Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pedagang pasar, koperasi, warung kelontong hingga ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, sejumlah asosiasi dan perhimpunan yang menentang beleid tersebut antara lain, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Para pelaku usaha mempermasalahkan adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan dan zonasi larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Akrindo, Anang Zunaedi, menekankan bahwa aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 dipastikan bakal merugikan toko-toko ritel. Dia menyebut terdapat 900 lebih anggota Akrindo dengan 1.050 toko-toko lokal yang sebagian besar mengandalkan pendapatan dari penjualan rokok.

"Bahkan, anggota koperasi yang kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok ini karena omzetnya mencapai 50%," kata Anang, Selasa (13/8/2024).

Dia pun menganggap aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal menimbulkan konflik sosial di samping adanya konflik ekonomi. Musababnya, Anang mengakui tidak sedikit anggota koperasi yang tokonya bahkan berada dalam lingkungan pondok pesantren dan satuan pendidikan lainnya.

Setali tiga uang, Ketua Umum Keris, Ali Mahsun menyebut PP No.28/2024 tidak adil dan diskriminatif karena berisiko mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat.

Bahkan, aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter itu dianggap Ali bakal memicu adanya modus pungli di kalangan aparat negara.

"Sejak Desember 2022 kami tegas ke Jokowi agar tidak melarang penjualan rokok eceran," ucapnya.

Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti, menyebut pasal 434 PP No.28/2024 menjadi pukulan keras bagi pedagang di pasar. Musababnya, penjualan rokok di kalangan pedagang pasar rata-rata menyumbang hingga 30% dari total pendapatan.

"Rokok salah satu komoditas fast moving cepat menjadi penopang omzet mereka," kata Herninta.

Dia pun mendesak agar aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 ditinjau ulang untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Pelaku usaha dari ritel hingga pedagang kecil menolak aturan larangan penjualan rokok. Aturan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo) Anang Zunaedi menegaskan pihaknya menolak aturan larangan penjualan rokok itu. Karena menurutnya omzet dari ritel kecil atau UMKM didominasi dari penjualan rokok.

"Anggota koperasi kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok omzetnya 50% dengan aturan ini menekan kami pelaku ritel. Di mana kami tidak melakukan pelanggaran penjualan pembatasan usia makin overlapping. Kami menolak kami akan upayakan PP ini dibatalkan," kata dia dalam konferensi pers Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP Nomor 28 Tahun 2024, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).

Sementara, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro juga menolak aturan tersebut diberlakukan. Karena di dalam pengelolaan pasar banyak pedagang kecil yang menjual rokok.

Kemudian banyak juga pasar yang berdekatan dengan sekolah. Bahkan di dalam pasar sendiri terdapat taman bermain anak. Jadi, diakui akan cukup merugikan para pedagang pasar.

"Kita merasa kalau PP 28 2024 itu disahkan, diterapkan, implementasinya akan sangat-sangat susah. Bicara jarak 200 meter, lokasi pendidikan itu ada yang sebelahan, toko kelontong dan lain lain, kebetulan kami penyusun standar nasional, di sini mengatur tata bangunan, harus ada fasilitas kesehatan, ruang merokok, kemudian tempat ruang bermain anak, kalau 200 meter, berarti kan ini 0 meter," jelasnya.

Karena merugikan pedagang pasar, pihaknya mendorong agar aturan itu ditinjau kembali, atau dihapus pasal terkait dengan aturan larangan rokok. Menurutnya salah satu aturan terkait jarak larangan penjualan rokok, juga dinilai akan sulit diimplementasikan.

"Sebaiknya itu yang harus di-review kembali atau dihapus saja. Karena sebetulnya pembatasan-pembatasan ini sudah ada tadi ruang-ruang rokok tersendiri. Rokok kan ada ruang khusus, bahwa tidak ada analisanya, 200 meter itu dari mana angkanya, itu tidak bisa diterapkan di lapangan," ujar dia.

Dalam konferensi pers tersebut ada beberapa asosiasi, hadir juga Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Koperasi dan Ritel Indonesia (Akrindo), Anang Zunaedi, Ketua Umum Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), Benny Wachjudi, Ketua Umum Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (APARSI), Suhendro, Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO), Budihardjo Iduansjah

Kemudian ada Perwakilan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Herninta Defayanti, Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS), Ali Mahsun Atmo, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Roy Nicholas Mandey dan Sekretaris Umum PERPEKSI, Wahid.

Bisnis.com, JAKARTA - Pedagang warung Madura, asongan, hingga penjual kopi keliling atau starling memprotes kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang melarang penjualan rokok eceran atau per batang.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 sebagai aturan pelaksana UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang disahkan pada 26 Juli 2024.

Seorang penjual kopi keliling (starling) di kawasan pasar Tanah Abang, Atang (46) mengaku telah mengetahui kebijakan tersebut. Dia mempertanyakan alasan pemerintah menerbitkan kebijakan tersebut.

