JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Senior Jaringan Pendidik Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Dian Pramita mengatakan, pelantikan Iffa Rosita sebagai Anggota Komisi Pemlihan Umum (KPU) RI menggantikan Hasyim Asyari akan mempermudah kinerja lembaga ini dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak 2024.

"Tentu saja kehadiran Iffa Rosita akan memperkuat koordinasi tersebut berdasarkan tugas masing-masing divisi," ujar Dian melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (6/11/2024).

Dian menjelaskan, Iffa akan mengisi kekosongan koordinasi dan supervisi yang selama ini kosong karena Hasyim dipecat dari jabatannya usai terbukti melakukan tindak asusila.

Ia juga menyebutkan, KPU selanjutnya juga akan melakukan pleno untuk menempatkan Iffa Rosita sebagai anggota pimpinan KPU RI yang baru.

"Mudah-mudahan, KPU dengan citra kelembagaan yang sedikit turun dibanding Bawaslu akan mampu menguatkan monitoring sekaligus dampingan Pilkada dalam hal menyelesaikan problem teknis juga menjamin pelaksanaan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota berjalan demokratis sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tandas Dian.

Adapun pelantikan Iffa Rosita dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Selasa (5/11/2024).

Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 108/P Tahun 2024 yang ditetapkan pada 4 November 2024.

Adapun Iffa menggantikan Hasyim Asy'ari yang dipecat karena pelanggaran etik.

Dengan dilantiknya Iffa, Anggota KPU RI kini kembali berjumlah tujuh orang dengan susunan Ketua KPU Muchammad Afifuddin; serta Anggota yaitu Betty Epsilon Idroos, Persadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, August Mellaz, dan Iffa Rosita.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka-bukaan soal nasib pelantikan Eks Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebelumnya, Prasetyo sudah pernah memastikan bahwa Presiden Prabowo setuju Basuki jadi Kepala Otorita.

Prasetyo mengatakan sampai saat ini pelantikan Basuki jadi Kepala Otorita masih dalam tahap konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Sebagai informasi, urusan Otorita IKN sendiri bermitra dengan Komisi II DPR.

"Belum, belum. Kan begini sedang dikonsultasikan juga semua dengan DPR karena kan mekanismenya harus seperti itu," beber Prasetyo ditemui usai deklarasi GSN di Indonesia Arena Senayan, Jakarta Pusat, Sabtu (2/11/2024).

"Tunggu dulu lah, segera itu pokoknya," tambahnya menegaskan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri memang sudah resmi menunjuk mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN. Informasi itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II dengan jajaran Otorita IKN.

Saat memulai rapat, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda selaku pemimpin rapat mengatakan, DPR telah menerima surat presiden terkait penunjukan Basuki Hadimuljono sebagai Kepala Otorita IKN.

"Perlu saya sampaikan di awal, surat presiden terkait dengan penunjukan Pak Basuki Hadimuljono telah sampai ke pimpinan DPR RI. Namun sampai dengan hari ini kita semua masih menunggu disposisi pimpinan, karena itu Otorita IKN belum memiliki kepala yang definitif," katanya di Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024) yang lalu.

Lampung Geh, Bandar Lampung - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung periode 2024-2029 kini resmi memiliki pimpinan baru.

Pelantikan keempat pimpinan ini digelar dalam sidang paripurna istimewa pengucapan sumpah atau janji pimpinan DPRD periode 2024-2029 di Gedung DPRD Bandar Lampung, pada Rabu siang (23/10).

Pengambilan sumpah jabatan dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA, Lingga Setiawan.

Bernas Yuniarta dari Partai Gerindra resmi dilantik sebagai Ketua DPRD, melanjutkan posisinya yang sebelumnya ia pegang sebagai ketua sementara.

Selanjutnya, Sidik Efendi dari PKS menduduki posisi Wakil Ketua I, diikuti oleh Afrizal dari NasDem sebagai Wakil Ketua II, dan Wiyadi dari PDIP yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPRD pada periode 2019-2024 kini menjabat sebagai Wakil Ketua III.

Dalam pidato pertamanya sebagai ketua DPRD definitif, Bernas Yuniarta menyampaikan tekadnya untuk meningkatkan kerja sama antara anggota dewan dan Pemerintah Kota Bandar Lampung demi kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya keharmonisan dalam lembaga legislatif serta dengan jajaran Pemkot agar aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan lebih cepat dan efektif.

