Penulis: Prihastomo Wahyu Widodo

KONTAN.CO.ID -Mari intip kembali deretan kebijakan luar negeri Donald Trump yang cukup kontroversial kala dirinya menjabat Presiden AS 2017-2021.

Trump kembali bersaing dalam pemilu Presiden AS tahun 2024. Hasilnya sangat positif. Trump berhasil meraih 301 suara elektoral. Kandidat hanya butuh 270 suara elektoral untuk bisa memastikan kemenangan.

Rivalnya dari Partai Demokrat tahun ini, Kamala Harris, hanya mampu mengumpulkan 226 suara elektoral.

Meski belum dilantik, potensi kebijakan luar negeri Trump mulai diraba oleh banyak pengamat. Trump diprediksi akan kembali mengambil sejumlah langkah kontroversial seperti pada masa jabatan pertamanya.

Kebijakan Luar Negeri Donald Trump

Selama menjabat pada periode 2017-2021, Trump tak henti melahirkan kebijakan luar negeri yang kontroversial.

Langkah Trump kerap membuat stabilitas politik internasional goyah, dampaknya bahkan masih terasa hingga saat ini.

Jelang pemilu AS tahun ini, rekam jejak Trump kembali jadi sorotan. Berikut adalah sejumlah kebijakan luar negeri kontroversial Trump selama menjadi Presiden AS:

Keluar dari TPP

Salah satu langkah awal Trump adalah menarik AS keluar dari Kemitraan Trans-Pasifik atau Trans-Pacific Partnership (TPP) pada tahun 2017.

Perjanjian perdagangan berisi 12 negara itu berfokus pada negara-negara Asia dan diperjuangkan eksistensinya oleh pendahulu Trump, Barack Obama.

Travel Ban untuk Negara Mayoritas Muslim

Masih di tahun pertamanya, Trump menandatangani perintah eksekutif yang melarang warga negara dari sejumlah negara mayoritas Muslim melakukan perjalanan ke AS selama sembilan puluh hari.

Kebijakan yang kerap disebut sebagai "Muslim Ban" ini berlaku untuk negara seperti Iran, Irak, Libya, Sudan, Suriah, Yaman, dan masih banyak lagi.

Menyerang Suriah

Pada April 2017, Trump mengizinkan serangan rudal jelajah terbatas terhadap Pangkalan Udara Shayrat yang dikuasai rezim.

Alasannya, AS hendak melakukan pembalasan atas penggunaan senjata kimia sarin oleh Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam serangan terhadap warga sipil.

Tonton:Rusia Penasaran Apakah Kemenangan Trump Bisa Mengakhiri Perang Ukraina

Keluar dari Paris Agreement

Keraguan Trump pada perubahan iklim dan pemanasan global membuatnya menarik AS keluar dari perjanjian iklim Paris Agreement yang lahir tahun 2015.

Menurut Trump, aturan pembatasan emisi karbon yang ada dalam perjanjian tersebut bisa merugikan AS secara ekonomi.

Mengakui Yerusalem Sebagai Ibu Kota Israel

Trump melanggar kebijakan AS selama puluhan tahun mengenai konflik Israel-Palestina dengan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Keputusan ini memicu banyak kemarahan, terutama dari negara-negara mayoritas Muslim.

Perang Dagang dengan China

Pada November 2018, AS mengenakan tarif terhadap barang-barang dari China senilai US$250 miliar, sementara China mengenakan tarif terhadap produk-produk AS senilai US$110 miliar.

Pada KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, Trump dan Presiden China Xi Jinping menyetujui gencatan senjata.

Sayangnya, perang dagang ini kembali memanas pada tahun 2019.

Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

Trump mengumumkan AS keluar dari Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), perjanjian tahun 2015 mengenai program nuklir Iran.

Trump mengumumkan bahwa AS akan menerapkan kembali dua sanksi terhadap Iran yang telah dihapuskan seiring implementasi perjanjian tersebut.

Ketegangan antara AS dan Iran akibat kebijakan Trump tersebut masih terasa hingga sekarang.

Keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB

AS keluar dari dewan ini dengan alasan adanya "bias kronis terhadap Israel” dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh berbagai anggota, termasuk China dan Venezuela.

Mendamaikan Israel dan Negara Arab

Trump jadi penengah dari upaya normalisasi hubungan diplomatik antara Israel dan beberapa negara Arab.

