Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol Bulan November 2024 sebesar Rp 14.039 per liter.

"Keputusan penetapan harga Bioetanol tersebut berlaku per tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Agus menuturkan, terjadi penurunan harga bioetanol sebesar Rp 105 apabila dibandingkan dengan HIP bioetanol pada bulan sebelumnya, yakni Oktober 2024 yang sebesar Rp 14.144 per liter.

Adapun perhitungan besaran HIP BBN Bioetanol dihitung dengan formula sebagai berikut:

HIP = (harga tetes tebu KPB rerata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

Nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 September-14 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.348. Sedangkan harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Juli-14 Oktober 2024 sebesar Rp 2.473/kg.

JAKARTA - Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Abadi Poernomo menilai, rencana bebas cukai bagi ethanol khusus untuk bahan bakar nabati (BBN) , sebagai upaya Pemerintah mendorong pengembangan bioethanol. Termasuk di antaranya, guna menekan perbedaan harga antara bioethanol dan bensin, agar lebih menarik bagi dunia usaha.

?Sekarang kan harga bioethanol sekitar Rp14 ribuan per liter. Makanya persoalan cukai harus diselesaikan. Dengan demikian, diharapkan mampu merangkul produsen ethanol, termasuk pabrik gula, agar mau mengutamakan kepentingan dalam negeri yaitu bioethanol,? kata Abadi kepada media.

Menurut Abadi, pelaku usaha selama ini tidak mau mengembangkan bioetanol karena cukai untuk ethanol yang sekitar Rp20.000 per liter dinilai terlalu mahal. Selama ini pengenaan cukai karena ethanol dijadikan campuran minuman beralkohol.

Makanya jika penerapan cukai juga diberlakukan bagi ethanol yang akan dijadikan BBN, tentu sangat memberatkan pelaku usaha yang mendapat tugas mengembangkan bioethanol.

Padahal, lanjut Abadi, berdasarkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Kebijakan Energi Nasional yang akan segera ditetapkan menjadi PP, pelaku usaha tidak boleh menaikkan harga jual bioethanol saat dipasarkan ke masyarakat.

?Jadi harganya sama. Kalau bioethanol dimasukkan dan dicampurkan ke dalam BBM tersebut, maka harga jual tetap sama. Misal sekitar Rp12 ribuan. Enggak akan berubah,? ujar Abadi.

Penghapusan cukai tersebut, diharapkan memang berdampak positif dalam upaya mendorong bioethanol sebagai BBN. Karena menurut Abadi, dengan mengembangkan bioethanol diharapkan bisa mendukung target Net Zero Emission (NZE) paling lambat 2026 dan juga mengurangi impor BBM.

?Kalau kita lihat pencapaian energi baru terbarukan, harusnya setelah 2025 sudah mencapai 23 persen. Tetapi, sampai saat ini kan masih 13-14 persen. Bagaimana agar pencapaian energi baru terbarukan terus maju? Digalakkanlah penggunaan bioethanol,? kata Abadi.

Abadi melanjutkan, ?Dengan mencampur 5% etanol dengan BBM misalnya, akan mengurangi impor sekitar 5 persen juga. Nilai impor BBM yang dikurangi lumayan besar tetapi harga per liter bioethanol tidak terlalu mahal sehingga konsumen tidak akan terbebani.?

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memang memastikan bahwa ethanol yang digunakan untuk keperluan bahan bakar tidak akan dikenakan cukai. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Eniya Listiani Dewi mengatakan, kepastian ini didapatkan setelah melakukan pembicaraan dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

?Jadi kemarin dengan Kementerian Keuangan masalah cukai itu kalau digunakan untuk fuel sudah jelas nggak, tanpa cukai. Jadi sudah jelas tanpa cukai,? kata Eniya.

JAKARTA - Demi terwujudnya bioethanol sebagai bahan bakar nabati (BBN) , Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada tebu. Sebab menurut pengamat pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori, banyak bahan baku yang bisa diolah menjadi ethanol sebagai bauran dari bioethanol .

Selain itu, kata Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku juga bisa mengatasi irisan kepentingan antara BBN (fuel) dan industri pangan. ?Harus dikembangkan dari beragam bahan baku. Selain tebu, ethanol juga bisa dihasilkan dari stevia seperti di Brasil. Selain itu juga bisa dari aren, sawit, dan sebagainya,? ujar Khudori kepada media, Selasa (15/10/2024).