“Saya berharap kolaborasi dan sinergi yang baik antara seluruh anggota dewan serta Pemkot Bandar Lampung, sehingga kita dapat mewujudkan harapan masyarakat dan mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan kota,” ujar Bernas.

Sementara itu, Pjs Wali Kota Bandar Lampung, Budhi Darmawan, yang turut hadir memberikan ucapan selamat kepada pimpinan baru DPRD.

Ia berharap para pimpinan dapat mengemban amanah dengan baik dan terus bekerja sama dengan pemerintah dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada masyarakat.

“Selamat kepada pimpinan DPRD periode 2024-2029. Semoga tugas legislatif dapat dilaksanakan dengan lebih baik, dan hubungan yang harmonis dengan Pemkot Bandar Lampung terus terjaga,” ujarnya. (Cha)

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengangkat Penasihat Khusus, Utusan Khusus serta Staf Khusus untuk membantu kepemimpinannya selama lima tahun ke depan. Hak keuangan dan fasilitas serta dukungan administrasi seperti asisten dan pembantu yang diberikan pun berbeda-beda.

Pengangkatan 'pembantu-pembantu' Prabowo di luar para menteri, wakil menteri dan kepala lembaganya diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No.137/2024. Payung hukum itu termausk mengatur segala hak dan fasilitas serta dukungan berbentuk asisten-pembantu asisten yang didapatkan setiap Pembantu, Utusan maupun Staf Khusus.

Perpres itu ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 18 Oktober 2024, atau dua hari sebelum Prabowo naik ke kekuasaan.

"Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan," dikutip dari salinan Perpres itu.

Pada Perpres tersebut, Penasihat, Utusan serta Stas Khusus diangkat melalui Keputusan Presiden (Keppres). Mereka mendapatkan hak keuangan dari APBN. Hal yang sama juga berlaku bagi Staf Khusus untuk Wakil Presiden.

Penasihat, Utusan serta Staf Khusus untuk Presiden hingga Wakil Presiden melakukan tugas yang diberikan Kepala Negara di luar cakupan tugas kementerian serta instansi pemerintahan lainnya.

Jumlah personel yang diatur pun berbeda. Penasihat dan Utusan Presiden tidak diatur jumlahnya dalam Perpres tersebut, sedangkan Staf Khusus diatur. Adapun Staf Khusus diperbolehkan mencapai 15 orang, sedangkan Staf Khusus Wapres lebih sedikit yakni 11 orang.

Aturan untuk Penasihat dan Utusan Presiden cukup mirip. Misalnya, hak keuangan dan fasilitas yang diberikan kepada dua jabatan atau posisi tersebut sama-sama diberikan setingkat menteri.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Penasihat Khusus Presiden [dan Utusan Khusus Presiden, red] diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan Menteri," demikian bunyi pasal 6 dan pasal 22.

Kemudian, kedua posisi tersebut boleh dibantu dengan paling banyak dua asisten, dan masing-masing asisten dibantu paling banyak oleh dua orang asisten pula. Mereka boleh berasal dari pegawai negeri sipil dan non-pegawai negeri sipil.

"Pembantu Asisten sebagaimana dimaksud pada ayat [1] didukung staf yang diperbantukan dari Sekretariat Kabinet dan/atau Kementerian Sekretariat Negara," bunyi pasal 10 ayat (2) dan pasal 26 ayat (2).

Hak keuangan, fasilitas serta dukungan administrasi yang didapatkan oleh Penasihat dan Utusan Khusus berbeda dengan Staf Khusus Presiden serta Wakil Presiden.

Bagi Staf Khusus, mereka diberikan hak keuangan dan fasilitas setara eselon I.

"Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Staf Khusus Presiden [dan Wakil Presiden, red] diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan pimpinan tinggi madya atau jabatan struktural eselon I," bunyi pasal 40 dan pasal 57.

Sementara itu, untuk dukungan administrasi kedua posisi itu berasal dari Sekretariat Kabinet. Staf Khusus Presiden dan Wakil Presiden bisa mendapatkan paling banyak lima asisten, dan masing-masing asisten sama-sama bisa mendapatkan dua pembantu asisten.