Trump menyebut peristiwa tersebut sebagai “fajar Timur Tengah yang baru.” Para ahli mengatakan kesepakatan itu semakin mempersatukan Israel dan negara-negara Teluk Arab melawan Iran.

Sumber: South China Morning Post | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Tiongkok, Xi Jinping, mengirimkan pesan selamat kepada Donald Trump setelah mantan presiden AS tersebut terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat.

Ucapan tersebut disampaikan oleh kantor berita Tiongkok, Xinhua, yang menekankan pentingnya kerja sama antara Tiongkok dan AS demi kepentingan bersama dan stabilitas internasional.

Dalam pesannya, Xi menegaskan bahwa “Tiongkok dan AS akan mendapatkan manfaat dari kerja sama dan merugi dari konfrontasi.”

Ia juga menyampaikan harapan agar hubungan AS-Tiongkok tetap stabil, sehat, dan berkelanjutan demi kepentingan bersama kedua negara dan sesuai dengan harapan komunitas internasional.

Menurut Xi, kedua negara perlu mempertahankan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama yang saling menguntungkan.

Ia mengajak untuk memperkuat dialog dan komunikasi, mengelola perbedaan dengan baik, dan mencari jalan yang benar dalam membangun hubungan yang positif antara Tiongkok dan AS.

Reaksi Para Pemimpin Dunia Terhadap Kemenangan Trump

Pesan Xi Jinping bergabung dengan ucapan selamat dari sejumlah pemimpin dunia, termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, dan Perdana Menteri India Narendra Modi.

Selain itu, Wakil Presiden Tiongkok, Han Zheng, juga turut memberikan ucapan selamat kepada J.D. Vance, pasangan Trump dalam pemilu kali ini.

Pesan cepat Xi Jinping ini muncul hanya sehari setelah Trump diumumkan sebagai pemenang pemilu, yang merupakan respons lebih cepat dibandingkan saat ia mengucapkan selamat kepada Presiden Joe Biden pada pemilu 2020.

Pada saat itu, Xi baru memberikan ucapan selamat dua minggu setelah kemenangan Biden diumumkan oleh media besar AS.

Tantangan dan Harapan Bagi Hubungan AS-Tiongkok di Masa Mendatang

Terpilihnya kembali Trump sebagai Presiden AS menimbulkan berbagai spekulasi terkait bagaimana dia akan menghadapi Tiongkok dalam masa jabatan keduanya.

Selama masa kepemimpinan pertamanya, Trump dikenal dengan kebijakan perdagangan yang konfrontatif terhadap Tiongkok, termasuk menerapkan tarif tinggi dalam perang dagang yang berlangsung.

Di jalur kampanye, Trump bahkan sempat mengancam akan mengenakan tarif hingga 60% terhadap semua barang impor dari Tiongkok jika kembali memimpin AS.

Dalam pernyataannya, Xi Jinping berharap agar kedua negara tetap mengedepankan prinsip saling menghormati, berdampingan secara damai, serta meraih hasil kerja sama yang saling menguntungkan.

Diplomasi yang berlandaskan komunikasi yang efektif dan manajemen perbedaan yang bijak diharapkan dapat membawa hubungan AS-Tiongkok ke arah yang lebih stabil dan sehat.

Pernyataan Tiongkok Menanggapi Pemilu AS

Ketika ditanya mengenai pemilu AS, juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, menyatakan bahwa hal tersebut adalah urusan internal AS dan bahwa “Tiongkok menghormati pilihan rakyat Amerika.”

Mao juga menegaskan bahwa kebijakan Tiongkok terhadap AS bersifat konsisten dan bahwa Tiongkok akan terus membangun hubungan bilateralnya berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama yang menguntungkan bagi kedua pihak.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - HONG KONG. China menyatakan rasa hormatnya terhadap hasil pemilu Amerika Serikat (AS) dan memberi selamat kepada Donald Trump atas kemenangannya.

Sementara itu sebuah surat kabar resmi pemerintah China menyerukan pendekatan "pragmatis" terhadap hubungan China-AS untuk menangani perbedaan mereka dengan benar.

Trump, seorang Republikan telah berjanji untuk menerapkan tarif yang ketat, merebut kembali Gedung Putih dengan kemenangan telak atas kandidat Partai Demokrat Kamala Harris dalam pemilihan hari Selasa (5/11).

