Reporter: Nadya Zahira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menerapkan kebijakan baru terkait dana pensiun, di mana mulai Oktober 2024, dana pensiun tidak dapat dicairkan sebelum peserta mencapai usia kepesertaan minimal 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono menerangkan bahwa peserta wajib memilih perusahaan asuransi jiwa untuk membeli Produk Anuitas, apabila 80% saldo Manfaat Pensiun Peserta lebih dari Rp 500 juta setelah memperhitungkan PPh 21.

Produk anuitas ini, lanjut Ogi, adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, serta kepada janda/duda atau anak, untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

Produk Anuitas tersebut nantinya akan menjadi sumber pendapatan utama bagi penerima dana pensiun di masa depan.

Ogi juga menyatakan bahwa peserta PPIP yang pensiun harus mengalihkan 80% dari saldo manfaatnya ke program anuitas. Namun, jika pendapatan berada di bawah pertumbuhan yang ditentukan, dana tersebut dapat diambil secara tunai.

Ia menegaskan bahwa mulai Oktober, pencairan atau surrender anuitas tidak boleh dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

Lebih jauh, Ogi mengungkapkan bahwa pencairan anuitas yang sering dilakukan sebelum waktunya menjadi salah satu alasan mengapa Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) tidak mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan 80% dari dana yang ada harus digunakan untuk membeli produk anuitas.

“inilah yang membuat statistik dana pensiun dari DPPK itu tidak pernah naik, karena begitu dananya masuk, keluar dari Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP) masuk anuitas, dan dicairkannya hanya kurang dari sebulan. Walaupun kena penalty yang cukup besar,” ujarnya.

Ogi juga menilai bahwa praktik ini tidak sejalan dengan tujuan utama program pensiun. Menurutnya, jika dana pensiun dicairkan terlalu cepat melalui produk anuitas yang bisa dicairkan bertahap, hal ini mengurangi manfaat dari program pensiun itu sendiri.

“Dana pensiun seharusnya memberikan manfaat setelah masa pensiun, bukan diambil sebelumnya. Jika diambil lebih awal, itu hanya menjadi tabungan biasa, bukan program pensiun. Ini perlu dijelaskan dengan baik kepada peserta,” tegas Ogi.

Untuk memastikan tujuan dan manfaat dari program pensiun tercapai, OJK akan menerapkan aturan bahwa pencairan dana pensiun tidak dapat dilakukan sebelum usia kepesertaan mencapai 10 tahun.

IDXChannel - Bunga anuitas adalah metode penghitungan bunga yang sering digunakan dalam produk keuangan seperti kredit pemilikan rumah (KPR), kredit kendaraan bermotor, dan pinjaman pribadi.

Pemahaman tentang bunga anuitas penting karena mempengaruhi jumlah pembayaran bulanan yang harus dibayarkan oleh debitur. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara mendalam tentang apa itu bunga anuitas, bagaimana cara menghitungnya, serta kelebihan dan kekurangannya.

Pengertian Bunga Anuitas

Bunga anuitas adalah sistem penghitungan cicilan di mana total pembayaran bulanan tetap sama sepanjang masa pinjaman, meskipun komposisi antara bunga dan pokok berubah setiap bulannya.

Pada awal periode, porsi pembayaran bunga lebih besar dibanding pokok, namun seiring waktu, porsi pokok akan meningkat dan porsi bunga menurun. Hal ini membuat cicilan bulanan menjadi stabil dan terprediksi.

Jenis-jenis Bunga Anuitas

Terdapat dua jenis bunga anuitas yang umum digunakan:

1. Anuitas Tetap (Fixed Annuity)
Pembayaran bulanan tetap sepanjang masa pinjaman. Jenis ini biasanya digunakan pada pinjaman jangka panjang seperti KPR.

2. Anuitas Berubah (Variable Annuity
Pembayaran bulanan dapat berubah tergantung pada suku bunga pasar. Jenis ini lebih fleksibel namun juga lebih berisiko karena suku bunga dapat berfluktuasi.

