Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memastikan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkantor di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan tinggal di rumah susun (rusun) ASN tetap menanggung sejumlah biaya-biaya kebutuhan hidup.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Iwan Suprijanto menyebut salah satu biaya yang bakal dibebankan yakni biaya pengelolaan hingga biaya listrik.

“Ini memang ada biaya-biaya yang harus ditanggung, yang harus dikeluarkan. Seperti biaya listrik, air, gas, pengelolaan bersama gitu ya,” tuturnya dalam akun Instagram resmi Kementerian PKP, dikutip Minggu (27/10/2024).

Akan tetapi hingga saat ini perumusan tanggungan biaya-biaya yang bakal diemban oleh para ASN dan PNS yang nantinya tinggal di rusun ASN itu masih dalam perumusan.

Pasalnya, hingga saat ini pengaturan mengenai proses tinggal ASN di IKN masih belum diatur. Sehingga, detailnya masih akan menunggu ketetapan tersebut terlebih dahulu.

“Ya saat ini pengaturan penghunian ASN ini kan belum dilakukan, belum diatur,” tegasnya.

Untuk diketahui, sebelumnya para ASN semulanya bakal mulai dipindah tugaskan ke IKN mulai September 2024. Namun, pelaksanaannya ditunda lantaran masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana terbangun.

Hal itu sebagaimana mandat Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) yang sempat memerintahkan pemindahan ASN ke IKN untuk ditunda lantaran masih membutuhkan kajian mendalam terkait kesiapan infrastruktur.

Di samping itu, dia juga belum dapat memutuskan kapan kepindahan ASN ke ibu kota baru tersebut dapat dilaksanakan.

"Kami mau memindahkan PNS kita, ASN kita ke sini aja, kita harus berhitung," katanya saat melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking D'Prima Hotel Nusantara, Rabu (25/9/2024).

Menurutnya, pemerintah bakal memprioritaskan fasilitas pendukung agar setiap insan Negara yang berpindah ke IKN dapat hidup dengan layak.

Sementara hingga kini, belum ada informasi lanjutan mengenai kelanjutan pemindahan ASN ke IKN tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memastikan bahwa konstruksi 47 rumah susun (rusun) Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan rampung pada tahun ini.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKNKementerian PUPR, Danis H. Sumadilaga, menjelaskan hingga Oktober nanti sebanyak 21 rusun ASN akan rampung.

“Sekarang baru sekitar 12 [rusun yang rampung] nah tapi bulan September - Oktober ini [yang selesai bertambah menjadi] 21 tower,” jelasnya dalam Podcast Sigap Membangun Negeri, dikutip Minggu (1/9/2024).

Sementara sisanya, yakni sebanyak 26 rusun akan dikebut pembangunannya selama periode November hingga Desember 2024.

Dengan demikian, total rusun terbangun di IKN pada akhir 2024 diharapkan bakal mencapai target yakni sebanyak 47 rusun.

“Bulan November - Desember bisa selesai 47 rusun, jadi ada lanjutan [pembangunan],” pungkasnya.

Semula, sebanyak 1.700 ASN disiapkan akan mulai dipindahkan ke IKN dan menghuni rusun tersebut pada September 2024. Akan tetapi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Azwar Anas memberi sinyal adanya pembatalan rencana tersebut.

Azwar menuturkan, rencana pemindahan ASN ke IKN masih akan menunggu arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) seraya menunggu ekosistem di ibu kota baru itu terbentuk.

“Jadi begini, semula September, terakhir arahan presiden jangan buru-buru kalau ekosistemnya belum siap,” tuturnya saat ditemui di Gedung Dhanapala, Selasa (27/8/2024).

Kendati demikian, Azwar memastikan bahwa skenario pemindahan ASN telah disiapkan menyesuaikan jumlah hunian dan kantor di IKN yang saat ini telah terbangun.

Jakarta - Sebanyak 1.700 Aparatur Sipil Negara (ASN), terdiri dari PNS dan PPPK, akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Bagaimana persiapan IKN menyambut para abdi negara ini?

Jawabannya dirangkum dalam infografis berikut ini. Langsung klik infografis di atas.
(shc/hns)

Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan membangun hunian untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ditugaskan ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Hunian tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung.

