Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa regulasi asuransi untuk kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap kajian. Walaupun beberapa perusahaan asuransi telah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, penetapan tarif asuransi tersebut hingga saat ini masih mengacu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) 6/2017, yang juga mencakup tarif asuransi untuk kendaraan konvensional.

"Saat ini pengaturan mengenai tarif asuransi kendaraan bermotor masih mengacu ke SEOJK 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Termasuk beberapa perusahaan asuransi yang sudah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, semuanya masih mengacu kepada pengaturan tarif tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi menambahkan bahwa OJK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi khusus bagi asuransi kendaraan listrik, terutama dalam aspek tarifikasi. Menurutnya, proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa karena regulasi tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk insentif yang dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Pembuatan regulasi juga harus disesuaikan dengan semangat untuk memperbesar minat masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik. Ini merupakan bagian dari usaha untuk menekan emisi kendaraan," kata Ogi.

Sebelumnya,Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwiyanto mengungkap bahwa AAUI masih terus berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan regulasi asuransi khusus bagi kendaraan listrik. Menurutnya, risiko yang dihadapi oleh kendaraan listrik berbeda dari kendaraan konvensional, sehingga penentuan tarif premi memerlukan kajian mendalam berbasis data.

"Memang pertama, kalau kita lihat untuk kendaraan listrik ini risiko yang dihadapi berbeda dari kendaraan yang biasa. Untuk menentukan risiko tersebut, kita butuh data yang cukup, dan saat ini data yang tersedia masih terbatas," kata Bern ditemui usai konferensi pers Hari Asuransi yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober 2024.

Selain itu, Bern menambahkan bahwa dinamika risiko kendaraan listrik masih terus berubah, terutama dalam hal komponen dan teknologinya. AAUI berharap dalam waktu dekat ada arahan lebih lanjut dari OJK terkait regulasi ini, meskipun penyusunannya perlu memerhatikan skala prioritas OJK.

"Kami masih menunggu arahan dari OJK, semoga dalam waktu dekat ini ada kemajuan," kata Bern.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkap bahwa regulasi asuransi untuk kendaraan listrik saat ini masih dalam tahap kajian. Walaupun beberapa perusahaan asuransi telah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, penetapan tarif asuransi tersebut hingga saat ini masih mengacu pada Surat Edaran OJK (SEOJK) 6/2017, yang juga mencakup tarif asuransi untuk kendaraan konvensional.

"Saat ini pengaturan mengenai tarif asuransi kendaraan bermotor masih mengacu ke SEOJK 6/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor. Termasuk beberapa perusahaan asuransi yang sudah mengeluarkan produk asuransi kendaraan listrik, semuanya masih mengacu kepada pengaturan tarif tersebut," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, dalam jawaban tertulisnya pada Senin (4/11/2024).

Ogi menambahkan bahwa OJK bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) untuk melakukan kajian mendalam terkait regulasi khusus bagi asuransi kendaraan listrik, terutama dalam aspek tarifikasi. Menurutnya, proses ini tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa karena regulasi tersebut perlu mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk insentif yang dapat mendorong minat masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.

"Pembuatan regulasi juga harus disesuaikan dengan semangat untuk memperbesar minat masyarakat untuk memiliki kendaraan listrik. Ini merupakan bagian dari usaha untuk menekan emisi kendaraan," kata Ogi.

Sebelumnya,Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) Bern Dwiyanto mengungkap bahwa AAUI masih terus berkoordinasi dengan OJK untuk mengembangkan regulasi asuransi khusus bagi kendaraan listrik. Menurutnya, risiko yang dihadapi oleh kendaraan listrik berbeda dari kendaraan konvensional, sehingga penentuan tarif premi memerlukan kajian mendalam berbasis data.

"Memang pertama, kalau kita lihat untuk kendaraan listrik ini risiko yang dihadapi berbeda dari kendaraan yang biasa. Untuk menentukan risiko tersebut, kita butuh data yang cukup, dan saat ini data yang tersedia masih terbatas," kata Bern ditemui usai konferensi pers Hari Asuransi yang digelar Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Jakarta pada 18 Oktober 2024.

Selain itu, Bern menambahkan bahwa dinamika risiko kendaraan listrik masih terus berubah, terutama dalam hal komponen dan teknologinya. AAUI berharap dalam waktu dekat ada arahan lebih lanjut dari OJK terkait regulasi ini, meskipun penyusunannya perlu memerhatikan skala prioritas OJK.

"Kami masih menunggu arahan dari OJK, semoga dalam waktu dekat ini ada kemajuan," kata Bern.

Bisnis.com, JAKARTA —Kehadiran regulasi khusus yang mengatur tarif asuransi kendaraan listriksemakin urgen seiring meningkatnya angka penjualan kendaraan jenis tersebut.