Kelebihan dan Kekurangan Bunga Anuitas

Kelebihan:

1. Cicilan Tetap: Membuat perencanaan keuangan lebih mudah karena besaran cicilan tidak berubah.

2. Cocok untuk Jangka Panjang: Terutama pada pinjaman KPR atau pinjaman dengan durasi yang panjang.

Kekurangan:

1. Bunga Lebih Besar di Awal: Pada awal periode, pembayaran lebih banyak ke bunga daripada pokok, sehingga sisa pokok menurun lebih lambat.

2. Kurang Fleksibel: Pembayaran tetap tidak memberikan kesempatan untuk memanfaatkan penurunan suku bunga pasar.

Bunga anuitas adalah metode pembayaran yang memberikan kestabilan dalam cicilan bulanan. Jenis bunga ini cocok bagi mereka yang mencari kepastian pembayaran setiap bulannya, terutama pada pinjaman jangka panjang.

Namun, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti suku bunga dan jangka waktu agar mendapatkan keuntungan optimal dari jenis bunga ini.

(Shifa Nurhaliza Putri)

JAKARTA, investor.id – Dana pensiun yang dialihkan ke produk anuitas hanya bisa dicarikan saat usai kepesertaan melampaui 10 tahun mulai akhir Oktober 2024. Pencairan dana pensiun melalui skema anuitas ini diterapkan secara berkala per bulan, atau sekaligus dengan syarat.

Ketentuan yang mengatur hal tersebut tercantum dalam POJK 27/2023 tentang Penyelenggaraan Usaha Dana Pensiun dan POJK 8/2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran Produk Asuransi.

Pasal 39 dalam POJK 27/2023 menerangkan, pembayaran Manfaat Pensiun bagi Peserta, Janda/Duda, atau anak harus dilakukan secara berkala. Mereka dapat memilih pembayaran manfaat pensiun secara berkala dengan dua cara:

dibayarkan oleh Dana Pensiun; dan/atau

memilih untuk membeli anuitas atau anuitas syariah dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah

Jika melalui Dana Pensiun, manfaat pensiun dibayarkan secara berkala dengan nilai tetap atau meningkat yang pembayarannya dilakukan seumur hidup. Sedangkan dalam hal peserta meninggal dunia, manfaat pensiun dibayarkan kepada Janda/Duda atau anak yang sah paling sedikit 60% dari hak peserta. Sementara pembayaran pensiun kepada anak dapat dibayarkan sampai anak mencapai usia paling tinggi 25 tahun.

Kemudian jika peserta memilih untuk pembayaran manfaat pensiun dengan cara membeli anuitas dari perusahaan asuransi, maka ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dari anuitas yang dimaksud. Salah satu syarat yang diatur yaitu produk anuitas punya manfaat paling singkat selama 10 tahun.

Aturan ini kemudian diselaraskan dengan POJK 8/2024 di Pasal 10 yang menyatakan bahwa perusahaan asuransi tidak boleh menyediakan produk asuransi anuitas untuk program dana pensiun yang menawarkan penebusan polis (pencairan dana) kurang dari jangka waktu manfaat pensiun 10 tahun.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyampaikan, tujuan dari pelaksanaan program pensiun anuitas adalah untuk menjaga kesinambungan penghasilan setelah memasuki usia pensiun.

“Jadi sebenarnya, setelah memasuki usia pensiun, pensiunan itu menerima manfaat pensiun secara berkala atau bulanan. Itu prinsip daripada program pensiun,” ujar Ogi dalam konferensi pers pada Jumat (6/9/2024).

Ada Pengecualian

Lebih lanjut, Ogi menerangkan bahwa dalam ketentuan yang ada saat ini, ketika seseorang memasuki usia pensiun, maka diperkenankan 20% bisa ditarik sekaligus. Sementara nilai pokok sebesar 80% dilakukan pembayaran berkala bulanan, baik oleh Dana Pensiun atau melalui skema asuransi anuitas.

“Prinsipnya seperti itu,” kata Ogi.

