Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyita 90.000 rol tekstil dan produk tekstil (TPT) atau kain gulungan impor yang diduga ilegal asal China dengan nilai mencapai Rp90 miliar.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan bahwa barang impor asal China ini senilai Rp90 miliar ini berlokasi di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara dan Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Perinciannya, sebanyak 60.000 rol TPT dengan nilai Rp60 miliar ditemukan di Gudang Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Sedangkan sisanya, atau sebanyak 30.000 rol dengan nilai Rp30 miliar di Gudang Kelurahan Roa Malaka, Jakarta Barat.

Barang impor yang diduga ilegal ini melanggar administrasi, mulai dari tidak adanya persetujuan impor, laporan surveyor, serta melanggar kewajiban pendaftaran barang terkait kesehatan, keselamatan, dan lingkungan hidup (K3L).

“Barang-barang ini dilakukan secara ilegal dan inilah yang salah satunya menyebabkan industri tekstil kita tidak berkembang dengan baik karena adanya barang-barang ilegal ini,” ungkap Budi dalam konferensi pers ekspose hasil pengawasan Satgas Pengawasan Barang Impor yang Diberlakukan Tata Niaga di Pergudangan Kamal Muara, Jakarta Utara, Jumat (8/11/2024).

Dia mengungkap ribuan ton TPT ini akan diserahkan ke Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Barang Impor Ilegal. Dengan kata lain, nasib barang impor ilegal asal China ini masih belum dapat dipastikan.

“Kami akan serahkan ke Satgas Impor dan nanti kita akan segera ketemu, ini [selanjutnya] barang harus diapakan,” tuturnya.

Kendati demikian, Budi menegaskan pemberantasan penyelundupan barang impor ini juga sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.

Ke depan, dia berharap tidak ada lagi barang-barang penyelundupan. Sebab, keberadaan barang impor ilegal ini merugikan industri tekstil dan konsumen, termasuk negara.

Bisnis.com, KEDIRI - Balai Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kediri, Jawa Timur, menemukan latiao, jajanan asal China, masih terjual bebas di sejumlah toko jajanan di Kota Kediri, sehingga meminta agar produk itu ditarik dari rak dagangan.

Pejabat Pengawas Farmasi Makanan Ahli Muda Balai POM di Kediri Tito Veriyanto mengatakan ia dengan tim meninjau sejumlah toko di Kota dan Kabupaten Kediri, dan mendapati adanya toko menjual produk impor latiao tersebut.

"Kami ketemu ada delapan produk dan semuanya kami minta pengembalian ke distributor, karena ada perintah pengembalian," katanya setelah sidak di sejumlah toko jajanan di Kediri, Senin (4/11/2024).

Ia mengatakan jajanan itu dijual di toko jajanan yang ada Jalan Pattimura di Kota Kediri. Sedangkan untuk distributor jajanan di Kabupaten Kediri, petugas tidak menemukan.

Tito menambahkan BPOM telah menjelaskan empat jajanan asal China yang ditarik itu antara lain Luvmi Hot Spicy Latiao, C&J Candy Joy Latiao, KK Boy Latiao, dan Lianggui Latiao. Untuk di Kediri, kata dia, ditemukan yang C&J Candy Joy Latiao.

Pihaknya juga sudah memberikan imbauan ke para pedagang untuk menahan produk tersebut. Untuk produk tidak disita petugas, sebab ada imbauan agar produk ditarik. Jika dilakukan penyitaan, produk tidak bisa dikembalikan.

"Imbauannya untuk ditahan, produk tidak dijual sampai hasil pemeriksaan dan pengujian final dilakukan. Dari toko sudah dapat imbauan untuk melakukan penarikan," katanya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI menarik 73 produk jajanan Latiao, camilan viral asal China. Jajanan tersebut disebut berkaitan dengan kasus Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan di sedikitnya tujuh daerah. Kebanyakan korban mengeluh gejala mual, muntah, hingga memerlukan perawatan lebih lanjut setelah makan jajanan tersebut.