Selain membangun unit hunian yang mengusung konsep smart home, Kementerian PUPR juga bekerjasama dengan sejumlah mitra kerja untuk pemenuhan fasilitas pendukung seperti jaringan ritel, ekspedisi serta ruang - ruang komunal serta ruang bersama yang bisa dimanfaatkan oleh para ASN.

Rusun ASN di IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Foto: Kementerian PUPR

“Kami terus berupaya agar hunian yang akan di huni para ASN telah siap huni dan lengkap dengan fasilitas penunjangnya misalnya dengan adanya jaringan ritel, sarana pengiriman barang serta perbankan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dikutip dari keterangan tertulis, Kamis, 15 Agustus 2024.

Baca juga: 47 Tower Hunian untuk 1.700 ASN Siap Dihuni Oktober

Iwan berharap hunian vertikal yang dibangun untuk ASN di IKN juga mampu menghidupkan ekosistem di lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, para ASN bisa lebih betah selama tinggal dan bertugas di IKN.

Fasilitas lengkap

Kementerian PUPR telah membangun Rusun ASN yang telah dilengkapi dengan meubelair dan pemanfaatan teknologi hunian cerdas atau smart home system. Di sekitar lingkungan Rusun juga ada sejumlah fasilitas lainnya seperti adanya tempat bercengkrama yang nyaman, tempat berjualan, tempat untuk memulai usaha yang dapat bersinergi dan memudahkan para penghuni beraktifitas.
“Sejumlah gerai juga sudah ada dan yang telah masuk ke Rusun ASN antara lain Indomaret, Pos Indonesia, BNI Digital Banking Cafe dan lainnya. Semoga Hunian ASN beserta fasilitas pendukungnya ini dapat memberikan banyak manfaat dan menepis keraguan bagi para ASN yang akan tinggal disini,” jelas dia.

Rusun ASN di IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Foto: Kementerian PUPR

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, perusahaan pengelola jaringan ritel Indomaret yakni PT Indomarco Prismatama telah melakukan ekspansi gerai mereka di IKN.

Pada tahun ini untuk pertama kalinya gerai Indomaret yang berlokasi di Hunian Pekerja IKN 2 telah diresmikan pada Minggu tanggal 11 Agustus 2024 dan gerai kedua di Rusun ASN 4 juga diresmikan oleh Dirjen Perumahan pada tanggal 12 Agustus lalu.

Rusun ASN di IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Foto: Kementerian PUPR

Adanya gerai Indomaret merupakan bentuk komitmen untuk menumbuhkan ekosistem dalam proses pembangunan hunian juga dapat membantu para pegawai ataupun pekerja dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari dengan diferensiasi produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan proyek pembangunan IKN.

Selain itu, ada juga gerai Pos Indonesia yang berlokasi di lobby Rusun ASN 1 Tower B. Kementerian PUPR bekerjasama dengan Bank BNI telah menyiapkan juga tempat berkumpul aestetik yang tidak kalah seru yakni BNI Digital Banking Cafe.

Rusun ASN di IKN dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Foto: Kementerian PUPR

“Nasabah maupun masyarakat sekitar, terutama aparatur sipil negara (ASN), yang bermukim di kawasan IKN dapat dengan mudah mengakses berbagai layanan perbankan secara aman dan nyaman,” katanya.

(KIE)

Jakarta -

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengaku sedang menyiapkan tiga formula insentif untuk Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) yang pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sebelumnya sempat disiapkan Usulan insentif Rp 100 juta, namun dinilai ketinggian oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Kita sudah ada tiga formula, tapi nanti kita ajukan. Yang kemarin berubah, karena yang kemarin kan ketinggian, Menteri Keuangannya (nggak setuju)," kata Azwar Anas kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Azwar Anas juga mengakui besaran insentif Rp 100 juta terlalu besar. Dia juga mempertimbangkan nasib insentif Rp 100 juta tersebut ke depan, karena bisa saja ada perubahan kebijakan.

"Padahal tadinya kalau ini 2 tahun pioneer kan, masa 5 tahun pioneer terus, pioneer kan mesti ada masanya 1-2 tahun. Kalau itu diberikan, pasti tahun ketiga ketika ditarik protes semua karena sudah terbiasa dapat, terlalu gede," ucapnya.

Kembali ke soal formula insentif, menurut Azwar Anas, salah satu opsi insentif adalah kenaikan pangkat yang cepat. Meski begitu, ia juga tidak ingin adanya insentif tersebut membuat orang-orang yang pindah tidak memiliki talenta.

