebelum dimulai.

Karena kejar-kejaran dengan investor, Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq bilang tak bisa menghentukan proyek tersebut. “Kami tak mungkin menolak karena bisa mengganggu kesinambungan investasi.” Dia juga bilang, sembari proyek berjalan, Kementerian Pertahanan menyusun dokumen amdal.

Proyek ini digadang-gadang akan menjadi lumbung padi dunia. Dilansir dari Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Papua, Menteri Pertanian sebelumnya, Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa Merauke diproyeksikan menjadi sumber utama pemenuhan kebutuhan beras nasional dalam dua tahun kedepan.

Proyek lumbung pangan di Merauke sebenarnya bukanlah rencana baru. Empat tahun lalu, Mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo memerintahkan kementerian mengantisipasi ancaman krisis pangan. Salah satunya dengan mengusulkan Merauke sebagai food estate.

Jokowi kemudian menugaskan proyek ini berada di bawah Kementerian Petahanan. Prabowo Subianto kala –Menteri Pertahanan saat itu- ditunjuk sebagai pemimpin pelaksanaan proyek ketahanan pangan akbar.

Prabowo kemudian bekerja sama bersama Amran untuk membuka lahan. Akhir Juli lalu, Isam membawa 2.000 ekskavator untuk mega proyek ini. Pada praktiknya, PSN food estate Merauke terbagi menjadi dua. Pertama, proyek cetak sawah baru dan tanaman lain yang dikelola oleh Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, serta perusahaan swasta Jhonlin Group dengan lahan seluas total satu juta hektare.

Kedua, pengembangan perkebunan tebu dan bioetanol yang dikelola 10 perusahaan dengan lahan seluas lebih dari 500 ribu hektare. Bagian ini ditetapkan didukung Satgas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol.

Secara keseluruhan, Pastor Pius menerangkan, kawasan food estate Merauke itu terdiri dari lima klaster dan tersebar di 13 wilayah distrik. Seluruhnya berada pada wilayah masyarakat adat Malind, Maklew, Khimaima, dan Yei. Diperkirakan, ada lebih dari 50 ribu penduduk asli yang berdiam di 40 kampung di dalam dan sekitar lokasi proyek PSN Merauke.

Menurut Pastor Pius, kendaraan berat masuk ke wilayah adat lalu menggusur dan menghancurkan hutan alam, dusun, serta rawa. Pergerakan mereka dikawal aparat keamanan dari polisi dan TNI. Tanda adat yang sempat dibuat sebagai larangan malah dilabrak begitu saja.

“Kami terluka dan berduka karena tanah dan hutan adat, tempat hidup binatang dan tempat sakral Alipinek yang kami lindungi, yang diwariskan oleh leluhur kami, dihancurkan tanpa tersisa,” kata Yasinta Gebze, perwakilan masyarakat adat terdampak dari Kampung Wobikel, Distrik Ilwayab, Kabupaten Merauke, menambahkan.

Presiden Jokowi meminta urusan perizinan investasi panas bumi dipercepat. Berdasarkan laporan yang dia terima dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, investor bisa sampai 6 tahun mengurus izin investasi di sektor energi hijau ini.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka Opening Ceremony The 10th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (18/9).

"Contoh urusan Amdal (Analisis dampak lingkungan), sampai setahun, dua tahun, belum izin-izin yang lainnya. Siapa yang mau investasi kalau suruh nunggu sampai enam tahun?" kata Jokowi.

Dia ingin semua proyek bisa segera berjalan karena dunia sedang bergerak ke energi bersih. Indonesia tidak mau ketinggalan hanya karena urus izin lama, apalagi pemerintah punya komitmen bebas emisi karbon pada 2060.

Potensi EBT Indonesia dari panas bumi 24 ribu mega watt (MW). Tapi sejak tahun 80-an hingga saat ini baru 11 persen yang dikembangkan.

"11 persen berarti hanya 2.600, kecil sekali. Padahal yang ngantre pengin menggunakan banyak sekali. Tadi dijawab oleh Pak Menteri ESDM, izin terlalu lama, itu yang harus dibenahi. Membenahi sistem perizinan, saya rasa itu," terangnya.

Saat ini PLTP dikembangkan oleh Pertamina lewat anak usahanya PT Pertamina Geothermal Energi (PGE), PLN, Geo Dipa Energi, dan swasta.

Keberhasilan PLTP juga menurut dia jadi indikator Indonesia yang selama ini berkomitmen menuju ke ekonomi hijau dan transisi energi meskipun tidak mudah bagi negara berkembang seperti Indonesia.

"Di pemerintahan negara berkembang dihadapkan pada keterjangkauan hari ini dan keadilan akses bagi masyarakat, pemanfaatan teknologi yang kurang terbuka. Saya tidak paham. Dunia usaha pasti punya pertimbangan baik masalah peruntungan, dan lain-lain. Inilah yang harus dipikirkan bersama," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, berencana memangkas berbagai persyaratan investasi untuk sektor energi di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk mendorong percepatan investasi, terutama di sektor EBT.

