Otoritas Jasa Keuangan (OJK) buka-bukaan soal Bank Perekonomian Rakyat (BPR) banyak yang tumbang. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memprediksi jumlah BPR yang ditutup bisa tembus 20 bank.

Sampai September 2024, jumlah BPR/BPRS yang telah dicabut izin usahanya mencapai 15 bank. Artinya kemungkinan lebih dari 5 bank akan tutup lagi jika jumlahnya lebih dari 20 bank.

"Sampai ke angka 20 (BPR) itu mungkin. Kalau dalam beberapa bulan ini ada yang masih setor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," kata dia usai acara Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024) kemarin.

Dia mengungkap salah satu penyebab banyak BPR harus ditutup karena ada kendala penyuntikan modal oleh pemerintah daerah sebagai pemilik BPR. Dian menyebut, selama ini penyuntikan modal untuk BPR yang bermasalah keuangannya selalu terkendala proses politik pemerintah daerah.

"Tentu saja kalau pemerintah daerah maupun pemerintah pusat kalau mau meng-inject modal itu memerlukan waktu yang sangat lama, proses politiknya ada. Sementara kalau BPR sebagai bank itu tentu saja memerlukan rescue yang sangat cepat," kata dia.

Itu sebabnya banyak BPR yang tidak terselamatkan. Untuk itu pula, guna mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang akan ditutup bisa mencapai lebih dari 20. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJKDian Ediana Rae.

"Beberapa kita harus terpaksa menutup BPR, hampir menutup BPR di berbagai daerah dan sudah menutup mungkin sekitar lebih dari 20 sekarang itu BPR kita tutup karena memang persoalan-persoalan mengatasi masalah keuangan yang dihadapi oleh BPR-BPR ini," kata dia dalam Roadmap Penguatan Bank Pembangunan Daerah, di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Senin (14/10/2024).

Untuk mencegah bertambahnya jumlah BPR yang tutup, OJK membuat kebijakan baru bahwa bank tersebut tidak boleh dimiliki oleh berbagai kepala pemerintah daerah. Namun, ke depan akan diinduki oleh Bank Pembangunan Daerah.

"BPR itu harus single present policy. Jadi, artinya tidak boleh lagi nanti di kabupaten misalnya contohnya itu dimiliki oleh berbagai bupati, tapi ini akan dikonsentrasikan di bawah pemerintah provinsi dan tentu ada juga keperluan sahamnya kabupaten, tetapi di bawah pengendalian BPD," jelasnya.

Saat dikonfirmasi setelah acara, Dian menyebut jumlah lebih dari 20 BPR yang tutup merupakan prediksi. Dian mengatakan pihaknya masih memantau kinerja dari BPR itu sendiri.

"Sampai ke angka 20 itu mungkin, kalau dalam beberapa bulan ini ada yang stor modal. Itu bisa mungkin bisa selesai. Mudah-mudahan bisa kurang dari itu," pungkasnya.

Untuk diketahui, Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Dian menjelaskan, pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) banyak yang berguguran. Bahkan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin usaha 15 BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan (KEPP) OJK Dian Ediana Rae menjelaskan pencabutan izin usaha menjadi salah satu tindakan pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen. Salah satu alasan karena ada penyimpangan dalam bank.

"Hal tersebut dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam keterangannya, Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR/S dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

"Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR/S terus memburuk maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR/S sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR/S tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terhadap BPR/S tersebut." terang Dian.

Daftar 15 BPR/BPRS yang Izinnya Dicabut OJK:

1. PT BPR Nature Primadana Capital
2. PT BPR Sumber Artha Waru Agung Sidoarjo
3. PT BPR Lubuk Raya Mandiri
4. PT BPR Bank Jepara Artha
5. PT BPR Dananta
6. PT BPRS Saka Dana Mulia
7. PT BPR Bali Artha Anugrah
8. PT BPR Sembilan Mutiara
9. PT BPR Aceh Utara
10. PT BPR EDCCASH
11. Perumda BPR Bank Purworejo
12. PT BPR Bank Pasar Bhakti
13. PT BPR Madani Karya Mulia
14. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)
15. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Bisnis.com, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sepanjang tahun 2024 berjalan pihaknya telah mencabut izin usaha terhadap 15 BPR dan BPRS yang terdiri dari 13 BPR dan 2 BPRS. Lantas, apa penyebabnya?

