Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama dengan 119 anggota DPRD Jawa Timur (Jatim) mengukuhkan komitmen antirasuah. Mereka semua berkomitmen memperbaiki tata kelola dan menjaga integritas selama menjabat.

“Ini adalah momentum penting dalam upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan daerah dan memastikan bahwa integritas serta transparansi menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah rakyat,” kata Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Widjanarko melalui keterangan tertulis, Jumat, 18 Oktober 2024.

Pengukuhan itu dilakukan di Gedung DPRD Jatim pada Rabu, 16 Oktober 2024. KPK berharap perjanjian yang dibuat dijaga dan bukan cuma dianggap seremonial belaka.
Pengukuhan sikap antikorupsi untuk wilayah Jatim dinilai penting. Sebab, kata Didik, hampir 150 kasus korupsi terjadi di wilayah tersebut.

Bacajuga: Geledah Dinas Peternakan Jatim, KPK Sita Bukti Kasus Suap Dana Hibah

“Data KPK sejak 2004 hingga per September 2024 menunjukkan ada 358 anggota DPR/DPRD terjerat tindak pidana korupsi, dengan 147 perkara di antaranya terjadi di Jawa Timur,” ucap Didik.

Pengukuhan itu diharap jadi momentum untuk menyetop kasus korupsi di Jatim. Anggota DPRD periode baru diharap bisa membangun kesadaran atas pentingnya integritas di kalangan pejabat.

“Pemberantasan korupsi tidak hanya berhenti pada penegakan hukum, tetapi juga harus dimulai dengan membangun kesadaran dan integritas di kalangan pejabat daerah,” ujar Didik.

Didik menjelaskan ada tujuh poin yang disepakati dalam pengukuhan tersebut. Sebagian diantaranya yakni, menghindari korupsi, kolusi, dan nepotisme, menjauhi konflik kepentingan, serta menjaga integritas saat menjabat.

“Dengan komitmen kuat dari para anggota DPRD, kami berharap sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas dapat terwujud, menciptakan lingkungan yang bebas dari korupsi,” tutur Didik.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

LAMONGAN iNews.id - Unggahan foto mirip anggota DPRDKabupaten Lamongan, Jawa Timur dalam keadaan telanjang disertai narasi tak senonoh viral di media sosial. Foto yang viral menunjukkan seorang pria dalam keadaan telanjang namun diblur pada bagian alat vital.

Anggota DPRD Lamongan berinisial N dari partai berlambang kakbah tersebut dinarasikan sedang voice call sex (VCS) dengan perempuan sambil bugil di kamar mandi.

Sejauh ini anggota DPRD tersebut belum bisa dikonfirmasi secara langsung. Namun anaknya, Firdaus Anas menegaskan apabila foto yang tersebar luas tersebut bukan ayahnya.

Firdaus mengatakan, foto viral itu hoaks dan fitnah yang ditujukan pada ayahnya.

"Saya sebagai keluarga melihat unggahan media sosial tersebut hoaks. Fitnahan itu tidak benar, apalagi dinarasikan tidak bagus banget seperti itu," ujar Firdaus kepada wartawan, Minggu (13/10/2024).

Dia meyakini potongan foto di media sosial tersebut hasil editan. Sebab setengah badan dari fotonya bukan badan dari ayahnya.

"Kalau kita melihat dari fotonya saja sudah jelas editan. Separuh badannya itu kan editan, hanya diambil kepalanya saja, padahal kalau kita lihat badan ayah saya tidak besar-besar amat dan tidak kekar seperti di situ. Kalau secara fisik itu bukan (ayah) tapi kepalanya saja yang diambil," katanya.

Firdaus menuturkan, keluarga tahu kabar ini dari teman-teman mereka yang kaget dengan keberadaan foto tersebut.

"Ayah saya sudah tahu dan sudah menjelaskan panjang lebar, tapi ayah saya sekarang sedang di luar kota," ucapnya.

Menurutnya, pihak keluarga dalam 2-3 hari ke depan akan mengambil langkah hukum terhadap unggahan tersebut dengan melapor ke polisi. Saat ini, keluarga sedang mempersiapkan berkas-berkasnya.