"Kami menghormati pilihan rakyat Amerika dan memberi selamat kepada Tuan Trump atas pemilihannya sebagai presiden," kata seorang juru bicara kementerian luar negeri China dalam sebuah pernyataan pada Rabu malam (6/11), seperti dikutip Reuters.

Surat kabar milik pemerintah China Daily dalam sebuah tajuk rencana menuliskan, masa jabatan kedua Trump dapat menandai "awal baru dalam hubungan China-AS jika kesempatan yang telah ditawarkan tidak disia-siakan.

Pemerintahan AS berikutnya dapat memperkuat dialog dan komunikasi dengan Tiongkok untuk menangani perbedaan yang berkisar dari masalah Taiwan hingga perdagangan dan Laut Cina Selatan, tulis tajuk China Daily.

Kebijakan AS dan "kesalahpahaman" terhadap Tiongkok telah menimbulkan tantangan signifikan bagi hubungan, tulis China Daily. "Pendekatan pragmatis terhadap hubungan bilateral sangat penting dalam menavigasi kompleksitas tantangan global."

Penanganan yang tepat terhadap hubungan Tiongkok-AS, yang disebut surat kabar itu sebagai hubungan bilateral terpenting di dunia. "Tidak hanya melayani kepentingan bersama kedua negara tetapi juga akan menyuntikkan kepastian dan stabilitas yang lebih besar ke dunia," tulis China Daily seperti dikutip Reuters.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China menyatakan akan terus menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dengan landasan saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Hal ini disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri China pada Rabu, menyusul klaim kemenangan Donald Trump dalam pemilihan presiden AS.

Para ahli strategi di China memperkirakan bahwa Trump, jika kembali terpilih, akan melanjutkan retorika yang lebih keras serta menerapkan tarif yang berpotensi melemahkan ekonomi.

Trump diketahui telah mengusulkan tarif impor lebih dari 60% pada produk China dan mengakhiri status China sebagai mitra dagang yang paling disukai.

"Kebijakan kami terhadap Amerika Serikat tetap konsisten," ujar Mao Ning, juru bicara Kementerian Luar Negeri China, dalam konferensi pers rutin di Beijing.

Pernyataan ini diberikan saat ditanya mengenai dampak terpilihnya kembali Trump terhadap hubungan bilateral antara China dan Amerika Serikat.

"Kami akan terus mengelola hubungan China-AS berdasarkan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan," lanjut Mao.

Saat ini, China mengekspor barang senilai lebih dari US$ 400 miliar setiap tahunnya ke Amerika Serikat, selain ratusan miliar dolar dalam bentuk komponen yang digunakan dalam produk yang dijual di pasar Amerika.

Analis menilai bahwa potensi perang dagang yang mungkin terjadi di bawah pemerintahan Trump telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pimpinan China.

Hal ini disebabkan oleh ketergantungan besar China pada ekspor untuk mendorong pertumbuhan ekonominya yang tengah menghadapi tantangan di tengah lemahnya konsumsi domestik, dalam perekonomian senilai US$ 19 triliun.

Reporter: Sugeng Adji Soenarso | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Harga emas diperkirakan akan cenderung stabil di tengah wait and see investor jelang pemilihan presiden Amerika Serikat (AS).

Hal ini tercermin dari penurunan harga emas sepekan terakhir. Mengutip Bloomberg, pukul 18.41 WIB, harga emas ada di level US$ 2.740,55 per ons troi, naik 0,14% dari akhir pekan lalu yang ada di US$ 2.736,53 per ons troi. Dalam sepekan, harga emas turun 0,07%.

Pengamat Komoditas dan Mata Uang Lukman Leong mengatakan, setelah kenaikan yang panjang dan mencapai level tertinggi (all time high/ATH) demi ATH, saat ini market cenderung wait and see untuk hasil pilpres AS.

Lukman menilai investor mengantisipasi kemenangan Trump yang berpotensi kembali memicu inflasi dan menurunkan prospek pemangkasan suku bunga the Fed. Terpantau imbal hasil obligasi AS terus naik hingga 4,386% beberapa hari menjelang pilpres AS.

"Emas berpotensi kembali terkoreksi apabila Trump menang, tetapi tren jangka panjang masih terus naik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (4/11).

