Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Badan Legislasi (Baleg) DPR tengah menjaring masukan untuk menyusun program legislasi nasional (Prolegnas) prioritas tahun 2025. Salah satu rancangan undang – undang (RUU) yang rencananya masuk adalah RUU tentang Komoditas Strategis.

Rencananya 10 komoditas akan masuk dalam RUU tentang Komoditas Strategis. Antara lain, cengkeh, kakao, karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, sagu, tebu, teh, dan tembakau.

Peneliti Center of Reform on Economic (CORE) Eliza Mardian menilai, sejauh ini yang kerap menjadi perhatian pemerintah masih di komoditas pangan strategis. Sehingga sebagian besar alokasi anggaran dan dukungan kebijakan berfokus kesana.

Sementara untuk komoditas perkebunan selain kelapa sawit kurang diperhatikan dan dukungannya kurang memadai. Seperti misalnya pupuk subsidi yang didesain khuusus tanaman perkebunan ini belum ada.

Padahal potensi pengembangan tanaman perkebunan ini terbilang sangat besar dan dapat menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Menurut Eliza, dengan adanya RUU komoditas strategis setidaknya pengembangan komoditas perkebunan dapat semakin terarah dan mendapatkan dukungan kebijakan yang memadai.

Eliza menyatakan bahwa yang paling penting dari RUU ini adalah tindak lanjut pemerintah dalam membuat perencanan yang komprehensif dan sesuai kaidah ilmiah untuk membangun industri turunannya. Ini yang akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri dan kesejahteraan petani dapat meningkat.

“Karena jika hanya RUU tanpa ada tindaklanjutnya, ini hanya akan menjadi angan angan saja dalam pengembangan komoditas. Pemerintah harus serius membangun ekosistem industrinya agar tidak keropos ditengah dan membangun linkage usaha menengah kecil dengan usaha besar,” jelas Eliza kepada Kontan, Jumat (8/11).

Sebelumnya Ketua Bidang Agraria dan Tata Ruang, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Safwani menjelaskan, saat ini luas kebun kelapa sawit sekitar lebih 16,38 juta hektar dengan produksi 48 juta ton. Dari jumlah tersebut, 59% perkebunan sawit dimiliki BUMN dan swasta, dan 41% dimiliki oleh pekebun rakyat.

Safwani mengungkapkan sejumlah tantangan dan hambatan yang dihadapi industri sawit. Diantaranya, produksi sawit relatif stagnan dan cenderung turun dan banyaknya kementerian/lembaga yang mengatur dan/atau terlibat dalam industri sawit (37 instansi terlibat).

Dia juga mengatakan maraknya kampanye negatif terhadap produk industri kelapa sawit di dalam maupun di luar negeri.

“Kadang – kadang (aturan) tidak sinkron dan saling bertabrakan satu sama lain,” ujar Safwani dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Baleg DPR, Senin (4/11).

Padahal, lanjut Safwani, prospek sawit kedepan masih sangat menjanjikan. Baik untuk swasembada pangan, energi, industry oleokimia, dan ekspor. Maupun penyerapan tenaga kerja dan pengembangan wilayah.

Pengembangan industri hilir berbasis sawit untuk meningkatkan nilai masih sangat memungkinkan.

Sebab itu, Gapki menilai sudah saatnya diperlukan undang – undang (UU) khusus yang mengatur pengembangan sawit dari hulu ke hilir yang terintegrasi. Sehingga peran sawit dapat dipertahankan Bahkan ditingkatkan.

“UU Perkebunan sudah ada, tapi undang – undang yang khusus mengenai kelapa sawit dengan kontribusinya yang begitu besar, masih belum ada. Mohon bisa menjadi pertimbangan di Badan Legislasi (DPR) ini,” pungkas Safwani.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, menggelar rapat pleno membahas agenda Baleg pada periode 2024-2025, Rabu (23/10).

Usai rapat, Wakil Ketua Baleg DPR, Ahmad Iman Sukri, menceritakan sempat ada usulan anggota untuk meminta libur tiga hari saat hari pemungutan suara Pilkada serentak.

"Karena ada aspirasi juga kan tanggal 27 November itu pencoblosan, jadi banyak anggota tadi mengusulkan agar minta waktu tiga hari dikosongkan agar fokus nyoblos menyukseskan Pilkada 2024," kata Iman kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Adapun jadwal pencoblosan Pilkada serentak jatuh pada Rabu 27 November 2024.

