Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto mengatakan bersyukur dipercaya menjadi Presiden dan bisa memimpin Indonesia dalam 5 tahun ke depan. Dengan amanah yang diberikan, Prabowo menyebut bisa memberikan arahan untuk membawa Indonesia menjadi negara maju.

"Saya bersyukur, saya berterima kasih, saya diberi kesempatan untuk memimpin pemerintah Indonesia 5 tahun yang akan datang. Saya bersyukur karena sekarang saya diberi kesempatan untuk mengarahkan, untuk mewujudkan hal-hal yang saya anggap kritikal bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia," tutur Prabowo dalam keterangannya, Sabtu (9/11/2024).

Hal itu Prabowo sampaikan saat beri pengarahan dalam acara Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 dengan mengusung tema "Implementasi Asta Cita Menuju Indonesia 2024" di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11).

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyatakan tekad kuatnya bahwa Indonesia kelak harus mampu memproduksi sendiri barang-barang berteknologi tinggi seperti mobil, motor hingga komputer.

Ia menyebut Indonesia merupakan negara terbesar keempat terbesar di dunia yang dititipkan oleh Tuhan YME dengan segala kekayaan alam yang tidak dimiliki bangsa lain. Untuk itu, Prabowo merasa tidak puas bangsa Indonesia tidak bisa memproduksi mobil atau motor hingga komputer sendiri.

"Terus terang saja, saya dalam hati, saya tidak mau terima bahwa bangsa ke-empat di dunia, bangsa yang diberi kekayaan begitu besar oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dikasih semua elemen untuk menjadi negara maju tidak bisa bikin mobil, tidak bisa bikin motor, tidak bisa bikin komputer, saya tidak terima," tegasnya.

(ily/hns)

Jakarta: Institut Teknologi PLN (ITPLN) kembali cetak prestasi dengan meraih Juara 2 'Gold' untuk kontribusi Sustainable Development Goals (SDGs) Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Indonesia. Prestasi ini menunjukkan dedikasi ITPLN dalam mendukung dan menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan di bidang pendidikan.

Tidak hanya itu, ITPLN juga menjadi institusi pendidikan tinggi pertama di Jakarta yang sepenuhnya beroperasi dengan energi hijau melalui Renewable Energy Certificate (REC). Hal ini menunjukkan komitmen kuat ITPLN terhadap energi terbarukan.

Kepala LLDIKTI Wilayah III, Toni Toharudin, memberikan apresiasi atas inisiatif ITPLN dalam menjadi pionir kampus berbasis energi hijau.

"Ini adalah langkah nyata dalam mendukung agenda nasional menuju energi bersih. ITPLN telah menjadi contoh bagi perguruan tinggi lainnya, dengan menunjukkan bahwa kampus bisa menjadi pemimpin dalam penerapan energi hijau," ujar Toni.

ITPLN juga telah menyediakan fasilitas Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di kampus Jakarta Barat. Inisiatif ini diresmikan pada event 'Karisma' 2024 pada 9 November 2024, dan mendapat dukungan dari General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Lasiran.

"Kami mendukung ITPLN sebagai kampus yang pertama di Jakarta memiliki fasilitas SPKLU, ini menunjukkan partisipasi aktif dalam menciptakan kampus dengan sertifikasi energi hijau," ungkap Lasiran.

Rektor ITPLN, Iwa Garniwa, menyatakan ini adalah langkah nyata dari ITPLN untuk tidak hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga menjadi pelopor dalam pengembangan energi bersih. SPKLU ini diharapkan bisa menjadi fasilitas bagi mahasiswa dan masyarakat umum untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

Dukungan terhadap transisi energi ini sejalan dengan visi pembangunan global yang disampaikan oleh Direktur UI Green Metric, Riri Fitri Sari.

"Energi bersih menjadi fokus utama dalam pembangunan global saat ini. ITPLN adalah contoh nyata bagaimana kita bisa membangun kampus yang berkonsep smart campus, smart building, dan smart society," jelas Riri.