Adapun dalam ketentuan yang berlaku sebelumnya, memungkinkan bagi peserta mencairkan dana pensiun atau anuitas yang dimiliki bahkan kurang dari sebulan kepesertaan. Sebagai konsekuensi, peserta pun dikenakan sanksi denda sebesar 5% dari nilai pokok.

“Tetapi kami melihat itu kurang pas untuk menjadi program pensiun. Harusnya anuitas itu diberikan secara berkala setiap bulan,” kata Ogi.

“Kalau itu tidak bisa dicairkan selama 10 tahun, itu kurang pas juga ... Tapi tetap bisa menerima bulanan, tapi tidak bisa mencairkan pokoknya. Itu yang kita harapkan itu bisa dicairkan selama 10 tahun. Tetapi setiap bulan para pensiunan masih bisa menerima manfaat pensiunnya,” kata Ogi yang menerangkan maksud dari program anuitas.

Dia pun menuturkan bahwa OJK menyadari tidak semua segmen peserta punya kecukupan dana pensiun untuk memenuhi kebutuhan masa pensiunnya. Merujuk International Labour Organization (ILO), seorang pensiunan sedikitnya membutuhkan dana sebesar 40% dari pendapatan terakhir saat bekerja.

“Ada pengecualian disini, kami menyadari bahwa apabila manfaat pensiunnya setelah dikurangi 20% tadi itu lebih kecil dari Rp 1,6 juta (pembayaran manfaat pensiun per bulan) atau nilai tunainya sekitar Rp 500 juta, itu bisa dicairkan sekaligus,” tegas Ogi.

Dia menambahkan, Jaminan Pensiun (JP) berbeda dengan program Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Program JHT dalam hal ini bisa dicairkan penuh atau sekaligus saat peserta pensiun, tapi manfaat jaminan pensiun atau dana pensiun memang dirancang untuk dicairkan secara berkala per bulan.

“Saya berharap penjelasan ini lebih clear, dan bisa dipahami terutama oleh peserta, yang memang ketentuan (tentang produk anuitas) ini berlaku 6 bulan sejak POJK 8/2024 itu diterbitkan/diundangkan 29 April 2024. Jadi di akhir Oktober 2024 ini mulai berlaku efektifnya,” pungkas Ogi.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA -- Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) menyatakan pensiunan dapat memanfaatkan program manfaat seperti anuitas di program dana pensiun.

Direktur Ekseutif Asosiasi DPLK Syarif Yunus menjelaskan peserta dana pensiun punya pilihan untuk mendapatkan manfaat pensiun berkala mereka bisa memilih produk anuitas asuransi jiwa atau dana pensiun manfaat berkala.

Sebagai gambaran, anuitas adalah produk asuransi jiwa yang memberikan pembayaran secara bulanan kepada peserta yang telah mencapai usia pensiun, janda/duda, anak untuk jangka waktu tertentu atau secara berkala.

"Kalau dulu regulasi lama itu wajib satu-satunya di anuitas [asuransi jiwa]. Sekarang ada opsi [DPLK]. Opsi itu di POJK Nomor 27 tahun 2023," kata Syarif kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Selain POJK 27/2023, ketentuan tersebut juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Untuk diketahui, dalam Pasal 163 Undang-Undang No. 04 Tahun 2023 dan Pasal 56 POJK Nomor 27 Tahun 2023, disebutkan bahwa peserta dana pensiun yang memiliki 80% saldo manfaat pensiun lebih dari Rp500.000.000 setelah dipotong PPh 21, wajib memilih perusahaan membeli produk anuitas.

Adapun besaran manfaat pensiun yang wajib dibelikan produk anuitas adalah antara Rp500.000.000 hingga Rp1.500.000.000.

Namun, jika 80% saldo manfaat pensiun peserta kurang atau sama dengan Rp500.000.000, maka dana tersebut dapat dibayarkan secara sekaligus. Hal yang sama berlaku untuk kelebihan saldo manfaat pensiun di atas Rp1.500.000.000, yang juga dapat dibayarkan secara langsung kepada peserta.