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan hal tersebut merupakan bagian dari upaya pengawasan OJK dalam rangka menjaga dan memperkuat industri perbankan nasional serta melindungi konsumen.

“Ini dilakukan karena Pemegang saham dan Pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (11/10/2024).

Saat ini, kata Dian, OJK terus melakukan tindakan pengawasan terutama memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa BPR dan BPRS dengan status pengawasan Bank Dalam Penyehatan.

Lebih lanjut, apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi BPR dan BPRS terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya dengan menetapkan BPR dan BPRS sebagai Bank Dalam Resolusi dan berkoordinasi dengan LPS untuk menangani BPR dan BPRS tersebut dengan langkah terakhir melakukan cabut izin usaha terkait.

Sebagaimana diketahui, memang telah terjadi lonjakan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) kembali mengumumkan penutupan kantor cabang pembantu (KCP) pada hari ini, Jumat (13/9/2024). Dalam pengumuman di media massa, manajemen Maybank menyebutkan akan menutup Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan ATM Warung Buncit.

Unit pembantu ini efektif tidak beroperasi pada 23 September 2024. "Maybank Indonesia kantor cabang pembantu dan ATM Warung Buncit akan ditutup secara permanen dan seluruh aktivitas perbankan akan dialihkan," demikian pengumuman dari perusahaan.

Nasabah yang membutuhkan layanan kantor kemudian diarahkan untuk melakukan transaksi di cabang dan ATM MT Haryono Jakarta.

Sementara itu, menurut laman perusahaan, penutupan KCP Warung Buncit juga dilakukan bersamaan dengan cabang pembantu lainnya. Selain Warung Buncit, penutupan juga dilakukan di KCP Grand Wijaya, KCP Mal Ambasador, KCP Tomang, dan KCP Pulogadung.

Di luar Jakarta, perusahaan menutup KCP Harapan Raya, Pekanbaru, yang pelayanannya dialihkan ke Maybank Kantor Cabang Bogor. Penutupan juga dilakukan di KCP Adi Sucipto Solo, KCP Pasar Atum Surabaya, dan KCP Kuala Tungkal Jambi. Seluruh layanan ini efektif ditutup pada 23 September 2024.

Sepanjang 2024, Maybank telah lebih dulu menutup beberapa KCP, termasuk KCPM Mayjen Sungkono, KCP ITC Mangga Dua, KCP Mojosari Mojokerto, KCP Nusa Dua Denpasar, KCP Jl Kawi Malang, KCP Jl Magelang Yogyakarta, KCP Cilacap, KCP Jl Sudirman Semarang, KCP Jl Cirebon Medan, dan KCP Bontang. Total unit layanan fisik yang ditutup sejauh ini mencapai 20 lokasi.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2023 Maybank menutup layanan fisik di 9 lokasi. Sedangkan tahun sebelumnya di 11 lokasi.

Kinerja Keuangan Maybank
Dalam laporan keuangan bulanan per Juli 2024, Maybank melaporkan memiliki aset Rp172,06 triliun, naik dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp155,72 triliun.

Namun, kinerja bulanan itu menunjukkan perlambatan di sisi laba. Tercatat bottom line tahun berjalan Maybank turun tajam dari Rp1,07 triliun pada tahun lalu menjadi Rp63,23 miliar.

Penurunan laba yang signifikan ini disebabkan oleh lonjakan beban operasional yang naik menjadi Rp2,77 triliun dibandingkan 2023 sebesar Rp1,93 triliun.
Beban bunga juga meningkat dari Rp2,13 triliun menjadi Rp2,85 triliun, sementara pendapatan bunga tumbuh lebih kecil, dari Rp5,28 triliun menjadi Rp5,83 triliun.