Khudori sependapat, pengembangan bioethanol sebagai BBN memang harus didorong. Terutama, untuk membangun kemandirian energi demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, memperbaiki neraca perdagangan, serta mendukung target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Hanya saja, jelasnya, guna mendorong pengembangan bioethanol sebagai BBN, memang selayaknya dilakukan melalui berbagai sumber. Sebab jika hanya fokus pada satu bahan baku saja, seperti tebu, akan terkendala pada pasokan yang sangat terbatas.

Hanya itu? Tentu saja tidak. Tak kalah penting, karena saat ini penggunaan tetes tebu juga dimanfaatkan untuk pangan seperti penyedap masakan, alkohol, dan bahkan kosmetik.

?Kalau hanya mengandalkan tebu, akan ada kompetisi dengan industri lain. Karena semua tetes produksi swasta dan juga PTPN III, selama ini sudah digunakan untuk bahan baku industri pangan seperti bumbu masak, alkohol, dan kosmetik. Apakah mungkin industri-industri tersebut tidak lagi menggunakan tetes? Sepertinya tidak,? lanjut Khudori.

Begitu pula dengan target produksi ethanol 1,24 juta kiloliter pada 2030 seperti diamanahkan Perpres Nomor 40 Tahun 2023 pun, sebenarnya diperkirakan masih menjadi ranah persaingan antara BBN dan industri lain.

Itu sebabnya, jelas Khudori, pemanfaatan berbagai bahan baku, diharapkan bisa menjadi solusi dari kompetisi tersebut dan memperlancar program bioethanol sebagai BBN. Selain mengatasi kompetisi dengan industri lain, penggunaan berbagai bahan baku perlu dilakukan karena pengembangan bioethanol memang tidak sederhana.

?Untuk tebu misalnya, proses dari membuka lahan hingga ditanami tebu dan menghasilkan gula juga relatif tidak sebentar. Bisa lima atau bahkan delapan tahun. Apalagi dengan perluasan 700.000 hektar, pabrik gula yang dibutuhkan juga banyak sekali,? ujar Khudori.

Kondisi demikian yang menurut Khudori, membuat Indonesia belum pernah mencapai swasembada gula. Padahal, lanjutnya, ketersediaan tetes atau molase sebagai bahan baku bioetanol, sangat tergantung dengan keberhasilan swasembada gula tersebut. ?Apalagi, jika harus mengejar target 1,2 juta kiloliter etanol di 2030,? imbuhnya.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) telah menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) untuk Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol Oktober 2024 sebesar Rp 14.144 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi mengungkapkan keputusan harga HIP Biodiesel tersebut berlaku efektif per tanggal 1 Oktober 2024 yang tertuang dalam surat Nomor T-3763/EK.05/DJE.B/2024 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal EBTKE Eniya Listiani Dewi pada tanggal 24 September 2024.

"Harga Bioetanol Bulan Oktober 2024 mengalami penurunan sebanyak Rp 794 apabila dibandingkan dengan September, di mana pada bulan lalu harganya sebesar Rp14.938 per liter," ujar Agus dalam keterangan resmi, Rabu (2/10).

Dalam perhitungan besaran harga HIP BBN Bioetanol tersebut, menggunakan formula yang telah ditetapkan, yaitu (Harga tetes tebu KPB Rata-rata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L. Dengan harga tetes tebu KPB rata-rata periode 15 Juni - 14 September 2024 yakni sebesar Rp 2.489 per kg.

Sedangkan nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 Agustus - 14 September 2024, sebesar Rp 15.504. Sehingga harga HIP BBN Bioetanol Bulan Oktober dipatok sebesar Rp 14.144 per liter.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan hingga akhir tahun 2024, penyerapan produksi Crude Palm Oil (CPO) dalam negeri akan lebih condong untuk mendukung penerapan Program Mandatori Biodiesel atau program campuran Bahan Bakar Nabati (BBN) berbasis minyak sawit dengan bahan bakar minyak diesel.

Eddy mengatakan, konsumsi CPO untuk pangan pada Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 4,7% atau menurun 40 ribu ton jika dibandingkan dengan konsumsi pada Juni 2024. Tak hanya pangan sebenarnya, penurunan juga dicatat Gapki dari konsumsi CPO untuk oleokimia yang turun 7 ribu ton pada Juli 2024 dibanding bulan sebelumnya.

Sedangkan untuk biodiesel, tercatat kenaikan dari 898 ribu ton di bulan Juni menjadi 1.035 ribu ton di Juli 2024. Dan karena peningkatan konsumsi di sektor biodiesel inilah, total konsumsi dalam negeri naik 90 ribu ton, yaitu dari 1.940 ribu ton pada bulan Juni menjadi 2.030 ribu ton pada bulan Juli 2024.

