Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kinerja sejumlah bank daerah tampak loyo hingga September 2024, khususnya bank daerah di Pulau Jawa. Mayoritas mencatatkan penurunan laba pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024.

Penurunan paling besar terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) yang secara konsolidasi labanya melorot 18,96% secara tahunan (YoY) per September 2024.

Mengutip laporan keuangan publikasi Selasa (29/10), Bank BJB mencatat laba bersih Rp 1,16 triliun pada periode sembilan bulan pertama tahun 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, laba bersih Bank BJB senilai Rp 1,43 triliun.

Turunnya laba bersih Bank BJB salah satunya dipengaruhi oleh pendapatan bunga bersihnya. Di mana, pada pos pendapatan bunga bersih, Bank BJB hanya mencatat senilai Rp 4,84 triliun atau mengalami penurunan 7,82% YoY.

Hal ini sejalan dengan beban bunga bank yang membengkak hingga Rp 6,77 triliun. Padahal, pada periode sama tahun lalu, beban bunga Bank BJB hanya senilai Rp 5,27 triliun.

Corporate Secretary Bank BJB Ayi Subarna membenarkan bahwa kinerja Bank BJB di periode tersebut masih terdampak dari tekanan biaya dana akibat tingginya suku bunga acuan. Namun, ia melihat secara bisnis sudah mulai ada pertumbuhan.

Ia mencontohkan bahwa pada periode September 2024, kredit Bank BJB tumbuh 4,3% YoY dengan nilai sekitar Rp 138,4 triliun. Di sisi lain, Ayi juga bilang bahwa pendapatan berbasis komisi Bank BJB juga tumbuh 8,2% YoY dengan diimbangi efisiensi operasional.

“Ke depannya, dengan tren suku bunga yang akan turun tentunya akan memberikan dampak positif terhadap kinerja Bank BJB,” ujar Ayi, Rabu (30/10).

Lebih lanjut, ia bilang pihaknya juga akan mendorong pertumbuhan kinerja Bank BJB secara grup. Salah satunya dengan mendorong sinergi bisnis antar grup di Kelompok Usaha Bank (KUB) yang dikepalai oleh Bank BJB.

Penurunan laba juga terjadi pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) dengan kinerja yang kurang memuaskan hingga September 2024. Sebab, laba bersih bank daerah asal Jawa Tengah ini turun 12% YoY.

Mengutip laporan keuangan publikasi Selasa (29/10), Bank Jateng telah membukukan laba bersih senilai Rp 1,03 triliun selama periode Januari hingga September 2024. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, laba Bank Jateng senilai Rp 1,17 triliun.

Bedanya, penurunan laba Bank Jateng lebih dipengaruhi oleh beban pencadangan yang dicatatkan senilai Rp 471,26 triliun. Angka tersebut mengalami kenaikan sekitar 74,09% YoY dari sebelumnya senilai Rp 270,69 triliun.

Hal tersebut sejalan dengan adanya pemburukan kualitas kredit yang dimiliki Bank Jateng. NPL Gross Bank Jateng pada periode September 2024 ada di level 3,92%, naik dari periode sama tahun lalu yang ada di level 2,94%.

Untungnya, pendapatan bunga bersih dari Bank Jateng masih mampu menopang kinerja laba. Di mana, ada kenaikan dari periode September 2023 yang senilai Rp 3,46 triliun naik menjadi Rp 3,51 triliun pada periode September 2024.

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) turut melengkapi loyonya kinerja bank-bank daerah di periode ini. Bank berkode saham BJTM ini mencatatkan penurunan laba sekitar 8% YoY menjadi Rp 1,01 triliun.

Sama halnya dengan Bank Jateng, penurunan laba Bank Jatim juga dipengaruhi oleh beban pencadangan yang naik. Tak main-main, kenaikannya sekitar 59.86% YoY dengan nilai menjadi Rp 689,73 miliar.

Kondisi tersebut sejalan dengan adanya pemburukan kualitas kredit yang dimiliki Bank Jatim. Ini tercermin dari NPL Gross mereka yang saat ini ada di level 2,97%, atau naik dari posisi September 2023 yang di level 2,74%.

Di sisi lain, penurunan laba Bank Jatim juga disebabkan oleh naiknya beban tenaga kerja menjadi Rp 1,41 triliun per September 2024. Pada periode sama tahun lalu, beban tenaga kerja Bank Jatim masih senilai Rp 1,11 triliun.