Syarif menjelaskan regulasi tersebut mengharuskan perusahaan asuransi jiwa membuat produk anuitas berdurasi waktu, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai 25 tahun. Sebelumnya, anuitas asuransi jiwa diberikan seumur hidup, yang membuat nilai bulanan yang diberikan semakin kecil. Ketentuan jenjang waktu tersebut, sama dengan yang ada di dalam manfaat berkala dana pensiun.

"Jadi posisi per sekarang [sejak POJK 4/2023] ke besok, itu peserta dana pensiun bisa memilih manfaat berkala, pembayaran manfaat berkala melalui dana pensiun itu, atau melalui anuitas," jelasnya.

Akan tetapi, dia menyayangkan meskipun ada perbaikan di sisi regulasi, perusahaan asuransi jiwa yang menyediakan produk anuitas saat ini masih terbatas.

"Jadi menurut saya sudah baik secara regulasi. Tinggal kita tunggu pemainnya. Nah saya nggak tahu seberapa ya [yang berminat menjual produk anuitas]," jelasnya.

Menurutnya, produk anuitas asuransi jiwa dengan dana pensiun manfaat berkala bila keduanya bisa tumbuh akan bagus bagi iklim industri.

"Ya harus berkembang. Kedua, kompetitif. Ketiga, memenuhi yang dimau oleh pelanggan, oleh konsumen. Nah konsumen mau dibayar berkala tanpa asuransi misalnya. Atau sebaliknya konsumen mau dibayar berkala tapi ada asuransi. Itu kan pilihan orang masing-masing. Tapi market itu harus nyediain semua. Gitu kira-kira," tandasnya.

Atas kondisi tersebut, dirinya menyarankan peserta dana pensiun mengambil manfaat berkala. "Kalau dia tetap di DPLK [Dana Pensiun Lembaga Keuangan] dengan manfaat berkala, kan si peserta sudah tau standar servisnya. Nggak gambling. Kalau dia ke anuitas, kalau dia salah milih dia nggak tau standar servisnya," tandasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Upaya penyelesaian masalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) menyisakan tantangan, yakni pemegang polis yang menolak restrukturisasi. Penolakan itu bukan tanpa alasan, sejumlah pemegang polis asuransi merasa terjebak oleh aturan dan kini menjadi korban.

Salah satunya adalah Iwan Hadikusumo. Pensiun di salah satu perusahaan swasta bidang perminyakan, nilai manfaat saat berakhirnya pekerjaan yang diterimanya berada di rentang Rp500 juta hingga Rp1,5 miliar.

Masalahnya, nilai besar dana pensiun itu tidak dapat dinikmati sekaligus. Undang-Undang Dana Pensiun dan Peraturan OJK mewajibkan 80% dana yang dimiliki harus dibelikan produk di perusahaan asuransi yakni anuitas. Melalui produk ini, nasabah akan menerima manfaat sesuai dengan penawaran perusahaan.

Saat itu, Iwan diharapkan pada dua pilihan produk anuitas, yakni Jiwasraya atau AJB Bumiputera 1912.

Waktu menjawab, kedua perusahaan itu ternyata merupakan asuransi yang sakit.

Iwan menyebutkan karena dampak regulasi, dirinya tidak pernah memegang 80% uang pensiun hasil kerjanya selama puluhan tahun ini. Dana jumbo itu langsung ditransferkan oleh perusahaan ke Jiwasraya. Produk anuitas Jiwasraya itu kemudian mulai membayarkan manfaat mulai 2018. Namun, semenjak Februari 2021, tanpa penjelasan yang cukup, uang pensiunnya itu dihentikan.

Iwan merasa bahwa penempatan anuitas di Jiwasraya bukan pilihan dirinya, tetapi dipaksa pemerintah melalui regulasi.

"OJK tidak fair, jika memang perusahaan tidak sehat secara operasional maka seharusnya tidak diizinkan menjual produk ke konsumen," kata Iwan kepada Bisnis, dikutip pada Senin (26/8/2024).

OJK Diminta Tegas Pastikan Hanya Asuransi Sehat yang Jual Anuitas

Direktur Utama Dana Pensiun (Dapen) BCA Budi Sutrisno berkomentar soal kondisi tersebut. Budi menjelaskan, implementasi saldo Manfaat Pensiun peserta Dana Pensiun yang dilakukan pembelian anuitas pada asuransi jiwa sudah diimplementasikan sejak UU Dana Pensiun no 11 tahun 1992.