Lukman menambahkan, selain potensi inflasi, kemenangan Trump juga berpotensi meningkatkan tensi dagang dan politik AS-China dan tensi AS-Eropa. Hal ini akan menciptakan kekhawatiran dan ketidakpastian yang mendukung harga emas.

Sementara apabila Harris menang, koreksi mungkin bisa juga terjadi tetapi tidak akan sebesar Trump.

"Emas akan kembali melanjutkan kenaikan seperti sebelumnya," sebutnya.

Dia melihat, harga emas pada akhir tahun ini apabila Harris menang di level US$ 2.800 - US$ 2.900. Sementara jika Trump menang direntang US$ 2.600 - US$ 2.750 per ons troi.

Karenanya, untuk investor yang ingin memburu emas saat ini dinilai masih bisa masuk. Namun, Lukman mengingatkan ada potensi koreksi lantaran beberapa support emas berada di US$ 2680, US$ 2.600 dan US$ 2.530.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - China telah menjatuhkan sanksi kepada Skydio, produsen pesawat nirawak terbesar di Amerika. Alasannya adalah karena Skydio menyediakan kendaraan udara nirawak untuk dinas pemadam kebakaran nasional Taiwan.

Mengutip Endgadget, CEO Skydio Adam Bry secara terbuka mengakui sanksi tersebut pada hari Rabu (30/10/2024).

"Beberapa minggu yang lalu, China mengumumkan sanksi terhadap Skydio karena menjual pesawat nirawak ke Taiwan, di mana satu-satunya pelanggan kami saat ini adalah Badan Pemadam Kebakaran Nasional," tulis Bry dalam sebuah posting blog.

Seperti yang pertama kali dilaporkan oleh Financial Times, larangan tersebut telah membuat Skydio berlomba-lomba mencari pemasok baterai alternatif.

Meskipun perusahaan tersebut memproduksi pesawat nirawaknya di AS dan mendapatkan banyak komponen yang ada di dalamnya dari luar China, Skydio telah sepenuhnya bergantung pada satu penyedia baterai China sebelum 11 Oktober, ketika pemerintah negara tersebut memberlakukan embargo.

Menurut Bry, perusahaan tersebut memiliki "stok besar" sel daya, tetapi persediaan tersebut tidak akan cukup untuk mencegah penjatahan jangka pendek. Dan pemasok alternatif yang diupayakan Skydio tidak akan beroperasi hingga musim semi tahun depan.

Selanjutnya, pengiriman drone X10, andalan perusahaan tersebut di masa mendatang, hanya akan disertai dengan satu baterai untuk sementara waktu.

Di antara pelanggan yang telah dikontrak Skydio untuk menyediakan drone X10 adalah militer Ukraina, yang berencana menggunakan UAV tersebut untuk misi pengintaian. Sebelum sanksi, Ukraina telah meminta ribuan unit X10, menurut Financial Times.

Hubungan Skydio dengan Taiwan mungkin hanya dalih untuk sanksi tersebut.

"Kami menduga Skydio menjadi sasaran Beijing karena kemungkinan besar dianggap sebagai pesaing DJI," kata seorang pejabat AS kepada Financial Times.

Dia menambahkan, "Jika ada hikmahnya, kami dapat menggunakan kejadian ini untuk mempercepat upaya kami untuk mendiversifikasi rantai pasokan drone dari ... China."

DJI, perlu disebutkan, telah lama menjadi incaran pemerintah AS. Pada pertengahan Oktober, pembuat drone China tersebut mengajukan gugatan terhadap Departemen Pertahanan atas keputusan yang dibuat Pentagon untuk menetapkannya sebagai "perusahaan militer China".

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Presiden China Xi Jinping meminta Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden untuk mengubah bahasa yang digunakan terkait posisi AS mengenai kemerdekaan Taiwan, menurut dua pejabat AS yang mengetahui percakapan tersebut.

Dalam pertemuan antara Biden dan Xi pada November lalu, di dekat San Francisco, Xi dan timnya mendesak agar AS menyatakan "kami menentang kemerdekaan Taiwan" daripada kalimat "kami tidak mendukung kemerdekaan Taiwan" yang digunakan saat ini, menurut sumber anonim.

Meski demikian, Amerika Serikat menolak permintaan tersebut. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan yang menegaskan kembali bahwa kebijakan AS konsisten dengan prinsip "Satu China," serta menyatakan AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.