Untungnya, pendapatan bunga bersih dari Bank Jatim mampu mencatatkan pertumbuhan menjadi Rp 3,95 triliun. Capaian tersebut meningkat dari posisi September 2023 yang senilai Rp 3,57 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Saham emiten bank daerah seperti Bank BJB (BJBR), Bank Jatim (BJTM) dan Bank Banten (BEKS) mengalami tekanan pada tahun ini. Kinerja keuangan yang terkontraksi minimal hingga paruh pertama 2024 membuat saham emiten bank daerah ikut tertekan.

Sejalan dengan kinerja industri bank daerah yang masih terkontraksi, laba BJBR dan BJTM kompak turun pada semester I/2024. BJBR mencetak laba Rp725,86 miliar, turun 21,1% secara tahunan (year-on-year/YoY), sementara BJTM meraih laba Rp620,86 miliar, turun 13,78% YoY.

IDXChannel – PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) berencana bergabung dalam Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Direktur Utama Bank Sumut Babay Parid Wazdi mengungkapkan, rencana tersebut sudah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tadi saya baru wacanakan dengan OJK. Nanti langkah pertama saya akan audiensi dulu dengan OJK pusat yang menangani KUB,” kata Babay saat ditemui di Grand Hyatt Jakarta, Senin (14/10/2024).

Adapun OJK memberikan saran bagi Bank Sumut untuk bergabung dengan Himpunan Bank Negara (Himbara).

“Atau misalkan ke bank swasta yang yang acceptable, diterima oleh masyarakat ya. Kadang-kadang kan ketika ke swasta nanti ada isu swastanisasi atau apalah gitu kan. Itu nanti yang bisa diterima oleh masyarakat di daerah itu,” tutur dia.

Sebagai informasi, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) mencatatkan laba bersih Rp351,62 miliar sepanjang semester I-2024. Pencapaian itu terkontraksi 6,60 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp376,48 miliar.

Meski mengalami koreksi, penyusutan laba Bank Sumut relatif lebih baik dibandingkan sejumlah BPD-BPD kakap, yang pada periode sama mengalami penurunan hingga double digit.

Mengacu laporan keuangan yang dipublikasikan Kamis, 19 September 2024 lalu, salah satu faktor penurunan laba Bank Sumut adalah akibat lonjakan beban bunga.

Hingga Juni 2024, beban bunga mengalami lonjakan 118,25 persen, dari Rp484,39 miliar menjadi Rp1,06 triliun. Adapun pendapatan bunga bank ini masih tumbuh solid, naik 38,74 persen, atau menjadi Rp2,23 triliun. Alhasil, pendapatan bunga bersihnya terkontraksi 2,56 persen menjadi Rp1,70 triliun.

Dari sisi fungsi intermediasi, BPD yang dipimpin Babay Parid Wazdi sebagai direktur utama ini menyalurkan kredit dan pembiayaan sebesar Rp29,65 triliun di semester I -024. Realisasi itu meningkat 3,64 persen ketimbang Rp28,61 triliun di periode sama tahun sebelumnya.

Di tengah melemahnya daya beli masyarakat, rasio kredit bermasalah (NPL) justru bisa ditekan ke level 2,55 persen, lebih baik dibandingkan 2,78 persen di semester I-2023.

Dari sisi funding, penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) tumbuh tipis 2,25 persen, dari Rp33,32 triliun menjadi Rp34,07 triliun. Struktur DPK tidak banyak berubah, dengan rasio dana murah (CASA) sebesar 57,00 persen, sedikit lebih baik dibandingkan 56,87 persen di periode sama tahun sebelumnya.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta (Bank DKI) sebagai calon induk Kelompok Usaha Bank (KUB).

Dengan begitu, jumlah BPD yang bakal menjadi induk untuk skema KUB bakal bertambah.

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengungkapkan, calon anggota KUB hanya PT BPD Nusa Tenggara Timur (Bank NTT).

“Kita sudah sampai di dalam pembahasan draft untuk perjanjian pemegang saham ya, shareholders agreement. Mudah-mudahan kalau ini mulus, lancar, bisa (segera terwujud),” ujar Agus usai peluncuran roadmap Penguatan BPD tahun 2024-2027 di Grand Hyatt Jakarta, Senin (14/10/2024).

Agus menjelaskan, proses Bank NTT menjadi anggota KUB Bank DKI diharapkan tuntas menjelang akhir 2024. Adapun OJK mengisyaratkan pemenuhan modal inti minimum bank umum sebesar Rp3 triliun hingga 31 Desember 2024.

“Tahun ini (target rampung), iya. Makin cepat makin bagus lah,” ujar Agus.

Pada kesempatan yang sama, Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama Bank NTT, Johanis Landu Praing menjelaskan, pihaknya bakal melakukan rights issue dan akan diserap Bank DKI dalam rangka melakukan penyertaan modal.

“Bukan saham yang diakuisisi. Penyertaan modal, penguatan modal. Nanti kan jadi bank jangkar, Bank DKI,” kata Johanis.