Dari Redaksi:

Berita ini mengalami perubahan isi dan judul pada Sabtu, 14 September 2024, pukul 15.41 WIB.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) kembali mengumumkan penutupan kantor cabang pembantu (KCP) pada hari ini, Jumat (13/9/2024). Dalam pengumuman di media massa, manajemen Maybank menyebutkan akan menutup Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan ATM Warung Buncit.

Unit pembantu ini efektif tidak beroperasi pada 23 September 2024. "Maybank Indonesia kantor cabang pembantu dan ATM Warung Buncit akan ditutup secara permanen dan seluruh aktivitas perbankan akan dialihkan," demikian pengumuman dari perusahaan.

Nasabah yang membutuhkan layanan kantor kemudian diarahkan untuk melakukan transaksi di cabang dan ATM MT Haryono Jakarta.

Sementara itu, menurut laman perusahaan, penutupan KCP Warung Buncit juga dilakukan bersamaan dengan cabang pembantu lainnya. Selain Warung Buncit, penutupan juga dilakukan di KCP Grand Wijaya, KCP Mal Ambasador, KCP Tomang, dan KCP Pulogadung.

Di luar Jakarta, perusahaan menutup KCP Harapan Raya, Pekanbaru, yang pelayanannya dialihkan ke Maybank Kantor Cabang Bogor. Penutupan juga dilakukan di KCP Adi Sucipto Solo, KCP Pasar Atum Surabaya, dan KCP Kuala Tungkal Jambi. Seluruh layanan ini efektif ditutup pada 23 September 2024.

Sepanjang 2024, Maybank telah lebih dulu menutup beberapa KCP, termasuk KCPM Mayjen Sungkono, KCP ITC Mangga Dua, KCP Mojosari Mojokerto, KCP Nusa Dua Denpasar, KCP Jl Kawi Malang, KCP Jl Magelang Yogyakarta, KCP Cilacap, KCP Jl Sudirman Semarang, KCP Jl Cirebon Medan, dan KCP Bontang. Total unit layanan fisik yang ditutup sejauh ini mencapai 20 lokasi.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2023 Maybank menutup layanan fisik di 9 lokasi. Sedangkan tahun sebelumnya di 11 lokasi.

Kinerja Keuangan Maybank

Dalam laporan keuangan bulanan per Juli 2024, Maybank melaporkan memiliki aset Rp172,06 triliun, naik dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp155,72 triliun.

Namun, kinerja bulanan itu menunjukkan perlambatan di sisi laba. Tercatat bottom line tahun berjalan Maybank turun tajam dari Rp1,07 triliun pada tahun lalu menjadi Rp63,23 miliar.

Penurunan laba yang signifikan ini disebabkan oleh lonjakan beban operasional yang naik menjadi Rp2,77 triliun dibandingkan 2023 sebesar Rp1,93 triliun.

Beban bunga juga meningkat dari Rp2,13 triliun menjadi Rp2,85 triliun, sementara pendapatan bunga tumbuh lebih kecil, dari Rp5,28 triliun menjadi Rp5,83 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Bank Maybank Indonesia Tbk. (BNII) kembali mengumumkan penutupan kantor cabang pembantu (KCP) pada hari ini, Jumat (13/9/2024). Dalam pengumuman di media massa, manajemen Maybank menyebutkan akan menutup Kantor Cabang Pembantu (KCP) dan ATM Warung Buncit.

Unit pembantu ini efektif tidak beroperasi pada 23 September 2024. "Maybank Indonesia kantor cabang pembantu dan ATM Warung Buncit akan ditutup secara permanen dan seluruh aktivitas perbankan akan dialihkan," demikian pengumuman dari perusahaan.

Nasabah yang membutuhkan layanan kantor kemudian diarahkan untuk melakukan transaksi di cabang dan ATM MT Haryono Jakarta.

