Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal ini dilakukan karena menurutnya, angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.

Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 102,8 triliun untuk subsidi energi per 31 Agustus 2024. Realisasi ini sudah mencapai separuh atau 55,3% dari target subsidi energi tahun ini sebesar Rp 185,87 triliun.

Adapun penggunaan subsidi energi ini terdiri dari Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah digunakan sebanyak 10.284,4 ribu kiloliter atau naik 0,6% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Kemudian LPG 3 kg dengan realisasi mencapai 4.744,7 juta kilogram (Kg) dan tumbuh 1,6% dari periode Agustus 2023.

“LPG tabung 3 kg juga ada peningkatan 1,6%. LPG 3kg (telah dimanfaatkan) sebesar 4,744 juta kg jadi ini tumbuh dibandingkan tahun lalu. Ini berarti kegiatan ekonomi masyarakat untuk menggunakan tabung LPG 3 kg meningkat,” ucap Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta edisi September 2024 di Aula Mezzanine, Kantor Kementerian Keuangan pada Senin (23/9/2024).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, subsidi listrik mencapai 40,9 juta pelanggan atau meningkat 3,9% dari periode sama tahun lalu. “Listrik bersubsidi juga meningkat jumlah pelanggannya, tahun ini ada 40,9 juta pelanggan listrik yang tarifnya bersubsidi, peningkatannya 3,9%,” tutur Suahasil.

Mengutip buku Nota Keuangan, realisasi subsidi listrik selama periode 2020 – 2023 mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4%, dari semula Rp 61,1 triliun pada 2020 menjadi Rp 68,7 triliun di 2023. Dalam outlook tahun anggaran 2024, subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp 80,72 triliun. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume listrik bersubsidi, dan pembayaran kurang bayar subsidi tahun sebelumnya.

Sementara dalam rangka melaksanakan subsidi lebih tepat sasaran dan berkeadilan, pemerintah telah melakukan upaya pelaksanaan kebijakan Subsidi Listrik tepat sasaran bagi rumah tangga miskin dan rentan sesuai data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).

Sedangkan realisasi subsidi non energi telah mencapai Rp 44,1 triliun. Ini terdiri dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 195,4 triliun atau meningkat 29,5% dan debitur KUR berjumlah 3,3 juta orang atau tumbuh 21,2%. Realisasi penyaluran kredit tumbuh seiring dengan kinerja perekonomian.

“Peningkatan kredit lewat KUR ini juga bagus untuk mendorong perekonomian kita. Debitur KUR meningkat tahun lalu 2,7 juta tahun ini jadi 3,3 juta debitur KUR yang menerima KUR,” pungkas Suahasil.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut adanya peningkatan volume LPG 3 kg dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Dalam RAPBN 2025, tercatat volume LPG 3 kg bersubsidi sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka ini lebih tinggi dibanding dengan APBN 2024 sebesar 8,03 juta metrik ton.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, kenaikan kuota itu karena meningkatnya permintaan dari masyarakat.

“Peningkatan ini didorong oleh permintaan LPG dari masyarakat. Jadi permintaan tinggi terus,”kata Bahlil dalam rapat dengan Komisi VII DPR, Selasa (27/8/2024).

Meski adanya peningkatan peningkatan volume LPG 3, Bahlil mengatakan pihaknya saat ini tengah mendorong adanya jaringan gas (jargas) guna menekan volume LPG 3 kg bersubisidi.

Selain itu, pihaknya juga sedang dalam rencana untuk membangun industri LPG di Indonesia. Saat ini, Bahlil menyebut bahwa sudah ada koordinasi dengan SKK Migas dan Pertamina untuk mencari bahan baku C3 dan C4 [propana dan butana].

“Memang problemnya adalah bahan baku tentang C3 dan C4, tapi kita lagi koordinasikan dengan SKK dan Pertamina nantinya untuk kita memikirkan langkah ini,” ujarnya.

Dalam paparannya, Bahlil juga mengungkapkan adanya kenaikan pada subsidi listrik di tahun 2025. Pada RAPBN 2025 tercatat subsidi listrik menjadi Rp90,22 triliun atau naik dari target dalam APBN 2024 sebesar Rp75,83 triliun.

“Subsidi listrik, tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun. Sudah termasuk kurang bayar, kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun,” papar Bahlil.

Bahlil menyampaikan, kenaikan ini didorong oleh kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

“Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta lebih pelanggan. Jadi itu bisa berdampak pada kenaikan,” ucap Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan bahwa Rp18,5 triliun subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati oleh 10% rumah tangga kaya atau mampu setiap tahunnya.

Sri Mulyani memaparkan, pemerintah memang memberikan bantuan kepada masyarakat berupa subsidi, salah satunya subsidi dalam bentuk barang.

"APBN juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dalam, subsidi dalam bentuk barang yaitu membuat harga menjadi lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani menuturkan subsidi untuk membuat harga lebih rendah seperti pemberian subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Dirinya menyebutkan bahwa hal ini membuat seluruh kalangan masyarakat dapat merasakan subsidi tersebut.

"Artinya semua masyarakat dari miskin, menengah dan kaya menikmati subsidi tersebut dan memang menjadi persoalan sasaran," ujarnya.

Diketahui, dalam paparan selain anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati rumah tangga mampu, pemberian bantuan sosial atau juga dinikmati oleh kalangan atas.

Tercatat ada sekitar Rp4,2 triliun dari anggaran bansos yang masuk ke kantong 10% rumah tangga kaya atau mampu.

Selain itu, tercatat para rumah tangga mampu juga merasakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp33 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabarkan bahwa Rp18,5 triliun subsidi energi yang terdiri dari subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati oleh 10% rumah tangga kaya atau mampu setiap tahunnya.

Sri Mulyani memaparkan, pemerintah memang memberikan bantuan kepada masyarakat berupa subsidi, salah satunya subsidi dalam bentuk barang.

"APBN juga memberikan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi dalam, subsidi dalam bentuk barang yaitu membuat harga menjadi lebih rendah," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Jumat (16/8/2024).

Sri Mulyani menuturkan subsidi untuk membuat harga lebih rendah seperti pemberian subsidi BBM, LPG, dan listrik.

Dirinya menyebutkan bahwa hal ini membuat seluruh kalangan masyarakat dapat merasakan subsidi tersebut.

"Artinya semua masyarakat dari miskin, menengah dan kaya menikmati subsidi tersebut dan memang menjadi persoalan sasaran," ujarnya.

Diketahui, dalam paparan selain anggaran subsidi BBM, LPG, dan listrik dinikmati rumah tangga mampu, pemberian bantuan sosial atau juga dinikmati oleh kalangan atas.

Tercatat ada sekitar Rp4,2 triliun dari anggaran bansos yang masuk ke kantong 10% rumah tangga kaya atau mampu.

Selain itu, tercatat para rumah tangga mampu juga merasakan pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) senilai Rp33 triliun.