Pada Agustus 2024, penjualanmobil listrikberbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) mencatatkan rekor baru. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) melaporkan bahwa penjualan BEV secarawholesalesmencapai 5.290 unit.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang mengkaji tarif khusus untuk asuransi kendaraan listrik. Diperkirakan premi asuransi kendaraan listrik akan lebih tinggi dari kendaraan konvensional karena faktor harga komponen hingga karakteristiknya yang berbeda.

Praktisi Manajemen Risiko dan Ketua Umum Komunitas Penulis Asuransi Indonesia (Kupasi) Wahyudin Rahman mengatakan, pada dasarnya kendaraan listrik memiliki karakteristik risiko yang berbeda, seperti harga komponen yang lebih mahal, khususnya baterai.

Selain itu, biaya perbaikan juga lebih tinggi dibanding kendaraan konvensional, serta risiko kebakaran atau kerusakan akibat sistem kelistrikan.

"Kendaraan listrik kemungkinan besar akan dikenakan premi lebih tinggi karena risiko yang berbeda. Misalnya, biaya perbaikan memerlukan peralatan dan keahlian khusus untuk diperbaiki, yang cenderung lebih mahal daripada kendaraan berbahan bakar konvensional," kata Wahyudin, Selasa (1/10/2024).

Selain itu, kata dia, banyak kendaraan listrik saat ini diposisikan di segmen premium, sehingga di sisi lain nilai klaim saat kecelakaan juga bisa lebih tinggi.

"Meskipun kendaraan listrik diklaim lebih aman dari segi emisi dan mekanikal, risiko lain seperti kebakaran baterai dan kompleksitas komponen kelistrikan tetap menjadi pertimbangan besar," ujarnya.

Adapun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat penjualan kendaraan berbasis kendaraan listrik pada semester I/2024 ini naik 104% menjadi 11.940 unit, dibanding 5.584 unit pada periode yang sama di 2023.

Pada periode tersebut, AAUI mencatat premi dicatat untuk asuransi kendaraan bermotor naik tipis, hanya 2% menjadi Rp10,03 triliun dibanding Rp9,84 triliun. Sementara klaim dibayar naik 5,4% menjadi Rp3,52 triliun dibanding Rp3,34 triliun.

Dengan tarif yang diprediksi lebih mahal, Wahyudin mengatakan bila ada ketentuan khusus atas asuransi kendaraan listrik, maka pendapatan premi asuransi kendaraan juga berpotensi meningkat.

"Ini memungkinkan perusahaan asuransi menyesuaikan tarif dan bisa meningkatkan total premi. Namun, perlu diperhatikan bahwa dengan peningkatan premi, klaim juga berpotensi naik jika kecelakaan atau kerusakan terkait komponen khusus kendaraan listrik semakin umum terjadi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) akan meluncurkan produk asuransi khusus kendaraan listrik pada semester I/2025. Sampai September 2024 ini, Jasindo telah mencatatkan premi asuransi kendaraan sebesar Rp113.893.296.358 dengan nilai klaim mencapai Rp38.639.439.701.

Direktur Pengembangan Bisnis Jasindo, Diwe Novara mengatakan total premi dan klaim ini didapatkan dari polis kendaraan konvensional. Dia menungkap, rencananya Jasindo juga akan merambah sektor khusus kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) sebagai inovasi produk mereka. Pengembangan inovasi produk tersebut berupa produk asuransi kendaraan khusus listrik dengan manfaat ekstra melalui skema bundling product.

"Direncanakan akan diluncurkan pada semester 1 tahun 2025 untuk penggarapan segmentasi B2B2C [Business-to-Business-to-Customer] dan SME [Small Medium Enterprise]," kata Diwe kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Dia menjelaska, premi asuransi kendaraan bermotor diperoleh dari harga mobil dikalikan dengan rate premi. Dengan begitu, apabila dibedakan rate premi mobil listrik yang notabene harga mobil listrik lebih mahal, maka preminya juga akan lebih besar jika ratenya lebih tinggi.

Sementara dari sisi klaimnya, Diwe menjelaskan bahwa dengan risiko kecelakaan yang berbeda, risiko yang diakibatkan mobil listrik dan mobil konvensional pada dasarnya sama.

"Yang membedakan dari segi teknologi yang terdapat pada kendaraan tersebut dan perilaku pengemudi adalah faktor kunci, dan nilai ganti rugi ditentukan oleh tingkat kerusakan yang di alami oleh kendaraan tersebut dan basis penentuan premi ditentukan dari harga pertanggungan kendaraan," jelasnya.