Selain membahas agenda Badan Legislatif DPR RI sampai awal tahun nanti, rapat pleno perdana yang dipimpin oleh Ketua Baleg Bob Hasan ini juga membahas rincian RUU apa saja yang menjadi prioritas untuk dibahas.

Adapun RUU yang menjadi prioritas Baleg yakni RUU PRT dan RUU MD3. Tidak ada RUU Perampasan Aset dalam daftar prioritas.

"(RUU perampasan aset) Itu belum masuk ke kita, belum. Belum masuk. RUU PRT (Pekerja Rumah Tangga) yang masuk," kata Bob Hasan di lokasi yang sama.

Badan Legislasi DPR RI, menggelar rapat pleno membahas agenda Baleg pada periode 2024-2025, Rabu (23/10). Rapat ini dipimpin oleh Ketua Baleg DPR RI yang baru ditetapkan, Bob Hasan.

"Sekarang ini yang prioritas itu Prolegnas, penyusunan Prolegnasnya terlebih dahulu. Tetapi di dalam Prolegnas itu tadi ada keterangan, ada beberapa RUU yang nanti akan menjadi prioritas gitu," kata Bob saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/10).

Adapun RUU yang menjadi prioritas Baleg yakni RUU Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan RUU Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3). Tidak ada RUU Perampasan Aset dalam daftar prioritas.

"(RUU perampasan aset) itu belum masuk ke kita, belum. Belum masuk. RUU PRT yang masuk," katanya.

Perihal RUU Perampasan Aset ini, Bob mengatakan bisa saja tetap bergulir dengan cara inisiasi dari komisi.

"Nanti biasanya kalau prosedural itu penyampaian inisiasi itu kalau di DPR dari komisi-komisi. Seperti itu. Nanti apakah dari komisi akan mengajukan ke baleg nanti setelah itu baru kita godok baru kita proses di baleg ini. Kita rancang kembali," kata politisi Gerindra tersebut.

Lebih lanjut, politikus Gerindra itu mengatakan, agenda prioritas Baleg tahun ini melanjutkan agenda Baleg 5 tahun sebelumnya.

"Jadi pertanyaannya agenda prioritas ada prosedural secara administratif di Baleg ini, jadi beda dengan prioritas di perspektif publik tapi kalau secara administratif itu sudah jelas bahwa ada berbagai agenda yang menjadi pembahasan secara prioritas dalam UU-nya, ada juga yang memang kita mengedepankan bagaimana susunan prolegnas kita karena 3 bulan ke depan untuk 2025 rencananya begitu," jelasnya.

RUU Perampasan Aset sempat menjadi atensi Presiden ke-7 RI Joko Widodo. RUU ini bertujuan agar kerugian negara yang diderita dari kasus korupsi bisa dikembalikan.

RUU ini sejak 2010 sudah didengungkan, tapi apa daya tak pernah terwujud menjadi UU, walau masuk dalam program legislasi nasional. RUU Perampasan Aset ini selalu mentok di DPR.

Seluruh anggota DPR RI kecuali yang wafat dan dipecat pada periode 2019-2024 bakal mendapatkan tanda penghargaan di akhir masa keanggotaannya.

Para anggota ini akan diberikan tanda penghargaan yang terdiri atas piagam dan pin berwarna emas.

Wakil Ketua Badan Legislatif (Baleg) DPR yang bertanggung jawab dalam penyusunan aturan penghargaan anggota DPR, Willy Aditya, menegaskan bahwa pin ini tidak terbuat dari emas.

“Ndak, ndak, kan, ketua panjanya saya itu, itu nggak ada emas itu secara eksplisit di peraturan DPR itu logam yang bukan emas,” kata Willy saat ditemui di kompleks parlemen, Senayan, Senin (30/9).

Saat ditanya berapa tepatnya anggaran yang digelontorkan DPR RI untuk menyediakan tanda penghargaan ini, Willy mengaku tidak mengetahui angka tepatnya. Politikus NasDem ini mengatakan, urusan alokasi anggaran ini merupakan tupoksi kesekjenan DPR RI.

Meski begitu, ia mengatakan harga pin yang diberikan ini bahkan lebih murah dari aksesoris pin yang dijual di toko suvenir DPR RI.