Menurut Johanis, Bank DKI nantinya bakal menjadi pemegang saham pengendali kedua, sesudah Pemerintah Daerah NTT.

Adapun pembentukan KUB berada dalam ketentuan POJK No. 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum. Tujuannya adalah untuk meningkatkan basis bisnis, memperluas jangkauan konsumen, serta saluran distribusi dengan sasaran pencapaian akselerasi pertumbuhan.

Dengan skema KUB, bank anggota hanya perlu memiliki modal inti sebesar Rp1 triliun. Sementara bank induk akan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan anggota skema KUB.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memastikan, pembentukan KUB tidak akan menimbulkan risiko konflik dalam pengelolaan rekening kas umum daerah (RKUD) milik pemerintah di masing-masing daerah BPD.

Secara umum, tujuan KUB adalah penguatan permodalan BPD. Sedangkan RKUD di daerah yang ditempatkan pada BPD merupakan penempatan dengan peruntukkan jelas dan tidak terpengaruh dengan adanya KUB.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka suara terkait kasus korupsi dana iklan salah satu bank badan usaha milik daerah (BUMD).

"Itu kan masih, masih kita tunggu bagaimana perkembangannya," ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae saat ditemui di Grand Hyatt Jakarta, Senin (14/10/2024).

Meski begitu, OJK belum secara resmi memeriksa dugaan kasus tersebut walaupun bank bersangkutan sudah menyampaikan ke publik.

"Enggak, kita belum inform kan, secara resmi belum inform di kita, itu kan masih, baru disampaikan begitu di publik, tapi kita belum tahu," tutur Dian.

Adapun salah satu Bank BUMD diterpa isu tidak sedap soal kasus dugaan korupsi dana iklan Rp200 miliar yang mengalir ke pejabat.

Pihak bank tersebut sudah buka suara pada September 2024 lalu. Bank tersebut menyatakan, pihaknya menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap kegiatan operasionalnya termasuk penempatan iklan dan kerja sama dengan pihak ketiga.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - PT Bank DKI optimistis dapat melaksanakan penawaran saham perdana initial public offering (IPO) yang sempat tertunda.

Direktur Utama Bank DKI, Agus H Widodo mengatakan, sebelum menggelar IPO, perusahaan akan menuntaskan pembentukan kelompok usaha bank atau KUB dengan Bank Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Setelah itu liat lagi peluang itu (IPO)," kata Agus saat ditemui di Grand Hyatt Jakarta, Senin (14/10/2024).

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menilai, bank-bank daerah memiliki peluang besar untuk IPO. Pasalnya, sejumlah BPD mencatatkan kinerja positif dengan aset yang sudah memenuhi persyaratan OJK.

Dia pun belum bisa menyampaikan lebih rinci calon emiten yang tengah mengantre dalam pipeline Bursa. Namun, ada dua perusahaan sektor finansial yang segera mencatatkan sahamnya hingga Oktober 2024.

"Bank DKI juga sudah merencanakan, sudah (masuk pipeline) tetapi rasanya masih ada penundaan," kata Inarno..

Bank DKI sebelumnya dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk melakukan penawaran umum perdana saham yang digadang-gadang membidik dana senilai Rp2,25 triliun sampai dengan Rp3 triliun atau setara USD150 juta sampai dengan USD200 juta.

Saat itu, Bloomberg menuliskan IPO paling cepat bakal dilaksanakan pada 2023. Perusahaan dikabarkan menunjuk empat perusahaan sekuritas, yakni BCA Sekuritas, CIMB Sekuritas, Sucor Sekuritas dan Mirae Asset Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.

Sebagai informasi, sejumlah BPD lainnya telah lebih dulu melantai di bursa seperti PT BPD Jawa Barat dan Banten Tbk (BJBR), PT BPD Jawa TImur Tbk (BJTM) dan PT BPD Banten Tbk (BEKS).

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan tantangan pengembangan Bank Pembangunan Daerah (BPD) pada masa mendatang.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa BPD dapat meningkatkan perannya dalam industri perbankan Tanah Air dengan menghadapi tantangan pengembangan sumber daya manusia hingga teknologi informasi.

“Selain masalahgovernance, pada hakikatnya kita sudah harus menghadapi tantangan SDM, tantangan IT, dan tantangan persaingan,” katanya di Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Dia memerinci, BPD pada dasarnya memiliki kelebihan dari sisi modal yang berasal dari pemerintahan daerah (pemda) masing-masing, serta pangsa pasar yang banyak menyasar segmen spesifik yakni aparatur sipil negara (ASN) hingga pensiunan.