Sementara dari segi tantanganya, Diwe menjelaskan bahwa ada perbedaan mendasar yakni pada komponen spare part antara kendaraan konvensioanal dan listrik sehingga berpotensi terdapat loading premi khusus untuk kendaraan listrik. Loading rate adalah rate tambahan yang dikenaiakn jika kendaraan sudah melebihi batas maksimum usia kendaraan yang dapat ditanggung asuransi.

Sementara saat ini rate premi asuransi kendaraan belum dibedakan antara kendaraan listrik dengan kendaraan konvensional. Menurut Diwe, untuk saat ini regulasi yang berlaku sudah bisa mengakomodir kebutuhan industri menentukan tarif premi asuransi kendaraan mereka, baik yang konvensional maupun listrik.

"Premi yang dikenakan sama antara mobil listrik dan mobil konvensional ditambah regulasi yang sekarang masih ada ruang di mana perusahaan asuransi dapat menerapkan tarif batas atas untuk kendaraan listrik," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Asuransi Astra Buana merasa pemerintah perlu segera menerbitkan regulasi yang mengatur khusus tentang asuransi kendaraan listrik.

Head of PR Marcomm dan Event, Asuransi Astra, Laurentius Iwan Pranoto mengatakan saat ini besaran premi asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada rate kendaraan konvensional.

Padahal, secara faktor risiko antara mobil listrik dengan mobil konvensional berbeda. Hal ini, kata dia, akan berpengaruh pada besaran nominal klaim yang akan ditanggung asuransi.

"Sama-sama ketabrak mungkin jika mobil listrik terkena colokan listriknya saja sudah mahal banget untuk ganti, dibanding mobil biasa ya ketabrak penyok saja," kata Iwan kepada Bisnis, Selasa (1/10/2024).

Adapun Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) mencatat penjualan kendaraan berbasis kendaraan listrik pada semester I/2024 ini naik 104% menjadi 11.940 unit, dibanding 5.584 unit pada periode yang sama di 2023.

Pada periode tersebut, AAUI mencatat premi dicatat untuk asuransi kendaraan bermotor naik tipis, hanya 2% menjadi Rp10,03 triliun dibanding Rp9,84 triliun. Sementara klaim dibayar naik 5,4% menjadi Rp3,52 triliun dibanding Rp3,34 triliun.

"Dengan semakin meningkatnya populasi mobil hybrid dan pureEV, tentunya perlu segera ada studi dan regulasi terkait besaran premi agar perusahaan asuransi bisa mengantisipasi sesuai dengan kondisi terkini," kata Iwan.

Iwan mengatakan saat ini regulator sedang mempersiapkan kajian tentang besaran premi untuk jenis-jenis kendaraan terkini, seperti mobil listrik. Menurutnya regulator perlu mempertimbangkan dengan kesesuaiannya terhadap besaran populasi di Indonesia.

Meski belum punya payung hukumnya sendiri, asuransi umum juga mulai memasarkan produk asuransi kendaraan listrik, salah satunya yang dipasarkan oleh Asuransi Astra.

Berdasarkan laporan keuangan Asuransi Astra terbaru, tercatat pendapatan premi (premi penutupan langsung ditambah premi penutupan tidak langsung) per Agustus 2024 sebesar Rp5,47 triliun, naik 17,78% yoy dibanding Rp4,64 triliun pada Agustus 2023.

Sementara itu, di periode tersebut beban klaim bruto mencapai Rp2,53 triliun, naik 26% yoy dibanding Rp2 triliun. Sayangnya Iwan masih enggan menyebut nominal premi dan klaim khusus untuk asuransi kendaraan berbasis listrik.

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah melakukan review tarif kendaraan bermotor dan adanya keinginan industri asuransi untuk memisahkan rate asuransi kendaraan listrik secara tersendiri.

Menanggapi hal tersebut, Direktur Teknik PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk atau Tugu Insurance (TUGU), Sudarlin, mengatakan, perseroan akan mengikuti regulasi dari OJK jika ke depannya terdapat kebijakan khusus terkait dengan produk kendaraan listrik.

"Kami berharap dalam proses pembuatan kebijakan ini, perlu dilakukan kajian terlebih dahulu. Perusahaan-perusahaan asuransi dapat pula dilibatkan untuk memberikan pandangan dari sisi pelaku usaha," ujar dia dalam keterangan resminya, Jakarta, Selasa (23/7).

"Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan produk yang kompetitif sesuai dengan aturan, serta dapat memberikan perlindungan terbaik bagi nasabah," sambung Sudarlin.

Dia menuturkan, dalam penetapan premi asuransi kendaraan listrik, secara garis besar, Tugu Insurance masih mengacu pada basis yang sama dengan kendaraan konvensional.