“Nah, total anggarannya nggak tahu saya, di kesekjenan. Itu lebih murah dari yang di bawah itu (merujuk pada toko suvenir DPR RI) harganya,” kata legislator NasDem itu.

kumparan lalu mengecek harga aksesoris pin di toko suvenir. Harganya variatif mulai dari Rp 40 ribu hingga Rp 130 ribu. Seluruhnya berwarna emas.

Willy menjelaskan bahwa inti dari pemberian tanda penghargaan ini bukan dilihat dari besar anggarannya.

“Gini, temen-temen cek, lebih mahal jangan-jangan gift yang diberikan setiap paripurna ketimbang itu,” kata Willy.

“Kita tidak ingin itu wah gitu, harganya bukan di sana, harganya kan kita berikan apresiasi atas dedikasi dan loyalitasnya,” pungkasnya.

Meski penghargaan purnatugas untuk anggota DPR — menurut Willy harganya murah— tetap saja memicu kritik. Sebab kinerja DPR 2019-2024 dinilai tak memuaskan.

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menetapkan aturan peraturan DPR RI Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota DPR pada Akhir Masa Keanggotaan.

Baleg memastikan, pin ini disebut terbuat dari logam, bukan dari emas.

"Logam yang bukan emas. Ya kita lihat nanti aja yang dijual cuma cepek (Rp 100 ribu) atau berapa itu. Itu yang paling mahal. Yang penting kan nilainya, bukan di harganya, nilainya atas ada apresiasi dari institusi kepada pimpinan kan juga dapat. Jadi kan semuanya," ujar Wakil Ketua Baleg Willy Aditya saat ditanya wartawan di kompleks parlemen, Jakpus, Rabu (18/9).

Berdasarkan hasil rapat Baleg, pin tersebut berbentuk bintang, dan permukaannya terdapat logo DPR serta masa keanggotaan.

Willy menyebutkan pin itu diadakan sebagai bentuk penghargaan lembaga kepada para anggota.

"Jadi ini cuma tanda penghargaan saja dan tidak nilainya cuma pada penghargaan saja tidak ada barang yang ini bukan sesuatu hal yang mahal gitu. Letak mahalnya bukan di harganya tapi di dedikasi dan kesetiannya. Kan tadi panja memutuskan pokoknya barangnya enggak boleh mewah mewah ndak boleh wah wah," kata dia.

"Ya kalau mau perak, perak, atau perunggu apalah yang murah-murah aja dan itu pin seperti biasa seperti pin yang dijual di koperasi itu aja," jelas Willy yang bertugas sebagai ketua panja aturan tersebut.

Perihal pin penghargaan ini, Willy mengaku bukan sebagai sesuatu yang baru. Sudah ada sejak periode DPR sebelumnya.

"Ada kok periode sebelumnya juga ada. Jadi ini kemarin pas rapim diusulkan," sambungnya.

Penghargaan ini akan berupa pin dan piagam bagi para anggota DPR RI. Benda-benda itu akan diserahkan pada paripurna akhir.

"Penyerahannya pas paripurna, paripurna penutupan," tutup Willy.

Badan Legislasi DPR RI setujui aturan agar setiap anggota dewan memperoleh tanda penghargaan di akhir masa jabatannya. Hal ini disampaikan dalam rapat pada Rabu (18/9).

Wakil Ketua Baleg Willy Aditya yang menjadi Ketua Panja menyebutkan penghargaan ini diberikan atas dasar pengabdian dan kesetiaan dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

Aturan ini akan tertuang dalam Peraturan DPR RI Tentang Pemberian Tanda Penghargaan Kepada Anggota DPR pada Akhir Masa Keanggotaan, yang dibuat berdasarkan hasil pembahasan intensif sejak 17-18 September 2024.

Berikut hal-hal pokok terkait aturan itu:

Tanda penghargaan terdiri atas piagam dan pin yang diberikan kepada semua anggota DPR RI yang menyelesaikan atau yang tidak menyelesaikan massa keanggotaan kecuali yang bersangkutan meninggal dunia atau diberhentikan karena melanggar sumpah, janji jabatan dan kode etik DPR RI atau dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh hukum tetap karena tindak pidana.