Dengan penghargaan ITPLN Raih SDG’s Gold, ITPLN semakin menegaskan posisinya sebagai kampus yang tidak hanya unggul di bidang akademik, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial terhadap lingkungan dan mendukung transisi energi bersih di Indonesia. Dok. Istimewa


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CDE)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menargetkan kemiskinan ekstrem 0% dapat terjadi di 2029. Hal itu disampaikan Cak Imin dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

"Hari ini kita belum bisa mencapai kemiskinan ekstrem 0%. Pada 2029 kita upayakan itu terjadi," kata Cak Imin.

Cak Imin optimistis hal itu bisa terjadi apabila semua bisa berdaya mengatasi keadaan. Ia mengatakan, salah satu tugas diemban adalah memastikan seluruh bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.

"Ini lah tugas yang dipercayakan kepada Kemenko Bidang Pemberdayaan khususnya kepada saya untuk memastikan seluruh bantuan sosial, pertama tempat sasaran, yang kedua produktif mengubah masyarakat yang menerima menjadi berdaya sekaligus akhirnya menjadi pribadi dan masyarakat yang mandiri," ucapnya.

Menurut Cak Imin, ada beberapa cara untuk memakmurkan masyarakat salah satunya dengan pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan pemerataan. Kemudian sistem perlindungan sosial yang kuat dan pembangunan manusia.

"Tiga kunci ini yang akan menjadi jalan menuju Indonesia Maju tahun 2045 Indonesia Emas sesuai dengan Asta Cita," tuturnya.

Cak Imin menyebut kehadiran Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk mengurangi kemiskinan ekstrem hingga 0% dan kemiskinan relatif menjadi 5% pada 2029.

"Dengan memberikan bantuan langsung ke masyarakat, akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita hingga 6-8%. Tentu saja kita ingin mengurangi jumlah pengangguran kita, terutama pengangguran terbuka," imbuhnya.

Sebagai informasi, persentase penduduk miskin ekstrem Indonesia pada Maret 2024 sebesar 0,83%. Sementara itu, persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03%.

(acd/acd)

Jakarta -

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu Duta Besar Amerika Serikat (AS) Kamala Shirin Lakhdhir, Senin (4/11). Pertemuan ini membahas dukungan AS dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, termasuk Ibu Kota Nusantara (IKN).

AHY mengatakan, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto yang tertuang dalam Asta Cita, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Pembangunan diharapkan berkontribusi pada pemerataan pembangunan, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

"Kami membahas berbagai potensi dan peluang kerja sama strategis antara Indonesia dan Amerika Serikat," kata AHY dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

"Kami juga membahas beberapa program aksi yang menyentuh masyarakat, khususnya terkait akses air bersih, sanitasi, dan pendidikan, serta potensi kerja sama lain yang bisa meningkatkan kualitas dan kapasitas pembangunan infrastruktur kita ke depan," sambungnya.

Pertemuan ini menandakan sinyal positif dan perhatian besar dari Amerika Serikat terhadap urgensi agenda pembangunan infrastruktur yang berdampak nyata bagi Indonesia. Menurutnya, pertemuan ini menjadi momen berharga mengingat dalam waktu dekat akan diperingati 75 tahun hubungan diplomatik antara Indonesia dan AS.

"Mudah-mudahan Indonesia dan Amerika Serikat bisa terus menjalin berbagai kerja sama yang saling menguntungkan dan membawa kesejahteraan bagi masing-masing negara," ujarnya.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir mengatakan, AS bangga mendukung pembangunan infrastruktur berkelanjutan di seluruh Indonesia, termasuk inovasi smart city di Nusantara. Selain itu juga investasi dalam penarikan modal komersial untuk proyek pelabuhan, pembangunan perkotaan, dan kendaraan listrik.