Kendati demikian, alih-alih hanya berfokus pada kredit konsumsi, Dian menilai bahwa bank daerah dapat merambah produk lain yang lebih luas sebagaimana bank lainnya.

“Tentu saja BPD ini sebagai lembaga intermediasi harus memiliki variasi produk yang lebih luas lagi. Kredit konsumsi sebagian sudah dijalankan, tapi sebagiannya mungkin masih menghadapi hambatan karena masalah keahlian dan lain sebagainya,” tuturnya.

Itu sebabnya, OJK meluncurkan Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah 2024-2027 demi mewujudkan BPD yang lebih resilien, kompetitif, dan berkontribusi lebih.

Menurut Dian, peta jalan tersebut telah dirumuskan bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang turut mengawasi kinerja keuangan daerah, asosiasi, hingga BPD itu sendiri.

“Ini adalah bagaimana kita menampilkan desain kita ke depan, bagaimana secara bersama-sama kita mewujudkan apa yang kita sebut sebagairegional champion,” pungkas Dian.

Adapun, berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia (SPI) OJK Juli 2024, kelompok BPD membukukan laba Rp7,81 triliun hingga bulan ketujuh tahun ini.

Kendati naik sebesar Rp1 triliun secara bulanan, capaian ini masih minus 4,17% dari perolehan Juli 2023 sebesar Rp8,15 triliun.

Alhasil, secara perolehan laba bersih, BPD berada di belakang kelompok bank lain seperti bank BUMN, bank swasta, hingga kantor cabang bank luar negeri (KCLBN) alias bank asing hingga Juli 2024.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyoroti kinerja perbankan daerah yang kontribusinya masih minim ke perekonomian, bahkan untuk wilayahnya sendiri.

Padahal, pemda menjadi salah satu kontributor yang dibutuhkan untuk membantu perekonomian melalui kebijakan yang dilakukan. Karenanya, Perry mendorong agar pemda lebih aktif lagi.

"Pada level daerah, bagaimana peran perbankan termasuk perbankan di daerah juga perlu terus ditingkatkan agar meningkatkan kapasitas dalam pelayanan ekonomi dan keuangan daerah,' ujarnya dalam Rakornas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) di Hotel Kempinski, Senin (23/9).

Menurut Perry, salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kinerja perbankan daerah adalah melalui transformasi digital. Digitalisasi ini nantinya akan diintegrasikan dengan pemerintah pusat dan daerah, sehingga semua transaksi yang berjalan bisa terpantau.

"Secara bersama pemerintah pusat dan daerah, kami di Bank Indonesia akan terus mendukung untuk mempercepat digitalisasi ekonomi keuangan nasional dan daerah," katanya.

Selain itu, Bank Indonesia juga telah meluncurkan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia yang nantinya akan mempercepat digitalisasi transaksi di Tanah Air.

"Dan sejalan dengan peran dari BPD sebagai penata usaha rekening kas umum daerah, keterlibatan BPD itu dalam inovasi digital juga perlu terus ditingkatkan, termasuk manajemen risiko dan perlindungan konsumen yang kuat," pungkas Perry.

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa laba bersih bank umum mencapai Rp126,52 triliun per semester I/2024, tumbuh 5,46% secara tahunan (year-on-year/YoY) dari posisi Rp119,97 triliun.Namun, terjadi penyusutan pada laba kelompok bank pembangunan daerah (BPD).

Mengutip Statistik Perbankan Indonesia (SPI) Juni 2024 pada Jumat (6/9/2024), BPD membukukan laba Rp6,82 triliun, minus 5,41% dari perolehan per Juni 2023 sebesar Rp7,21 triliun.

BPD finis di belakang kelompok bank lain seperti bank asing, bank swasta, hingga bank BUMN dalam perolehan laba bersih pada enam bulan pertama 2024.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch Amin Nurdin menjelaskan bahwa terdapat banyak faktor yang mempengaruhi penurunan laba bank daerah tersebut. Secara umum, masalah pertama terletak pada pemodalan bank daerah yang mayoritas menempati Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) 1 dan 2.

“Beberapa di antaranya masihstruggleuntuk meningkatkan modal utamanya. Mereka harus berjuang supaya memenuhi standar yang ditetapkan oleh regulasi,” katanya saat dihubungiBisnis, dikutip Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, di samping penambahan modal dari pemegang saham pengendali (PSP), situasi itu dapat diatasi dengan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

BPD cilik dapat menginduk kepada bank lain dengan modal lebih besar sebagaianchor bank, sehingga dapat menerima penyertaan modal untuk ekspansi.