"Saya jual biasanya bisa 50 batang sehari, di sini banyak pedagang, tukang angkut, pembeli juga beli rokok batangan," kata Atang saat ditemui Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Atang membantah saat ditanya menjual rokok ketengan kepada anak-anak, sebab di wilayah tersebut kebanyakan pembeli merupakan orang dewasa yang cukup umur. Untuk itu, dia berharap pemerintah kembali mempertimbangkan kembali larangan rokok eceran.

"Jangan dulu lah, kita lagi susah kan cari uang sekarang. Saya sehari bisa dapat Rp300.000-an dagang rokok sama minuman juga, kalau dilarang gimana buat makan. Gak semua bisa beli bungkusan juga," tuturnya.

Salah satu pedagang kios atau warung Madura di wilayah Kebon Kacang, Andre (35) juga mengaku keheranan dengan aturan larangan penjualan rokok eceran. Dia mengatakan baru mendengar kebijakan tersebut dan belum mendapat imbauan.

"Kata siapa? Kalau per batang dilarang yang bungkusan juga? Iya kan kebanyakan kan masih beli per batang. Kalau dilarang langsung ya rugi kita," kata Andre, Rabu (31/7/2024).

Di wilayah yang dekat dengan pusat perdagangan, Tanah Abang, ada banyak pekerja yang sering menggunakan rokok sebagai salah satu sumber tenaga sehari-hari. Dia tidak menghitung berapa banyak yang membeli rokok batangan.

Namun, dia bisa menjual rokok batangan dari 10 bungkus beragam jenis rokok per harinya. Artinya, jika sebungkus rokok terdapat 16-20 batang, maka penjualan per hari bisa mencapai 150 batang sehari.

Harga eceran setiap jenis rokok berbeda. Dia mencontohkan Sampoerna Mild, Gudang Garam filter, hingga Djarum Super yang dibanderol harga dikisaran Rp28.000 per bungkus dapat dijual eceran dengan harga satuan Rp2.500 per batang.

"[Anak di bawah umur] gak ada, kalau yg dilarang anak-anak harusnya sama orangtuanya aja, edukasi. Kok larangnya malah pedagang?," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah memperketat aturan iklan dan penjualan rokok, yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan.

Salah satu yang diatur, yaitu pada Pasal 434 ayat 1, di mana penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dilarang dijual secara eceran atau per batang, kecuali produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Pengamat Pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menyampaikan bahwa aturan tersebut secara tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan cukai ke depannya.

Dia menjelaskan, ketika konsumsi rokok berkurang, maka potensi dari penerimaan cukai juga akan berkurang. Pasalnya, penerimaan cukai di dalam negeri selama ini bergantung pada rokok dan kontribusi cukai pada penerimaan perpajakan cukup signifikan.

“Ketika konsumsi berkurang, otomatis penerimaan cukai rokok akan berkurang. Cuma kita lihat saja efektivitas kebijakan ini,” katanya kepada Bisnis, Selasa (30/7/2024).

Selain pembatasan penjualan secara eceran, pemerintah melarang penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan produk tembakau dan rokok elektronik juga dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.

Lebih lanjut, diatur juga pada produk tembakau tidak dicantumkan kata-kata seperti light, ultralight, mild, extramild, low tar, slim, special, full flavour, premium, atau kata lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, ataupun kata dengan arti yang sama.

Tujuan dari pembatasan tersebut adalah untuk menurunkan prevalensi perokok dan mencegah perokok pemula serta menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat dampak merokok.

Fajry mengatakan, dampak dari pengetatan penjualan rokok masih perlu dilihat kedepan seiring dengan efektivitas dari implementasi aturan tersebut.

Menurutnya, implementasi dan pengawasan dari aturan ini pun tidak mudah untuk dilakukan oleh pemerintah.

“Mengawasi penjualan eceran hal yang sangat sulit sekali menurut saya, apalagi sekarang banyak warung madura dan sejenisnya,” jelasnya.

Di sisi lain, dia menilai pemerintah harus mulai mengoptimalkan penerimaan cukai dengan memperluas lingkup barang kena cukai, dengan catatan pemerintah perlu melihat momentum dan melibatkan para pelaku usaha.

Senada, Head of Macroeconomic and Financial Market Research, Bank Permata Faisal Rachman mengatakan bahwa dengan diberlakukannya sejumlah aturan tersebut, akan ada tendensi perusahaan rokok untuk melakukan penyesuaian terhadap jenis produk dijual, sehingga penerimaan cukai berisiko turun.

“Hal ini disebabkan karena ada kemungkinan banyak produsen rokok dalam melakukan produksi, jenis rokoknya turun ke kelompok yang tarif cukainya lebih murah,” kata dia.

Namun demikian, Faisal mengatakan bahwa fungsi utama cukai memang bukan untuk meningkatkan pendapatan negara, tetapi untuk mengendalikan konsumsi di masyarakat.

“Jadi tetap untuk meningkatkan penerimaan negara, pemerintah perlu melebarkan tax base dan meningkatkan kepatuhan bayar pajak masyarakat [tax compliance],” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaksanaan larangan penjualan rokok eceran dinilai akan menjadi bumerang bagi pemerintah. Alih-alih menekan prevalensi konsumsi rokok, pelarangan tersebut justru akan menambah polemik lain bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah.