"Saya berharap dapat bekerja sama, membangun hubungan bilateral yang kuat, untuk terus mempromosikan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia," kata Kamala.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

(shc/ara)

Jakarta -

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan validitas penyajian data untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan akurat, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut kini menetapkan standar penyajian, pelaporan, serta akses data melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Laut.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Bagian Perencanaan Ditjen Hubla ini bertujuan memastikan data fasilitas dan kinerja pelabuhan tersedia secara efisien dan terstruktur untuk mendukung pimpinan dalam menentukan langkah-langkah kebijakan yang relevan dan responsif.

Selain itu, Surat Edaran ini menjadi langkah awal untuk mendukung implementasi program atau kegiatan berbasis Asta Cita agar dapat berjalan optimal dan selaras dengan kondisi eksisting saat ini maupun kebutuhan pengembangan yang diperlukan kedepannya.

"Standarisasi ini merupakan bagian dari upaya strategis Direktorat Jenderal Perhubungan Laut untuk memastikan bahwa informasi yang diperlukan pimpinan dapat diakses secara cepat, jelas, dan terstruktur," ungkap Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Lollan Pandjaitan dalam siaran pers ditulis Rabu (6/11/2024).

Lollan menambahkan, dengan penyajian data yang representatif, unit kerja bisa menyampaikan data mereka dengan cara yang seragam, dan meningkatkan efisiensi kerja secara keseluruhan.

"Implementasi standarisasi ini tidak hanya sekedar teknis, tetapi juga memberikan kemudahan bagi seluruh unit kerja di bawah Ditjen Hubla untuk menghimpun data dan informasi melalui database yang terintegrasi di Google Drive," tandasnya.

Dalam sistem ini, setiap unit kerja dapat mengakses format pelaporan dalam bentuk PowerPoint yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan, memastikan konsistensi dan akurasi informasi yang disajikan.

Lebih lanjut ditegaskan bahwa melalui sistem tersebut, semua pihak dapat memahami data secara seragam, sehingga meminimalisir interpretasi yang berbeda.

"Kami berharap kebijakan ini tidak hanya meningkatkan kecepatan, tetapi juga memperkuat transparansi dan validitas data dalam proses pengambilan keputusan," tambahnya.

Standarisasi pelaporan ini, lanjut Lollan, akan sangat membantu dalam merancang kebijakan yang sejalan dengan kebutuhan masyarakat.

"Dengan data yang tertata dan terkumpul dengan baik, pimpinan dapat memahami isu-isu strategis di bidang transportasi laut dan menyesuaikan kebijakan yang lebih diterima publik," ujar Lollan.

Di sisi lain, pengumpulan data yang telah disederhanakan memungkinkan para pemangku kepentingan untuk melacak dan mengukur efektivitas kebijakan yang telah berjalan.

Pada kesempatan tersebut Lollan juga menjelaskan bahwa Direktorat Jenderal Perhubungan Laut terus berupaya menunjukkan komitmen dalam mengoptimalkan layanan transportasi laut yang efisien, adil, dan berkelanjutan.

"Kecepatan dan ketepatan dalam pengambilan kebijakan bukan hanya menguntungkan internal organisasi, tetapi juga merupakan langkah nyata untuk memastikan kebutuhan publik di sektor perhubungan laut dapat terpenuhi dengan baik, sesuai harapan masyarakat," tutupnya.

(kil/kil)

IDXChannel- Perbankan swasta dan BUMN kompak mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto yang resmi menghapus utang kredit macet di bidang pertanian, perkebunan peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM.

Prabowo telah meneken peraturan pemerintah (PP) tentang penghapusan piutang macet tersebut pada Selasa (5/11/2024) sore.

Sebagai bank swasta nasional terbesar di Indonesia, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) menanggapi dengan senantiasa mencermati dan sejalan dengan kebijakan dari pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan.

EVP Corporate Communication BCA Hera F. Haryn mengatakan, saat ini pihaknya masih mempelajari lebih lanjut aturan pemerintah dan akan bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan kedepannya.

"Saat ini kami masih mempelajari lebih lanjut terkait aturan mengenai penghapusan Piutang Macet kepada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait dengan implementasi kebijakan ini," kata Hera kepada IDXChannel.com Selasa (5/11) malam.

