TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa rumah susun seharusnya direncanakan dan dibangun di titik Transit Oriented Developmentatau TOD. Hal ini dilakukan agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses angkutan massal perkotaan.

"Pak Presiden Jokowi dan diteruskan oleh Presiden terpilih mengonsepkan bahwa di titik-titik TOD itu seyogyanya direncanakan dan dibangun rumah susun," ujar Budi saat pidato di acara Peresmian Peningkatan Standar Pelayanan Minimum Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, Sabtu, 12 Oktober 2024.

Sebagai informasi TOD merupakan pengembangan yang mengintegrasikan desain ruang kota untuk menyatukan orang, kegiatan, bangunan, dan ruang publik melalui konektivitas yang mudah dengan berjalan kaki ataupun bersepeda serta dekat dengan pelayanan angkutan umum ke seluruh kota.

Menurut Budi, skema TOD saat ini telah menjadi sebuah keharusan karena kawasan tersebut menjadi titik pertemuan antara moda transportasi pertama (first mile) dan transportasi terakhir (last mile). Hal ini memungkinkan masyarakat untuk berpindah antar moda transportasi dengan lebih mudah dan efisien.

"Dari rumah sampai ke stasiun tidak kesulitan dan tidak membuat parkir terlalu banyak," ujarnya.

Dengan adanya skema ini, Budi juga berharap masyarakat dapat berpindah dengan menggunakan angkutan massal, salah satunya KRL. Apalagi, sektor transportasi menurut Budi juga dikembangkan dengan angkutan massal lain seperti MRT, LRT, dan Trans Jakarta. "Ada konsep yang harus kita lakukan dengan konsisten, yaitu TOD, supaya pergerakan manusia itu semakin efisien," katanya.

Sebelumnya, Budi meresmikan peningkatan standar pelayanan minimum di Stasiun Jurangmangu, Tangerang Selatan, pada Sabtu 12 Oktober 2024. Menurutnya langkah ini adalah bentuk fokus pemerintah pada kenyamanan masyarakat menggunakan angkutan massal perkotaan.

"Pak Presiden Jokowi ingin sekali bahwa ketergantungan dengan mobil pribadi itu harus ditinggalkan," ujar dia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumedi mengakui Presiden Joko Widodo (Jokowi) berperan besar dalam tranformasi angkutan massal di dalam negeri.

Budi bercerita hal ini sudah dilakoni Jokowi sejak menjabat sebagai Gubernur Jakarta. Bahkan menurutnya beberapa proyek yang sempat macet seperti Moda Raya Terpadu (MRT) juga baru tuntas saat Jokowi menjabat.

"Itu kan tadinya saya di DKI, proyek MRT itu tidak pernah selesai-selesai. Jadi istilahnya 'Mari Rapat Terus', itu namanya MRT," kata Budi dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja Sektor Transportasi Selama 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi di Kemenhub, Jakarta Pusat, Selasa malam (1/10).

Budi mengatakan, Jokowi komitmen melakukan pembangunan di sektor transformasi sejak tahun pertama menjadi gubernur Jakarta.

Menurutnya, komitmen ini berlanjut sampai Jokowi terpilih menjadi kelapa negara pada tahun 2014 silam.

Sehingga saat ini banyak angkutan kota yang sudah terbangun termasuk proyek Lintas Raya Terpadu (LRT) hingga Kereta Cepat Jakarta Bandung yang memanfaatkan perkembangan teknologi.

"Itu dilaksanakan konsisten MRT, LRT disana mengadopsi teknologi baru," ujar Menhub.

Lebih lanjut, menhub mengklaim tranformasi angkutan perkotaan ini turut membangun peradaban baru angkutan antar wilayah yang dilakukan oleh swasta.

Menurutnya, usaha di bidang transportasi juga kian beragam menawarkan banyak fasilitas yang lebih canggih dan memberikan kenyamanan kepada masyarakat.

"Kemarin saya ke Bandung, ada bus, di situ ada bus sleeper. Satu bus itu kira-kira 20 orang. Itu enak sekali. Dan bersih. Ada toiletnya, ada Wifi-nya, segala macem. Jadi apa yang dilakukan di Jakarta ini berdampak atau menjadi inisiasi atau inspirasi bagi masyarakat yang ada di sektor transportasi," kata Budi.

JAKARTA, KOMPAS.com – Layanan bus dengan skema layanan buy the service (BTS) adalah skema pemberian subsidi berupa pembelian layanan dari perusahaan angkutan umum, untuk penyelenggaraan angkutan penumpang umum di kawasan perkotaan kepada masyarakat.