"Dalam 2-3 hari kami akan melaporkan yang beredar di media sosial itu fitnah, hoaks. Saat ini kami sedang mempersiapkan berkas-berkasnya," kata Firdaus.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Lamongan Fredy Wahyudi mengaku belum tahu tentang foto viral tersebut. Kalau benar akan menjadi ranah Badan Kehormatan DRPD Lamongan untuk menangani hal ini. Kalau tidak benar, harus ada pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkanluaskan konten tersebut.

"Terus terang saya baru tahu dari jenengan ini. Kalau benar ya menjadi ranah BK untuk menangani masalah ini, kalau tidak benar harus ada pertanggungjawaban dari pihak yang menyebarkan barang ini. Saya sih berharap ini tidak benar, semoga," ucapnya.

Editor: Donald Karouw

DONGGALA, iNews.id - Ketua DPW Partai Perindo Sulawesi Tengah (Sulteng) Mahfud Masuara mengumpulkan seluruh pengurus, relawan dan masyarakat dalam acara syukuran di Kabupaten Donggala. Syukuran ini atas pelantikan dua pimpinan Partai Perindo mengisi kursi DPRD Sulteng periode 2024-2029.

Keduanya yakni Mahfud Masuara Ketua DPW Partai Perindo Sulteng dan Marselinus Ketua DPD Partai Perindo Kota Palu. Mereka diambil sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Sulteng periode 2024-2029 bersama dengan 53 anggota DPRD terpilih lainnya.

"Alhamdulillah saya sebagai ketua Perindo Sulteng mendapat kursi di DPRD. Perindo mendapat dua kursi, saya dan Marselinus," ujarnya, Minggu (29/9/2024).

Mahfud Masuara terpilih dari dapil Kabupaten Donggala dan Sigi. Karena itu pada acara syukuran ini, dia mengumpulkan seluruh pengurus dan struktur serta masyarakat.

"Saya berterima kasih kepada para relawan pemenangan dan masyarakat yang telah memilih saya. Tadi ada 1.000 orang yang hadiri di acara syukuran ini dari relawan, pengurus dan masyarakat," katanya.

Mahfud Masuara menegaskan dia siap bekerja untuk masyarakat, banyak warga Donggala dan Sigi. Dia juga akan memperhatikan seluruh kader pemenangannya.

"Saat ini kita bersiap untuk menangkan calon kepada daerah, maupun gubernur dan wakil gubernur yang diusung partai. Kita yakin bisa memenangkan pertarungan di Pilkada Serentak 2024," ucapnya.

Menurutnya,  Partai Perindo merupakan partai peduli dengan masyarakat miskin dan UMKM.

"Partai Perindo siap bekerja untuk memenangkan para calon kepada daerah dan menjadikan Perindo menjadi partai besar di Sulawesi Tengah," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

NIAS SELATAN, iNews.id - Eks anggota DPRDNias Selatan Aris Agustus Dachi mengamuk saat acara pelantikan anggota DPRD Nias Selatan periode 2024-2029. Dia memukul meja hingga membanting palu pimpinan rapat.

Rapat paripurna pengambilan sumpah janji 35 anggota DPRD Nias Selatan ini berlangsung di ruang rapat DPRD Nias Selatan, Jalan Saonigeho km 3, Teluk Dalam, Senin (30/9/2024).

Di selang acara tarian kebudayaan berlangsung, tiba-tiba Aris Agustus Dachi dengan mengenakan batik berwarna kuning dari arah peserta acara mendatangi meja Ketua DPRD Nias Selatan Elisati Halawa. 

Sesampainya di hadapan Elisati, terlihat dia melontarkan sesuatu dengan gaya marah. Tak lama kemudian dia memukul meja, mengambil palu pimpinan rapat dan melemparkannya. 

Sejauh ini, belum diketahui penyebab mantan anggota DPRD tersebut mengamuk. Seusai melakukan aksinya, dia langsung diseret keluar oleh petugas keamanan.

iNews sudah berupaya mengonfirmasi kepada Humas Polres Nias Selatan melalui Bripda M Diwan Hulu. Namun sejauh ini belum memberikan jawaban terkait kericuhan yang terjadi saat acara pelantikan anggota DPRD Nias Selatan periode 2024-2029.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan dugaan penerimaan uang para tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan CCTV dan ISP Bandung Smart City. Total ada empat tersangka dalam kasus ini yang ditahan.