BPOM juga telah melakukan pemeriksaan pada produk dan ditemukan bakteri yakni Bacelius Cerius yang bisa menimbulkan toksin. Bakteri tersebut sering menjadi penyebab keracunan makanan, namun juga dapat menyebabkan infeksi di luar saluran pencernaan.

Bakteri itu diketahui dapat bertahan di berbagai kondisi lingkungan dan memproduksi zat berbahaya yang disebut faktor virulensi, termasuk enterotoksin dan toksin emetik (cereulide) yang dapat menyebabkan muntah serta berbagai enzim yang merusak jaringan tubuh.

BPOM RI masih terus melanjutkan uji sampel dan saat ini baru ada empat merek yang teridentifikasi positif cemaran.

Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron & Steel Industry Association/IISIA) mengungkapkan tantangan signifikan yang dihadapi akibat kelebihan kapasitas baja global. Kelebihan kapasitas global mencapai 632 juta ton pada 2022 dan diprediksi melonjak 158 juta ton pada 2026.

Direktur Eksekutif IISIA, Widodo Setiadharmaji mengatakan kelebihan kapasitas itu menjadi ancaman banjirnya impor baja murah asal China. Menurutnya hal ini harus menjadi perhatian utama.

"Para pemimpin industri menyerukan perlunya kebijakan dan langkah perlindungan perdagangan yang lebih kuat untuk melindungi industri baja domestik Indonesia dari lonjakan ini," tulis dia dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Direktur Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi Kementerian PUPR, Nicodemus Daud menekankan pentingnya penggunaan baja yang sesuai standar dalam proyek infrastruktur nasional, serta dukungan kementerian terhadap industri domestik.

"Produk yang tidak memenuhi standar seharusnya tidak digunakan dalam proyek yang menjamin keselamatan publik. Kami akan terus mempromosikan penggunaan baja dalam negeri di semua proyek konstruksi nasional," katanya.

Dalam forum, ditekankan bahwa kerja sama erat antara pemerintah dan perusahaan baja nasional sangat penting untuk menjaga keseimbangan pasar, mengatasi tantangan masa depan, serta meningkatkan daya saing dan keberlanjutan industri baja Indonesia.

Intervensi pemerintah sangat diperlukan untuk melindungi industri baja nasional dari serbuan impor baja murah asal China. Tanpa dukungan tersebut, industri baja domestik menghadapi risiko kerugian dan potensi kebangkrutan.

Kepala Kebijakan Standardisasi dan Layanan Industri (PPPPSI) Kementerian Perindustrian, Sri Bimo Pratomo menekankan pentingnya penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) untuk meningkatkan daya saing baja lokal.

Kemudian, Kim Jin-joo, Kepala Bidang Perdagangan POSCO, bicara dampak global dari Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) serta perlunya produsen lokal mengadopsi teknologi produksi baja yang berkelanjutan. Krakatau Posco juga memperkenalkan produk-produk inovatif seperti baja tahan gempa dan baja tarik tinggi, serta menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pada impor murah untuk melindungi keselamatan publik dan mendukung produksi domestik.

Bisnis.com, JAKARTA - Perusahaan asal China, Hangzhou House of Chamber, berencana berinvestasi di bidang peternakansapi perah, dengan mendatangkan 30.000 ekor sapi perah ke Indonesia.

Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan), Agung Suganda, menyampaikan, komitmen Hangzhou House of Chamber menjadi angin segar bagi upaya pemerintah untuk menggenjot produksi susu nasional melalui investasi asing.

“Investasi ini diharapkan dapat membawa peningkatan signifikan dalam industri peternakan sapi perah di Indonesia, sekaligus memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan China dalam jangka panjang,” kata Agung dalam keterangan resminya, dikutip Rabu (18/9/2024).

Sapi-sapi tersebut nantinya akan didatangkan ke sejumlah wilayah yaitu Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan. Agung menuturkan, ketiga wilayah ini dipilih lantaran memiliki lahan yang memadai serta infrastruktur yang mendukung untuk aktivitas peternakan berskala besar.