Sementara itu, menurut laman perusahaan, penutupan KCP Warung Buncit juga dilakukan bersamaan dengan cabang pembantu lainnya. Selain Warung Buncit, penutupan juga dilakukan di KCP Grand Wijaya, KCP Mal Ambasador, KCP Tomang, dan KCP Pulogadung.

Di luar Jakarta, perusahaan menutup KCP Harapan Raya, Pekanbaru, yang pelayanannya dialihkan ke Maybank Kantor Cabang Bogor. Penutupan juga dilakukan di KCP Adi Sucipto Solo, KCP Pasar Atum Surabaya, dan KCP Kuala Tungkal Jambi. Seluruh layanan ini efektif ditutup pada 23 September 2024.

Sepanjang 2024, Maybank telah lebih dulu menutup beberapa KCP, termasuk KCPM Mayjen Sungkono, KCP ITC Mangga Dua, KCP Mojosari Mojokerto, KCP Nusa Dua Denpasar, KCP Jl Kawi Malang, KCP Jl Magelang Yogyakarta, KCP Cilacap, KCP Jl Sudirman Semarang, KCP Jl Cirebon Medan, dan KCP Bontang. Total unit layanan fisik yang ditutup sejauh ini mencapai 20 lokasi.

Sebagai perbandingan, sepanjang 2023 Maybank menutup layanan fisik di 9 lokasi. Sedangkan tahun sebelumnya di 11 lokasi.

Kinerja Keuangan Maybank

Dalam laporan keuangan bulanan per Juli 2024, Maybank melaporkan memiliki aset Rp172,06 triliun, naik dibandingkan periode yang sama pada 2023 sebesar Rp155,72 triliun.

Namun, kinerja bulanan itu menunjukkan perlambatan di sisi laba. Tercatat bottom line tahun berjalan Maybank turun tajam dari Rp1,07 triliun pada tahun lalu menjadi Rp63,23 miliar.

Penurunan laba yang signifikan ini disebabkan oleh lonjakan beban operasional yang naik menjadi Rp2,77 triliun dibandingkan 2023 sebesar Rp1,93 triliun.

Beban bunga juga meningkat dari Rp2,13 triliun menjadi Rp2,85 triliun, sementara pendapatan bunga tumbuh lebih kecil, dari Rp5,28 triliun menjadi Rp5,83 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penutupan kantor cabang bank di Tanah Air terus berlanjut hingga enam bulan pertama 2024, seiring dengan perubahan perilaku nasabah yang kian cenderung menggunakan layanan digital perbankan.

Melansir dari Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah kantor bank di Indonesia per Juni 2024 mencapai 24.170 unit. Jumah ini turun 20 unit dibandingkan bulan sebelumnya yaitu Mei 2024 dan turun 614 unit secara tahunan dari sebelumnya 24.784 per Juni 2023.

Apabila dilihat secara tren selama tiga tahun ke belakang, kantor cabang perbankan memang terus mencatatkan penyusutan. Jika diurutkan, pada 2021 jumlah kantor dapat mencapai 32.366 unit, lalu pada 2022 turun menjadi 25.377 unit hingga akhirnya hanya tercatat 24.276 unit pada akhir Juni 2023.

Secara bulanan, jika dikelompokkan berdasarkan bank, maka Bank Persero mencatatkan penyusutan unit paling banyak. Kondisi ini berbanding terbalik dengan bank Bank Pembangunan Daerah (BPD), bank swasta nasional, dan kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang justru melaporkan adanya penambahan unit.

Tercatat, per Juni 2024 jumlah kantor Bank Persero mencapai 12.364, turun 11 unit dari Mei 2024 yang sempat 12.375 unit. Sementara itu, secara tahunan angka ini mengalami penyusutan 340 unit dari sebelumnya 12.704 unit pada Juni 2023.

Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) justru mencatatkan kenaikan jumlah menjadi 4.046 unit per Juni 2024, naik tiga unit dari 4.043 unit per Mei 2024. Sementara itu, secara tahunan jumlah unit pun mengalami penyusutan empat unit dari 4.050 per Juni 2023.