Masalah berikutnya, lanjut Amin, terletak pada risiko kinerja yang dihadapi oleh BPD. Dia menyebutkan, BPD masih banyak berhadapan dengan rasio kredit macet aliasnon-performing loan(NPL) yang tinggi, sehingga mesti berjibaku untuk memperbaiki keadaan penyaluran kredit.

Dirinya lantas menyoroti pangsa pasar kredit bank daerah yang terbatas pada segmen tertentu, seperti aparatur sipil negara (ASN). Menurutnya, hal itu berdampak pada pertumbuhan kredit yang cenderung stagnan.

“Karena pertumbuhannya mungkinsegitu-gitusaja kalau mereka hanya mengandalkan kemampuan di wilayah masing-masing melalui kredit konsumtif kepada ASN. Itu kan sudahgiven,” tutur dia.

Amin berpendapat, BPD dapat berinovasi dengan melakukan sejumlah langkah seperti digitalisasi layanan hingga merambah kredit produktif. Dengan demikian, bank daerah dapat mendongkrak laba di luar sektor utama.

“Terakhir adalah masalah tata kelola. Beberapa [BPD] masih perlu pengurus atau manajemen yang lengkap. Tata kelola harus diperbaiki, sehingga nanti sesuai dengan keinginan regulator dan memudahkan bank untuk menjalankan semua strategi bisnis atau aspirasi para pemegang saham,” tandasnya.

Adapun, di luar penyusutan laba bersih yang dialami kelompok BPD, bank pelat merah atau bank BUMN masih menguasai porsi terbesar dalam perolehan laba bersih perbankan nasional hingga paruh pertama 2024.

Data OJK menunjukkan bahwa kelompok bank persero mencetak laba bersih sebesar Rp65,03 triliun sepanjang semester I/2024, naik 6,68% dibandingkan periode sama tahun sebelumnya dengan nominal Rp60,96 triliun. Kelompok ini pun mendominasi raupan laba bersih industri secara keseluruhan dengan persentase 51,4%.

Di bawah bank BUMN, terdapat bank swasta yang membukukan laba Rp46,83 triliun pada paruh pertama 2024, tumbuh 2,61% dari posisi Rp45,64 triliun pada Juni 2023. Laba bank swasta menguasai 37,01% perolehan laba perbankan nasional pada semester I/2024.

Kelompok kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri alias bank asing bertengger di urutan berikutnya dengan raupan laba Rp7,13 triliun per Juni 2024, sekaligus mencatatkan laju pertumbuhan dobel digit (15,75%) dari level Rp6,16 triliun pada tahun sebelumnya. Adapun, bank asing menempati porsi 5,64% dari keseluruhan laba perbankan nasional pada semester I/2024.

Bisnis.com, SURABAYA - Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) menjadi contributor terbesar penghimpunan Simpeda.

Direktur Utama Bank Jatim (BJTM) Busrul Iman, menjelaskan sampai dengan Juni 2024, jumlah penabung Simpeda di seluruh Indonesia berjumlah 6.872.707 dengan total saldo Simpeda yang tersimpan mencapai Rp71,65 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan 8,87% atau naik Rp5,84 triliun (yoy).

"BPD yang paling banyak menghimpun dana Tabungan Simpeda yaitu Bank Jatim. Hingga Juni 2024, BJTM sukses menghimpun dana Simpeda Rp16,71 triliun atau sebesar 23,37 persen dari Simpeda nasional," kata Busrul melalui rilis, Senin (12/8/2024).

Sebagai informasi, Undian Nasional Tabungan Simpeda menyediakan total hadiah hingga Rp6 miliar setiap tahunnya, dengan pelaksanaan undian dibagi menjadi dua periode. Setiap periode menyediakan hadiah hingga Rp3 miliar dan itulah yang menjadi daya tarik tersendiri bagi nasabah Tabungan Simpeda.

Menurutnya, undian Tabungan Simpeda sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan customer loyalty dan sekaligus sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah.

Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) kembali menggelar penarikan Undian Tabungan Simpeda Periode 1 Tahun XXXV-2024 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) pada hari Kamis (8/8). Hadir dalam acara Pj Gubernur Kalbar Harisson, Ketua Umum Asbanda Yuddy Renaldi, Wakil Ketua Umum II Asbanda yang sekaligus Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman, Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi, direksi BPD seluruh Indonesia, dan jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Kalbar.

Sementara, untuk penyelenggaraan Undian Tabungan Simpeda periode berikutnya yang akan menjadi tuan rumah adalah Bank Papua. Direncanakan, Undian Tabungan Simpeda tersebut berlangsung di Jayapura, Provinsi Papua pada Februari 2025.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Ancaman serangan siber makin berkembang dan kompleks seiring dengan kemajuan teknologi. Ancaman ini terutama sering menyerang sektor perbankan, tidak terkecuali pada bank pembangunan daerah (BPD).

Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Yuddy Renaldi mengatakan, ancaman serangan siber memang menjadi tantangan yang sangat serius bagi sektor perbankan. Termasuk BPD, tidak luput dari ancaman serangan siber.

“Keberhasilan BPD dalam menghadapi ancaman serangan siber sangat bergantung pada kesiapan dalam mengadopsi teknologi yang dibarengi dengan pelatihan dan kesadaran karyawan terhadap IT security,” ungkap Yuddy dikutip dalam siaran pers, Rabu (8/8).

Demi mendalami isu serangan siber di perbankan ini, Asbanda dan Bank Kalbar menggelar Seminar Nasional “Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia”. Acara ini termasuk dalam acara rangkaian Undian Tabungan Simpeda Periode 1 XXXV-2024 di Kantor Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Kamis, 8 Agustus 2024.

Dalam acara ini, Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Fithriadi, mengungkap sejumlah fakta peretasan pada sektor perbankan.

Berdasarkan pemantauan dan analisa yang dilakukan PPATK, diketahui bahwa serangan siber dilakukan secara terstuktur dengan memanfaatkan kelemahan IT security. Salah satunya mengimitasi script server yang digunakan untuk akses BI-Fast sehingga dana bank umum bisa dipindahkan tanpa verifikasi bank umum itu sendiri.

"Nah, biasanya pelaku peretasan memanfaatkan waktu akhir pekan, untuk melakukan aksinya karena rekonsiliasi data bank umum dan BI-Fast dilakukan di hari kerja," jelasnya.

Dari sisi regulator, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat concern terhadap keamanan data nasabah dari serangan siber. OJK telah mengeluarkan blueprint transformasi digital untuk Industri Jasa Keuangan (IJK), termasuk perbankan.

Deputi Komisioner Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan Perlindungan Konsumen OJK, Rizal Ramadhani mengatakan, Blueprint ini diturunkan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan Teknologi Bank Umum, dan POJK 21 Tahun 2023 tentang Layanan Digital Bank Umum. Ini yang mengatur tingkat kepatuhan bank dalam adopsi teknologi yang dilakukan secara bertanggung jawab.

Sementara, dalam Seminar Nasional bertema “Ancaman Cyber Crime di Era Digital Bagi Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia” menghadirkan pembicara Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Daerah Kalbar, Brigjen Pol Yusup Saprudin.

Brigjen Pol Yusup menjelaskan pihaknya mendapatkan sejumlah temuan kerawanan serangan siber pada perbankan daerah. Salah satunya adalah fokus perbankan lebih banyak pada digitalisasi yang mengikuti pergeseran perilaku nasabah.

Padahal dia bilang investasi di bidang digital harus berbanding lurus dengan investasi di bidang cyber security. Ditambah lagi, security awarness tidak merata pada pegawainya, cenderung hanya pada tim IT.

Di sisi lain, ancaman serangan kejahatan siber di bank daerah makin kompleks. Ada beberapa ancaman utama yang dihadapi BPD. Mulai dari phising dan social engineering, malware dan ransomware, hingga cryptojacking.

Setiap provinsi memiliki Bank Pembangunan Daerah (BPD), seperti di Jakarta yang mempunyai Bank DKI dan Bank DKI Syariah. Dua bank tersebut memiliki kode bank berbeda.

Kode bank ini dibutuhkan saat detikers melakukan transfer melalui mesin ATM. Namun jika transfer dilakukan menggunakan aplikasi digital, biasanya tinggal memilih nama bank yang dituju.

Kode bank sebenarnya juga sudah tersedia di mesin ATM, namun terkadang kita kesulitan menemukan kode yang kita butuhkan. Simak artikel ini untuk mengetahui kode Bank DKI, Bank DKI Syariah, dan cara menggunakan kode bank. Selain itu, simak juga kode bank BPD lainnya.

Kode Bank DKI dan Bank DKI Syariah

Bank DKI dan Bank DKI Syariah memiliki kode yang berbeda. Kode Bank DKI adalah 111, sedangkan kode Bank DKI Syariah adalah 724. Jika detikers ingin mentransfer uang ke Bank DKI atau Bank DKI Syariah lewat mesin ATM, maka gunakanlah dua kode tersebut.

