IDXChannel - Para pedagang warung kelontong menghadapi tantangan besar akibat berbagai aturan larangan penjualan rokok yang tertera pada Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, seperti larangan penjualan penjualan rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak serta larangan penjualan rokok eceran.

Menyikapi hal tersebut, para pedagang melakukan aksi dengan mengibarkan bendera setengah tiang di depan warungnya. Langkah ini diambil untuk mengekspresikan rasa kekecewaan para pedagang atas PP 28/2024 yang dianggap membatasi hak mereka untuk berdagang dan mencari nafkah.

“Kami mengibarkan bendera setengah tiang sebagai bentuk protes terhadap PP 28/2024. Peraturan ini tidak memikirkan nasib rakyat kecil seperti kami,” ujar seorang pemilik warung kelontong, Mamat, di Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Dia juga meminta pemerintah untuk meninjau kembali aturan tersebut dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak. Sebab, PP 28/2024 dinilai tidak hanya menuai kecaman, tetapi juga dianggap sebagai bentuk pengekangan yang membatasi kebebasan ekonomi pedagag kecil.

Dengan adanya larangan penjualan rokok tersebut, para pedagang kecil yang menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok kini terancam gulung tikar.

Selain akan menurunkan omzet secara signifikan, Mamat menegaskan, PP 28/2024 juga berpotensi menyebabkan pengangguran.

“Seharusnya, para pedagang kecil itu diberikan perlindungan dan dukungan, bukan malah dibebani dengan aturan berlebihan yang menambah penderitaan kami. Kami menuntut keadilan dan kebebasan ekonomi. Biarkan kami bisa berjualan agar bisa memenuhi kebutuhan keluarga kami,” kata dia.

Senada, pemilik warung kelontong lainnya, Iwan menambahkan, PP 28/2024 malah menambah beban bagi para pedagang. Menurutnya, peraturan ini merupakan langkah mundur dalam memberikan hak dan perlindungan bagi pelaku usaha kecil.

Para pedagang warung tersebut meminta pemerintah untuk mendengarkan suara mereka dengan meninjau kembali PP 28/2024.

“Kami minta pemerintah cari solusi yang lebih adil. Jangan lupakan kami, para pedagang kecil, yang hanya berjuang hari demi hari untuk mengisi perut keluarga kami,” ujar dia.

Melalui aksi pengibaran setengah tiang ini, kata dia, diharapkan dapat menggerakan hati pemerintah untuk bertindak demi kesejahteraan semua lapisan masyarakat, termasuk bagi para pedagang kecil.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 adalah aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

PP tersebut memiliki sejumlah ketentuan penting yang bertujuan untuk mengatur dan membatasi penjualan serta penggunaan produk tembakau dan rokok elektronik.

Salah satunya larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran satuan per batang atau ketengan. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 434 ayat (1) huruf c PP 28/2024.

"Setiap orang dilarang menjual produk tembakau dan elektronik secara eceran satuan per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik," tulis Pasal tersebut.

Pasal 434 ayat (1) huruf e PP 28/2024 mengatur larangan penjualan produk tembakau dan rokok elektronik dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

PP ini bertujuan untuk mengurangi dampak buruk kesehatan akibat konsumsi produk tembakau dan rokok elektronik serta melindungi kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja.

Peraturan ini merupakan langkah konkret dalam pelaksanaan UU Kesehatan yang baru disahkan, dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran publik dan mengurangi prevalensi merokok di masyarakat.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.

Gugatan ke MA

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) Ali Mahsun Atmo mengatakan, selain menolak, para pengusaha akan mengajukan judicial review PP Nomor 28 Tahun 2024 ke Mahkamah Agung (MA).

"Kita akan melakukan judicial review ke MA untuk pembatalan PP Nomor 28/2024," kata Ali dalam diskusi media di Jakarta, Selasa.

Ali mengatakan, PP tersebut dapat mengancam mata pencaharian para pedagang kecil yang bergantung pada pendapatan dari penjualan rokok eceran.

Hal tersebut kata dia, akan berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan di Tanah Air.

"Seharusnya mulai hari ini sampai 2029, Indonesia memperluas lapangan kerja dan memperpanjang batas usia kerja. Sekarang, PP ini malah mempersempit lapangan kerja dan mempersempit usaha," ujarnya.