Berikut daftar Penasihat Khusus Presiden yang dilantik hari ini, Selasa (22/10/2024):

1. Jenderal TNI (Purn.) Wiranto sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan

2. Jenderal TNI (Purn.) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Digitalisasi dan Teknologi Pemerintahan

3. Jenderal TNI Prof. Dr. Dudung Abdurachman, S.E, M.M sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketahanan Nasional, Ketua Komite Kebijakan Industri Pertahanan

4. Prof. Bambang Brodjonegoro, Ph.D. sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional

5. Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Energi

6. Prof. Dr. Muhadjir Effendy Penasihat Khusus Presiden Bidang Haji

7. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Terawan Agus Putranto Penasihat Khusus Presiden Bidang Kesehatan.

Kemudian, Utusan Khusus untuk Presiden Prabowo yakni:

1. Muhammad Mardiono sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ketahanan Pangan

2. Setiawan Ichlas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Ekonomi dan Perbankan

3. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan.

4. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni

5. Ahmad Rida Sabana sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Ekonomi Kreatif dan Digital.

6. Mari Elka Pangestu sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral.

7. Zita Anjani sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pariwisata.

Kemudian Staf Khusus Presiden Yovie Widianto. Adapun belum ada informasi ihwal Staf Khusus Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Bisnis.com, JAKARTA - Gelar Doktor Honor Causa milik Raffi Ahmad tercantum pada Keputusan Presiden tentang pengangkatan utusan khusus presiden meski gelar tersebut tidak diakui oleh Kemendikbud.

Adapun, dalam pelantikan yang digelar pada Selasa (22/10/2024), gelar milik Raffi Ahmad tersebut dibacakan oleh pembawa acara sesuai dengan yang tercantum pada Keputusan Presiden 76M Tahun 2024 tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden.

"Mengangkat dan menetapkan Dr. (HC). H. Raffi Farid Ahmad Utusan Khusus Presiden Bidang Pembianaan Generasi Muda dan Pekerja Seni," ujar pembawa acara.

Menanggapi hal tersebut, Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad enggan mengomentari soal kontroversi gelar Doktor Honoris Causa yang didapatkannya dari Universal Institute of Professional Management (UIPM). Raffi meminta agar hal itu tidak ditanyakan kepadanya.

"Ya kalau itu mungkin nanti ditanyakan saja kepada pihak sebelah sana, terima kasih," ujarnya kepada wartawan saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Dilansir dari unggahan Instagram resminya, Raffi mendapatkan gelar doktor kehormatan atau Doktor Honoris Causa oleh Universal Institute of Professional Management (UIPM) di Thailand.

Raffi sendiri disebut mendapatkan gelar itu dari Profesor Kanoksak Likitpriwan selaku Presiden Universal Institute of Professional Management (UIPM) Thailand.

Adapun artis sekaligus pemilik RANS Entertainment Raffi Ahmad resmi diangkat dan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden, Selasa (22/10/2024). Dia menjadi satu dari tujuh utusan khusus untuk Presiden Prabowo Subianto.

Sebelumnya, Raffi dipanggil oleh Prabowo ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Kini, Raffi dilantik dan resmi bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pada hari ini, Raffi memberikan keterangan kepada wartawan secara perdana usai dilantik oleh Presiden.

"Saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto atas kepercayaannya melantik saya," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024)

Untuk diketahui, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi atau Kemdikbudristek (sekarang dipisah) sebelumnya tidak mengakui gelar kehormatan yang didapatkan Raffi dari UIPM.

.