Cara Transfer Menggunakan Kode Bank DKI

Jika masih bingung cara menggunakan kode bank, berikut ini kita contohkan penggunaan kode Bank DKI dan Bank DKI Syariah. Misalnya Anda nasabah Bank Mandiri dan ingin mengirim uang ke nasabah Bank DKI, maka ikuti langkah-langkah berikut ini:

• Masukkan kartu ATM Mandiri Anda ke dalam mesin ATM.
• Pilih bahasa Indonesia.
• Masukkan nomor PIN ATM Mandiri dengan benar.
• Pilih menu 'Transfer', lalu pilih Antar Bank Online.
• Masukkan kode Bank DKI atau Bank DKI Syariah dilanjutkan nomor rekening penerima. Misalnya 111101201XXXXX atau 724101201XXXXX. Kemudian pilih Benar.
• Input jumlah uang yang ingin ditransfer. Klik Benar.
• Pada layar konfirmasi, jika data sudah benar maka tekan 'Ya.'
• Setelah selesai, kartu ATM dan struk transaksi akan keluar sebagai bukti.

Daftar Kode Bank Lengkap

Berikut ini daftar kode bank lengkap, mulai dari kode bank BPD, bank BUMN, hingga bank swasta.

1. Kode Bank Daerah di Indonesia

Berikut ini daftar kode Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia:

• Kode Bank DKI: 111
• Kode Bank DKI Syariah: 724
• Kode BPD Aceh: 116
• Kode Bank SUMUT (Sumatera Utara): 117
• Kode Bank Jambi: 115
• Kode Bank NAGARI (Bank SUMBAR): 118
• Kode Bank Bengkulu: 133
• Kode Bank Riau Kepri: 119
• Kode Bank SUMSEL BABEL: 120
• Kode Bank Lampung: 121
• Kode Bank BPD Banten: 137
• Kode Bank Jabar dan Banten (Bank BJB): 110
• Kode Bank JATENG (Jawa Tengah): 113
• Kode BPD DIY (Yogyakarta): 112
• Kode Bank JATIM (Jawa Timur): 114
• Kode Bank BPD Bali: 129
• Kode Bank NTB: 128
• Kode Bank NTT: 130
• Kode Bank KALSEL (Bank Kalimantan Selatan): 122
• Kode Bank KALBAR (Bank Kalimantan Barat): 123
• Kode Bank KALTIMTARA (Bank Kalimantan Timur dan Utara): 124
• Kode Bank KALTENG (Bank Kalimantan Tengah): 125
• Kode Bank SULSELBAR (Bank Sulawesi Selatan dan Barat): 126
• Kode Bank SULUTGO (Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo): 127
• Kode Bank SULTENG (Bank Sulawesi Tengah): 134
• Kode Bank SULTRA: 135
• Kode Bank Maluku MALUT: 131
• Kode Bank PAPUA: 132.

2. Kode Bank Konvensional

Berikut ini daftar kode bank konvensional BUMN maupun swasta:

• Kode Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia): 002
• Kode Bank Mandiri: 008
• Kode Bank BNI (Bank Negara Indonesia): 009
• Kode Bank BCA (Bank Central Asia): 014
• Kode Bank Tabungan Negara (Bank BTN): 200
• Kode Bank Mega: 426
• Kode Allo Bank (Eks Bank Harda): 567
• Kode SeaBank (Eks Bank Kesejahteraan Ekonomi): 535
• Kode Bank Jago (Eks Bank Artos Indonesia): 542
• Kode Bank BTPN (Bank Tabungan Pensiunan Nasional): 213
• Kode Jenius: 213
• Kode Bank UOB Indonesia: 023
• Kode TMRW by UOB Indonesia: 023
• Kode Bank CIMB Niaga: 022
• Kode Permata Bank: 013
• Kode Bank Danamon: 011
• Kode Bank BII Maybank: 016
• Kode Bank Sinar Mas: 153
• Kode Bank Lippo: 026
• Kode Citibank: 031
• Kode Bank Commonwealth: 950
• Kode Bank OCBC NISP: 028
• Kode Bank KB Bukopin: 441
• Kode Bank DBS Indonesia: 046
• Kode Digibank: 046
• Kode Bank Neo Commerce (Akulaku): 490
• Kode Indosat Dompetku: 789
• Kode Telkomsel Tcash/LinkAja: 911
• Kode Bank Panin: 019
• Kode Bank HSBC Indonesia: 087
• Kode Bank Mayapada: 097.

3. Kode Bank Syariah

Berikut ini daftar kode bank syariah, baik BUMN maupun swasta:

• Kode Bank BCA Syariah: 536
• Kode BTN Syariah: 200
• Kode Bank Syariah Indonesia: 451
• Kode Bank Mega Syariah: 506
• Kode Bank Muamalat: 147
• Kode Bank Aladin Syariah (Eks Bank Maybank Indocorp): 947
• Kode Bank CIMB Niaga Syariah: 022
• Kode Bank NTB Syariah: 128
• Kode Bank BTPN Syariah: 547
• Kode Bank KB Bukopin Syariah: 521
• Kode Bank BJB Syariah: 425
• Kode Bank Panin Dubai Syariah: 517
• Kode BPD Aceh Syariah: 116.