Selanjutnya, bank swasta nasional mencatatkan kenaikan secara bulanan, yaitu 28 unit menjadi 7.741 per Juni 2024 dari sebelumnya 7.713 unit per Mei 2024. Secara tahunan, angka ini susut 266 dari sebelumnya 8.007 unit per Juni 2023.

Sementara, kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri mencatatkan jumlah yang stagnan yaitu 19 unit sejak awal tahun 2024. Namun, pada pertengahan tahun lalu jumlahnya sempat menyentuh 23 unit atau turun empat unit per Juni 2023.

Head of Research LPPI Trioksa Siahaan mengatakan penurunan jumlah cabang di Bank Persero disebabkan oleh upaya efisiensi operasional yang makin optimal, salah satunya melalui kolaborasi ATM antarbank, di mana nasabah Bank Persero dapat melakukan penarikan di mana saja dengan bebas biaya.

“Kondisi ini membuat Bank Persero lebih efisien dari sisi operasionalnya dan tidak memerlukan banyak cabang, di samping sistem digital dan inklusi dengan mengandalkan agen-agen bank,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (26/8/2024).

Trioksa menambahkan bahwa tren penurunan jumlah kantor cabang akan terus berlanjut seiring dengan meningkatnya efektivitas digitalisasi. Teknologi digital diyakini akan menggantikan fungsi operasional tradisional bank.

Di sisi lain, dia mencatat bahwa Bank Pembangunan Daerah (BPD) mengalami kondisi yang berbeda. Menurutnya, penambahan cabang BPD sering kali terkait dengan kebutuhan stakeholder daerah, termasuk pemekaran wilayah atau permintaan dari pemegang saham untuk meningkatkan pelayanan di area tertentu.

Dalam hal ini, BPD mungkin perlu membuka cabang baru untuk memenuhi kebutuhan nasabah di daerah-daerah tersebut.

Lebih lanjut, kata dia, penambahan cabang bagi bank swasta pun dimaksudkan karena masih sedikitnya cabang untuk menjangkau dan melayani nasabah lebih luas, sehingga memerlukan tambahan cabang baru.

Nasib yang sama juga dilakukan oleh kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang memilih untuk tidak melakukan pengurangan.

“Kurang lebih sama [seperti Bank Swasta] yaitu untuk peningkatan layanan ke nasabah di tempat yang baru,” ucap Trioksa.

Kondisi di Bank

Dari segi pemain Himbara, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mencatatkan penyusutan jumlah kantor sebesar 274 unit secara tahunan dari 7.980 kantor per Juni 2023 menjadi 7.706 kantor per Juni 2024.

Akan tetapi, pada saat yang sama, jumlah Agen BRILink mencatatkan peningkatan signifikan dengan tumbuh 49,19% yoy menjadi 993.677 per Juni 2024 dari tahun lalu yang berjumlah 666.038 per Juni 2023.

Sebelumnya, VP of Transaction Banking BRI Rudy Automo sempat mengatakan pihaknya akan terus memperluas layanan fisik perseroan.

“Kantor cabang BRI tutup saya rasa sih tidak ya. Kita malah tetap akan memperluas jangkauan physical kita juga. Selain kantor cabang, kita juga punya pemberdayaan lewat unitnya BRILink,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Selanjutnya, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) juga mencatatkan penyusutan outlet yang terdiri dari kantor cabang (KC), kantor cabang pembantu (KCP) dan kantor kas (KK). Di mana, total penyusutan mencapai turun 19 unit dari semula 1.798 unit pada semester I/2023menjadi 1.779 unit pada semester I/2024.

Pada saat yang sama, BNI juga terus memperluas jaringan layanan perbankan kepada masyarakat unbanked melalui Agen46. Tercatat, terjadi peningkatan pada layanan ini, yaitu mencapai 205.379 agen pada semester I/2024, naik 18,2% yoy dari sebelumnya 173.766 agen pada semester I/2023.

Adapun, kelolaan dana dari Agen46 ini mencapai Rp3,84 triliun per Juni 2024, tumbuh 40% yoy dari sebelumnya Rp2,74 triliun pada Juni 2023.