Lampung Geh, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menggelar Rapat Paripurna Istimewa, dalam rangka pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD Provinsi Lampung masa jabatan 2024-2029, pada Selasa (22/10). Acara ini sekaligus menandai dimulainya masa kerja DPRD yang baru dengan kepemimpinan yang dipilih berdasarkan hasil Pemilu 2024. Dalam rapat paripurna ini, Ahmad Giri Akbar dari Fraksi Gerindra resmi dilantik sebagai Ketua DPRD Provinsi Lampung, didampingi oleh empat wakil ketua. Mereka adalah Kostiana dari Fraksi PDIP sebagai Wakil Ketua I, Ismet Roni dari Fraksi Golkar sebagai Wakil Ketua II, Maulida Zahroh dari Fraksi PKB sebagai Wakil Ketua III, dan Naldi Rinara dari Fraksi NasDem sebagai Wakil Ketua IV. Keputusan pengangkatan pimpinan DPRD tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri dan berlaku sejak pengambilan sumpah pada hari ini. Dalam sambutannya, Ahmad Giri Akbar mengucapkan rasa terima kasih kepada pimpinan partai yang telah mempercayakan kepemimpinan kepada mereka. “Kami berterima kasih kepada pimpinan Partai Gerindra, PDIP, Golkar, PKB, dan NasDem yang telah memberikan kepercayaan dan menugaskan kami sebagai pimpinan dewan. Amanah ini akan kami laksanakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Provinsi Lampung,” ujar Giri

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD yang hadir dan menyerukan kebersamaan dalam menjalankan tugas. “Kami berharap, dengan kebersamaan dan kerja sama yang baik, lembaga dewan ini dapat memberikan kontribusi yang maksimal dalam membangun Provinsi Lampung, Sai Bumi Ruwa Jurai, yang kita cintai,” tambahnya. Pelantikan ini juga menjadi tindak lanjut dari hasil Pemilu 2024, di mana keanggotaan dan pimpinan DPRD periode 2024-2029 telah resmi dilantik. Ahmad Giri Akbar menegaskan bahwa DPRD siap menjalankan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undaKetua DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Giri Akbar dari Fraksi Gerindra | Foto : Eka Febriani / Lampung Gehngan yang berlaku. Agenda utama DPRD yang akan segera dilaksanakan adalah penetapan tata tertib dan pembentukan alat kelengkapan dewan. “Dua agenda ini harus kita prioritaskan, karena menjadi pedoman dalam menjalankan fungsi DPRD, baik dalam pembentukan peraturan daerah, pengawasan, maupun anggaran,” kata Giri Akbar. Dia juga mengajak seluruh pihak, termasuk pemerintah provinsi, lembaga swadaya masyarakat, dan media massa, untuk terus meningkatkan kerja sama dalam suasana yang harmonis. “Kerja sama yang baik antara DPRD dan pemerintah daerah sangat penting. Kami akan menempatkan kewenangan kami secara proporsional, sehingga sinergi antara kedua lembaga ini dapat berjalan optimal,” ungkapnya. Selain itu, ia juga memberikan apresiasi atas kehadiran 72 dari 85 anggota DPRD pada acara tersebut. "Ini menunjukkan komitmen dari anggota dewan untuk bersama-sama menjalankan amanah yang telah diberikan oleh masyarakat Lampung," pungkasnya. Dengan diresmikannya pimpinan DPRD periode 2024-2029, diharapkan lembaga ini dapat bekerja secara optimal dalam mewakili aspirasi rakyat dan mendukung pembangunan daerah sesuai dengan harapan masyarakat Lampung. (Cha)

JAKARTA, investor.id – Selebritas Raffi Ahmad diberi kepercayaan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menjadi utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Tak hanya Raffi, dilantik pula musisi Yovie Widianto sebagai staf khusus presiden.

Presiden Prabowo melantik tujuh orang sebagai utusan khusus presiden. Beberapa nama lain yang juga dilantik, antara lain Muhamad Mardiono, Setiawan Ichlas, Miftah Maulana Habiburrahman, Ahmad Ridha Sabana, Mari Elka Pangestu, dan Zita Anjani.

Pelantikan ini dihadiri secara langsung oleh sejumlah menteri Kabinet Merah Putih. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Selasa (22/10/2024).

Berikut ini daftar nama-nama yang dilantik.

Ketua Mahkamah Agung

Sunarto.