Terakhir, Ali mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencabut PP 28/2024 lantaran memiliki dampak negatif yang signifikan.

"Dampak negatif mulai dari penurunan omzet dan kesejahteraan pelaku usaha kecil, sampai ke modus pungutan liar yang bisa membebani dan mengganggu stabilitas masyarakat," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024. Dalam aturan tersebut terdapat pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf E.

Selain itu, aturan tersebut juga melarang penjualan secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes dikutip dari laman resmi Kemenkes.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ramai-ramai pengusaha ritel, pengusaha kelontong, dan pedagang pasar menolak aturan soal pelarangan menjual rokok eceran, dan zonasi penjualan rokok dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan atau PP Kesehatan.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dan zonasi penjualan 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak tersebut dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C dan huruf E.

Para pengusaha dan pedagang pasar menilai aturan tersebut merugikan bisnis UMKM hingga ritel modern.

Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan, aturan yang memuat larangan menjual rokok dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak akan menurunkan pendapatan sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo mengatakan, pemberlakuan aturan itu juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Omzet terpukul

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Sekretaris Jenderal Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Herninta Defayanti mengatakan, beleid yang salah satunya memuat tentang larangan menjual rokok secara eceren membuat omzet pedagang pasar anjlok hingga 30 persen.

Ia mengatakan, rokok merupakan salah satu produk yang cepat terjual bahkan menjadi penopang utama omzet mereka.

Karenanya, ia mendorong pemerintah untuk meninjau ulang PP Nomor 28 Tahun 2024 tersebut.

“Terkait polemik PP Kesehatan utamanya pasal 434 tentang penjualan rokok eceren menjadi pukulan keras bagi pedagang pasar yang mengeluhkan penurunan omzet hingga 30 pesen. Rokok itu produk yang fast moving dan menjadi penopang omzet. Sehingga menurt kami aturan yang mengenai penjualan rokok secara eceren perlu ditinjau ulang,” kata Herninta.

Senada dengan APPSI, Ketua Perkumpulan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi) Junaidi mengatakan, pihaknya tidak sepakat dengan aturan larangan menjual rokok dalam radius 200 meter di area pendidikan.

Pasalnya warung-warung yang menjual rokok di area sekolah sudah berdiri sejak dulu. Selain itu kata dia, pembeli yang membeli rokok eceran adalah orang dewasa yang menyesuaikan dengan isi dompet mereka.

"Saya rasa ini sangat tidak demokratis karena orang beli rokok itu kan menyesuaikan dengan isi dompet, ini tidak berlaku hanya untuk anak-anak sekolah, orang dewasa juga dan ini sangat-sangat merugikan," kata Junaidi saat dihubungi Kompas.com, Kamis (1/8/2024).

"PP tersebut nantinya sangat berdampak bagi pelaku usaha warung kelontongan. Selain itu tidak hanya kami yang terkena dampaknya pedagang asongan yang jual eceran rokok bernasib yang sama dengan kami," sambungnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris) berencana melakukan uji materil terhadap aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024.

Ketua Umum Keris, Ali Mahsun Atmo mengatakan bahwa larangan penjualan rokok secara eceran hingga zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal mematikan puluhan juta UMKM. Aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 itu dinilai diskriminatif dan tidak adil bagi pedagang kecil.

Padahal, menurut Ali, pihaknya telah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan sejak Desember 2022. Para UMKM termasuk pedagang kecil disebut menggantungkan sebagian pendapatan mereka dari penjualan rokok.

Selain itu, dia juga menilai aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter tersebut justru bakal memicu adanya modus pungutan liar [pungli] di kalangan aparat negara dalam implementasinya di lapangan.

"Kami menolak PP 28/2024 dan mendesak Jokowi dan Presiden terpilih [Prabowo Subianto] untuk mencabut dan menarik aturan ini," ujar Ali, Selasa (13/8/2024).

Ali memastikan, pihaknya akan terus mendorong aksi penolakan terhadap aturan tersebut melalui jalur politik maupun hukum. Bahkan, menurutnya, Keris bersama 125 organisasi yang dinaunginya akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap pasal 434 dan pasal 194.