“Para tersangka diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan atau pekerjaan yang bersumber dari APBD Kota Bandung tahun anggaran 2020-2023 serta penerimaan lainnya sesuai fungsi dan kewenangannya,” kata Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur di gedung KPK, Jakarta, Kamis (26/9/2024). 

Para tersangka dimaksud yakni anggota DPRD Kota Bandung, Riantono (RI); Wakil Ketua 2 DPRD Kota Bandung, Achmad Nugraha (AH); anggota DPRD Kota Bandung (2019-2024), Ferry Cahyadi Rismafury (FCR); dan eks Sekda Kota Bandung, Ema Sumarna (ES).

“Rincian penerimaan uang tersangka ES sekurang-kurangnya sebesar Rp 1 miliar dan para tersangka lainnya selaku anggota DPRD sekurang-kurangnya total berjumlah Rp 1 miliar beserta mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di lingkungan Dinas Kota Bandung,” ungkap Asep.

Disampaikan Asep, pada 2022 dilakukan pembahasan APBD Perubahan Kota Bandung antara TAPD dan DPRD. Lalu disepakati ada anggaran yang diupayakan diberikan ke Dinas Perhubungan Kota Bandung untuk berbagai kegiatan yang berhubungan dengan program Bandung Smart City. 

“Tersangka ES menerima gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan dari dinas lainnya secara rutin sejak tahun 2020 sampai 2024,” ungkap Asep.

Tidak hanya itu, Ema selaku Ketua TAPD dengan kewenangannya diduga membantu mempermudah penambahan anggaran saat pembahasan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 pada Dinas Perhubungan Kota Bandung demi kepentingan para anggota DPRD.

Hal itu dilakukan agar anggota DPRD dapat mengerjakan pokir-pokir atau pekerjaan-pekerjaan melalui penyedia yang sumbernya dari anggaran di Dinas Perhubungan hasil ketok palu APBD Perubahan 2022. 

“Sedangkan para tersangka RI, AH, dan FCR selaku anggota DPRD, menerima manfaat dengan mendapatkan gratifikasi dari Dinas Perhubungan dan mendapat pekerjaan-pekerjaan yang bersumber dari anggaran Dinas Perhubungan Kota Bandung serta dinas-dinas lainnya yang bermitra dengan DPRD pada Komisi C,” ujar Asep.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

PALU, iNews.id - Dua pimpinan Partai Perindo dilantik menjadi anggota DPRDSulawesi Tengah. Keduanya yakni Mahfud Masuara Ketua DPW Partai Perindo Sulteng dan Marselinus Ketua DPD Partai Perindo Kota Palu.

Mereka diambil sumpah dan janji sebagai anggota DPRD Sulteng periode 2024-2029 bersama dengan 53 anggota DPRD terpilih lainnya.

Mahfud Masuara mengaku siap bekerja untuk masyarakat Sulteng dan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat.

"Partai Perindo berhasil raih dua kursi, kami bergabung di fraksi gabungan. Insya Allah kami kami sudah mulai bekerja dan akan konsolidasi untuk membuat program kerja yang prorakyat," ujar Mahfud, Rabu (25/9/2024).

Dia mengatakan bersama dengan Marselinus tergabung dalam fraksi Ampera. Nantinya sebelum turun ke konstituen, mereka akan melakukan susunan tugas-tugas yang pro dengan masyarakat.

Diketahui, ada 55 orang anggota DPRD Sulteng Periode 2024-2029 yang telah mengucapkan sumpah janji sebagai anggota dewan. Pelantikan dipimpin langsung Ketua Pengadilan Tinggi Sulteng Nirwana.

Partai Perindo merupakan partai yang dikenal peduli sesama dan UMKM dan berhasil meraih dua kursi dari dapil Kota Palu atas nama Marselinus. Kemudian Dapil Kabupaten Sigi dan Donggala atas nama Mahfud Masuara yang juga sebagai ketua DPW Partai Perindo Sulteng.

Editor: Donald Karouw

MAKASSAR, iNews.id - Sebanyak 84 anggota DPRDSulawesi Selatan (Sulsel) periode 2024-2029 dilantik dan diambil sumpahnya dalam rapat paripurna pelantikan di gedung DPRD Sulsel, Makassar, Selasa (24/9/2024).