Layanan ini diberikan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Perhubungan, kepada operator, yang akhirnya dinikmati masyarakat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, mengatakan, saat ini sudah ada 11 kota yang telah mengalokasikan APBD-nya untuk layanan BTS.

KOMPAS.com/HILDA B ALEXANDER Layanan bus perkotaan Balikpapan dengan skema Buy The Service (BTS) bertajuk Balikpapan City Trans, resmi diuji coba, Senin (1/7/2024).

Kota-kota tersebut antara lain Padang, Pekanbaru, Gorontalo, Batam, Tangerang, Semarang, Surabaya, Bali, Surakarta, Jambi, dan Banjarmasin.

Budi mengapresiasi kota-kota yang sudah mulai melakukan pembiayaan yaitu membayar BTS dengan APBD sendiri.

"Kita harapkan, layanan buy the service (BTS) ini bukan hanya menjadi program pemerintah pusat, tetapi juga menjadi program pemerintah daerah. Karena itu, saya mendorong dan mengimbau agar Pemda dapat memberikan alokasi dana untuk kegiatan feeder bus ini," ujar Budi, dalam keterangan resmi (14/7/2024).

Seperti diketahui bus BTS paling baru, yaitu BISKITA Trans Depok telah meluncur pada 14 Juli 2024. BISKITA ini akan melayani para penumpang yang menuju dan berangkat dari LRT Harjamukti dengan rute trayek menuju Terminal Depok dan sebaliknya.

“Apa yang kita lakukan sekarang adalah stimulus atau percontohan agar antarmoda berjalan dan masyarakat terlayani dengan baik. Ke depan, semoga semakin banyak Pemda melakukannya. Saya yakin Bogor, Depok, Bekasi, Tangerang mampu untuk mengalokasikan sebagian APBD, tidak perlu banyak," ucap Budi.

Menhub memperkirakan, jika sepanjang hari ada 2.000 orang yang dapat terlayani melalui BISKITA, maka artinya paling tidak sebanyak 2.000 motor atau mobil pribadi tidak bergerak di jalan. Selain berbiaya murah, hal ini juga dapat mengurangi polusi dan kemacetan.

DOK. PEMKOT SURABAYA Peluncuran Teman Bus melalui Program Buy The Service (BTS) pada Trans Semanggi Suroboyo di Balai Kota Surabaya, Rabu (29/12/2021).

"Tentu kita melihat bahwa pergerakan antarmoda ini harus digalakkan dan harus diurus secara serius agar masyarakat tidak lagi menggunakan kendaraan pribadi, dari dan menuju LRT. Oleh karena itu, pemerintah pusat menyediakan program angkutan BTS untuk menghubungkan titik-titik mayor transportasi," kata dia.

Sebagai informasi, BISKITA Trans Depok akan beroperasi selama 16 jam dari pukul 05.00 hingga 21.00 WIB. Akan ada total 48 titik perhentian dengan total jarak lintasan 34 kilometer.

Saat ini terdapat 14 unit kendaraan yang siap beroperasi serta 1 unit kendaraan cadangan dengan target sebanyak 7 ritase per unit. Selama 6 bulan di awal beroperasi, layanan ini dapat dinikmati secara gratis.

Selain Depok, kota-kota lain yang telah lebih dulu menerapkan BTS dari Kementerian Perhubungan antara lain Bogor, Bekasi, Palembang, Medan, Bali, Solo, Yogyakarta, Makassar, Banyumas, Banjarmasin, Bandung dan Surabaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Untuk memudahkan dan mendukung penggunaan angkutan umum, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) kembali membuka layanan Jabodetabek Residence Connexion (JRC) di Bekasi.

Layanan angkutan umum massal ini kembali dibuka untuk melayani dua rute yang melintasi Kota Bekasi serta Kabupaten Bekasi.

Rute pertama melayani perumahan Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M, sedangkan satunya lagi Harapan Indah menuju Pasar Baru.

Sekretaris BPTJ Dedy Cahyadi menyampaikan, layanan JRC merupakan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, dalam hal ini BPTJ dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan Dinas Perhubungan Kota Bekasi dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bekasi, PT. Hasana Damai Putra, juga PT. Sinar Jaya Megah Langgeng sebagai operator bus.

"Hal ini sesuai dengan peraturan presiden No 55 tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek di mana salah satu Indikator Kinerja Utama adalah pergerakan orang dengan angkutan umum mencapai 60 persen pada 2029," ujar Dedy, dalam keterangan resminya, Selasa (9/7/2024).