Menurut Hera, BCA optimistis dalam penyaluran kredit dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, sehingga kualitas pinjaman tetap terjaga.

Adapun non performing loan (NPL) BCA di sektor UMKM relatif terjaga, sehingga secara keseluruhan total NPL BCA berada pada level yang terukur di kisaran 2,1 persen pada sembilan bulan pertama 2024.

"BCA terus menerapkan disiplin manajemen risiko secara ketat dalam penyaluran kredit, sehingga NPL tetap terkendali," kata Hera.

Senada, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) Teuku Ali Usman mengungkapkan, sebagai salah satu Himbara juga akan mendukung dan menyambut program pemutihan utang UMKM ini.

"Dapat kami sampaikan, Bank Mandiri sebagai salah satu lembaga keuangan BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif," kata Ali saat dikonfirmasi.

Menurut Ali, aturan tersebut sejalan dengan langkah pemerintah untuk mendukung ekonomi secara berkelanjutan

"Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan," ujar Ali.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menjelaskan, kebijakan hapus utang ini dapat membantu percepatan program-program Presiden Prabowo di sektor pertanian, terutama dalam mendukung akselerasi swasembada pangan.

Erick menambahkan, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian dan nelayan menjadi prioritas bagi pemerintahan di bawah kepemimpinan Prabowo.

Adapun saat ini, jumlah kredit macet di segmen UMKM pada bank-bank BUMN telah mencapai angka Rp8,7 triliun.

Perlu diketahui, Presiden Prabowo telah menandatangani PP nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM lainnya.

Dengan telah ditandatanganinya PP tersebut, Prabowo berharap para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan semakin produktif. Diharapkan pula usahanya semakin maju.

(kunthi fahmar sandy)

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti berharap Direktur Utama dan Komisaris Utama baru PT Pertamina (Persero) bisa berfokus melakukan hilirisasi minyak bumi, sehingga bisa mewujudkan swasembada energi.

Hal itu karena menurut dia, meski Indonesia selama ini menjadi negara dengan penghasil minyak bumi mentah (crude oil) yang besar, namun untuk proses pemurnian ke produk petrolium (refinery) masih di lakukan di luar negeri.

"Jadi kita gak perlu mengimpor ke Singapura untuk memperoleh refinery," kata dia dihubungi di Jakarta, Selasa.

Esther mengatakan apabila hal tersebut bisa dilakukan, dinamika geopolitik dunia tidak akan terlalu berpengaruh terhadap kondisi ketahanan energi di Indonesia, sehingga hal ini turut mewujudkan keinginan swasembada energi yang dicanangkan Presiden Prabowo dalam Astacita.

"Kalau misalnya kita sudah punya bahan baku kemudian diolah, diproduksi, dan dikonsumsi di dalam negeri sendiri, maka apapun gonjang-ganjing di dunia yang terkait dengan minyak, misalnya kemarin perang di Israel, kemudian konflik Rusia dan Ukraina tak terlalu berdampak," ujarnya.

Melihat rekam jejak Direktur Utama Pertamina yang baru yakni Simon Aloysius, Esther meyakini bisa membawa perusahaan milik negara ini menghadapi berbagai tantangan.

"Dia sudah pernah di Pertamina jadi Komisaris utama dan Komisaris Independen. Artinya dia sudah punya track record memahami bisnis model dari Pertamina," ujarnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, produksi minyak bumi Indonesia pada tahun 2023 sebanyak 607 ribu barel per hari, dengan Pertamina yang menjadi penghasil minyak bumi terbesar yakni rata-rata sebanyak 167.270 barel per hari (BOPD)

Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Senin (4/11) melakukan perubahan susunan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (Persero) melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS itu tertuang dalam SK-258/MBU/11/2024 dan SK-259/MBU/11/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina, yang menetapkan Mochamad Iriawan sebagai Komisaris Utama, Dony Oskaria sebagai Wakil Komisaris Utama, Raden Adjeng Sondaryani sebagai Komisaris Independen, dan Simon Aloysius Mantiri sebagai Direktur Utama Pertamina.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