Pelantikan dan pengambilan sumpah 84 anggota DPRD Sulsel dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, Zainuddin dan disaksikan Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh.

Pelantikan ini diawali pembacaan surat keputusan menteri dalam negeri (Mendagri) tentang pemberhentian anggota DPRD Sulsel 2019-2024 dan pelantikan 84 anggota DPRD Sulsel 2024-2029.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan palu sidang oleh Wakil Ketua DPRD Sulsel periode 2019-2024, Ni'matullah kepada Andi Rachmatika Dewi dari Fraksi Nasdem sebagai Ketua DPRD Sulsel sementara.

Sebagai ketua sementara, Rachmatika didampingi legislator Golkar, Rahman Pina, sebagai wakil ketua DPRD Sulsel sementara hingga adanya SK definitif dari Mendagri.

Sebelum menyerahkan palu sidang, Ni'matullah menyampaikan bahwa ini merupakan hari terakhir masa jabatan Anggota DPRD Provinsi Sulsel periode 2019-2024 dan awal dari 84 legislator DPRD Sulsel periode 2024-2029.

"Selamat kepada seluruh anggota DPRD Sulsel periode 2024-2029 yang hari ini dilantik," ucap Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel ini.

Penjabat Gubernur Sulsel, Zudan Arif Fakrulloh juga mengucapkan selamat atas purna tugas Anggota DPRD Sulsel Periode 2019-2024, dan selamat bekerja kepada 84 Anggota DPRD Sulsel Periode 2024-2029.

"Selamat bekerja, semoga Allah SWT merahmati, memberikan perlindungan dan memberikan hidayahNya kepada kita semuanya. Selamat bekerja," ucapnya.

Dia pun berpesan agar softskill dalam rangka menunjang tugas-tugas selama lima tahun ke depan perlu dilakukan secara berkelanjutan.

Sebenarnya total anggota DPRD Sulsel sebanyak 85 namun yang dilantik 84 orang karena satu orang terpilih dari Dapil Sulsel 4 bernama Hamsyah masih berstatus terdakwa tindak pidana korupsi.

Editor: Kastolani Marzuki

TALAUD, iNews.id - Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Perindo Talaud Johannis Manuputty mengaku bangga dan bahagia menyaksikan tiga kader terbaiknya dilantik menjadi anggota DPRD. Ketiga kader yang menjadi anggota DPRD terpilih di Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara yakni Rudini Ambuliling, Meike F Manganguwi dan Semuel Taliisan.

Mereka resmi dilantik menjadi anggota DPRD Talaud periode 2024-2029 di Kantor DPRD Talaud, Sabtu (21/9/2024).

Johannis mengatakan, dengan pelantikan ketiga kader tersebut menandai targetnya dalam proses pemenangan Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 terpenuhi.

"Tiga kader kita dilantik. Kita rasanya bahagia hari ini. Kita bangga karena perjuangan atau target saya sebagai Ketua DPD di dalam proses pemenangan di pemilihan legislatif harus dapat satu kursi tiap dapil," ujar Johannis, Sabtu (21/9/2024).

Dengan begitu, nama Partai Perindo yang dipimpin Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo akan tercatat dalam sejarah Talaud.

"Sehingga target kita untuk memiliki fraksi utuh, nama atau kata Perindo boleh tertulis dalam lembar sejarah Talaud bahwa di periode ini ada satu fraksi," ucapnya.

Adapun target lainnya, Johannis mengatakan saat ini sedang membangun komunikasi dengan partai politik lain dalam upaya memiliki satu komisi yang dipimpin Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap.

"Kayanya boleh, kita jangan dulu takabur. Kita sementara membangun komunikasi karena di sini ada 5 fraksi utuh yang di dalamnya ada fraksi 6 kursi. Partai Demokrat di sini sebagai pemenang 6 kursi, terus ada PDIP dengan 5 kursi, ada NasDem dengan 4 kursi, baru Golkar dan Perindo 3 kursi," katanya.

Dengan komunikasi yang sedang dibangun, pihaknya menargetkan bisa mendapat satu komisi yang dipimpin oleh kader Partai Perindo.