"Ini yang menjadi PR kita adalah kabupaten sekitar pengen mutasi nih biasanya, nanti mutasinya agak khusus terbuka sehingga tidak bisa semua pegawai di pemda atau tempat lain bisa mutasi ke Pemdasus IKN," ujar mantan Bupati Banyuwangi itu

"Lebih terbuka supaya tidak semua orang pindah, padahal kan kapasitasnya diharapkan yang multitalenta dengan pelayanan digital. Nanti kita akan keluarkan Permenpan-RB terkait pekerja tidak hanya di satu tempat, work from anywhere mungkin. Di IKN kerja tidak hanya di satu ruangan, bisa di kantin, di ruang terbuka ini akan banyak," tambahnya.

Sebelumnya, Analis Kebijakan Utama Kedeputian SDM Aparatur Kemenpan-RB, Arizal mengatakan pihaknya sedang mengusulkan insentif hingga Rp 100 juta bagi ASN yang pindah ke IKN. Besaran insentif itu setara dengan tunjangan kinerja (tukin) pejabat yang setara eselon I di Otorita IKN.

"Tunjangan, tunjangan, tunjangan, saya enam kali, kita sudah rapat dengan Dirjen Anggaran (Kemenkeu), kita usul tunjangan insentif. Ada sekolah internasional, rumah sakit internasional, bagaimana ASN kalau nggak ada insentifnya bayar sekolah internasional itu?" kata Arizal dalam acara ASN Fest 2024 dikutip dari YouTube Kantor Staf Presiden.

(aid/hns)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau langsung kecanggihan perangkat teknologi digital yang kini terintegrasi dengan fasilitas hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Senin.

Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden di Jakarta menginformasikan, dalam kesempatan itu Presiden mengamati pemanfaatan modul pengelolaan hunian ASN yang dirancang secara modern dan digital, sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep smart city di ibu kota baru.

Vice President Wholesale Solution Bank BNI Pusat, Muin Fikri menjelaskan bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia telah mengembangkan platform digital untuk mengelola tower hunian ASN.

Platform ini mengintegrasikan berbagai aspek smart building, smart home, smart tenant, dan smart payment.

"Proses on-boarding ASN dilakukan secara digital. Setiap ASN yang akan menghuni tower ini akan menerima email yang berisi QR code untuk verifikasi identitas saat tiba di lokasi," kata Muin.

Selanjutnya, data mereka akan diverifikasi melalui NIK dari Dukcapil, memastikan bahwa seluruh penghuni teregistrasi dengan baik.

Selain itu, kata Muin, penghuni tower akan dilengkapi dengan aplikasi yang menawarkan berbagai fitur kemudahan, seperti smart ordering system untuk memesan layanan seperti binatu secara langsung dari tempat tinggal mereka.

"Pembayaran untuk semua layanan dilakukan melalui Wondr by BNI," katanya.

Selain itu, aplikasi itu juga memungkinkan penghuni untuk melaporkan kebutuhan perbaikan dan menangani keluhan secara digital.

"Pada saat serah terima hunian, seluruh proses dilakukan secara digital. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas yang dapat dicek melalui aplikasi, dan kesepakatan akhir akan ditandatangani secara digital," katanya.

Untuk pengelola tower, difasilitasi dashboard untuk memonitor hunian, memeriksa kamar yang kosong atau terisi, serta mengetahui posisi penghuni di dalam kompleks.

"Semua ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan penghuni dalam lingkungan yang modern dan terintegrasi," katanya.

Muin menambahkan, fasilitas itu merupakan komitmen pemerintah dalam menciptakan hunian ASN yang tidak hanya nyaman tetapi juga dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendukung gaya hidup modern di Ibu Kota Nusantara.

Dengan sistem digital yang diterapkan, kata Muin, diharapkan proses pengelolaan dan pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sejalan dengan visi IKN sebagai smart city.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Tjahjanto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang juga Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Selain itu, juga hadir Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang juga Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, Kurator IKN Ridwan Kamil, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Komisaris BNI Yusuf Permana, dan Direktur Network and Services BNI Ronny Venir.

Jakarta -

Tower-tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur memiliki teknologi pengelolaan yang canggih. Hal ini ditunjukkan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meninjaunya pada Senin kemarin.