Adapun, dalam pasal 434 memuat larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan. Sementara pada pasal 194 memuat tentang aturan penjualan hingga pengenaan cukai terhadap produk pangan olahan tertentu sebagai upaya pengendalian konsumsi gula, garam dan lemak.

"Insyaallah sebelum Prabowo dilantik jadi presiden kita akan ajukan [judicial review], mungkin minggu pertama atau pertengahan September," kata Ali.

Bisnis.com, JAKARTA - Kalangan pedagang pasar, koperasi, warung kelontong hingga ritel modern kompak menolak aturan penjualan rokok terbaru dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.28/2024.

Adapun, sejumlah asosiasi dan perhimpunan yang menentang beleid tersebut antara lain, Asosiasi Koperasi Ritel Indonesia (Akrindo), Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Asosiasi Pasar Rakyat Seluruh Indonesia (Aparsi), Gabungan Produsen Rokok Putih Indonesia (Gaprindo), dan Pengusaha Kelontong Seluruh Indonesia (Perpeksi).

Para pelaku usaha mempermasalahkan adanya larangan penjualan rokok eceran atau batangan dan zonasi larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan.

Ketua Umum Akrindo, Anang Zunaedi, menekankan bahwa aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 dipastikan bakal merugikan toko-toko ritel. Dia menyebut terdapat 900 lebih anggota Akrindo dengan 1.050 toko-toko lokal yang sebagian besar mengandalkan pendapatan dari penjualan rokok.

"Bahkan, anggota koperasi yang kebanyakan UMKM itu mengandalkan rokok ini karena omzetnya mencapai 50%," kata Anang, Selasa (13/8/2024).

Dia pun menganggap aturan zona larangan penjualan rokok 200 meter dari satuan pendidikan bakal menimbulkan konflik sosial di samping adanya konflik ekonomi. Musababnya, Anang mengakui tidak sedikit anggota koperasi yang tokonya bahkan berada dalam lingkungan pondok pesantren dan satuan pendidikan lainnya.

Setali tiga uang, Ketua Umum Keris, Ali Mahsun menyebut PP No.28/2024 tidak adil dan diskriminatif karena berisiko mematikan puluhan juta pelaku ekonomi rakyat.

Bahkan, aturan larangan penjualan rokok secara eceran dan zona larangan penjualan rokok 200 meter itu dianggap Ali bakal memicu adanya modus pungli di kalangan aparat negara.

"Sejak Desember 2022 kami tegas ke Jokowi agar tidak melarang penjualan rokok eceran," ucapnya.

Perwakilan APPSI, Herninta Defayanti, menyebut pasal 434 PP No.28/2024 menjadi pukulan keras bagi pedagang di pasar. Musababnya, penjualan rokok di kalangan pedagang pasar rata-rata menyumbang hingga 30% dari total pendapatan.

"Rokok salah satu komoditas fast moving cepat menjadi penopang omzet mereka," kata Herninta.

Dia pun mendesak agar aturan penjualan rokok dalam PP No.28/2024 ditinjau ulang untuk menjamin keberlangsungan usaha para pedagang pasar.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024. Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

JAKARTA, KOMPAS.com - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menolak aturan larangan menjual rokok dengan zonasi 200 meter dari tempat pendidikan dan tempat bermain anak, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan.

Ketua Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan, pemberlakuan aturan pelarangan tersebut akan membuat pendapatan para pengusaha ritel modern hilang sekitar Rp 21 triliun per tahun.

"Jadi penjualan rokok di kami itu 15 persen dari total penjualan ritel modern untuk yang sektor supermarket, minimarket, itu bisa mencapai Rp 40 triliun penjualan rokok nasional di ritel modern. Kalau zonasi ini dijalankan berarti kehilangan pendapatan Rp 21 triliun. Ini angka yang besar sekali," kata Budihardjo dalam diskusi bertajuk Polemik Larangan Penjualan Rokok di PP 28/2024 di Jakarta, Selasa (13/8/2024).

Budihardjo juga mengatakan aturan tersebut juga akan mengganggu rantai pasok atau supply chain mulai dari pabrik, distributor hingga sales promotion girl (SPG).

"Ini gede loh untuk pajaknya juga," ujarnya.