"Minimal Demokrat dengan Golkar sebagai sumber kekuatan menuju 12 kursi supaya kalau boleh kita dapat menguasai satu komisi," ujarnya.

Johannis pun berpesan kepada kader Perindo yang baru dilantik sebagai anggota DPRD Talaud untuk bertugas sesuai dengan visi misi partai untuk Indonesia sejahtera.

"Kita harus mengambil bagian dalam pemerintahan daerah siapa pun nanti bupatinya. Yang pasti kita punya tanggung jawab wajib ada dalam pemerintahan. Kita bisa membantu pemerintah daerah bersama-sama dalam mewujudkan mimpi Perindo yaitu untuk masyarakat sejahtera," katanya.

Dalam pelantikan ini, anggota DPRD Talaud juga mendapatkan ucapan selamat berupa karangan bunga dari Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo.

Editor: Donald Karouw

PADANG, iNews.id - Tiga anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat ditangkap anggota Satres NarkobaPolresta Padang. Mereka diamankan bersama seorang kontraktor di tempat yang berbeda, Jumat (20/9/2024).

Kasat Resnarkoba Polresta Padang AKP Martadius mengatakan, keempat orang ini ditangkap atas dugaan kasus narkoba.

"Mereka ditangkap di salah satu hotel di Kota Padang saat mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai anggota DPRD pada Jumat dini hari. Penangkapannya berdasarkan pengembangan setelah satu orang kami amankan," ujarnya, Sabtu (21/9/2024).

Menurutnya, polisi awalnya menangkap tersangka AA (52). Kasusnya kemudian dikembangkan dan mengarah kepadaa ketiga anggota DPRD Mentawai yang sedang menginap di salah satu hotel di Padang.

Mereka yakni berinisial S (55) dari Partai Nasdem, MS (51) dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) dan MS (51) dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Menurut Martadius, hasil tes urine kepada empat orang yang diamankan positif narkoba.

"Saat ini mereka sedang menjalani pemeriksaan di Mapolresta Padang. Untuk mengetahui berapa berat barang bukti dan apa jenisnya, termasuk penimbangan," katanya.

Martadius belum memberikan keterangan lebih rinci dari mana asal barang haram tersebut.

“Itu informasi awal nanti akan disampaikan Komandan dalam waktu dekat ini,” ucapnya.

Editor: Donald Karouw

BOLTIM, iNews.id - Ricci Ali menjadi satu di antara 20 anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut) yang dilantik, Selasa (17/9/2024). Dia menjadi satu-satunya kader Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap yang mendapat kursi di DPRD Boltim.

Ricci Ali mengatakan setelah pelantikan ini akan siap mengabdi untuk masyarakat. Khususnya memperjuangkan aspirasi warga terkait ketersediaan air bersih.

"Untuk Boltim ini saya lihat kebutuhan air bersih yang prioritas dibutuhkan warga dan akan kami perjuangkan," ujarnya, Selasa (17/9/2024).

Ricci menjadi anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 usai meraih 1.247 suara di Dapil I Kotabunan dan Tutuyan. 

Seusai dilantik, tak lupa dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua DPD Partai Perindo Boltim.

"Saya berterima kasih kepada Ibu Ketua Umum Partai Perindo dan tentunya Ketua DPD Partai Perindo Boltim," katanya.

Diketahui, Ricci merupakan figur anggota dewan yang dekat dengan rakyat. Diperiode sebelumnya dia juga meraih suara signifikan pada partai yang berbeda.

Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil. Perindo gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat dan Indonesia maju.

Editor: Donald Karouw

BOLTIM, iNews.id - Sebanyak 20 anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Sulawesi Utara (Sulut) resmi dilantik, Selasa (17/9/2024). Seorang di antaranya yakni kader terbaik Partai Perindo, partai berlambang Rajawali mengembangkan sayap bernama Ricci Ali.

Ricci menjadi anggota DPRD terpilih periode 2024-2029 usai meraih 1.247 suara di Dapil I Kotabunana dan Tutuyan. Dia menjadi kader potensial Partai Perindo satu-satunya yang menang di Boltim pada Pileg 2024.

Seusai dilantik, Ricci mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo dan Ketua DPD Partai Perindo Boltim.