4. Daftar Kode Bank Swasta Lainnya

Selain bank-bank tersebut, berikut berbagai kode bank swasta lain yang mungkin Anda butuhkan:

• Kode Citibank N.A.: 031
• Kode Bank Artha Graha Internasional: 037
• Kode Bank BNP Paribas Indonesia: 057
• Kode Bank Arta Niaga Kencana: 020
• Kode Bank Ekspor Indonesia: 003
• Kode Bank ABN AMRO: 052
• Kode The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ LTD: 042
• Kode Bank ANZ Indonesia: 061
• Kode American Express Bank LTD: 030
• Kode JP. Morgan Chase Bank, N.A.: 032
• Kode Bank of America, N.A: 033
• Kode Ing Indonesia Bank: 034
• Kode Bank Multicor: 036
• Kode Bank Credit Agricole Indosuez: 039
• Kode Bank Resona Perdania: 047
• Kode The Bangkok Bank Comp. LTD: 040
• Kode Bank Sumitomo Mitsui Indonesia: 045
• Kode Bank Mizuho Indonesia: 048
• Kode Standard Chartered Bank: 050
• Kode Bank Keppel Tatlee Buana: 053
• Kode Bank Capital Indonesia: 054
• Kode Korea Exchange Bank Danamon: 059
• Kode RABOBANK Internasional Indonesia: 060
• Kode Bank Woori Saudara: 212
• Kode Bank of China: 069
• Kode Bank Bumi Arta: 076
• Kode Bank AntarDaerah: 088
• Kode Bank Haga: 089
• Kode Bank IFI: 093
• Kode Bank J Trust Indonesia: 095
• Kode Bank Nusantara Parahyangan: 145
• Kode Bank Swadesi (Bank of India Indonesia): 146
• Kode Bank Mestika Dharma: 151
• Kode Bank SHINHAN Indonesia (Bank Metro Express): 152
• Kode Bank Maspion Indonesia: 157
• Kode Bank Hagakita: 159
• Kode Bank Ganesha: 161
• Kode Bank Windu Kentjana: 162
• Kode Bank ICBC Indonesia (Halim Indonesia Bank): 164
• Kode Bank Harmoni International: 166
• Kode Bank QNB Kesawan (Bank QNB Indonesia): 167
• Kode Bank Himpunan Saudara 1906: 212
• Kode Bank Swaguna: 405
• Kode Bank Bisnis Internasional: 459
• Kode Bank Sri Partha: 466
• Kode Bank Jasa Jakarta: 472
• Kode Bank Hana (Eks. Bank Bintang Manunggal): 484
• Kode Bank MNC Internasional (Bank Bumiputera): 485
• Kode Bank Yudha Bhakti: 490
• Kode Bank Mitraniaga: 491
• Kode Bank Raya (BRI Agro Niaga): 494
• Kode Bank SBI Indonesia (Bank Indomonex): 498
• Kode Bank Royal Indonesia: 501
• Kode Bank National Nobu (Bank Alfindo): 503
• Kode Bank Ina Perdana: 513
• Kode Prima Master Bank: 520
• Kode Bank Persyarikatan Indonesia: 521
• Kode Bank Akita: 525
• Kode Bank Oke Indonesia (Liman International Bank): 526
• Kode Anglomas Internasional Bank: 531
• Kode Bank Sahabat Sampoerna (Bank Dipo International): 523
• Kode Bank Purba Danarta: 547
• Kode Bank Multi Arta Sentosa: 548
• Kode Bank Mayora Indonesia: 553
• Kode Bank Index Selindo: 555
• Kode Bank Victoria International: 566
• Kode Bank Eksekutif: 558
• Kode Bank Agris (Bank Finconesia): 945
• Kode Centratama Nasional Bank: 559
• Kode Bank Fama Internasional: 562
• Kode Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Sinar Harapan Bali): 564
• Kode Bank Merincorp: 946
• Kode Bank CTBC (China Trust) Indonesia: 949
• Kode BPR KS (Karyajatnika Sedaya): 688
• Kode BPR Supra Artapersada: 600
• Kode BPR Danagung Abadi: 028
• Kode BPR Danagung Bakti: 028
• Kode BPR Danagung Ramulti: 028
• Kode Bank IBK Indonesia: 945.

Demikian tadi telah kita ketahui kode Bank DKI adalah 111 dan kode Bank DKI Syariah adalah 724, lengkap dengan cara transfer, beserta kode bank-bank lain di Indonesia.

Malam Anugerah Ekonomi Hijau 2024

Malam Anugerah Ekonomi Hijau 2024