Budihardjo memastikan penjualan rokok di ritel modern dilakukan dengan hati-hati. Ia mengatakan, ritel modern tak menjual rokok kepada individu yang belum cukup umur dan akan memastikan hal tersebut dengan meminta konsumen untuk menunjukkan KTP.

"Kita tanya umurnya (konsumen), (rokok) simpannya ya harus di posisi yang ada petugasnya Itu di kasir," tuturnya.

Berdasarkan hal tersebut, Budihardjo mendorong pemerintah mengkaji ulang PP tersebut dan tidak diberlakukan terlebih dahulu.

"Dan kita ada janji (pertemuan) dengan Pak Budi Menteri Kesehatan untuk membahasa ini," ucap dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024.

Dalam aturan tersebut terdapat pelarangan penjualan rokok dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf E.

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Pelarangan penjualan produk tembakau

Disebutkan dalam Pasal 434 PP No 28 tahun 2024, pemerintah melarang penjualan rokok eceran per batang. Berikut bunyi Pasal 434:

Pasal 434

(1) Setiap Orang dilarang menjual produk tembakau dan rokok elektronik:

a. menggunakan mesin layan diri;

b. kepada setiap orang di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun dan perempuan hamil;

c. secara eceran satuan perbatang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik;

d. dengan menempatkan produk tembakau dan rokok elektronik pada area sekitar pintu masuk dan keluar atau pada tempat yang sering dilalui;

e. dalam radius 200 (dua ratus) meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak;

f. menggunakan jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dan media sosial.

(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bagi jasa situs web atau aplikasi elektronik komersial dikecualikan jika terdapat verifikasi umur.

Pemerintah berharap, dengan adanya aturan ini bisa menurunkan prevelensi perokok dan mencegah perokok pemula.

Dengan begitu, angka kematian akibat rokok pun akan menurun. Pelarangan ini juga bermaksud untuk meningkatkan waspada dan kesadaran masyarakat akan bahaya merokok, sehingga mengurangi konsumsi rokok.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintahan Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) membentuk tim khusus untuk mengawasi pelaksanaan larangan penjualan rokok secara eceran dan di kawasan sekolah atau ramai anak.

Adapun larangan tersebut dimuat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 434 ayat (1).

"Nanti tim khusus ini akan memantau pelaksanaan PP Nomor 28 Tahun 2024," ujar Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie, saat dikonfirmasi, Kamis (8/8/2024).

Anggota tim khusus itu terdiri dari perangkat kewilayahan Kota Tangsel, seperti Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Pendidikan.

"Timnya sudah dalam proses, koordinatornya asisten satu, kemudian para camat nanti juga dilibatkan karena action-nya di lapangan itu untuk melibatkan perangkat-perangkat kewilayahan kami," kata Benyamin.

Nantinya, tim khusus tersebut akan lebih dulu memberi imbauan agar para pedagang menaati larangan penjualan rokok secara eceran dan bukan di kawasan sekolah atau ramai anak.

Jika masih terdapat pelanggaran, Pemkot Tangsel akan melakukan langkah persuasif dengan memindahkan lokasi dagang para pelanggar.

Sebagaimana bunyi PP Nomor 28 Tahun 2024 Pasal 434 ayat (1) huruf e, tidak boleh ada pedagang rokok dengan radius 200 meter dari lokasi pendidikan dan tempat main anak.

"Dua atau tiga kali kami berikan kesempatan. Kalau tidak (patuh), kami ambil langkah-langkah persuasif lainnya dengan memindahkan lokasi tempat perdagangannya," kata Benyamin.

Selain itu, kata Benyamin, pihaknya juga akan mengambil tindakan jika ada pedagang yang menjual minuman keras (miras) di kawasan sekitar sekolah, termasuk peredaran obat-obatan keras.

"Umpamanya ada minuman keras yang dibungkus dalam plastik, itu akan kami antisipasi," jelas Benyamin.

"Itu kan sering menjadi konsumsi anak-anak muda. Kemudian juga obat-obatan keras yang harus didaftarkan, obat-obatan daftar G, itu juga kami antisipasi," sambung dia.