Baca Juga

2 Kader Partai Perindo Dilantik Jadi Anggota DPRD Bolmut, Ronal Bolota dan Sutrisno Van Gobel

"Saya akan memperjuangkan aspirasi masyarakat Boltim," ujar Ricci, Selasa (19/9/2024).

Ricci merupakan figur anggota dewan yang dekat dengan rakyat. Diperiode sebelumnya dia juga meraih suara signifikan pada partai yang berbeda.

Diketahui, Partai Perindo dikenal sebagai partai modern yang menjunjung tinggi demokrasi, peduli rakyat kecil. Perindo gigih berjuang untuk penciptaan lapangan kerja, kesejahteraan rakyat dan Indonesia maju.

Editor: Donald Karouw

TEMPO.CO, Jakarta - Dua puluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, menggadaikan Surat Keputusan atau SK jabatan mereka ke bank setelah dilantik sebagai wakil rakyat. SK tersebut dijadikan jaminan untuk mengajukan kredit di Bank Jatim. Lantaran apakah benar Surat Keputusan (SK) jabatan bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman di bank? Bagaimana mekanismenya?

Dilansir dari journal.appihi.or.id, bagi seseorang yang akan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Surat Keputusan (SK) pengangkatan menjadi dokumen penting yang dikeluarkan oleh pejabat pembina kepegawaian. SK ini diperoleh setelah calon PNS (CPNS) resmi diangkat, dan mereka akan menjadi PNS penuh setelah mengucapkan sumpah/janji sesuai dengan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

SK CPNS termasuk dalam bentuk keputusan atau beschikking, yang menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU 51/2009) tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tata usaha negara, bersifat konkret, individual, final, dan menimbulkan akibat hukum bagi pihak terkait.

Dalam praktik perbankan, SK PNS sering kali digunakan sebagai jaminan kredit. Meskipun tidak termasuk dalam kategori jaminan kebendaan seperti gadai atau fidusia, SK PNS diakui sebagai bentuk jaminan karena memberi kepastian bahwa pemiliknya memiliki penghasilan tetap dari pekerjaannya. Dalam konteks hukum perdata, jaminan utang dibagi menjadi dua jenis seperti yang disadur dalam eprints.undip.ac.id, yaitu:

1. Jaminan Umum: Semua harta debitur, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, menjadi tanggungan untuk perikatan pribadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata.

2. Jaminan Khusus: Dibagi menjadi jaminan kebendaan (seperti gadai, fidusia, dan hak tanggungan) dan jaminan perorangan (seperti penanggung atau garansi).

Namun, cakupan penggunaan SK sebagai jaminan tidak terbatas pada SK PNS saja. Jenis SK lain, seperti SK dari karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), anggota TNI/Polri, serta pegawai perusahaan swasta nasional juga dapat diterima. Bagi karyawan swasta, bank biasanya melakukan penilaian khusus terhadap perusahaan tempat mereka bekerja untuk menentukan apakah SK kerja layak dijadikan jaminan kredit. Penilaian ini bergantung pada kebijakan dan aturan masing-masing bank.

Menurut Salim HS dan J. Satrio, SK PNS tidak masuk dalam kategori jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan, melainkan dianggap sebagai hak istimewa (privilege). Hal ini mirip dengan ijazah atau surat pensiun yang digunakan sebagai jaminan utang di bank. Meski tidak mempunyai nilai ekonomis langsung bagi orang lain, SK PNS memberikan keunggulan psikologis bagi kreditur untuk menagih utang lebih cepat dibandingkan kreditur biasa.

Pertanyaan yang sering muncul adalah, apa yang terjadi pada utang yang dijaminkan dengan SK atau menggadaikan SK jika PNS tersebut berhenti? Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata, semua harta debitur dapat digunakan untuk melunasi utang. Jika PNS tersebut berhenti dan tidak memiliki harta lain untuk dijaminkan, maka kreditur masih memiliki hak untuk menagih sisa utang dari harta yang tersisa.

Namun, jika pembayaran utang PNS dilakukan melalui pemotongan gaji secara langsung, maka kreditur akan segera mengetahui ketika PNS tersebut diberhentikan. Hal ini dikarenakan SK yang dijadikan jaminan tidak lagi berlaku. Dalam kondisi seperti ini, PNS tersebut diharapkan segera melunasi utangnya untuk menghindari masalah lebih lanjut.