Pemberian tanda penghargaan dilaksanakan dengan penyerahan piagam penghargaan dan penyematan pin penghargaan oleh pimpinan DPR secara simbolik kepada anggota yang mewakili fraksi dan diikuti oleh seluruh anggota yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Sekjen DPR RI.

Selain kepada anggota, piagam penghargaan juga dpt diberikan kepada tenaga sistem pendukung yang merupakan ASN Sekjen DPR RI dan tenaga ahli pada alat kelengkapan DPR serta tenaga ahli fraksi.

Tanda penghargaan dalam peraturan DPR RI ini diberikan terhitung sejak masa keanggotaan DPR tahun 2019-2024.

Untuk pin yang akan diberikan itu, Willy menyebutkan akan terbuat dari logam bukan emas. Pin itu akan berbentuk bintang dengan tulisan DPR RI serta masa jabatan anggotanya.

"Logam yang bukan emas. Ya kita lihat nanti aja yang dijual cuma cepe [seratus ribu rupiah] atau berapa itu. Itu yang paling mahal. Yang penting kan nilainya bukan di harganya, nilainya atas ada apresiasi dari institusi kepada pimpinan kan juga dapat. Jadi kan semuanya," sebut Willy kepada wartawan.

Willy pun mengaku, penghargaan ini bukan yang pertama kalinya diberikan. Selain, untuk tanda penghargaan dari lembaga ini akan diberikan pada rapat paripurna terakhir para anggota DPR RI.

"Penyerahannya pas paripurna, paripurna penutupan. Ya, berarti paripurna ya kita kan berakhir tanggal 30 september. Kita cek aja paripurna biasa kamis," kata Willy.

Badan Legislasi DPR RI dan pemerintah menyetujui Revisi Undang-undang tentang perubahan ketiga atas UU No.6 Tahun 2019 tentang Keimigrasian pada rapat Baleg, Rabu (11/9) malam.

Persetujuan itu diambil dalam rapat pleno Baleg DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Baleg Wihadi Wiyanto.

Sedangkan dari sisi pemerintah dihadiri oleh Menkumham Supratman Andi Agtas dan Direktur Jenderal Imigrasi Silmy Karimdi.

Kesembilan fraksi Baleg DPR RI menyetujui keputusan tersebut, meskipun sempat memberikan beberapa catatan.

“Setelah kita bersama sama mendengarkan pandangan pendapat fraksi selanjutnya kami meminta persetujuan rapat apakah hasil pembahasan ruu tentang keimigrasian yang disetujui oleh 9 fraksi dapat diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang undangan?” tanya Wihadi dalam rapat.

“Setuju,” jawab seluruh peserta rapat Baleg.

Setelah itu Wihadi mengetok palu tanda pengambilan keputusan.

Setelah di sahkan di tingkat pertama ini, selanjutnya RUU akan dibawa ke rapat paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang.

Adapun beberapa hal yang diatur dalam RUU ini adalah ketentuan tentang penyediaan senjata api untuk pejabat imigrasi untuk membela diri.

Baleg DPR RI bersama pemerintah telah rampung membahas Revisi UU nomor 6 tahun 2011 tentang Imigrasi, Rabu (11/9). Hasilnya, Baleg DPR sepakat untuk membawa revisi UU Imigrasi ke paripurna untuk disahkan.

Rapat ini turut dihadiri Menkumham Supratman Andi Agtas selaku perwakilan pemerintah dan Dirjen Imigrasi Silmy Karim.

Ketua Panja RUU Imigrasi, Achmad Baidowi, sempat memaparkan hasil kerja mereka dalam membahas RUU ini. Awiek menyebut, ini merupakan revisi ketiga dari UU Imigrasi.

"Kami atas nama panja perubahan ketiga UU Keimigrasian, melaporkan hasil panja dalam raker bersama pemerintahan," ucap Awiek.

Ia menyebut, sudah selayaknya UU Imigrasi direvisi demi menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada saat ini.

"Demikian laporan untuk mendapat persetujuan dalam raker untuk di bawa ke pembahasan tingkat 2 dalam rapat paripurna terdekat," ucap dia.

Ketua Baleg Wihadi Wiyanto kemudian meminta persetujuan dari 9 fraksi di DPR. Hasilnya, seluruh fraksi sepakat RUU Imigrasi di bawa ke paripurna terdekat.