Adapun, kebijakan terkait pengetatan produk hasil tembakau, termasuk rokok elektronik tertuang dalam aturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024 untuk UU No.17/2023 tentang Kesehatan.

Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, mengatakan pengesahan beleid tersebut sama saja mematikan industri hasil tembakau (IHT), pedagang eceran, hingga petani tembakau.

"Saya lihat industri rokok akan mati, padahal industri rokok selama ini memberikan kontribusi melalui pajak dan cukai yang tinggi, sementara ini Pak Jokowi lebih mementingkan industri farmasi," kata Trubus saat dihubungi, Selasa (30/7/2024).

Menurutnya, pemerintah semestinya tak hanya sekadar melarang, tetapi juga memberikan solusi dan antisipasi atas dampak dari kebijakan tersebut terhadap industri. Terlebih, ada 6,1 juta orang yang menggantungkan nasibnya pada industri tersebut.

Dia pun menilai tidak ada relevansi antara konsumsi rokok dengan penjualan di tingkat pedagang eceran. Larangan menjual rokok eceran justru akan mematikan pedagang kecil yang selama ini sebagian besar hidup dari penjualan tersebut.

"Kalau sampai eceran-eceran ini diatur itu ngapain? Nggak ada urgensinya, yang diatur itu cukup industrinya saja. Terus kenapa harus sampai ke tingkat paling bawah [eceran] nanti malah muncul rokok selundupan," ujarnya.

Di sisi lain, kebijakan ini juga disebut memicu penyempitan lapangan kerja dan menambah tingkat pengangguran. Pemerintah juga terancam kehilangan sumber pendapatan dari industri hasil tembakau.

Trubus menilai semestinya pasal-pasak terkait tembakau dipisahkan dari kebijakan terkait kesehatan. Sebab, produk turunan tembakau sudah lama dan cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah No 109/2012.

"Saya lihat ini cara membantai mereka [pekerja industri tembakau hingga petani]. Bukan dibina, tapi malah membinasakan, harusnya pemerintah kasih solusi juga," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (Gappri), Henry Najoan, mengatakan IHT telah banyak menghadapi tekanan regulasi hingga mencapai 446 aturan untuk tata kelola tembakau.

Adapun, sebanyak 400 aturan atau 89,68% berbentuk pengamanan, 41 aturan atayu 91,9% berbentuk cukai hasil tembakau, dan hanya 5 aturan atau 1,12% regulasi yang mengatur terkait isu ekonomi dan kesejahteraan.

"Kami mengusulkan untuk tidak dilakuakn perubahan pengaturan terhadap industri produk tembakau yang berpotensi semakin memberatkan kelangsungan usaha IHT nasional," kata Henry, beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari Undang-Undang No.17/2023 tentang Kesehatan melalui Peraturan Pemerintah RI No.28/2024. Dalam aturan tersebut, rokok dikategorikan sebagai salah satu zat adiktif yang akan dibatasi konsumsinya.

Pada pasal 434 ayat 1 disebutkan larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Pembatasan rokok juga menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial. Ketentuan ini dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Selanjutnya, dalam pasal 433 ayat 1 mengarahkan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengimpor produk tembakau berupa rokok putih mesin dilarang mengemas kurang dari 20 batang dalam setiap kemasan.

Pemerintah juga kini mengatur ulang pelabelan pada kemasan rokok, salah satunya dengan larangan pencantuman kata "light ,"ultraligt, "mild", "extramild, "lowtar", "slim", "special", "full flavour", "premium".

Isilah-istilah lain yang mengindikasikan kualitas, superioritas, rasa aman, pencitraan, kepribadian, atau pun kata dengan arti yang sama juga dilarang. Hal ini tercantum pada Pasal 187 ayat 2 huruf b.

Di sisi lain, aturan itu juga mengatur pengendalian iklan produk tembakau dan rokok elektronik. Misalnya, dalam pasal 446 ayat 1 disebutkan bahwa produsen produk hasil tembakau dan rokok elektronik dilarang mengiklankan di media sosial berbasis digital.

Pada iklan produk tembakau dan rokok elektronik di situs web atau aplikasi elektronik komersial maka pemasang iklan harus mencantumkan peringatan Kesehatan, mencantumkan tulisan "Dilarang menjual dan memberi kepada orang di bawah usia 21 tahun dan perempuan hamil", dan tidak menggambarkan manfaat bagi kesehatan.

Lebih lanjut, lewat pasal 451 ayat 1 disebutkan pengendalian iklan pada media cetak dan penyiaran dengan syarat pencantuman peringat kesehatan full screen, hanya ditayangkan setelah pukul 22.00 hingga 05.00 waktu setempat.

Seluruh ketentuan tersebut dilakukan sebagai langkah pemerintah dalam penyelenggaraan pengamanan zat adiktif berupa produk tembakau dan rokok elektronik dengan tujuan untuk menurunkan prevalensi dan mencega perokok pemula.

Selain itu menurunkan angka kesakita dan kematian akibat dampak merokok, meninggalkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahya merokok, dan melindungi kesehatan individu.