Utusan Khusus Presiden

1. Muhamad Mardiono sebagai utusan khusus presiden bidang ketahanan pangan,

2. Setiawan Ichlas sebagai utusan khusus presiden bidang ekonomi dan perbankan,

3. Miftah Maulana Habiburrahman sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan,

4. Raffi Farid Ahmad sebagai utusan khusus presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni,

5. Ahmad Ridha Sabana sebagai utusan khusus presiden bidang usaha mikro, kecil, dan menengah, ekonomi kreatif dan digital,

6. Mari Elka Pangestu, sebagai utusan khusus presiden bidang perdagangan,

7. Zita Anjani sebagai sebagai utusan khusus presiden bidang pariwisata.

Penasihat Khusus Presiden

1. Muhadjir Effendy sebagai sebagai penasihat khusus presiden urusan haji,

2. Purnomo Yusgiantoro sebagai penasihat khusus presiden urusan energi,

3. Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai penasihat khusus presiden urusan ekonomi,

4. Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai penasihat khusus presiden urusan pertahanan nasional,

5. Letnan Jenderal TNI (Purn) Terawan Agus Putranto sebagai penasihat khusus presiden urusan kesehatan nasional,

6. Jenderal TNI (HOR) (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan sebagai penasihat khusus presiden urusan investasi,

7. Jenderal TNI (purn) Wiranto sebagai penasihat khusus presiden bidang politik dan keamanan.

Staf Khusus Presiden

Yovie Widianto.

Badan Penyelenggara Haji

1. Moch. Irfan Yusuf sebagai kepala Badan Penyelenggara Haji,

2. Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Haji,

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara

1. Muliaman Darmansyah Hadad sebagai kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara,

2. Kaharuddin Djenod Daeng Manyambeang sebagai wakil kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.

Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan

1. Budiman Sudjatmiko sebagai kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,

2. Nanik Sudaryati Deyang sebagai Wakil I Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan,

3. Iwan Sumule sebagai wakil II Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal

1. Haikal Hassan sebagai kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal,

2. Afriansyah Noor sebagai wakil kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.

Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus

Aris Marsudiyanto.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto melalui Keputusan Presiden (Keppres) RI Nomor 76-M tahun 2024 Tentang Pengangkatan Utusan Khusus Presiden tahun 2024-2029 resmi menunjuk Raffi Ahmad dan Gus Miftah untuk masuk ke Kabinet Merah Putih.

Hal ini menambah daftar publik figur dan selebriti dalam badan kabinet gemuk milik Prabowo-Gibran. Padahal dalam upayanya membentuk kabinet, Prabowo sempat berniat untuk meracik kabinet zaken yang berisi orang-orang yang ahli di bidangnya serta berasal dari kalangan profesional.

Adapun, dalam perjalanannya Presiden Ke-8 RI itu justru memanggil sejumlah artis dan publik figur dalam rangka pemilihan menteri.

Nama-nama seperti Raffi Ahmad, Yovie Widianto, hingga Giring Ganesha dan Gus Miftah terlihat hadir di kediamannya di Kertanegara beberapa waktu lalu.

Hal ini sempat menimbulkan spekulasi mengenai siapa saja dari mereka yang akan masuk ke dalam kabinet Merah Putih.

Saat ini hanya beberapa artis dan publik figur yang benar-benar resmi bergabung dalam pemerintahan. Giring Ganesha, mantan vokalis Nidji, diumumkan sebagai Wakil Menteri Kebudayaan.

Di sisi lain, Raffi Ahmad hingga Yovie Widianto diberikan tugas khusus di masa kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Berikut publik figur dan selebriti yang masuk di Kabinet Prabowo-Gibran:

1. Giring Ganesha eks band Nidji kini resmi jadi Wakil Menteri Kebudayaan mendampingi Fadli Zon.
2. Dyah Roro Esti jadi Wakil Menteri Perdagangan mendampingi Budi Santoso.
3. Isyana Bagoes Oka mantan model ini diangkat jadi Wakil Menteri Kependudukan/Wakil Kepala BKKBN
4. Miftah Maulana Habiburrahman (Gus Miftah) sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Kerukunan Beragama dan Pembinaan Sarana Keamanaan.
5. Raffi Farid Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni
6. Yovie Widointo sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Kreatif.

Budiman Sudjatmiko merapat ke Istana Negara, Jakarta menjelang pelantikan utusan khusus hingga kepala badan. Budiman pun memberikan bocoran terkait posisi yang akan ditempatinya.

Budiman menyebut akan menempati jabatan sebagai Kepala Badan. Hal tersebut telah disampaikan Prabowo saat dipanggil ke kediamannya.

"(Kepala Badan) Itu yang diberitahukan oleh Pak Prabowo saat di Kertanegara," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/10/2024).