Nasib serupa juga terjadi pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) yang mencatatkan penyusutan jumlah cabang mencapai 100 unit, dari sebanyak 2.327 unit per Juni 2023 menjadi 2.227 unit per Juni 2024. Di mana unit ini terdiri dari cabang reguler dan Cash Outlet & Digital Box.

Bank Swasta

Selain itu, salah satu pemain swasta dari kelompok KBMI III, PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) juga mencatatkan penurunan kantor cabang sebesar 8 unit menjadi 302 unit pada semester I/2024 dari periode yang sama tahun lalu yakni 310 unit pada semester I/2023.

Head of Digital Banking, Branchless, and Partnership CIMB Niaga Lusiana Saleh menjelaskan kondisi yang ada merupakan bagian dari upaya mereka untuk meningkatkan efektivitas operasional. Menurutnya, tidak efisien jika memiliki banyak cabang di satu daerah yang sama.

Selain itu, penutupan kantor cabang terkadang dilakukan jika unit tersebut tidak menghasilkan pendapatan alias revenue dengan baik. Meski demikian, kemungkinan pihaknya melakukan relokasi cabang ke daerah lain yang dianggap memiliki banyak nasabah potensial dan peluang pertumbuhan baik.

“Jadi, kita mulai convert cabang baru jadi digital, gimana caranya salah satu kantor cabang itu tidak membawa cost lebih banyak, tapi lebih memberikan efektifitas dan dia [cabang] bisa melayani banyak nasabah,” ujarnya kepada Bisnis.

Ke depan, dia membocorkan bahwa perseroan akan meluncurkan puluhan digital branch alias cabang digital untuk melayani nasabah.

Sementara itu, salah satu pemain bank asal Singapura yaitu PT Bank UOB Indonesia, milik UOB Group justru memilih untuk memugar cabang daerah di tengah tren penyusutan kantor cabang

Head of Business Banking UOB Indonesia Dewi Tuegeh menilai kebutuhan akan cabang bank berbeda antara kota besar seperti Jakarta dan daerah-daerah yang lebih terpencil.

"Kalau di Jakarta mungkin enggak usah bawa dompet bisa, tapi di daerah belum bisa seperti itu. Jadi, cabang masih perlu, mereka-mereka masih perlu setor cash, ambil cash," dalam UOB Media Editors Circle, Senin (12/8/2024)

Meskipun begitu, UOB Indonesia tetap memperbarui cabang-cabangnya untuk meningkatkan layanan kepada pelanggan. Selain itu, mereka juga berfokus pada edukasi pelanggan untuk beralih ke layanan digital.

Pihaknya telah meluncurkan UOB Infinity, platform digital yang memungkinkan nasabah bisnis mengelola keperluan perbankan secara cepat.

"Kita tetap edukasi, customer kita kasih insentif kalau transaksi sekian banyak pakai Infinity tanpa ke cabang. Ini bagian dari kita mengedukasi masyarakat dan customer supaya mau pelan-pelan pindah ke digitalisasi," ujar Dewi.

Bisnis.com, JAKARTA - Tren penyusutan kantor cabangperbankan terus berlanjut sepanjang tahun berjalan 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut bahwa kondisi ini imbas transformasi digital yang kian masif, termasuk yang berkaitan dengan inovasi super app.

Deputi Direktur Digitalisasi, Financial Center dan Transformasi Perbankan DPNP OJK Zulkifli Salim menuturkan saat ini telah terjadi perarti pergeseran dari layanan berbasis cabang fisik ke layanan digital, seperti aplikasi mobile banking, internet banking hingga e-channel lainnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) beri penjelasan mengenai kemungkinan 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang terancam ditutup pada 2024. Regulator menyebut jumlah ini masih bisa berubah.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan bahwa hal itu bukanlah angka yang pasti dan masih bisa berubah.