Bahlil mengatakan, dirinya sudah meminta izin kepada Presiden Joko Widodo serta Presiden terpilih Prabowo Subianto soal pemangkasan regulasi investasi energi.

“Saya izin sama Bapak Presiden, kami akan memangkas baik dari sisi syarat, waktu, untuk kita mendorong teman-teman investor dalam melakukan percepatan-percepatan investasi,” kata Bahlil.

“Jadi, teman-teman investor gak perlu ragu. Saya sudah lapor sama Bapak Presiden Jokowi dan juga saya sudah melapor kepada Bapak Presiden Prabowo terpilih, kami akan melakukan reformasi, berbagai langkah-langkah konstruktif dalam mempercepat investasi,” tegas Bahlil.

Di samping itu, Bahlil memastikan, pemerintah akan membantu dalam proses perizinan investasi. Apalagi saat ini pemerintah telah menyediakan Online Single Submission (OSS) untuk mempermudah proses perizinan investasi.

Bahlil pun tak sungkan, ia bilang jika memang terjadi kendala di lapangan, pihaknya akan meminta bantuan Polri dan Menteri Agraria dan Tata Ruang.

"Izinnya akan dibantu pemerintah, kalau ada masalah di lapangan kita bisa minta bantuan polri dan pak ATR," tambahnya.

Bahlil mengungkapkan, reformasi tersebut ditujukan agar proses investasi di sektor energi lebih efisien dan menarik. Mengingat saat ini banyak pelaku industri yang merasa bahwa investasi energi baru terbarukan (EBT) dianggap mahal.

Bahlil menyebutkan bahwa selama ini PLN merasa keberatan dengan harga yang dianggap terlalu tinggi jika menggunakan EBT. Namun, setelah melakukan evaluasi bersama timnya, mereka menemukan bahwa investasi energi terbarukan sebenarnya memberikan keuntungan jangka panjang yang signifikan.

"Kemarin saya sama tim udah mengecek, harga jualnya kita sudah hitung, rata-rata 8-10 tahun break even point. Kontraknya 30 tahun, jadi 20 tahun panen," kata Menteri ESDM.

JAKARTA - PT Sucofindo meraih penghargaan Adi Niti untuk Kategori Lembaga Penyedia Jasa Penyusun (LPJP) Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup). Penghargaan Adi Niti ditujukan kepada individu, kelompok, atau institusi yang dinilai memiliki kontribusi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya di acara penyerahan penghargaan tersebut mengutarakan harapannya agar semua pihak bisa menjadi bagian perubahan positif bangsa, dan berkontribusi memberikan keteladanan di dalam pengelolaan sumber daya alam.

"Turbulensi yang terjadi dalam pengelolaan sektor lingkungan hidup dan kehutanan harus dapat kita atasi bersama, hingga mampu mewujudkan sebuah keseimbangan yang berkeadilan. Saya mengajak para pihak untuk bersama-sama mendayagunakan standar untuk mengendalikan kualitas lingkungan hidup dan hutan," kata Siti Nurbaya melalui keterangan pers, Kamis (12/9/2024).

Sementara, Direktur Utama Sucofindo Jobi Triananda mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam mendukung KLHK mengatasi dan mengelola kualitas lingkungan, yaitu melalui realisasi laporan Amdal pelaku usaha secara tertib.

"Dalam penyusunan Analisis Dampak Lingkungan, kami memiliki kapasitas dan kompetensi sebagai Ketua dan Tim Amdal terbanyak, yang tersebar di seluruh Indonesia, sehingga kami mampu mendukung kebutuhan pelaku usaha di Indonesia dalam penyusunan Amdal. Ke depannya kami siap mendukung KLHK meningkatkan kompetensi tim Amdal Sucofindo guna mengikuti dinamika regulasi yang berlaku," kata Jobi.

Untuk mendukung realisasi kelestarian lingkungan untuk Amdal, jelas Jobi, Sucofindo memiliki layanan konsultansi lingkungan Amdal serta mampu mendukung audit dan pengujian lingkungan, dan pemenuhan untuk PROPER. "Kami siap menjadi mitra strategis bagi pelaku usaha dan masyarakat untuk mewujudkan persyaratan/ kewajiban sesuai dengan regulasi lingkungan hidup," tegasnya.

Untuk mendukung kelestarian lingkungan, lanjut dia, Sucofindo juga memiliki layanan otomasi pemantauan dan pengelolaan lingkungan, pemetaan lahan dan tematik lainnya, audit lingkungan serta ESG (Environment, Social, and Governance) improvement and consultation.

Selain itu, ada pula layanan untuk mendukung sustainable and green mining, green smelter, sustainable procurement, green building, green port, konsultansi energi baru terbarukan (EBT), industri hijau, sertifikasi GGL (Green Gold Label) dan CCS (carbon Capture Storage)/CCUS (Carbon Capture, Utilization, and Storage).