PT Pertamina (Persero) melalui Pertamuda 2024 telah menetapkan 30 tim terbaik yang akan melaju ke babak Demoday 'Pertamuda Seed and Scale 2024'. Pertamuda (Pertamina Muda) Seed and Scale adalah kompetisi ide bisnis unggulan untuk mengembangkan ekosistem startup dan mendorong inovasi berkelanjutan dari talenta muda Indonesia.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengatakan 30 finalis terbaik terpilih dari 3.245 pendaftar dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia yang telah melalui seleksi ketat.

"Pertamuda Seed and Scale 2024 merupakan kompetisi ide bisnis unggulan Pertamina yang telah memasuki tahun ke-4. Ini merupakan wujud nyata dukungan Pertamina terhadap pengembangan wirausaha muda di Indonesia," ujar Fadjar dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).

Fadjar menambahkan 30 finalis ini terbagi atas 10 peserta kategori Energy Founder dan 20 peserta kategori Early Stage Startup. Para finalis akan mengikuti kegiatan Demoday Pertamuda Seed and Scale 2024 yang akan di Surabaya pada 18-19 November 2024 mendatang.

"Para finalis berasal dari 21 kampus terbaik di Indonesia yang tersebar di Jatim, Jateng, DIY, Jabar, DKI Jakarta, dan Sumut," imbuh Fadjar,

Menurut Fadjar, para finalis yang masuk dalam tahap Demoday akan diseleksi kembali menjadi 15 finalis untuk memperebutkan TOP 3 dari masing-masing kategori. Finalis yang lolos TOP 3 akan mendapat dana pembinaan senilai ratusan juta rupiah, termasuk dana pembinaan untuk kampus.

"Program ini fokus mengembangkan ekosistem startup dan mendorong inovasi berkelanjutan dari talenta muda Indonesia. Program ini sejalan dengan imbauan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI tentang penguatan kolaborasi perguruan tinggi dan industri dalam akselerasi pertumbuhan wirausaha nasional," pungkas Fadjar.

Pertamuda Seed and Scale merupakan kegiatan tahunan yang sudah menginjak tahun ke-empat. Program ini fokus mengembangkan ekosistem startup dan mendorong inovasi berkelanjutan dari talenta muda Indonesia. Program ini sejalan dengan Program Asta Cita Pemerintah tentang penguatan pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan pihak industri guna peningkatan pemanfaatan digital dan teknologi.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs) poin 7 Energi bersih dan terjangkau, poin 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, dan poin 13 Penanganan perubahan iklim. Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

(ega/ega)

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, menyampaikan rencana penyehatan PT Indofarma (Persero) Tbk. yang saat ini mengalami persoalan finansial. Ia mengklaim sudah mencoba berdiskusi dengan beberapa perusahaan swasta untuk menjamin ketersediaan bahan baku untuk menopang produksi.

“Karena bahan baku ini penting. Tapi saya memang belum boleh bicara siapa (perusahaan swasta), karena ini lagi proses tender. Jadi belum getok (ketok palu) istilahnya,” kata Erick Thohir di Gedung Kementerian BUMN, Jumat, 1 November 2024.

Erick Thohir mengatakan, Indofarma memang harus kembali ke langkah awal yakni menyehatkan kondisi finansial perusahaan. Setelah ketersediaan bahan baku terjamin dan produksi berjalan, Erick berharap Indofarma bisa mengekspor 50 persen dari hasil produksinya.

Selain itu, Erick Thohir menekankan pentingnya proses check and balance untuk memastikan kelangsungan usaha. Menurutnya, tidak mungkin pegawasan BUMN hanya dilakukan oleh Kementerian. Ia menginginkan agar pihak swasta maupun partner strategis dan partner keuangan bisa ikut membantu.

“Saya rasa (check and balance), itu yang menjadi metode yang sangat ampuh untuk BUMN hai ini dan ke depan,” ujarnya.