“Ada yang kemarin ada yang BPR dalam penyehatan terus bisa balik lagi sehat itu juga banyak. Akan tetapi, [ada] juga yang tidak tertolong, ya sudah kita memang kita serahkan ke Lembaga Penjamin Simpanan [LPS],” ujarnya usai agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024, Senin (29/7/2024).

Menurut Dian, kerja sama antara OJK dan LPS selama berjalan lancar. Bahkan penutupan BPR bermasalah seolah diharapkan oleh masyarakat untuk segera diselesaikan.

“Sehingga rata-rata tidak terjadi rush, tidak terjadi apa-apa. Jadi, memang masyarakat dengan senang karena uangnya dijamin. Kemudian dengan cepat LPS itu melakukan pembayaran terhadap dana nasabah yang ditaruh di BPR,” ungkapnya.

Kata Dian, penutupan BPR adalah hal yang wajar dalam rangka menjaga stabilitas dan kesehatan sistem perbankan secara keseluruhan. Bahkan, kondisi ini merupakan hal yang normal dan bisa terjadi di mana saja, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di negara lain seperti China.

“Ya, tapi kalau misalnya seperti tadi BPR yang 1-2 ditutup gitu ya wajar-wajar saja. Itu memang untuk penyehatan sistem itu kadang-kadang kita harus bisa tegas,” ucapnya

Sebagai catatan Bisnis, hingga pekan kelima Juli 2024 ini, jumlah bank yang ditutup OJK mencapai 14 perusahaan. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Artinya, secara keseluruhan puluhan bank yang ditutup adalah BPR.

Dian menuturkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya ditentukan dengan berfungsinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan.

“Oleh karena itu jangan terlalu heran kalau Kepala Eksekutif Perbankan OJK menutup beberapa BPR ada sekitar 20 BPR yang ditutup, semua itu dalam konteks penguatan di sektor keuangan,” paparnya.

Secara keseluruhan, kinerja BPR sangatlah bagus, akan tetapi OJK tak menampik fakta bahwa ada BPR yang seharusnya memberikan peran penting bagi UMKM masih mengalami persoalan mendasar, seperti fraud.

“Jadi, ada bagian penting yakni bagaimana kita memperkuat pertumbuhan perbankan ke depan yakni peningkatan integritas sistem yang harus dilakukan,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan terdapat total 20 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) yang terancam ditutup pada 2024. OJK pun melakukan penguatan demi memberantas permasalahan mendasar, yakni fraud dan buruknya tata kelola perusahaan.

Sebagai catatan Bisnis, hingga pekan kelima Juli 2024 ini, jumlah bank yang ditutup OJK mencapai 14 perusahaan. Teranyar, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Artinya, secara keseluruhan puluhan bank yang ditutup adalah BPR.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Edina Rae mengatakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi sebenarnya ditentukan dengan berfungsinya sistem keuangan, termasuk sistem perbankan.

“Oleh karena itu jangan terlalu heran kalau Kepala Eksekutif OJK menutup beberapa BPR ada sekitar 20 BPR yang ditutup, semua itu dalam konteks penguatan di sektor keuangan,” ujarnya dalam agenda Bisnis Indonesia Midyear Challenges 2024 bertema 'Meneropong Prospek Ekonomi di Tengah Perubahan Geopolitik dan Kebijakan Pemerintah', Senin (29/7/2024).

Adapun, Dian menyebut bahwa secara keseluruhan kinerja BPR sangatlah bagus, akan tetapi OJK tak menampik fakta bahwa ada BPR yang seharusnya memberikan peran penting bagi UMKM masih mengalami persoalan mendasar, seperti fraud.

“Jadi, ada bagian penting yakni bagaimana kita memperkuat pertumbuhan perbankan ke depan yakni peningkatan integritas sistem yang harus dilakukan,” ucapnya.

Menurutnya, apabila sistem keuangan berintegritas dan kredibel, maka bisa dipastikan pertumbuhan perbankan dan dampak ke ekonomi akan berjalan dengan cepat.