“Untuk tahun ini, sampai dengan Juli penyerapan CPO untuk biodiesel sudah 6,4 juta ton, sedangkan pangan 5,8 juta ton. Sampai dengan akhir tahun 2024, dengan program B35 diperkirakan penyerapan biodiesel akan tetap lebih tinggi daripada pangan,” ungkap Eddy kepada Kontan, Kamis (26/09).

Terkait penyerapan di sektor pangan yang lebih rendah, Eddy bilang sebenarnya hal ini sudah terlihat sejak diberlakukannya B35 pada Agustus 2023 lalu.

“Tahun 2023, konsumsi untuk biodiesel sudah melebihi sedikit dari kebutuhan untuk pangan. Tapi kalau untuk implementasi B40 Januari 2025 masih mencukupi (produksi CPO),” ungkapnya.

Antara Kebutuhan Mandatori Biodiesel, Pangan dan Ekspor

Eddy Abdurrachman, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mengatakan dengan kapasitas produksi CPO Indonesia yang saat ini tembus 50 juta ton lebih, pemenuhan terhadap pangan dan mandatori biodiesel khususnya B40 masih bisa dilaksanakan dengan baik.

Namun, ia tidak memungkiri jika dalam beberapa tahun ke depan produksi CPO dalam negeri stagnan atau bahkan turun, sektor ekspor akan dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan biodiesel.

“Kita memang perlu adanya satu keseimbangan, memang produksi kita sekarang sudah mencapai 50-an juta ton (CPO) dan biodiesel sekarang 13 juta, untuk pangan 10 juta tambah oleokemikal 2 juta. Jadi sebetulnya masih bisa (memenuhi pangan dan biodiesel), tapi memang nanti kedepan akan terdampak ekspornya yang turun,” ungkapnya beberapa waktu lalu.

Seperti paradox, Eddy bilang jika harus mengorbankan kapasitas ekspor maka akan berpengaruh pada penurunan pendapatan BPDPKS yang dihimpun dari Pungutan Ekspor (PE) CPO. Adapun dana tersebut dikelola lagi oleh BPDPKS untuk menutup selisih harga antara biodiesel dan solar, terutama saat harga minyak sawit untuk biodiesel lebih tinggi dibandingkan solar.

Selain untuk subsidi biodiesel, dana PE CPO juga digunakan untuk pengembangan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR).

“Padahal kalau melihat program-program kedepan ya biodiesel, PSR, itu kita dapet dana dari pungutan ekspor. Itu paradoxnya, disatu sisi kebutuhan meningkat terus, tapi penerimaan nanti cenderung turun,” tambahnya.

Hal senada juga diungkap Eddy Martono, ia mengatakan bahwa saat ini konsumsi CPO untuk kebutuhan pangan masih tercukupi, dengan target produksi CPO hingga akhir tahun bisa mencapai 59,27 juta ton.

“Kebutuhan pangan saat ini diangka 10,2 juta ton. Untuk implementasi B40 produksi masih mencukupi,” katanya.

Meski begitu, Eddy bilang jika pemerintah ingin menambah persentase minyak kelapa sawit dalam program biodiesel misalnya menjadi B50, B60 atau seterusnya, maka pemerintah juga harus serius melakukan peningkatan produktifitas dalam negeri.

“Yang utama harus dilakukan adalah untuk meningkatkan produktifitas atau intensifikasi karena ekstensifikasi sudah tidak dapat dilakukan,” ungkap Eddy.

Sedangkan untuk target ekspor CPO tahun ini, Gapki ungkap dia menargetkan setidaknya kuantitas ekspor sama dengan tahun 2023 lalu dengan catatan minyak nabati lain tidak mengalami over suplay.

“Karena penyebab ekspor turun di semester-1 kemarin karena produksi minyak nabati lain seperti minyak bunga matahari, dan minyak kedelai produksinya cukup bagus,” ungkapnya.

Harapan Program PSR di Tengah Produksi dan Ekspor CPO yang Turun

Produksi CPO yang menurun tercermin dari produksi pada bulan Juli 2024 mengalami penurunan sebesar 2% dengan nilai 3.617 ribu ton, dibandingkan produksi bulan Juni sebesar 3.691 ribu ton, demikian juga dengan produksi PKO turun menjadi 344 ribu ton dari 354 ribu ton pada bulan Juni.

Sampai dengan bulan Juli, produksi tahun 2024 adalah 5,99% lebih rendah dari periode yang sama tahun 2023, yaitu dari 32.066 ribu ton menjadi 30.146 ribu ton.