Jakarta: Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) merupakan alat penting dalam memastikan pembangunan berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Dengan mengevaluasi dampak potensial suatu kegiatan atau proyek, Amdal membantu pengambil keputusan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengurangi risiko kerusakan lingkungan.

Melalui penerapan Amdal yang komprehensif, kita dapat menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lingkungan untuk generasi sekarang dan masa depan.
Lantas, apa itu amdal? apa tujuan dan contohnya di lingkungan? Berikut Medcom.id telah merangkum informasinya.

Apa itu Amdal?

Amdal merupakan kajian komprehensif yang mengevaluasi dampak potensial suatu kegiatan atau proyek terhadap lingkungan hidup. Studi ini biasanya mengidentifikasi, memprediksi, menilai, dan memitigasi dampak tersebut untuk memastikan bahwa pembangunan dilaksanakan secara berkelanjutan dan tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan.

Tujuan Amdal

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, tujuan utama Amdal adalah:

• Mengidentifikasi dan memprediksi dampak penting dan besar dari suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup.
• Memberikan informasi yang akurat dan lengkap mengenai dampak lingkungan kepada pengambil keputusan.
• Menjaga kelestarian dan kualitas lingkungan hidup melalui pencegahan, pengendalian, dan pengelolaan dampak negatif.
• Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan.

Contoh Amdal

Amdal telah diterapkan secara luas dalam berbagai sektor pembangunan, diantaranya:

• Pembangunan perumahan dan real estate.
• Pembangunan infrastruktur (jalan, jembatan, bandara).
• Pertambangan dan perminyakan.
• Pembangkit listrik.
• Industri manufaktur.

Dasar Hukum Pelaksanaan Amdal

Dalam konteks Indonesia, Amdal diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan harus melalui proses Amdal.

Manfaat Amdal

Amdal memiliki sejumlah manfaat penting, antara lain:

• Memastikan bahwa proyek pembangunan dilaksanakan dengan cara yang berkelanjutan.
• Mengidentifikasi dan meminimalkan potensi dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
• Melindungi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
• Mencegah kerusakan ekosistem dan sumber daya alam.
• Mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan berdasarkan informasi.

Jenis-Jenis Amdal

Berdasarkan ruang lingkup dan dampaknya, Amdal dibedakan menjadi beberapa jenis:

• Amdal Ringkas: Digunakan untuk kegiatan berdampak kecil dan tidak berpotensi menimbulkan dampak penting.
• Amdal Standar: Digunakan untuk kegiatan berdampak sedang yang memerlukan pengelolaan dampak lebih rinci.
• Amdal Komprehensif: Digunakan untuk kegiatan berskala besar dengan potensi dampak signifikan yang memerlukan kajian mendalam.

(SUR)

MANADO - Warga dan Nelayan yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Lingkungan Tolak Reklamasi (AMPLTR), akan melaporkan pengembang reklamasi Teluk Manado ke pihak kepolisian.

Laporan masyarakat itu karena mereka menilai jika pengembang telah melakukan kebohongan terkait AMDAL serta telah melakukan pelarangan akses nelayan untuk ke pantai yang merupakan milik umum.

Perwakilan AMPLTR, Fenly Sigar, menyebutkan jika terkait dengan pelaporan tersebut, pihak mereka telah melakukan konsultasi terlebih dahulu di Polda Sulawesi Utara (Sulut), di mana akhirnya dimintakan laporan tertulis resmi.

"Pada Kamis (4/7), kami mendatangi Polda Sulut untuk melakukan konsultasi karena menganggap PT MUP selaku pengelola dan pengembang reklamasi di pesisir pantai Sindulang hingga Tumumpa (Teluk Manado), atas dugaan pembohongan publik," ujar Fenly.

Menurut Fenly, pembohongan publik yang telah dilakukan pengembang adalah kerap mengumbar pernyataan bohong terkait rencana reklamasi, utamanya berkaitan dengan dokumen AMDAL yang menyebut tidak ada biota laut di perairan tersebut.

Bahkan, pengembang bilang dalam dokumen penelitian AMDAL tidak ada biota laut sama sekali dalam luasan 90 hektare yang diizinkan. Jadi hal itu adalah pembohongan publik. Apalagi ada beberapa hal dalam AMDAL yang tidak sesuai keterangan.

"Selain perihal AMDAL, kami juga menilai bahwa PT MUP telah melakukan perusakan fasilitas publik yakni merusak pelindung abrasi dan trotoar, serta menutup akses masyarakat nelayan ke area pantai," ujar Fenly.

“Jadi dalam konsultasi di Polda Sulut itu, kami diminta untuk membuat laporan resmi, laporan tertulis yang ditandatangani oleh aliansi yang mewakili masyarakat pesisir dan masyarakat lokal dan nelayan tradisional,” kata Fenly kembali.

swingly m