Lebih lanjut, Dian juga menyebut bahwa tidak menutup kemungkinan bila sektor jasa keuangan akan menghadapi tantangan yang makin beragam seiring makin terintegrasinya aktivitas ekonomi dan produk perbankan di era globalisasi.

Namun demikian, OJK yakin bahwa industri perbankan akan stabil dan resilien yang didasarkan optimistis bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh dan stabil.

“Ke depan bauran kebijakan fiskal, moneter dan keuangan perlu menjadi fokus perhatian bersama, mengingat tantangan global dan domestik memerlukan penguatan ekonomi yang fundamental,” ucapnya.

Adapun, dengan pencabutan izin usaha yang ada, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sendiri akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sekor Keuangan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri yang berlokasi di Kawasan Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat. Pencabutan itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

“Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen,” kata pihak OJK dalam siaran persnya, Selasa (23/7/2024).

Dijelaskan, pada 30 Oktober 2023, OJK telah menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM) di bawah ketentuan dan Tingkat Kesehatan (TKS) memiliki predikat ‘tidak sehat’.

Lantas, pada 9 Juli 2024, OJK menetapkan PT BPR Lubuk Raya Mandiri dalam status pengawasan Bank Dalam Resolusi dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada direksi, dewan komisaris dan pemegang saham BPR untuk melakukan upaya penyehatan. Termasuk mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.

“Namun demikian, direksi, dewan komisaris dan pemegang saham pengendali BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR,” ungkapnya.

Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri tersebut merupakan tindak lanjut dari permintaan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) kepada OJK. Itu berdasarkan salinan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Simpanan dan Resolusi Bank Nomor 97/ADK3/2024 tanggal 16 Juli 2024 tentang Penyelesaian Bank Dalam Resolusi PT BPR Lubuk Raya Mandiri.

Terpisah, LPS menyampaikan, menyiapkan proses pembayaran klaim penjaminan simpanan dan pelaksanaan likuidasi PT BPR Lubuk Raya Mandiri. Proses pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah dan pelaksanaan likuidasi bank dilakukan setelah izin BPR Lubuk Raya Mandiri, dicabut OJK terhitung sejak tanggal 23 Juli 2024.

Untuk melaksanakan pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, LPS akan memastikan simpanan nasabah dapat dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. LPS juga akan melakukan rekonsiliasi dan verifikasi atas data simpanan dan informasi lainnya untuk menetapkan simpanan yang akan dibayar, rekonsiliasi dan verifikasi dimaksud akan diselesaikan LPS paling lama 90 hari kerja. Dana yang digunakan untuk pembayaran klaim penjaminan simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, bersumber dari dana LPS.

Sekretaris Lembaga LPS, Annas Iswahyudi mengimbau agar nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri, tetap tenang dan tidak terpancing atau terprovokasi untuk melakukan hal-hal yang dapat menghambat proses pembayaran klaim penjaminan dan likuidasi bank. Serta tidak mempercayai pihak-pihak yang mengaku dapat membantu pengurusan pembayaran klaim penjaminan simpanan dengan sejumlah imbalan atau biaya yang dibebankan kepada nasabah.

Selanjutnya, penting diketahui oleh nasabah bahwasanya masih banyak BPR/BPRS atau bank umum lainnya yang masih beroperasi, sehingga nantinya jika simpanan nasabah BPR Lubuk Raya Mandiri dibayarkan LPS, maka bisa mengalihkan simpanannya ke bank lain terdekat yang dapat dijangkau oleh nasabah. Nasabah pun tidak perlu ragu untuk kembali menyimpan uangnya di perbankan karena simpanan di semua bank yang beroperasi di Indonesia dijamin oleh LPS.

“Agar simpanan nasabah dijamin LPS, nasabah diimbau untuk memenuhi syarat 3T LPS. Adapun syarat 3T tersebut adalah Tercatat dalam pembukuan bank, Tingkat bunga simpanan yang diterima nasabah tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, Tidak melakukan pidana yang merugikan bank,” kata Annas dalam keterangan tertulis, Selasa (23/7/2024).