"Demikian laporan yang telah kita dengar, di situ ada 1 penambahan pasal 17 setelah pejabat dan atau pejabat kepolisian RI. Apakah hal tersebut dapat disetujui?" kata Wihadi.

"Setuju," ucap anggota Baleg.

"Apalah laporan Ketua Panja dapat diterima?" tanya Wihadi.

"Diterima," tutur anggota Baleg.

Sementara Supratman menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena sudah merevisi UU Imigrasi.

"Kami menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh fraksi yang dari pagi sampai malam ini kita bisa selesaikan pembahasan RUU tentang Keimigrasian. Dan alhamdulillah keputusan sudah diambil, kami atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih," kata Supratman.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah telah merampungkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dua revisi Undang-Undang sebelum berakhirnya masa jabatan pemerintahan saat ini. Dua RUU itu adalah Undang-Undang (UU) Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden.

“Ada tiga RUU sekarang yang memang saya kejar menyangkut proses penyelesaian DIM-nya dan dua RUU DIM-nya sudah selesai, yakni RUU Kementerian negara sudah ada di DPR sekarang DIM-nya. Kemudian kemarin itu tentang Dewan Pertimbangan Presiden,” kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (4/9).

Selain itu, Supratman mengatakan bahwa isi dari revisi Undang-Undang Kementerian Negara itu tidak akan jauh berbeda dengan pembahasan di Baleg (Badan Legislasi) DPR yang pada intinya jumlah kementerian akan disesuaikan dengan kebutuhan Presiden.

“Pada prinsipnya, kurang lebih sama, mungkin nanti ada hal-hal yang sifatnya teknis, dengan mempertimbangkan anggaran, dan lain sebagainya,” ujarnya.

“Termasuk di Wantimpres juga jadi ada DIM penjelasan untuk ditambahkan sehingga di penjelasan itu ada pembatasan berapa jumlahnya,” tutup dia.

Sementara itu, satu RUU yang sedang dikejar oleh pemerintah yakni RUU Keimigrasian.

Sebelumnya, DPR telah menyetujui dua rancangan UU tersebut agar dibahas di Baleg. Hal tersebut disepakati dalam sidang paripurna DPR yang digelar Selasa (3/9).

“Berdasarkan keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Bamus 27 Mei yang memutuskan menugaskan badan legislasi DPR untuk membahas RUU tentang perubahan UU 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara,” kata Dasco di ruang sidang paripurna DPR Senayan, Jakarta.

Badan Legislasi (Baleg) DPR akan tetap membahas RUU Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Ketua Baleg, Wihadi Wiyanto mengatakan bahwa pihaknya telah menerima Surpres (surat presiden) terkait RUU tersebut.

“Perubahan atas Undang-undang 19/2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (DPA) ini masih menunggu DIM (daftar inventaris masalah) dari pemerintah tapi surpresnya sudah ada,” kata ketua Baleg Wihadi Wiyanto di kawasan DPR Senayan, Jakarta, Senin (26/8).

Meski begitu, Wihadi mengatakan bahwa pengubahan nomenklatur Wantimpres jadi DPA ini masih menunggu kajian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN/RB).

Selain RUU tersebut, Wihadi mengatakan dalam waktu dekat Baleg juga akan membahas RUU nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI.

“RUU Ombudsman RI yang disertai DIM dari pemerintah, jadi ini sudah ada DIM-nya,” tuturnya.

"Jadi dua undang-undang itu yang dalam waktu dekat ini sudah siap untuk kita bahas," sambungnya.

Sebelumnya, Baleg sepakat membatalkan pembahasan revisi Undang-undang TNI/Polri. Wihadi mengatakan bahwa RUU tersebut akan dibatalkan dan diserahkan untuk periode berikutnya.

“Hari ini Baleg memutuskan akan menunda atau membatalkan pembahasan UU TNI/Polri, ya. Dan nanti kita akan sampaikan bahwa ini nanti akan dilanjutkan untuk DPR yang berikutnya,” kata Wihadi.

Wihadi tak menjelaskan alasan dibatalkannya RUU tersebut. Namun, kata dia, urgensi revisi UU tersebut akan dibahas di periode berikutnya.

“Kalau kita melihat kan nanti periode berikutnya yang akan, ini terkait dengan masalah carry over juga kan. Jadi urgensinya nanti kita lihat,” ujar dia.