Sinar Jaya Bus Sinar Jaya JRC

Untuk bus yang akan beroperasi pada kedua rute, masing-masing berjumlah tiga unit. Titik pemberhentian dari Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M adalah Pasar Modern Kota Harapan Indah, Sayana, Halte Harmoni, Asera, RS. Citra Harapan, Bundaran Senayan, dan berakhir di Blok M.

Sementara titik pemberhentian dari Harapan Indah menuju Pasar Baru adalah Pasar Modern Kota Harapan Indah, Sayana, Halte Harmoni, Asera, RS. Citra Harapan, Cempaka Putih, Atrium Senen, Stasiun Gambir, dan berakhir di Pasar Baru.

Masyarakat Bekasi dapat menikmati layanan JRC dengan tarif Rp 25.000 untuk kedua rute tersebut melalui sistem pembayaran tunai.

Estimasi perjalanan dari Harapan Indah menuju Stasiun MRT Blok M adalah 1 jam 6 menit, sementara dari Harapan Indah menuju Pasar Baru 49 menit.

BPTJ JRC Bekasi layani rute Harapan Indah Blok M dan Pasar Baru

Unit JRC yang diluncurkan telah disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimal yang memiliki beberapa fasilitas untuk menunjang kenyamanan.

Dari pendingin ruangan (AC), standar dudukan yang mudah disesuaikan, tidak diperbolehkan untuk berdiri, dan telah disediakan charging board atau USB port untuk mengisi daya ponsel. Sementara untuk kapasitas tempat duduk yang tersedia, hanya 43 seat dengan menghadap ke depan.

JAKARTA, KOMPAS.com –BiskitaTrans Depok, hasil kolaborasi antara Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), siap mengaspal dalam waktu dekat.

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengumumkan bahwa selama enam bulan pertama masa uji coba, tarif layanan transportasi publik Biskita Trans Depok akan nol rupiah alias gratis.

“Jadi enam bulan setelah launching insya Allah nol rupiah tarifnya, tetap keputusan tarif akan disesuaikan dengan kebijakan dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub),” ujar Idris dalam keterangan tertulis, Minggu (7/7/2024).

View this post on Instagram

A post shared by Pemerintah Kota Depok (@pemkotdepok)

“Karena kabarnya Bogor itu setahun, tetapi Bekasi enam bulan, nanti kita lihat animo masyarakatnya,” kata dia.

Idris menambahkan, Biskita Trans Depok akan dioperasikan pada pertengahan Juli 2024, dengan rute Terminal Depok hingga halte LRT Harjamukti.

Pemkot Depok juga berencana untuk meminta penambahan koridor bus, terutama di wilayah barat seperti Cinere dan Bojongsari.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Idris optimistis minat masyarakat terhadap Biskita akan terus meningkat.

“Kita berharap dengan penambahan koridor, minat masyarakat untuk menggunakan Biskita akan meningkat,” ucap Idris.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPTJ Kemenhub Tatan Rustandi mengatakan, dalam penentuan tarif BISKITA Trans Depok pada tarif awal akan digratiskan sebagai bagian dari sosialisasi kepada masyarakat.

KOMPAS.com/DINDA AULIA RAMADHANTY Pemerintah Kota Depok akan menggratiskan tarif Biskita Trans Depok selama enam bulan pertama beroperasi.

Setelah periode tersebut, akan dilakukan kajian yang melibatkan Kemenhub, BPTJ, dan Dinas Perhubungan (Dishub) Depok untuk menentukan tarif yang sesuai dengan kemampuan daya beli masyarakat.

“Sebagai contoh, di Bogor, kemampuan daya beli masyarakat berada di sekitar Rp 4.000, tarif yang diterapkan nantinya juga akan disegmentasikan,” ucap Tatan.

“Tarif lebih murah akan diberikan kepada anak-anak sekolah, pelajar, dan masyarakat yang berkebutuhan khusus,” ujarnya.

Dok. Pemkot Depok Wali Kota Depok Mohammad Idris mengumumkan bahwa selama enam bulan pertama masa uji coba, tarif layanan transportasi publik Biskita Trans Depok akan nol rupiah alias gratis.

Menurutnya, langkah tersebut bertujuan untuk memastikan tarif yang diberlakukan tidak membebani masyarakat.

Sebagai informasi, Biskita Trans Depok akan melalui rute Terminal Margonda-Jalan Siliwangi-Jalan Tole Iskandar-Jalan Raya Bogor-Stasiun LRT Harjamukti.

Sedangkan untuk metode pembayarannya dapat menggunakan kartu uang elektronik E-money, Flazz, Tapcash, dan Brizzi.