Kementerian Luar Negeri China menanggapi dengan menyarankan agar pertanyaan diarahkan kepada pemerintah AS, sementara Kementerian Luar Negeri Taiwan menolak berkomentar.

Sejak tahun 1949, setelah kalah dalam perang saudara, pemerintah Republik China melarikan diri ke Taiwan. Pemerintah Taiwan saat ini menyatakan mereka adalah negara yang berdaulat, sehingga Beijing tidak berhak mengklaim Taiwan.

Isu Sensitif dalam Hubungan AS-China

Selama bertahun-tahun, Tiongkok terus menekan AS agar mengubah pernyataan terkait status Taiwan. Namun, permintaan langsung di tingkat pemimpin seperti ini belum pernah dilaporkan sebelumnya.

AS memutus hubungan diplomatik dengan Taiwan pada 1979, tetapi diwajibkan oleh hukum untuk membantu Taiwan mempertahankan diri. China sendiri mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mengambil alih pulau tersebut.

Meski alasan Xi mengangkat isu ini tidak jelas, oposisi terhadap kemerdekaan Taiwan menjadi prioritas utamanya. Tiongkok juga semakin meningkatkan aktivitas militer di sekitar Taiwan dalam beberapa tahun terakhir.

Biden menolak perubahan bahasa yang diusulkan, dan Taiwan sudah diberi pengarahan oleh Washington tentang perkembangan ini. Seorang pejabat senior AS menyatakan bahwa Xi mungkin berharap Biden akan mengubah sikapnya, tetapi Biden tetap berpegang pada formula standar AS.

Potensi Dampak Perubahan Bahasa

Perubahan bahasa yang diusulkan China bisa memengaruhi pandangan di Asia Pasifik. Dua pejabat pemerintah di kawasan tersebut menyatakan bahwa perubahan tersebut dapat ditafsirkan sebagai pengurangan dukungan AS terhadap Taiwan.

Hal ini juga terjadi di tengah meningkatnya tekanan militer dari China, termasuk latihan perang besar-besaran dengan 153 pesawat militer awal bulan ini.

Selain itu, perubahan bahasa bisa dilihat sebagai perubahan kebijakan AS, dari netral terhadap aspirasi Taiwan menjadi secara langsung menentang kemerdekaan Taiwan.

Di Taiwan, jajak pendapat menunjukkan mayoritas masyarakat mendukung status quo, tanpa niat bergabung dengan China atau mendeklarasikan kemerdekaan.

Kedua pemimpin diperkirakan akan kembali berbicara sebelum masa jabatan Biden berakhir pada Januari, melalui telepon atau di sela-sela KTT G20 di Brasil atau APEC di Peru.

Setelah pemilu 5 November, Biden diperkirakan akan menyerahkan isu Taiwan kepada penerusnya, baik itu Wakil Presiden Kamala Harris atau mantan Presiden Donald Trump.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. Menurut media pemerintah China pada Rabu (16/10/2024), Presiden China Xi Jinping mengatakan kemitraan yang sukses antara China dan Amerika Serikat merupakan peluang bagi kedua negara untuk menjadi pendukung bagi pembangunan masing-masing, bukan menjadi hambatan.

"China bersedia menjadi mitra dan sahabat Amerika Serikat. Ini akan menguntungkan tidak hanya kedua negara, tetapi juga dunia," kata Xi dalam sambutan dari suratnya kepada jamuan makan malam penghargaan tahunan 2024 dari Komite Nasional Hubungan AS-China, menurut laporan berita CCTV.

Mengutip Reuters yang melansir surat tersebut, Xi menunjukkan bahwa hubungan China-AS merupakan salah satu hubungan bilateral terpenting di dunia, yang memiliki pengaruh terhadap masa depan dan takdir umat manusia.

Kedua negara telah berselisih pendapat mengenai masalah keamanan nasional, pertikaian perdagangan yang sedang berlangsung, serta tindakan China di Laut China Selatan dan latihan militer yang semakin intensif di sekitar Taiwan.

Hubungan dagang memburuk selama setahun terakhir dan berpusat pada sejumlah isu, termasuk pembatasan kendaraan listrik dan semikonduktor canggih.

"China selalu menangani hubungan China-AS sesuai dengan prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai, dan kerja sama yang saling menguntungkan, dan selalu percaya bahwa keberhasilan China dan Amerika Serikat merupakan peluang bagi satu sama lain," kata Xi.