Politikus PDIP, Panda Nababan, turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (25/8). Rapat tersebut mengesahkan Peraturan KPU (PKPU) soal Pilkada.

Dalam kesempatan itu, Panda Nababan, merasakan suasana yang berbeda 108 derajat saat rapat Baleg dengan rapat hari ini.

Sebelumya, pada Rabu (21/8) kemarin, Baleg DPR membahas soal Revisi UU Pilkada. Pembahasan itu sempat menuai polemik lantaran terkesan didiskusikan dalam waktu yang cepat.

Dalam pembahasan tersebut, Baleg sempat menyepakati bahwa UU Pilkada mengacu pada putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 diketok pada 29 Mei 2024. Putusan mengubah syarat usia calon kepala daerah.

Keputusan Baleg itu lalu memicu aksi unjuk rasa pada Kamis (22/8) yang berujung ricuh. DPR kemudian batal mengesahkan revisi UU Pilkada.

"Saya dan Pak Kumham ini baru benar-benar pertama kali di Komisi II. Tapi kita bareng sejak Rabu kemarin ketika Baleg putusannya di demo banyak orang sampai pagar kita jebol," kata Putra Nababan.

"Dan yang membanggakan yang ingin saya sampaikan adalah suasana yang ada di Baleg 108 derajat berbeda dengan yang ada di sini," sambungnya.

Peraturan KPU (PKPU) soal Pilkada resmi disahkan, Minggu (25/8). PKPU ini menggunakan Putusan MK nomor 60 dan 70.

"Apakah bisa kita setuji? Setuji?" kata Ketua Komisi II DPR, Ahmad Doli Kurnia, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta.

Seluruh anggota Komisi II dan peserta rapat menyambut dengan seruan setuju.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Supratman Andi Agtas, mengatakan perubahan PKPU ini akan segera diundangkan.

"Ini adalah jaminan bahwa insyaallah mungkin secepat mungkin perubahan PKPU itu akan kami harmonisasi dan selanjutnya dalam kesempatan pertama untuk segera diundangkan," kata Supratman.

Beredar isu Baleg DPR menyewa influencer untuk membuat berita positif buntut dari keputusan kontroversial soal pengesahan Revisi UU Pilkada yang bertentangan dengan putusan MK.

Atas hal itu, Wakil Ketua Umum Baleg DPR RI Ahmad Baidowi (Awiek), membantah isu tersebut.

"Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Dan kalau itu bener harus diusut. Tidak bener. Tidak ada apalagi pimpinan Baleg untuk buzzer-buzzeran-an itu tidak ada. Ya buktinya saya diserang buzzer ya biasa aja kan," ujar Awiek saat dijumpai di kompleks parlemen Jumat (22/8).

Dia memastikan tak ada anggota DPR RI yang menganggarkan buzzer dan mengaku kaget atas informasi itu.

"Jadi tidak ada anggota DPR menganggarkan untuk buzzer. Saya juga tadi di WA itu, kaget juga saya kok ada yang mengatasnamakan biro media itu apa itu kan?" Sambungnya.

Anggota DPR RI itu mengaku tidak melakukan upaya apa pun untuk menggiring opini. Menurutnya, aspirasi publik perlu didengarkan.

"Enggak ada, nggak ada, makanya kan selalu saya bilang aspirasi publik itu adalah hal yang biasa. Untuk didengarkan. Dan tidak perlu di counter-counter. Ruang diskusi ruang perdebatan itu ada di ruang rapat," tutur Awiek.

"Ketika sudah ada di luar, itu hanya sosialisasi, silaturahmi, tukar pandangan di masyarakat, serap aspirasi. Tapi kalau soal meng-counter pendapat ya, di dalam rapat itu. Apalagi Anda tau sendiri saya enggak pernah di media sosial untuk menggerakkan apa, ya biasa aja itu bagian dari dinamika. Jadi kalau memang ada yang itu tolong diusut aja," sambungnya.

Sebelumnya beredar di medsos obrolan dalam Whatsapp yang mengatasnamakan Biro Media DPR RI. Dan mengajak sejumlah pihak untuk bekerja sama melakukan pembentukan narasi dan opini positif terkait keputusan Baleg soal RUU Pilkada.