Dalam kesempatan tersebut, Jokowi meninjau modul pengelolaan hunian ASN yang dirancang secara modern dan digital, sebagai bagian dari upaya mewujudkan konsep smart city di ibu kota baru.

Muin Fikri, Vice President Wholesale Solution Bank BNI Pusat menjelaskan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI) untuk mengembangkan sebuah platform digital untuk mengelola tower hunian ASN.

Platform ini mengintegrasikan berbagai aspek. Mulai dari smart building, smart home, smart tenant, dan smart payment.

"Proses on-boarding ASN dilakukan secara digital. Setiap ASN yang akan menghuni tower ini akan menerima email yang berisi QR code untuk verifikasi identitas saat tiba di lokasi. Data mereka akan diverifikasi melalui NIK dari Dukcapil, memastikan bahwa seluruh penghuni teregistrasi dengan baik," ujar Muin Fikri dalam keterangan tertulis BPMI Sekretariat Presiden, Selasa (13/8/2024).

Selain itu, penghuni tower akan dilengkapi dengan aplikasi yang menawarkan berbagai fitur kemudahan, seperti smart ordering system untuk memesan layanan seperti penatu langsung dari tempat tinggal mereka.

Pembayaran untuk semua layanan dilakukan melalui Wondr by BNI. Aplikasi ini juga memungkinkan penghuni untuk melaporkan kebutuhan perbaikan dan menangani keluhan secara digital.

"Pada saat serah terima hunian, seluruh proses dilakukan secara digital. Setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas yang dapat dicek melalui aplikasi, dan kesepakatan akhir akan ditandatangani secara digital," tambah Muin Fikri.

Untuk pengelola tower, sebuah dashboard telah disiapkan untuk memonitor hunian, memeriksa kamar yang kosong atau terisi, serta mengetahui posisi penghuni di dalam kompleks. Semua ini bertujuan untuk memastikan efisiensi dan kenyamanan penghuni dalam lingkungan yang modern dan terintegrasi.

Peninjauan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan hunian ASN yang tidak hanya nyaman tetapi juga dilengkapi dengan teknologi canggih untuk mendukung gaya hidup modern di Ibu Kota Nusantara.

Dengan sistem digital yang diterapkan, diharapkan proses pengelolaan dan pelayanan dapat berjalan lebih efektif dan efisien, sejalan dengan visi IKN sebagai smart city.

(hal/rrd)

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas menghadiri Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, Senin (12/8/2024).

Sidang Kabinet Paripurna dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan dihadiri oleh Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin serta para menteri dan kepala lembaga dari Kabinet Indonesia Maju.

SKP tersebut membahas soal keberlanjutan IKN hingga transisi pemerintahan. Pertemuan itu juga sekaligus menjadi Sidang Kabinet Paripurna pertama yang diadakan di IKN, tepat sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Republik Indonesia (RI).

Sebelum menghadiri SKP, Anas melakukan peninjauan ke sejumlah infrastruktur di IKN Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN bersama Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Minggu (11/8/2024).

Selain itu Anas juga meninjau tower hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN. Berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), jumlah tower yang ditargetkan akan tersedia 47 tower hunian yang terdiri atas sekitar 2.820 unit hunian.

Dari 47 tower tersebut, jumlah tower yang akan ditempati untuk Pegawai ASN pada tahap awal adalah 29 tower atau sekitar 1.740 unit hunian. Selebihnya, akan ditempati oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).

Untuk meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antarinstansi pemerintah, pemerintah juga membuat pola kerja baru lewat penerapan shared offices atau berbagi kantor.

Caranya, dengan menempatkan sejumlah instansi pemerintah antarrumpun atau kementerian/lembaga (K/L) dalam satu gedung kantor.

Skema berbagi kantor mengedepankan konektivitas antar-K/L dalam bentuk konektivitas fisik (bangunan) dan konektivitas digital yang ditunjang dengan model smart office (perkantoran pintar).

“Konsep shared office itu dilakukan untuk mendukung transformasi perubahan cara kerja melalui flexible working arrangement dengan workspace yang informal dan berbasis digital,” pungkas Anas.

Selain meninjau KIPP IKN dan tower hunian ASN, Anas turut mendampingi Presiden Jokowi meninjau Embung MBH di KIPP IKN.

Embung merupakan salah satu konsep keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan IKN yang berfungsi sebagai infrastruktur konservasi air.

Usai meninjau area embung, Anas meninjau Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN. Tempat ini merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antara alam, manusia, dan nilai luhur kebudayaan.