Namun, dia belum memberitahukan nama badan apa yang ditempatinya nanti. Dia hanya menyebut fokus badan yang akan dipimpinnya itu berkaitan dengan kemiskinan.

"Insya Allah nanti kalau misalnya setelah dilantik pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan, tapi tunggu saja rapat paripurna kabinet arahan dari beliau," terangnya.

Dia menjelaskan alasan Prabowo memberi arahan tersebut. Dia bilang selama ini masyarakat kelas kemiskinan belum terdata dengan baik. Kemudian kategori miskin bukan sekedar kemiskinan ekstrem, tapi juga mereka mereka yang jatuh miskin

"Saya pikir itu concern kita semua jadi mereka yang miskin maupun yang terancam miskin, yang miskin diberdayakan, yang terancam miskin diselamatkan," jelasnya.

Simak Video: Budiman Sudjatmiko Diminta Prabowo Bantu Atasi Kemiskinan

[Gambas:Video 20detik]

Budiman Sudjatmiko merapat ke Istana Negara, Jakarta menjelang pelantikan utusan khusus hingga kepala badan. Budiman pun memberikan bocoran terkait posisi yang akan ditempatinya.

Budiman menyebut akan menempati jabatan sebagai Kepala Badan. Hal tersebut telah disampaikan Prabowo saat dipanggil ke kediamannya.

"(Kepala Badan) Itu yang diberitahukan oleh Pak Prabowo saat di Kertanegara," kata Budiman di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (21/10/2024).

Namun, dia belum memberitahukan nama badan apa yang ditempatinya nanti. Dia hanya menyebut fokus badan yang akan dipimpinnya itu berkaitan dengan kemiskinan.

"Insya Allah nanti kalau misalnya setelah dilantik pertama concern pribadi tentu banyak tentang kemiskinan, tapi tunggu saja rapat paripurna kabinet arahan dari beliau," terangnya.

Dia menjelaskan alasan Prabowo memberi arahan tersebut. Dia bilang selama ini masyarakat kelas kemiskinan belum terdata dengan baik. Kemudian kategori miskin bukan sekedar kemiskinan ekstrem, tapi juga mereka mereka yang jatuh miskin

"Saya pikir itu concern kita semua jadi mereka yang miskin maupun yang terancam miskin, yang miskin diberdayakan, yang terancam miskin diselamatkan," jelasnya.

Simak Video: Budiman Sudjatmiko Diminta Prabowo Bantu Atasi Kemiskinan

[Gambas:Video 20detik]

Agus Harimurti Yudhoyono dan Zulkifli Hasan telah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator (Menko). AHY, sapaan Agus Harimurti Yudhoyono, dilantik menjadi Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

Sementara Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, menjadi Menko bidang Pangan. Namun keduanya belum memiliki kantor seperti menteri yang lain.

Ditanya terkait lokasi kantornya, AHY mengatakan, belum ditetapkan secara pasti di mana harus berkantor tersebut.

"Itu juga belum saya ketahui secara pasti (gedung kantor), yang jelas karena ini memang pos baru, tidak hanya Kemenko ini ya, tetapi juga ada beberapa Kemenko lainnya," kata AHY, ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

Menurut AHY saat ini gedung pemerintah untuk menjadi kantornya nanti masih dalam proses pencarian.

"Karena memang benar-benar baru, kami baru mendapatkan informasi, lagi dicari yang pas lah kira-kira dimana," ujarnya.

Sebagai informasi ada 5 kementerian bakal berada di bawah koordinasi AHY. Kementerian tersebut antara lain Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

"Saya rasa tugas-tugas yang akan kami jalankan baik itu secara umum maupun secara teknis karena ada 5 kementerian teknis di bawah Kemenko Infrastruktur. Mudah-mudahan bisa bekerja secara intensif dan bersinergi di lapangan," kata AHY.

Sementara Zulhas mengatakan sementara akan meminjam kantor dulu, sambil menunggu kantor disiapkan

"Setelah ini, serah terima jabatan dulu. Setelah serah terima, nanti rapat. Nanti pinjam dulu kantornya," ungkap pria yang akrab disapa Zulhas itu di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (21/10/2024).