Tonton:Xi Jinping dan Vladimir Putin Makin Mesra, Ini Buktinya

Sumber: Reuters | Editor: Syamsul Azhar

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Departemen Perdagangan Amerika Serikat pada Selasa (15 Oktober 2024) telah menambahkan tiga perusahaan asal China ke "daftar cekal" perusahaan.

Masuknya tiga perusahaan China ini ke daftar cekal lantaran mereka menerima ekspor barang teknologi dari Amerika Serikat, namun belum dapat diinspeksi oleh pejabat AS.

Hanya saja tidak ada perincian pasti daftar dari tiga perusahaan China yang masuk "daftar cekal" tersebut.

Perusahaan tersebu ditempatkan dalam "Unverified List" ketika petugas kontrol ekspor AS tidak dapat menyelesaikan kunjungan langsung ke China, untuk menentukan apakah mereka dapat dipercaya untuk menerima teknologi asal AS dan barang-barang lainnya.

Inspeksi AS terhadap perusahaan China memerlukan persetujuan dari Kementerian Perdagangan China.

Eksportir AS ke China, diwajibkan untuk melakukan uji tuntas tambahan sebelum mereka mengirimkan barang ke perusahaan yang terdaftar dalam daftar tersebut.

Masuknya perusahaan dalam daftar cekal ini berfungsi sebagai tanda bahaya, dan mungkin harus mengajukan lebih banyak lisensi kepada Amerika Serikat.

Larangan dan pembatasan yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini merupakan bagian dari strategi perang dagang dengan China. Amerika berdalih ada kekhawatiran produk teknologi mereka dipergunakan oleh China untuk memperkuat produksi militer mereka. Selain itu Amerika khawatir teknologi yang mereka ekspor ke China akan dengan mudah ditiru oleh China, dan di produksi secara massal sehingga produk Amerika Serikat kalah di pasaran.

Sumber: Reuters | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -BEIJING. China berang dengan aksi Amerika Serikat. Pada Selasa (27/8/2024), pemerintah China menyebut sanksi AS terhadap entitasnya atas perang Ukraina "ilegal dan sepihak" dan "tidak berdasarkan fakta".

Pernyataan tersebut dirilis China menjelang kedatangan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan di Beijing untuk pembicaraan tingkat tinggi selama beberapa hari.

Reuters memberitakan, pada pekan lalu, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 400 entitas dan individu karena mendukung upaya perang Rusia di Ukraina. Entitas tersebut termasuk perusahaan China yang menurut pejabat AS membantu Moskow menghindari sanksi Barat dan membangun militernya.

Washington telah berulang kali memperingatkan Beijing atas dukungannya terhadap pangkalan industri pertahanan Rusia.

Selain itu, AS juga telah mengeluarkan ratusan sanksi yang ditujukan untuk mengekang kemampuan Moskow dalam mengeksploitasi teknologi tertentu untuk tujuan militer.

Utusan khusus China untuk urusan Eurasia, Li Hui, yang telah melakukan empat putaran diplomasi bolak-balik, menentang sanksi tersebut dalam sebuah pengarahan untuk para diplomat di Beijing setelah putaran pertemuan terakhir dengan pejabat dari Brasil, Indonesia, dan Afrika Selatan.

"Negara tertentu menggunakan krisis ini untuk mengalihkan kesalahan dalam upaya untuk mengarang apa yang disebut teori tanggung jawab China dan mengancam negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dan perdagangan normal dengan Rusia dengan sanksi ilegal dan sepihak," kata Li.

Li tidak menyebut nama Amerika Serikat, tetapi Kementerian Perdagangan China mengatakan pada hari Minggu bahwa mereka sangat menentang sanksi tersebut dan Kementerian Luar Negeri telah menyatakan penentangan serupa terhadap putaran pembatasan sebelumnya.

Sanksi minggu lalu mencakup tindakan terhadap perusahaan-perusahaan di China yang terlibat dalam pengiriman peralatan mesin dan mikroelektronika ke Rusia.

"Kata-kata dan tindakan ini sepenuhnya untuk kepentingan egois mereka dan tidak berdasarkan fakta, masyarakat internasional tidak akan pernah menerimanya," tambah Li.

China telah berusaha keras untuk menampilkan dirinya sebagai pihak yang secara aktif mencari solusi untuk konflik tersebut, meskipun melewatkan konferensi perdamaian Swiss pada bulan Juni.