Mukti Sardjono Direktur Eksekutif GAPKI mengatakan selain penurunan produksi, Indonesia juga tengah mengalami penurunan ekspor. Total ekspor mengalami penurunan menjadi 2.241 ribu ton pada bulan Juli 2024 dari 3.385 ribu ton pada bulan Juni atau turun sebesar 1.144 ribu ton setelah naik pada bulan sebelumnya dengan 1.421 ribu ton.

“Penurunan terbesar terjadi pada produk olahan CPO yang turun sebesar 648 ribu ton dari 2.237 ribu ton pada bulan Juni menjadi 1.589 ribu ton pada bulan Juli, diikuti CPO yang turun dengan 477 ribu ton menjadi 174 ribu ton. Penurunan volume ekspor menyebabkan penurunan nilai ekspor menjadi $1.976 juta dari $2.798 juta pada bulan Juni, meskipun harga rata-rata naik dari $1.011/ton di bulan Juni menjadi $1.024/ton cif Roterdam di bulan Juli,” ungkap Mukti dalam keterangan tertulis yang dikutip, Jumat (27/09).

Menurut negara tujuannya, penurunan ekspor terbesar terjadi untuk tujuan India yang turun 490 ribu ton menjadi 293 ribu ton setelah naik 599 ribu ton pada bulan sebelumnya. Diikuti oleh China yang turun 255 ribu ton menjadi 488 ribu ton setelah naik 322 ribu ton pada bulan sebelumnya, Mesir turun 71 ribu ton menjadi 50 ribu ton setelah naik 81 ribu ton pada bulan sebelumnya, Pakistan turun 64 ribu ton menjadi 224 ribu ton setelah naik 156 ribu ton pada bulan sebelumnya dan Afrika yang turun 162 ribu ton setelah naik 184 ribu ton pada bulan sebelumnya.

Untuk ekspor tujuan Uni Eropa (EU) juga terjadi penurunan sebesar 77 ribu ton menjadi 198 ribu ton pada bulan Juli setelah turun juga pada bulan sebelumnya sebesar 41 ribu ton.

“Dengan produksi yang mengalami turun 2%, konsumsi dalam negeri yang naik 4,67% dan ekspor yang turun 33,79%, maka stok akhir Juli kembali turun menjadi 2.513 ribu ton dari 2.818 ribu ton pada akhir Juni,” tambahnya.

Terkait produksi CPO yang cenderung turun Eddy Abdurrachman sempat mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk menambah produksi dalam negeri adalah dengan menggenjot program PSR. Dimana total lahan PSR di Indonesia mencapai 81% dari total lahan sawit di Indonesia.

“Kebutuhan semakin meningkat, kalau semakin meningkat menurut saya hanya ada satu cara yaitu kita tetap menggunakan lahan yang ada. Kalau ekstensifikasi nanti muncul isu deforestasi, satu-satunya adalah dengan PSR, untuk petani rakyat yang jumlah lahannya mencapai 81% dari seluruh lahan yang ada, 16,30 juta hektar itu,” katanya.

Adapun, dalam perhitungan Gapki jika Indonesia serius menerapkan program PSR mulai tahun ini, dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan dengan target penambahan produksi 5 ton CPO per hektar per tahun maka Indonesia akan memiliki stok tambahan CPO hingga 81,5 ton.

“Iya, utamanya dengan PSR, kalau kita kejar target 5 ton per hektar per tahun dengan luasan 16,3 juta hektar (lahan sawit) kita sudah mendapat 81,5 ton. Dan kalau memang ingin mencapai target produksi 100 juta ton, kita cukup menambah areal teregradasi itu sekitar 3 juta hektar saja,” ungkap Eddy.

Adapun, berdasarkan catatan Gapki secara total realisasi program replanting baru mencapai 331.007 ha sejak program ini diluncurkan pada tahun 2017. Padahal, PSR memiliki target luasan 180.000 hektar setiap tahunnya di 21 provinsi sentral penghasil kelapa sawit di Indonesia.

Adapun beberapa alasan yang membuat petani enggan melakukan PSR adalah karena terdapat perkebunan kelapa sawit yang masuk dalam kawasan hutan. Sementara, program PSR hanya bisa dilakukan pada lahan petani yang bebas kawasan hutan.

Kedua, karena rendahnya dana hibah untuk program PSR yang hanya mencapai Rp 30 juta per hektare (ha). Sementara, biaya replanting sampai menghasilkan kembali memerlukan anggaran mencapai Rp 70 juta per ha.