"Untuk kantor sedang disiapkan, nanti kalau kantornya udah rapih teman-teman media ikut ya saat peresmian," sambung Zulhas, di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta.

Zulhas pun menambahkan ada beberapa kementerian/lembaga yang nanti di bawah koordinasi Menko Pangan. mulai dari Kementerian Pertanian hingga Badan Pangan Nasional (Bapanas)

"Pangan itu sudah pasti Pertanian, Bulog, Bapanas, Kelautan, Kehutanan, Lingkungan, terus ada Badan Usaha Bidang Pangan dan instansi lain yang terkait. Lebih jelas tugasnya itu 5 tahun harus swasembada, " ujarnya.

JAKARTA, investor.id - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik kembali Erick Thohir sebagai menteri Kementerian BUMN pada Senin (21/10/2024). Pada periode kedua kepemimpinannya ini, Erick mengaku mengemban sederet amanah untuk menjalankan program presiden dengan baik.

Saat ditemui di Kementerian BUMN selepas pelantikan, Erick bilang, pelantikan merupakan sesuatu yang sudah berjalan seperti biasa. Namun, yang terpenting adalah bersikap loyal kepada presiden dan memastikan program yang dititipkan berjalan baik untuk rakyat sesuai visi presiden.

“Artinya, kami di Kementerian BUMN harus bekerja lebih keras lagi, profesionalisme, dan transparan sebagai pembantu presiden,” ujar dia di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Salah satu tugas atau peran Kementerian BUMN adalah meningkatkan kemitraan antara BUMN dan swasta. Ini sejalan dengan cetak biru (blueprint) untuk merampingkan BUMN menjadi 30 BUMN.

Menurut Erick, dengan konsekuensi pasar yang terbuka, kerja sama antara swasta, UMKM, dan investor baik yang datang dari dalam maupun luar negeri negeri harus diseimbangkan. Tentunya, dengan terus mendorong, keberpihakan kepada UMKM karena hal itu merupakan fondasi.

“Apalagi, kalau kami lihat perbandingan Indonesia dengan negara lain, enterpreneurship kita itu hanya 3,4%. Artinya, Indonesia tertinggal dengan enterpreneurship negara-negara lain yang bisa mencapai 5-8%. Ini saya rasa peran BUMN yang harus terus kita dorong. Bagaimana perusahaan menengah naik kelas dan private sector kami juga buka kerja sama,” ujar Erick.

TerbitkanPermen

Untuk itu, eks presiden Inter Milan itu berencana menerbitkan peraturan menteri (permen) terkait pengadaan di BUMN supaya tidak ada lagi anak BUMN, cucu BUMN, atau mungkin yayasan. Permen ini juga bertujuan untuk memastikan tidak ada lagi konflik antar-direksi perusahaan bersaudara dengan kedok memakai perusahaan-perusahaan tersembunyi.

“Permennya kami akan sediakan secepatnya. Tapi, kami akan laporkan dulu karena inikan kembali mendorong sesuai dengan pidato presiden (terkait kolusi) yang harus kami jaga,” tutur Erick.

Sederet tugas lainnya, lanjut Erick, Kementerian BUMN juga akan membangun ekosistem swasembada pangan untuk mendukung Kementerian Pertanian. Sebab, Kementerian BUMN mempunyai PT Pupuk Indonesia yang dapat menyediakan pupuk secara tepat waktu dan sasaran melalui digitalisasi.

“Lalu, untuk Energi Baru Terbarukan (EBT), saya rasa kami sudah banyak investasi lewat Pertamina dan PLN. Karena kami tahu, arah menuju (EBT) ini tidak terhindarkan. Lalu, (tugas) hilirisasi. Kami sudah lakukan terobosan mengenai nikel dan bauksit. Hal-hal ini yang memang sejalan dengan visi Pak Presiden,” tutur Erick. 

Pada intinya, dia menekankan, Kementerian BUMN siap membantu dan loyal kepada presiden untuk mewujudkan misi presiden sesuai janji (pelantikan). “Kami terus bertransformasi, transparan, termasuk bersih-bersih BUMN-BUMN lagi. Kami juga mendorong percepatan pengusaha baru, mendorong swasta, UMKM, dan bagaimana mengangkat yang tertinggal dengan negara lain,” tandasnya.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News