Secara prinsip, terangnya, program anuitas adalah mekanisme untuk mengubah akumulasi saldo manfaat pensiun menjadi aliran pendapatan berkala yang dibayarkan kepada peserta selama seumur hidup peserta.

"Prinsip ini bertujuan untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap risiko kehabisan dana selama masa pensiun," kata Budi kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih detail di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) bahwa pembayaran manfaat pensiun bagi peserta, janda/duda, atau anak harus dilakukan secara berkala.

Berkaca atas yang terjadi di Jiwasraya, Budi mengatakan salah satu langkah penting yang harus ditegaskan lagi adalah meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan asuransi jiwa yang menawarkan produk anuitas.

"OJK perlu memastikan bahwa hanya perusahaan yang memiliki fundamental keuangan yang kuat dan manajemen risiko yang baik yang diperbolehkan menjual produk ini," kata Budi.

Budi menjelaskan saat ini OJK telah mengatur produk anuitas dari perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi jiwa syariah yang dalam tiga tahun terakhir telah memenuhi target tingkat solvabilitas minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kesehatan keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit.

Budi melanjutkan, anuitas sebenarnya dirancang untuk mengatasi risiko bahwa peserta pensiun akan menghabiskan seluruh dana mereka terlalu cepat, terutama jika mereka hidup lebih lama dari yang diharapkan.

"Dengan anuitas, peserta menerima pembayaran yang terjamin secara berkala, biasanya bulanan, sehingga mereka memiliki penghasilan stabil pasca purna bakti," tegasnya.

Jakarta: Anuitas adalah rangkaian pembayaran yang sama jumlahnya, yang harus dibayarkan pada setiap akhir periode yang sama jangka waktunya untuk sejumlah tahun tertentu. Lalu sebagai bagian dari komponen kredit, bunga anuitas artinya perpaduan antara bunga flat dan effective rate.

Baca juga: Minimal DP KPR Rumah dan Cara Menghitungnya

Tujuannya untuk menjamin keamanan transaksi pihak bank dan nasabah. Pasalnya bunga flat cenderung memihak konsumen, sedangkan effective memihak bank. Jadi, bunga anuitas adalah jalan tengah yang membuat posisi kreditur dan debitur seimbang.

Bunga anuitas mengatur jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Cara ini dilakukan agar perhitungan bunga KPR sama setiap bulannya. Kemudian pada prosesnya, porsi bunga di awal angsuran akan sangat besar, sedangkan angsuran pokok sangat kecil. Menjelang akhir angsuran berlaku hal sebaliknya.

Pengertian bunga anuitas

Pengertian bunga anuitas adalah besaran suku bunga yang mengatur agar tagihan debitur tetap sama setiap bulannya dari penjumlahan angsuran pokok dan angsuran bunga. Dengan kata lain, bunga anuitas adalah metode perhitungan bunga yang digunakan untuk pinjaman dengan pembayaran bulanan yang mencakup angsuran pokok dan bunga.

Jenis-Jenis bunga anuitas

Ada beberapa jenis bunga anuitas, yaitu:

1. Anuitas jatuh tempo

Jenis ini memberikan penerimaan dan pembayaran secara sekaligus.

2. Anuitas ditangguhkan

Pembayaran dimulai pada waktu tertentu di masa mendatang.

3. Anuitas seumur hidup

Pembayaran dilakukan selama penerima anuitas atau orang yang ditunjuknya masih hidup.

4. Anuitas sementara

Pembayaran dilakukan selama jangka waktu tertentu.

5. Anuitas variabel

Tingkat bunga dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi pasar.

Bagaimana bunga anuitas dihitung?

Rumus perhitungan bunga anuitas adalah:

Angsuran = (P * r * (1 + r)^n) / ((1 + r)^n - 1)
Dimana:

P = pokok pinjaman
r = suku bunga anuitas
n = jumlah periode pembayaran

(KIE)