Sebelumnya diberitakan, Pemkot Tangsel akan membuat aturan turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran. Saat ini, PP tersebut tengah dikaji oleh Pemkot Tangsel.

Nantinya, aturan turunan tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

"Kalau Perda Kesehatan kan sudah ada, tapi apakah nanti secara detail ada di situ, nanti akan kami lihat, saya akan pelajari lebih lanjut," kata Benyamin.

Lebih lanjut, Benyamin menyebut dirinya sangat mendukung larangan penjualan rokok secara eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

BEKASI, KOMPAS.com - Abil (27), pemilik warung madura di Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, tidak setuju terhadap aturan yang melarang penjualan rokok secara eceran.

Sebab, banyak warga yang uangnya pas-pasan biasanya membeli rokok per batang.

"Buat saya enggak setuju. Masalah tentang rokok eceran itu, kita enggak mementingkan dari penghasilan. Banyak warung madura juga memikirkan orang yang memiliki uang pas-pasan," kata Abil saat ditemui Kompas.com, Rabu (7/8/2024).

Abil menyebut, pembeli rokok eceran di warungnya didominasi oleh pengendara ojek online serta kuli bangunan.

Sebenarnya, kata dia, ada beberapa rokok dengan harga lebih murah yang bisa jadi alternatif bagi yang uangnya pas-pasan. Namun, rokok tersebut biasanya kurang diminati.

"Kasihan yang punya uang pas cuma ingin beli satu dua batang rokok. Emang ada rokok murah, tetapi jarang diminati warga, mungkin rasanya enggak cocok," ucap Abil.

Hal senada disampaikan oleh Imas (28), pemilik warung kelontong di Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi.

Ia tak setuju dengan larangan penjualan rokok secara eceran karena menurutnya tidak semua warga mampu membeli rokok satu bungkus sekaligus.

"Kurang setuju. Kasihan juga yang enggak mampu beli sebungkus," kata Imas.

Menurut Imas, pembeli rokok di warungnya kebanyakan merupakan tukang parkir, pengamen, atau pengemudi ojek online. Mereka biasanya membeli rokok secara eceran.

“Yang lewat berhenti beli, ada yang eceran, ada yang bungkus. Yang eceran biasanya dekat-dekat sini, kayak tukang parkir, pengamen, driver ojek," ucap Imas.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Aturan tersebut memuat larangan penjualan rokok secara eceran per batang. Selain itu, diatur pula larangan pedangang menjual rokok di kawasan sekolah atau ramai anak.

Merespons aturan tersebut, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi akan membangun kesepahaman dengan masyarakat terkait larangan penjualan rokok eceran.

Penjabat (Pj) Wali Kota Bekasi Raden Gani Muhammad juga mengingatkan agar tidak ada pedagang yang menjual rokok eceran dalam radius 200 meter dari sekolah.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) akan membuat aturan turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang mengatur larangan penjualan rokok secara eceran.

Saat ini, PP tersebut tengah dikaji oleh Pemkot Tangsel.

"Mungkin ada beberapa poin yang harus saya turunkan di tingkat kota dengan keputusan wali kota," ujar Wali Kota Tangsel, Benyamin Davnie saat dikonfirmasi, Rabu (7/8/2024).

Benyamin mengatakan, aturan turunan tersebut kemungkinan akan dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Kesehatan yang sudah ada sebelumnya.

"Kalau perda kesehatan kan sudah ada, tapi apakah nanti secara detail ada di situ, nanti akan kami lihat, saya akan pelajari lebih lanjut," jelas dia.

Lebih lanjut, Benyamin menyebut dirinya sangat mendukung larangan penjualan rokok secara eceran yang tertuang dalam PP Nomor 28 Tahun 2024.

"Prinsipnya saya sangat sepakat. Saya tidak ragu misalnya diperlukan keputusan wali kota untuk menjabarkan peraturan ini, Insya Allah," kata dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut terdapat larangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik. Aturan itu dimuat dalam Pasal 434 ayat (1) huruf C.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.

Bisnis.com, JAKARTA - Larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dalam PP No.28/2024 dianggap merugikan para pedagang warung kelontong dan kaki lima.