Sebagai informasi, selain Presiden dan Wapres RI, kunjungan ke Embung MBH itu turut dihadiri oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, serta para menteri Kabinet Indonesia Maju.

IDXChannel - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga, mengatakan salah satu yang membedakan pembangunan IKN dengan kota lainnya yaitu jaringan akses air minum yang terintegrasi.

Bahkan air yang mengalir dari keran yang berada di kantor-kantor Presiden, ASN, hingga hunian Menteri dan ASN bisa langsung dikonsumsi.

Adapun, 12 tower hunian ASN sudah siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan upacara HUT Kemerdekaan hingga pemindahan ASN pada tahap awal.

"Ini semua dari 47 itu ada 12 sudah selesai dan siap mendukung acara 17 Agustus, sebagian akan digunakan oleh para petugas ataupun peserta upacara," kata Danis di IKN, Jumat (9/8/2024).

Sebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuktikan minum keran yang mengalir di IKN bisa langsung diminum. Air tersebut bersumber dari Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sepaku.

Pada akhir Juli 2024 lalu, SPAM Sepaku dapat beroperasi penuh melayani persil dan gedung-gedung di IKN Nusantara.

"Ini air minum, bukan hanya air bersih. Air dari keran di apartemen dan rumah di IKN langsung dapat diminum. Kami terus mengecek kualitas airnya sebelum masuk ke reservoir. Kita berharap air minum ini sudah dapat dimanfaatkan pada beberapa hari ke depan," kata Basuki sebelumnya.

SPAM Sepaku terdiri dari IPA berkapasitas 300 liter/ detik, pipa transmisi 16 km, reservoir dan pipa distribusi 22 km.

SPAM Sepaku tahap I ditargetkan akan melayani Kantor dan Istana Presiden, Kemensetneg, Paspampres, kompleks Kemenko 1,2,3, dan 4, Amphitheater, Galeri, Service Area, Hunian ASN, Rumah Tapak Jabatan Menteri (RTJM) dan fasilitas umum lainnya seperti hotel, sekolah, pertokoan dan rumah sakit.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akhirnya merampungkan pembangunan 12 tower rusun ASN. Bangunan tersebut pun siap digunakan pada 17 Agustus mendatang.

Setelah itu, Kementerian PUPR menargetkan sebanyak 47 towerASNselesai dibangun pada akhir tahun ini.

"Ini semua dari 47 itu ada 12 tower yang sudah selesai, 1 tower terdiri dari 12 lantai, secara rerata 1 lantai terdiri dari 5 unit apartemen," ujar Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR, Danis Hidayat Sumadilaga di IKN, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan 12RusunASNtersebut disiapkan sebagai akomodasi para ASNyang pindah ke IKN pada tahap awal yang berlangsung mulai September mendatang.

Secara keseluruhan dari 47 towerrusunASN-Hankam memiliki total 2.820 unit dengan tipe 98 m2 untuk tiap unitnya.

Jika melihat lebih dalam, satu unit apartemen itu terdiri dari ruang kerja, ruang keluarga, ruang tidur anak, ruang makan, dan ruang tidur utama. Unit apartemen tersebut juga dilengkapi oleh 2 kamar mandi, 1 berada di dalam kamar tidur utama, dan 1 lagi berada di luar.

Setiap 1 unit apartemen tersebut nantinya sudah dilengkapi oleh 1 kamar utama dan 2 kamar anak-anak yang berukuran lebih kecil dari kamar utama yang sudah fully furnished. Mulai dari TV, kipas angin, AC, satu buah mesin cuci, kulkas, hingga sofa yang berada di ruang keluarga. Namun demikian, kelengkapan apartemen tersebut tidak disertai dengan alat masak dan alat makan.

Danis menjelaskan 1 unit apartemen memiliki total 12 lantai, sedangkan untuk pemanfaatan hunian baru berada di lantai 2 ke atas. Lantai 1 dan 2 akan digunakan untuk penyediaan klinik, apotek, ruang olahraga, ruang paud, dan lainnya yang bukan bersifat hunian.

Selain itu, Danis memastikan air yang disalurkan ke setiap unit apartemen itu juga bisa langsung diminum dari keran. Hal itu karena pemanfaatan filtrasi air dari Instalasi Pengolahan Air Minum (IPA).