Setelah putaran pembicaraan sebelumnya yang dipimpin oleh Li, Beijing mengajukan proposal untuk mendukung pertukaran tawanan perang, menentang penggunaan senjata nuklir dan biologi, dan menentang serangan bersenjata terhadap fasilitas nuklir sipil.

Dalam sebuah makalah berisi 12 poin lebih dari setahun yang lalu, China menetapkan prinsip-prinsip umum untuk mengakhiri perang, tetapi tidak membahas secara spesifik.

China dan Brasil bersama-sama menyerukan perundingan perdamaian Rusia-Ukraina tahun ini. Pada hari Selasa, Li menyatakan harapan bahwa lebih banyak negara akan mendukung upaya perdamaian China.

Amerika Serikat (AS) dan China menandatangani perjanjian untuk bekerja sama dalam bidang stabilitas keuangan pada pekan lalu. Hal itu berdasarkan keterangan dari bank sentral China, People's Bank of China (PBOC).

Dikutip dari CNBC, Selasa (20/8/2024), perjanjian tersebut merupakan bagian dari pertemuan kelompok kerja keuangan AS dan China di Shanghai pada Kamis dan Jumat. Wakil Menteri Keuangan Bidang Keuangan Internasional AS, Brent Neiman dan Wakil Gubernur PBOC, Xuan Changneng ikut memimpin kelompok kerja tersebut.

Dari keterangan PBOC, kedua belah pihak juga bertukar daftar orang-orang yang bisa dihubungi jika terjadi masalah tekanan finansial atau peristiwa yang berisiko. PBOC menyatakan, perwakilan dari Federal Reserve, Komisi Sekuritas dan Bursa AS, Administrasi Regulasi Keuangan Nasional, dan Komisi Regulasi Sekuritas China juga hadir.

Keterangan PBOC menggambarkan pertemuan tersebut profesional, pragmatis, jujur dan konstruktif. Topik yang dibahas meliputi pasar modal, pembayaran lintas batas, dan kebijakan moneter kedua negara.

Pakar teknis melaporkan bank-bank global yang penting secara sistematis di masing-masing negara, ketahanan operasional lembaga keuangan, dan pengujian tekanan risiko iklim.

Pasar obligasi pemerintah China mengalami peningkatan volatilitas awal bulan ini di tengah laporan intervensi PBOC. Gubernur bank sentral, Pan Gongsheng mengatakan pada Kamis melalui media pemerintah bahwa risiko keuangan China telah menurun, termasuk dari utang pemerintah daerah.

PBOC melaporkan, lembaga-lembaga keuangan AS dan China juga bertemu di bawah kerangka kelompok kerja pekan lalu, meski tak memberikan keterangan detail. Lembaga-lembaga tersebut berbagi potensi peluang kerja sama dan mendiskusikan bagaimana sektor keuangan dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan berkelanjutan.

Menteri Keuangan AS, Janet Yellen dan Wakil Perdana Menteri China, He Lifeng meluncurkan kelompok kerja ekonomi dan keuangan pada September 2023 di mana para pejabat Departemen Keuangan akan bertemu secara rutin di tingkat Wakil Menteri Keuangan dan PBOC.

Lihat juga Video: Blinken: Israel Terima Proposal Penghubung AS Terkait Gencatan Senjata Gaza

[Gambas:Video 20detik]

Sumber: Reuters | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Amerika Serikat melarang impor dari lima perusahaan China tambahan yang diduga terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan etnis Uyghur, menurut pengumuman pemerintah.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk menghapus barang-barang yang diproduksi dengan kerja paksa dari rantai pasokan AS.

Perusahaan-perusahaan yang dikenakan sanksi tersebut meliputi Rare Earth Magnesium Technology Group Holdings dan Century Sunshine Group Holdings yang berbasis di Hong Kong, serta Xinjiang Tengxian Magnesium Products Co yang berbasis di Xinjiang.

Ketiga perusahaan ini memproduksi pupuk magnesium dan produk paduan magnesium.

Daftar terbaru ini menambah tekanan pada sektor industri China dan menunjukkan komitmen pemerintah AS dalam memerangi pelanggaran hak asasi manusia secara global.

Langkah ini juga merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk mengecam tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan standar internasional mengenai hak asasi manusia.