Asal tahu saja, untuk meningkatkan dana hibah tersebut pemerintah telah meresmikan Keputusan Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Nomor Kep-252/Dpks/2024 tentang Besaran Standar Biaya Dana Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit Yang Dibiayai Oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit

Sehingga besar anggaran program PSR menjadi Rp 60 juta per ha atau dua kali lipatnya dari biaya yang dikeluarkan BPDPKS sebelumnya.

“Dengan ini, semoga pekebun jadi semangat untuk ikut PSR,” pungkas Eddy.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mentei Koordinator Bidang Perekonomian Arilangga Hartarto membenarkan bahwa pemerintah tengah menyiapkan peluncuran Bahan Bakar Minyak (BBM) baru ramah lingkungan.

Airlangga menyebut peluncuran BBM rendah sulfur ini rencananya akan dilakukan pada 1 September mendatang, dimulai dengan program sosialisasi dari pemerintah.

"Ya 1 September (peluncuran), saya minta sosialisasi dulu," jelas Airlangga pada media di Kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (16/7).

Airlangga membantah bahwa pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Namun pihaknya tengah menyiapkan skenario program agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Adapun skenario tersebut akan dilaporkan terlebih dahulu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Diketahui, rencana pembatasan dan peluncuran BBM baru mulanya diutarakan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut menyebut, pemerintah akan mulai membatasi pembelian BBM subsidi pada 17 Agustus mendatang guna menghemat APBN.

"Itu Pertamina sekarang sedang menyiapkan. Kita berharap 17 Agustus kita sudah bisa mulai di mana orang yang tidak berhak mendapat subsidi akan bisa kita kurangi," ujar Luhut dalam unggahan di instagram pribadinya @luhut.pandjaitan, Selasa (9/7).

Kemudian secara bertahap, penggunaan BBM juga akan dialihkan ke Bioetanol yang merupakan jenis BBM rendah sulfur.

Kalau ini terjadi, sulfur dikurangi, bisa mengurangi orang yang sakit karena ISPA. Dan bisa menghemat sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS Kesehatan," terangnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tren kenaikan harga biodiesel yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir berpotensi mengerek biaya produksi sektor pertambangan.

Direktur Eksekutif Indonesia Mining Association (IMA) Hendra Sinadia mengatakan, kenaikan harga solar dan biodiesel tentunya akan mempengaruhi biaya produksi.

"Biaya bahan bakar porsinya 20% hingga 35% dari biaya produksi tergantung dari skala usaha penambangan yang berbeda satu sama lain," ungkap Hendra kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Hendra menjelaskan, saat ini pun implementasi bahan bakar biodiesel 35% (B35) mandatory untuk sektor pertambangan.

Senada, Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, kenaikan harga biodiesel tentunya memberikan dampak untuk industri tambang.

"Pasti akan berdampak kepada naiknya biaya produksi. Estimasi kenaikan 20% sampai 30% jadi cukup berpengaruh," ujar Gita kepada Kontan.co.id, Minggu (7/7).

Dalam menghadapi potensi kenaikan biaya produksi, Hendra menilai langkah antisipasi yang dapat dilakukan perusahaan tambang yakni dengan menerapkan efisiensi.

Asal tahu saja, Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menetapkan HIP BBN jenis Biodiesel untuk bulan Juli 2024 sebesar Rp 12.161 per liter.

Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi menuturkan bahwa HIP BBN Biodiesel sebesar Rp 12.161 per liter tersebut, berlaku efektif mulai tanggal 1 Juli 2024.

"HIP BBN Biodiesel Bulan Juli 2024 mengalami kenaikan sebanyak Rp 429 per liter, apabila dibandingkan dengan HIP Biodiesel Bulan Juni lalu yang sebesar Rp 11.732 per liter," ungkap Agus di Jakarta, Jumat (5/7).

Adapun besaran HIP BBN jenis Biodiesel dihitung berdasarkan ketentuan Diktum Kesatu Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024 tentang Harga Indeks Pasar Bahan Bakar Nabati Jenis Biodiesel yang Dicampurkan ke Dalam Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Solar.

Lebih lanjut, Agus menjelaskan cara perhitungan HIP BBN biodiesel menggunakan formula HIP = (Harga CPO KPB Rata-rata + US$ 85 per ton) x 870 kg/m³ + Ongkos Angkut.

"Besaran ongkos angkut mengacu kepada Keputusan Menteri ESDM Nomor 3.K/EK.05/DJE/2024, dengan konversi nilai kurs menggunakan rata-rata kurs tengah Bank Indonesia pada periode 25 Mei - 24 Juni 2024 sebesar Rp16.254," pungkas Agus.