Adapun, pembangunanrusunterdiri dari 31rusununtukASNdengan jumlah 1.860 unit untuk menampung 5.580 orang. KemudianRusunHankam terdiri dari 7rusununtuk personel POLRI dan Badan Intelijen Negara (BIN) serta 9rusununtuk Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan total 960 unit menampung 2.880 personel.

Pembangunan 47 towerrusunbagiASNdan Hankam dilaksanakan selama 19 bulan dengan target selesai seluruhnya pada Desember 2024. Saat ini dalam tahap persiapan konstruksi dan ditargetkan selesai di akhir tahun ini.

(Febrina Ratna)

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkap terdapat 14 rumah susun (rusun) yang akan rampung konstruksinya menjelang Upacara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Basuki menjelaskan, 14 rusun tersebut saat ini telah dalam tahap penyelesaian meliputi pengisian furniture, sambungan listrik hingga air.

“Nanti pada 17 Agustus sudah siap 14 tower [fully] furnished, air, listrik sudah siap semua,” tuturnya dalam Konferensi Pers Bulan Kemerdekaan, Kamis (1/8/2024).

Sementara saat ini, total rusun ASN yang telah rampung 100% dilaporkan mencapai 8 tower. Artinya, hingga 17 Agustus 2024 Kementerian PUPR masih harus segera mengebut rampung penyelesaian 6 rusun lainnya.

Adapun, masing-masing tower nantinya bakal terdiri dari 60 unit, di mana, masing-masing unit terdiri dari 3 kamar.

“Jadi 1 tower terdiri dari 60 unit, masing-masing [unit luasnya] 98 meter persegi dengan 3 kamar. Jadi, bisa kita hitung nanti pesertanya,” imbuh Basuki.

Sementara itu, dalam kabar terbarunya total undangan Upacara di IKN disebut bakal dibatasi hanya sekitar 3.880 undangan saja. Perinciannya, 1.000 undangan pada acara pagi hari, 1.000 undangan pada sore hari 380 undangan di main hall, dan 1.500 undangan tambahan yang akan ditempatkan di Plaza Seremoni.

“Undangan kurang lebih yang di IKN itu kami mempersiapkan 1.000 di pagi hari dan di sore hari 1000 plus yang 380 adalah di main hall,” jelas Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono.

Lebih lanjut, nantinya pelaksanaan Upacara HUT RI di IKN bakal dimulai pukul 11.00 WITA. Hal itu dilakukan menyesuaikan dengan waktu pelaksanaan Upacara Kemerdekaan di Jakarta pada pukul 10.00 WIB.

NUSANTARA, investor.id – Sebanyak 12 tower hunian untuk aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara atau IKN dipastikan rampung pada awal Agustus 2024. Rencananya, 12 tower hunian ASN itu akan langsung digunakan sebagai hunian tamu undangan VIP saat upacara peringatan 17 Agustus 2024 nanti.

Direktur Jenderal Perumahan PUPR, Iwan Suprijanto mengatakan, pihak PUPR akan membangun sedikitnya 47 tower hunian, yang terbagi untuk para pekerja konstruksi, para ASN dan aparat penegak hukum.

Khusus untuk hunian ASN, saat ini dari total 47 tower, sebanyak 12 tower diantaranya sudah rampung 100% dan hanya menyisakan tahap finishing saja.

“Kami Kementerian PUPR mendapat amanat untuk menyiapkan fasilitas hunian, baik rumah menteri, hunian pekerja konstruksi, dan hunian bagi asn dan aparat hankam. Ada 47 tower yang disiapkan kementerian PUPR den target dalam waktu dekat insya Allah ada 12 tower akan kita selesaikan di awal Agustus ini, yang sementara akan kita gunakan untuk akomodasi peringatan HUT RI yang akan diselenggarakan di IKN ini,” kata Iwan saat di temui di hunian ASN-1 di IKN, pada Senin (29/7/2024).

Menurutnya, 12 tower hunian ASN yang telah rampung tersebut akan langsung digunakan sebagai hunian peserta yang terlibat dalam upacara 17 agustus di IKN.

“Dihadapan kita ada tower B dan tower C, dua dari 12 tower yang akan kita selesaikan, dan kalau kita lihat tower B sudah hampir rampung, ya tinggal finishing saja dilanjutkan dengan tower C, ada beberapa tower lain di area west resident yang akan kita selesaikan,” pungkas Iwan.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News