"Namun, dikarenakan saat ini volume kendaraan listrik belum sebanyak kendaraan konvensional dan terdapat komponen baterai yang membedakan dengan konvensional dari sisi risiko, maka kami melakukan penyesuaian pada terms and conditions dalam penentuan preminya," ujar Sudarlin.

Hal tersebut tentunya dapat disesuaikan dengan risiko-risiko baru yang tidak terdapat pada kendaraan konvensional.

Di balik tren penjualan kendaraan baru yang menunjukkan penurunan, ternyata data penjualan kendaraan listrik justru mengalami peningkatan. Ini dibuktikan dengan semakin banyaknya produsen mobil listrik luar negeri yang masuk ke Indonesia.

Hal ini merupakan kesempatan bagi Tugu Insurance untuk melakukan penetrasi market dan memberikan perlindungan terbaik bagi pemilik kendaraan. Lalu, inisiatif ini juga menunjukkan bagaimana perseroan sangat mendukung perkembangan green industri di Indonesia.

"Dalam mendorong peningkatan premi asuransi kendaraan listrik ini, Tugu Insurance terus mengoptimalkan kerja sama dengan existing business partners dan membangun kerja sama baru dengan business partners dalam ekosistem ini," ujar Sudarlin.

Sebelumnya, OJK mengaku masih melakukan pembahasan dan mengkaji atas penerapan tarif premi bagi kendaraan listrik. Selain itu, berencana melakukan penyempurnaan Surat Edaran (SE) OJK Nomor 06 Tahun 2017 dengan mempertimbangkan risiko-risiko khusus yang timbul pada kendaraan listrik.

"Pembahasan ini masih berjalan dan OJK bersama industri secara bersama akan mencapai solusi yang bermanfaat kepada masyarakat luas," ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono dalam keterangan resminya, baru-baru ini.

(FAY/ADV)

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) tengah mengusulkan agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membuat regulasi tersendiri yang mengatur asuransi kendaraan listrik.

Saat ini asuransi kendaraan listrik masih mengacu pada SEOJK nomor 06 tahun 2017 mengenai penetapan tarif pada lini usaha kendaraan bermotor dan harta benda. Dengan demikian tak dibedakan kendaraan konvensional maupun listrik.

Meski begitu, Ketua AAUI Budi Herawan melihat kemungkinan asuransi third party liability (TPL) yang akan diwajibkan pada 2025 nanti akan sama, tidak membedakan kendaraan listrik dengan konvensional.

"Tapi kalau saya lihatnya ini tanggung jawab di pihak ketiga risikonya sama, bisa terjadi di kendaraan listrik maupun kendaraan konvensional. Kemungkinan tidak ada perbedaan. Kemungkinan," kata Budi saat wawancara di kantornya, Senin (22/07/2024).

Asuransi pihak ketiga saat ini belum wajib. Manfaat ini merupakan perluasan jaminan dari produk polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia.

Saat ini pemerintah sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) yang akan menjadi peraturan pelaksana dari amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mewajibkan asuransi TPL mulai 2025.

Beleid itu akan menetapkan termasuk iuran premi dan manfaat apa saja yang dicover di dalam asuransi wajib TPL ini.

Selain karena faktor risiko pihak ketiga yang sama, Budi memandang sebaran kendaraan listrik di Indonesia masih kecil. Oleh karena itu dia memperkirakan ketentuan-ketentuan asuransi TPL bagi kendaraan konvensional dan listrik akan disamaratakan.

"Kita lihat nanti konkretnya seperti apa. Kendaraan listrik kan hanya di kota-kota besar, kota-kota kecil belum mencakup," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Penisun (KE PPDP), Ogi Prastomiyono mengatakan OJK terus melakukan kajian atas penerapan tarif premi khususnya bagi kendaraan listrik.

"Dan [OJK] berencana melakukan penyempurnaan SEOJK 06/2017 dengan mempertimbangkan risiko-risiko khusus yang timbul pada kendaraan listrik seperti komponen baterai, risiko tegangan tinggi pada EV, risiko kecelakaan karena less noise pada kendaraan listrik, dan risiko kegagalan sistem pada kendaraan listrik," kata Ogi dalam jawaban tertulis konferensi pers DK OJK pada 28 Februari 2024.

Dia juga menjelaskan beberapa perusahaan asuransi telah memberikan dukungan dengan meluncurkan produk asuransi khusus untuk kendaraan listrik dengan menambahkan firur tambahan dari produk asuransi kendaraan konvensional.

"Penentuan total loss bagi kendaraan listrik juga menjadi dasar pertimbangan mengingat komponen baterai juga memiliki umur atau masa manfaat," kata Ogi.