Ketua Umum Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (Keris), Ali mahsun menilai bahwa aturan penjualan rokok di dalam PP pelaksanaan UU kesehatan tersebut bakal mengganggu penjualan para pedagang warung kelontong dan pedagang kaki lima. Alhasil, saat penjualan terganggu dikhawatirkan bakal menggerus pendapatan mereka.

Musababnya, kata dia, banyak pedagang kelontong dan kaki lima yang selama ini menggantungkan pendapatannya dari penjualan rokok secara eceran atau batangan.

Adanya larangan penjualan rokok secara eceran dipastikan bakal memperburuk kondisi ekonomi pedagang kelas bawah di tengah kenaikan harga bahan-bahan pokok saat ini.

"Ancamannya adalah meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran di Tanah air," ujar Ali dalam keterangannya, Sabtu (3/8/2024).

Alih-alih mengekang usaha rakyat kecil dengan larangan penjualan rokok secara eceran, Ali menegaskan seharusnya pemerintah bisa mendorong skala ekonomi pedagang kecil dengan berbagai program pendampingan.

"Rakyat kecil saat ini masih sulit hidupnya, pendapatan meraka turun, tapi beban ekonomi makin berat. Semestinya pemerintah mendongkrak pendapatan mereka, bukan memperberat beban hidup," ucapnya.

Adapun, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan aturan pelaksana dari UU No.17/2023 tentang Kesehatan melalui PP No.28/2024.

Dalam pasal 434 ayat 1 beleid itu disebutkan adanya larangan individu menjual produk tembakau dan rokok elektronik secara eceran atau per batang, kecuali bagi produk tembakau berupa cerutu dan rokok elektronik.

Tak hanya itu, dalam beleid tersebut juga membatasi penjualan rokok yang dilarang dengan dalam radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Kamis (1/8/2024), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendukung langkah pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran.

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan larangan penjualan rokok secara eceran atau batangan dalam PP No.28/2024 dapat melindungi rumah ta gga miskin. Dengan larangan penjualan rokok batangan, lanjutnya, dapat menekan pengeluaran keluarga miskin untuk membeli rokok.

"Karena menurut BPS, rumah tangga miskin justru uang dan pendapatannya lebih banyak dibelikan rokok daripada untuk beli lauk pauk [sumber protein]. Ini tentu fenomena tragis," ujar Tulus saat dihubungi Bisnis, Rabu (31/7/2024).

Dia pun menilai langkah pemerintah melarang penjualan rokok secara eceran menjadi kebijakan "pro poor" alias pro terhadap masyarakat miskin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Pengurus Yayasan Harian YLKI, Tulus Abadi mengatakan, larangan penjualan rokok eceran dapat mengurangi tingkat perokok di bawah umur di Indonesia.

"Larangan penjualan ketengan itu untuk melindungi para perokok baru, khususnya anak-anak dan remaja agar tidak terlalu mudah membeli dan akses produk rokok," kata Tulus saat ditemui di kantornya di Jalan Pancoran Barat VII, Jakarta Selatan, Rabu (31/7/2024).

Saat ini angka prevalensi perokok anak di bawah umur di Indonesia mencapai 9,1 persen.

Angka tersebut naik sebesar 0,6 persen dari angka sebelumnya, yaitu 8,5 persen.

Jika tidak diatur, angka perokok di bawah umur bisa saja melonjak hingga 15 persen.

"Dan kalau tanpa pengendalian tanpa batasan, itu akan terjadi lonjakan sampai 15 persen. Salah satunya, maka larangan (jual rokok eceran) itu menjadi relevan untuk diterapkan dalam konteks melindungi anak dan remaja," tambah dia.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo resmi meneken Peraturan Pemerintah (PP) Repulik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan.

Dalam aturan tersebut terdapat pelarangan penjualan rokok eceran per batang, kecuali rokok elektrik.

Aturan mengenai larangan warga menjual rokok eceran per batang dimuat dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 pasal 434 ayat (1) huruf C.

Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin mengatakan, pengesahan aturan tersebut akan menguatkan kembali sistem kesehatan di seluruh Indonesia.

"Kami menyambut baik terbitnya peraturan ini, yang menjadi pijakan kita untuk bersama-sama mereformasi dan membangun sistem kesehatan sampai ke pelosok," ujar Menkes, dikutip dari laman resmi Kemenkes.