Adapun salah satu lahan yang ditawarkan adalah Hak Guna Usaha (HGU) seluas 2.600 hektare di Kalimantan Timur. Agung menyebut, lahan tersebut dipilih lantaran dinilai sangat strategis untuk pengembangan peternakan sapi perah.

“Sebagai langkah awal, tim dari Direktorat Pakan Kementerian Pertanian akan memeriksa kelayakan lahan yang akan digunakan untuk peternakan,” ujarnya.

Perwakilan Hangzhou House of Chamber, Lucyta dan Ryerson, mengharapkan, rencana investasi ini dapat terealisasi pada Oktober 2024. Investasi ini merupakan bagian dari rencana jangka panjang Hangzhou House of Chamber untuk berkontribusi dalam penyediaan susu di Indonesia, sekaligus memperluas pasar produk olahan susu ke kawasan Asia Tenggara.

Agung mengatakan, pihaknya bersama dengan Hangzhou House of Chamber akan melakukan koordinasi lebih lanjut dalam mempersiapkan kunjungan lapangan dan memastikan semua aspek teknis terpenuhi sebelum investasi direalisasikan.

Selain dapat berdampak positif terhadap produksi susu nasional, Agung mengharapkan investasi ini dapat menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah pengembangan peternakan tersebut.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi susu segar dalam negeri (SSDN) mencapai 837.223 ton pada 2023. Jumlah tersebut sedikit meningkat 1,57% dibanding tahun lalu sebanyak 824.273 ton.

Kendati mengalami peningkatan, jumlah tersebut lebih sedikit dibanding produksi SSDN pada 2021 yang tercatat mencapai 946.388 ton.

Sementara itu, Kementan melalui Outlook Susu 2022 memperkirakan rata-rata pertumbuhan produksi susu di periode 2022-2026 mengalami sedikit peningkatan yakni sebesar 0,65%.

Bisnis.com, JAKARTA - Temu, aplikasi e-commerce asal China, berusaha keras untuk masuk ke pasar Indonesia dengan mengajukan diri ke Kementerian Hukum dan HAM sebanyak tiga kali namun ditolak. Beberapa pihak menyebut model bisnis Temu tidak sesuai dengan regulasi Indonesia dan berisiko bagi keberlanjutan UMKM.

Pada Juni 2023, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menyebut platform asal China itu memiliki model bisnis Factory to Consumer (FTC) atau produsen langsung ke konsumen yang tidak berlaku di Indonesia.

Secara konsep model ini membuat produsen memiliki kekuatan yang lebih besar karena mereka dapat terhubung langsung ke konsumen tanpa perantara. Alhasil, harga menjadi lebih murah dan produsen dapat mengontrol kualitas.

Namun, di Indonesia praktik ini masih terganjal oleh sejumlah peraturan, salah satunya Peraturan Pemerintah no.29/2021 tentang Penyelenggaraan Perdagangan.

PP 29 Tahun 2021 mengatur tentang kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standarisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, serta pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Selain itu, Indonesia juga memiliki Permendag No.31/2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Strategi Temu

Mengutip Laporan ECDB, Kamis (8/8/2024) mengungkapkan bahwa Temu menawarkan barang dalam jumlah besar dengan harga yang sangat rendah. Temu kerap menawarkan pengiriman gratis, dan diskon.

Temu membedakan dirinya dari platform lain dengan menawarkan pengiriman dan pengembalian gratis kepada pelanggan, yang dimungkinkan oleh jaringan pemasok dan mitra pengiriman PDD Holding yang luas.

Platform ini juga memiliki fitur-fitur menghibur seperti gamifikasi, pembelian grup, dan rujukan sosial yang mendorong pengguna menghabiskan lebih banyak waktu di Temu dibandingkan aplikasi belanja terkenal lainnya.

Tidak hanya itu, Temu juga menawarkan Pengalaman Belanja Bersama, yaitu sebuah konsep yang memungkinkan pengguna membentuk kelompok untuk berbagi diskon besar-besaran.

