Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati membagikan momen dirinya rapat dengan sejumlah menteri untuk membahas skema baru penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik, pupuk, dan LPG.

Rapat itu dilakukan di Kementerian ESDM bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar.

Sri Mulyani mengatakan skema baru untuk subsidi tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagai hasil dari rapat di Kementerian ESDM, pemerintah akan memulai uji coba skema baru penyaluran subsidi.

"Sebagaimana instruksi Presiden @prabowo, subsidi harus dikelola tepat sasaran. Hari ini kami berdiskusi dan sepakat akan melakukan beberapa uji coba untuk mengukur dampaknya, baik terhadap pertumbuhan ekonomi, inflasi, daya beli masyarakat, hingga tingkat kemiskinan," kata Sri Mulyani dalam Instagram resmi @smindawati, Senin (4/11/2024).

Setelah dilakukan uji coba, pemerintah akan mengkaji lagi agar penyaluran subsidi tepat sasaran. Hal ini juga untuk kepentingan masyarakat yang berhak dan kesehatan keuangan negara.

"Kami akan mengkaji dengan teliti agar subsidi dapat dikelola secara efektif dan efisien, tepat sasaran dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara optimal, selain itu yang tak kalah penting juga kesehatan dan keberlanjutan APBN tetap terjaga," terangnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, juga telah buka-bukaan soal nasib subsidi BBM dan listrik di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengakui subsidi BBM dan listrik ada kemungkinan skemanya diubah jadi bantuan langsung tunai (BLT).

Mulanya, Bahlil menegaskan subsidi LPG tidak akan diubah skemanya seperti sekarang. Nah, untuk subsidi listrik dan BBM sejauh ini pihaknya masih melakukan pengkajian mendalam skema subsidi baru yang akan diterapkan.

"Untuk subsidi listrik, untuk subsidi listrik sama BBM, kami masih melakukan exercise secara mendalam karena kita harus hati-hati, karena kita harus menunggu laporan dari teman-teman dari Pertamina, BPH Migas, dan PLN secara mendalam," ungkap Bahlil di kantornya, Jakarta Pusat, Senin (4/11/2024).

Ketika ditanya soal kemungkinan skema subsidi diubah jadi BLT, Bahlil pun membenarkan. Opsi yang dibahas memang mengerucut ke kebijakan tersebut.

"BLT-nya salah satu opsi dan akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan opsinya saya pikir lebih mengerucut ke sana," ungkap Bahlil.

[Gambas:Instagram]

Simak juga Video 'Menengok Situasi Ekonomi RI Jelang Ditinggal Jokowi':

[Gambas:Video 20detik]

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintah tengah menggodok skema baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM), listrik dan LPG. Hal tersebut dilakukan karena terindikasi penyaluran subsidi tidak tepat sasaran selama ini.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkap angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun. Artinya, sebesar nilai itulah subsidi yang tidak tepat kepada penerimanya.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024) kemarin.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun. Tujuan subsidi sendiri untuk diberikan kepada warga negara yang berhak menerima

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil menjelaskan ada sejumlah opsi untuk skema baru subsidi BBM hingga listrik. Salah satu opsi yang tengah digodok adalah penyaluran subsidi melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Besok kami sudah mulai rapat perdana, sebenarnya sudah rapat terus, untuk kita mencari formulasinya. Formulasinya mungkin ada beberapa, salah satu di antaranya adalah, apakah kemudian subsidi itu biar tepat sasaran, kemungkinan kita akan memberikan BLT kepada masyarakat, atau ada opsi lain, atau di-blending," ucapnya.

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan tengah menggodok skema penyaluran subsidi baru untuk bahan bakar minyak (BBM) hingga listrik. Hal ini dilakukan karena menurutnya, angka kebocoran subsidi mencapai Rp 100 triliun.

Skema baru yang tengah digodok ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Mantan Menteri Investasi dan Kepala BKPM itu juga telah ditunjuk sebagai ketua tim khusus pembahas subsidi.

"Tapi jujur saya katakan ya, kurang lebih sekitar 20-30% subsidi BBM dan listrik itu berpotensi tidak tepat sasaran, dan itu gede angkanya, kurang lebih Rp 100 triliun-lah," kata dia dalam konferensi pers usai rapat koordinasi terbatas dengan Kemenko Perekonomian di Hotel Four Seasons Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Kabocoran penyaluran subsidi itu diketahui berdasarkan laporan dari PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), dan BPH Migas, baik itu subsidi BBM dan listrik. Tahun ini, Bahlil mengatakan anggaran subsidi dan kompensasi mencapai Rp 435 triliun.

Padahal menurut Bahlil, tujuan subsidi itu kan adalah diberikan kepada warga negara yang berhak untuk menerima subsidi.

"Dari Rp 435 triliun itu untuk LPG Rp 83 triliun. Nah kami menengarai, dari berbagai laporan yang masuk, baik PLN maupun Pertamina, maupun BPH Migas, dari subsidi BBM dan listrik, itu melihat ada potensi yang tidak tepat sasaran," ungkapnya.

Bahlil mengatakan pihaknya akan menggodok sejumlah opsi untuk skema subsidi baru. Salah satu opsi yang dibahas dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Pihaknya akan mengejar pembahasan skema subsidi baru itu karena telah mendapatkan deadline selama dua minggu dari Prabowo untuk melaporkan hasil pembahasannya.

"Ada bagian yang memang kita langsung ke rakyat, dan ada bagian yang masih subsidi seperti sekarang. Jadi kita lagi tunggu saja, 2 minggu dikasih waktu oleh Bapak Presiden, jadi 2 minggu ini akan kami selesaikan," ujar dia.

Penyaluran subsidi tepat sasaran disebut menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto. Menurut Wakil Ketua MPR Mohammad Eddy Dwiyanto Soeparno skema subsidi saat ini banyak yang tidak tepat sasaran.

"Pak Presiden Prabowo mengatakan mengenai subsidi, subsidi merupakan hal penting dan perlu. Tetapi banyak subsidi itu belum tepat sasaran. Nah ini pelru kita benahi," ujar dia ditemui di Gedung DPR RU, Minggu (20/10/2024).

Menurutnya pembenahan untuk penyaluran subsidi perlu dilakukan karena dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran.

"Saya kira dengan tata cara pemberian subsidi kepada mereka yang berhak, yang membutuhkan, banyak dana yang kita hemat untuk bisa kita alokasikan untuk pembangunan di sektor ekonomi lainnya," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto juga punya keinginan untuk mengubah skema subsidi bagi masyarakat. Banyak subsidi yang masih terbuka akan diubah skemanya menjadi subsidi langsung di eranya memimpin Indonesia.

Prabowo bilang pihaknya akan meneliti data penerima subsidi dan mengubah skema subsidi menjadi secara langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan.

"Semua subsidi bantuan kepada rakyat kita yang masih dalam keadaan susah, harus kita yakini subsidi-subsidi itu sampai kepada mereka yang membutuhkan. Kita harus berani meneliti dan kalau perlu kita ubah subsidi itu harus kepada langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan itu," ungkap Prabowo dalam pidato kenegaraan pertamanya, di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Minggu (20/10/2024).