Mengenai kasus korupsi yang terjadi di BUMN, Erick Thohir menegaskan tidak akan pandang bulu. “Kami periksa dan kami ambil siapa pun yang melakukan fraud atau penipuan-penipuan,” kata dia.

Seperti diketahui, permasalahan BUMN farmasi tersebut tercium usai hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah masalah di manajemen Indofarma dan anak perusahaannya, PT Indofarma Global Medika (IGM).

Perusahaan milik negara yang berbisnis di bidang produksi obat dan alat kesehatan itu diketahui terjerat pinjaman online atau pinjol yang menimbulkan piutang macet sebesar Rp 124,9 miliar. BPK juga menemukan indikasi kerugian negara hingga total Rp 371,83 miliar dari kegiatan Indofarma selama 2020 hingga semester I 2023.

Temuan ini tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023 yang disampaikan BPK ke DPR pada Kamis, 6 Juni 2024. BPK juga menemukan sejumlah temuan lain terkait aktivitas Indofarma yang menyebabkan kecurangan atau kerugian pada perusahaan farmasi tersebut.

Tidak hanya untuk mewujudkan sektor industri yang berdaya saing, tapi juga industri yang menggunakan sebanyak-banyaknya produk lokal, sebanyak-banyaknya SDM lokal

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita melakukan pertemuan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy guna membahas arah kebijakan industrialisasi, sehingga manufaktur menjadi sektor penggerak utama pemajuan ekonomi nasional.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta -

PT Waskita Beton Precast Tbk (kode saham: WSBP) mengikuti sejumlah tender yang masih berjalan di penghujung tahun 2024. Proses tender ini menawarkan total nilai kontrak hingga Rp 2,78 triliun.

Dari nilai tersebut, mayoritas tender yang WSBP ikuti berasal dari pelanggan eksternal, seperti pemerintah, BUMN, dan swasta sebesar Rp 2,56 triliun. Sedangkan tender internal dari induk perusahaan PT Waskita Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 220,97 miliar.

"Melalui keikutsertaan kami dalam tender-tender ini, kami optimistis dapat memenuhi target tahun 2024, yang per 30 September ini sudah berhasil terpenuhi 75%," ujar Kepala Divisi Penjualan WSBP Sena Eka Hanafi, dalam keterangan tertulis, Jumat (1/10/2024).

Rasa optimis ini didasarkan pada win rate atau persentase kemenangan tender WSBP yang mencapai 26,35% terhadap keseluruhan lelang. Win rate ini dinilai cukup baik berdasar keseluruhan tender yang ada, baik tender berjalan maupun yang batal. Dengan win rate tersebut, WSBP yakin memenuhi sisa target di tahun ini.

Untuk memitigasi risiko finansial, WSBP menerapkan pendekatan selektif dalam mengikuti tender proyek. Dalam proses ini, WSBP mempelajari profil bisnis, legal, dan keuangan dari calon pelanggan dengan prinsip KYC (Know Your Customer).

WSBP memilih proyek dan calon pelanggan yang telah melalui evaluasi ketat dan diyakini memiliki kapasitas finansial yang kuat dan kredibilitas yang tinggi. Setiap calon pelanggan menjalani proses menyeluruh, yang mencakup penilaian aspek keuangan, rekam jejak pembayaran, dan potensi risiko.

Langkah-langkah ini diambil agar setiap proyek yang digarap memiliki landasan keuangan yang stabil, sehingga mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan.

Salah satu pencapaian terbaru WSBP adalah memenangkan tender Pembangunan Universitas Persatuan Islam (UNIPI) PERSIS Bandung. Proyek yang berlokasi di Desa Margaasih, Kabupaten Bandung ini bernilai Rp 117 miliar dan dilaksanakan atas kerjasama dengan Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Barat.