Temu juga kerap mengirimkan item gratis ke sejumlah besar influencer dan mikro-influencer untuk mempromosikan Temu di YouTube dan TikTok. Basis pelanggan muda yang terdiri dari pengguna berusia di bawah 35 tahun yang menarik bagi Temu, karena pengguna muda biasanya kurang mampu dan bersedia membayar sejumlah besar uang untuk suatu produk.

Dengan sejumlah keunggulan tersebut, ECDB memproyeksikan Temu menghasilkan GMV sebesar US$29,5 miliar pada 2024 dan US$41 miliar pada tahun 2025

Was-was Kemenkop UKM

Staf Khusus Kemenkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif, Fiki Satari mengatakan bahwa aplikasi Temu telah mencoba sebanyak tiga kali untuk mendaftarkan hak paten mereknya ke Kementerian Hukum dan HAM sebagai siasat memulai bisnisnya di Indonesia. Adapun, pengajuan hak merek Temu telah dilakukan pertama kali sejak 7 September 2022 dan terus mengalami kegagalan.

"Sejak 7 September [2022] telah tiga kali berupaya mendaftarkan merek Temu, tapi memang kebetulan di Indonesia sudah ada yang punya, tapi [Temu] terus banding," ungkap Fiki di Kemenkop UKM, Selasa (6/8/2024).

Meskipun hingga saat ini aplikasi Temu belum beroperasi di Indonesia, Fiki menegaskan bahwa risiko itu tetap ada. Sebab, aplikasi Temu terus berekspansi hingga kini sudah beroperasi di 48 negara, termasuk di Thailand dan Malaysia.

Aplikasi Temu dianggap menjadi malapetaka bagi UMKM di dalam negeri lantaran produk yang dijual dalam platform tersebut berasal dari pabrik atau produsen di China yang kemudian dikirim langsung kepada konsumen.

Teranyar, Fiki membeberkan bahwa Temu telah mengajukan ulang nama mereka ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkum HAM pada 24 Juli 2024. Menurutnya terdapat dua pihak yang mendaftarkan nama aplikasi Temu yaitu warga negara Indonesia (WNI) berdomisili di Jakarta dan pihak asing yang merupakan perusahaan pemilik aplikasi Temu.

"Jadi ini mereka [Temu] sedang mencoba masuk, walaupun dibilang oleh beberapa pejabat di kementerian terkait dengan pengaturan ini, Temu tidak mungkin masuk [ke Indonesia] karena ada aturan Permendag 31/2023," ucap Fiki.

Sementara itu, Direktur Utama Smesco Indonesia, Wientor Rah Mada menyebut Temu sebagai aplikasi jahat dari China. Musababnya, dalam aplikasi Temu barang akan langsung dikirim dari pabrik ke konsumen tanpa melalui reseller atau dropshipper.

Tidak seperti platform e-commerce lainnya, Temu bahkan tidak memungkinkan adanya affiliate untuk memasarkan produk. Aplikasi Temu di sejumlah negara, kata dia, juga memberikan diskon hingga 90% untuk produk-produk yang dijual di platformnya.

"Bahkan, kami mengindikasikan di beberapa kondisi mereka memberikan harga 0%, di US [Amerika Serikat] mereka sempat memberikan harga 0%, jadi buyer [pembeli] hanya membayar ongkos kirim," ungkap Wientor.

Dia pun menduga bahwa aksi jual murah di luar akal dilakukan Temu untuk barang-barang deadstock alias barang yang sudah tidak laku lagi di China.

"Pasti seperti itu. Karena kan kondisi ekonomi China sekarang sedang surplus barang, mereka harus mengeluarkan itu dari negerinya dan salah satu caranya melalui platform yang mereka punya. Itu terjadi di US dan Eropa, bukan tidak mungkin itu akan dilakukan di negara kita," kata Wientor.

Aplikasi asal China, Temu, diam-diam telah beroperasi di Thailand pada Senin (29/72024). Kabarnya, Temu menawarkan diskon hingga 90%.

Melansir The Low Down Momentum Works, operasional Temu di Thailand menandai market ketiganya setelah Malaysia dan Filipina. Situs Temu di Thailand menawarkan berbagai macam produk dengan sistem perdagangan lintas perbatasan atau cross-border.

Bagaimana jika Temu akan lanjut masuk ke Indonesia? Menanggapi hal tersebut, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki buka suara.

Teten mengatakan aplikasi tersebut belum masuk ke Indonesia. Pemerintah pun, menurut Teten, akan membahas cara agar aplikasi tersebut tidak menyerbu Indonesia.

"Kan belum masuk Indonesia. Nanti dibahas di pemerintah," kata Teten saat ditemui di Smesco Indonesia, Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Sementara itu, Indonesia menjadi salah satu negara dengan target pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara. Posisi kedua, ditempati oleh Thailand. Momentum Works pun meramalkan Temu bakal masuk ke Indonesia dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, Temu mengirim produk dari Guangzhou ke Bangkok melalui jalur darat. Pengiriman melalui jalur logistik ini membutuhkan waktu 5 hari.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan sampai saat ini aplikasi tersebut belum masuk ke Indonesia. Pihaknya akan memantau terus pergerakan dari aplikasi tersebut.

"Temu itu kan sebenarnya belum mendaftar di kita. Saya juga sudah mengecek ke Kominfo itu belum masuk," kata Isy ditemui di Kemendag, Jakarta Pusat, Rabu (19/6/2024).

Isy menjelaskan, aplikasi Temu memiliki model bisnis yang berbeda dengan kebijakan Indonesia. Bahkan menurutnya tidak cocok dengan aturan Indonesia.

"Temu itu kan model bisnisnya kan factory to consumer (f to c) itu tidak cocok dengan kebijakan di Indonesia. Itu kan bertentangan dengan PP 29 Tahun 2021. Jadi kalau setiap kegiatan dari factory ke consumer harus ada perantaranya, ada harus distributor. Jadi tidak bisa dari pabrik langsung ke konsumen," jelas dia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Perusahaan riset Rho Motion, penjualan global kendaraan listrik (BEV) dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) naik 13 persen pada bulan Juni dibandingkan bulan yang sama pada tahun 2023. Rho Motion menyebut peningkatan ini didorong oleh pertumbuhan di China.

Manajer Data Rho Motion, Charles Lester, kepada Reuters, mengatakan China menyumbang lebih dari 60 persen dari total penjualan global. Hal itu karena meningkatnya ketersediaan kendaraan listrik dan penjualan yang kuat oleh BYD. Kontribusi PHEV pada paruh pertama tahun ini juga meningkat di pasar China dan Amerika Serikat.

"Penjualan PHEV di seluruh dunia mencapai 1,4 juta pada bulan Juni, dengan 0,86 juta di antaranya berada di China, dan angka tersebut naik 25 persen dibandingkan tahun lalu," kata Lester.

Di Eropa, penjualan bulanan jutsru turun 7 persen menjadi 0,30 juta, dengan Finlandia, Irlandia, dan Belanda memimpin penurunan, sementara Italia mencatat peningkatan sebesar 34 persen setelah diberlakukannya insentif pemerintah.

Di Amerika Serikat dan Kanada, penjualan PHEV naik 6 persen menjadi 0,14 juta pada bulan yang sama. Penjualan BYD melonjak di Brasil, berkontribusi lebih dari tiga kali lipat dibandingkan Juni 2023, Lester menambahkan.

Lester menambahkan melihat penjualan kendaraan listrik, ada kemungkinan di 2024 tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan. "Kami telah menurunkan perkiraan kami sebesar 5 persen menjadi 16,6 juta mobil listrik terjual tahun ini,” kata Lester dalam sebuah pernyataan.

Permintaan penjualan mobil listrik telah menurun dalam beberapa bulan terakhir setelah meningkat secara dramatis selama beberapa tahun, karena konsumen menunggu model yang lebih terjangkau untuk memasuki pasar dan memilih alternatif hybrid.