Di proyek ini, WSBP berperan sebagai kontraktor utama yang melakukan berbagai pekerjaan. Sebagai wujud dari visi perusahaan yaitu menjadi One Stop Solution di industri beton terintegrasi, Konstruksi dan Modular serta Peralatan Pendukung sesuai kebutuhan pelanggan, WSBP bertanggung jawab penuh atas pekerjaan persiapan hingga penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3), pekerjaan struktur, arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing, infrastruktur, serta lansekap.

"Strategi sebagai One Stop Solution ini kami canangkan untuk memberikan value terbaik bagi pelanggan kami. Seiring dengan hal tersebut, kami juga senantiasa menghadirkan inovasi yang meningkatkan efisiensi bagi pelanggan kami," kata Sena.

Proyek Pembangunan UNIPI PERSIS juga memiliki misi penting dalam meningkatkan fasilitas pendidikan di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri. Dengan adanya fasilitas yang lebih memadai, Universitas Persatuan Islam diharapkan dapat menjadi lingkungan pendidikan yang nyaman dan mendukung aktivitas akademik serta administrasi mahasiswa.

Mengikuti berbagai tender merupakan salah satu upaya untuk menambah kontrak baru. Hingga 30 September 2024, WSBP berhasil membukukan NKB sebesar Rp 1,73 triliun, telah mencapai 75% dari target tahunan yang sebesar Rp 2,3 triliun.

Capaian ini meningkat signifikan sebesar 50,82% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, di mana NKB tercatat sebesar Rp 1,15 triliun.

Peningkatan NKB ini diraih melalui penjualan tiga lini bisnis utama WSBP yang berkinerja baik yaitu Produk Readymix, Precast, dan Jasa Konstruksi. Lini bisnis Readymix menyumbang NKB terbesar dengan Rp 674,91 miliar, diikuti oleh Beton Precast sebesar Rp 624,93 miliar, dan Jasa Konstruksi sebesar Rp 432,28 miliar.

WSBP terus berkomitmen dalam menjalankan setiap proyeknya dengan menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dan manajemen risiko yang efektif. Dengan pendekatan ini, WSBP memastikan setiap pekerjaan dapat selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi standar kualitas yang tinggi.

(prf/ega)

Bos Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengajak pengusaha swasta berinvestasi dalam pembangunan infrastruktur makan bergizi gratis.

Dadan mengatakan seluruh program makan bergizi gratis di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sepenuhnya dilaksanakan Badan Gizi Nasional. Namun, penyediaan infrastrukturnya bisa menggandeng pihak swasta.

"Penyediaan infrastrukturnya yang kami lakukan dengan melalui APBN itu dihitung sebagai capital expenditure (capex). Ada juga yang koordinasi dengan lembaga lain, kementerian lain, pemerintah daerah, dan juga pihak ketiga dalam bentuk investasi," jelas Dadan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (31/10).

"Nanti kami akan bayar biaya sewa. Sewa lahan, sewa gedung, dan sewa lain-lain per bulan sehingga investasinya akan kembali (balik modal) dalam waktu tiga tahun," tegasnya.

Besaran investasi tersebut bakal sangat bergantung dengan infrastruktur yang dibangun. Dadan menyebut ini juga terpengaruh dengan teknologi yang digunakan.

Khusus infrastruktur yang dibangun Badan Gizi Nasional melalui APBN berada di 3 wilayah satuan pelayanan per kabupaten. Sehingga ada 1.500 lebih infrastruktur di satuan pelayanan yang tersebar di 540 kabupaten/kota.

"Kami sudah membangun hampir 85 (satuan pelayanan). Itu rata-rata untuk bangunan kurang lebih sekitar Rp1,2 sampai Rp1,5 (miliar). Nanti peralatannya kurang lebih sekitar Rp700 (juta)," ungkapnya.

"Nah, kami ingin lengkapi satuan pelayanan itu dengan genset. Itu salah satu bagian persyaratan kami ketika nanti ada mitra yang ingin membangun satuan pelayanan. Kalau berminat, titik lokasinya silakan kirim ke BGN, nanti kami akan plot di daerah itu ada sekolah mana saja yang bisa dilayani," tutup Dadan.