JAKARTA, Investor.id Banyak periset hukum kerap membaca berpuluh-puluh lembar sebuah beleid dan kemampuan manusia ada batasnya. Dengan bantuan kecerdasan buatan alias AI, periset bisa mendapatkan ringkasan dari beleid tersebut.

CMO Feedloop AI Ajie Santika menerangkan, Feedloop AI berkomitmen untuk mendukung efisiensi operasional tim legal sehingga mereka dapat lebih mudah mematuhi regulasi di Indonesia. “Dengan solusi LegalPro, kami ingin membantu perusahaan menghadapi tantangan kepatuhan secara lebih efektif dan efisien melalui inovasi teknologi Generative AI." ujar dia pada acara yang bertajuk Advancing Legal Operations: AI Solutions for Compliance and Efficiency, Jakarta, Kamis (7/11/2024).

LegalPro merupakan platform AI yang dirancang khusus untuk mengoptimalkan operasional hukum melalui analisis dokumen yang mendalam dan otomatisasi, memungkinkan tim hukum bekerja lebih cepat dan efisien. Dalam sesi presentasi dan demo produk.

VP AI Solutions Feedloop AI Yugie Nugraha menjelaskan, LegalPro dapat memberikan manfaat nyata dengan mempercepat proses analisis dokumen hukum yang biasanya memakan waktu lama menjadi hanya hitungan jam.

Para peserta berkesempatan menyaksikan langsung demo fitur-fitur LegalPro dan memahami bagaimana teknologi AI dapat diterapkan dalam proses hukum sehari-hari, terutama dalam analisis dokumen yang kompleks.

Yugie mengatakan, LegalPro sudah menyediakan berbagai beleid, mulai dari Undang-Undang Dasar hingga Peraturan Menteri. Pengguna bisa menambahkan peraturan milik mereka sendiri ke dalam aplikasi tersebut, tapi harus melewati beberapa tahap. Langkah ini dibutuhkan untuk menjaga privasi peraturan tersebut serta pemilik datanya.

Salah satu fitur yang Yugie contohkan adalah membandingkan dua beleid sekaligus. Dalam perubahan peraturan, kerap kali perbedaan dalam satu pasal harus dilihat dari pasal sebelumnya, sehingga butuh waktu lebih lama. GenAI LegalPro bisa membandingkan langsung di layar kiri dan kanan apa perbedaan masing-masing pasal, analisis pasal, atau poin-poin perbedaan beleid tersebut.

Selain sesi diskusi dan demo produk, acara ini juga menciptakan ruang bagi para peserta untuk berjejaring dan menjadi ajang strategis untuk membangun koneksi dan kolaborasi di antara para pemimpin di sektor hukum dan teknologi.

Editor: Leonard (severianocruel@yahoo.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih di 2025. Ini merupakan tahun pertama Prabowo mengelola anggaran secara penuh.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Secara rinci defisit di tahun 2025 akan mencapai Rp 616.186.060.243.000. Defisit tersebut akan ditutup pemenuhannya lewat pembiayaan anggaran oleh APBN.

"Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 616.186.060.243.000 yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran," bunyi pasal 23 dikutip dari UU 62 tahun 2024, Kamis (24/10/2024).

Pembiayaan anggaran sendiri paling besar akan melakukan penarikan utang dengan perkiraan sebesar Rp 775.867.469.094.000. Kemudian ada juga pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 154.501.300.000.000,00

Lalu pemberian pinjaman sebesar negatif Rp 5.442.108.851.000 dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 262.000.000.000.

Di pasal 24 dijelaskan dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, dan atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, SBN, dan/atau saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi pasal 24 ayat 4.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

(hal/kil)

Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto ditargetkan akan mendapat penerimaan negara hingga Rp 3.005 triliun di tahun 2025, tepatnya Rp 3.005.127.683.257.000. Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025.

Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024.

"Anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 3.005.127.683.257.000," bunyi pasal 3 beleid tersebut, dikutip Rabu (23/10/2024).

Penerimaan negara ini akan diperoleh dari tiga sumber. Mulai dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga hibah.

Penerimaan pajak terdiri dari Rp 2.490 triliun, atau tepatnya Rp 2.490.911.571.145.000. Terdiri dari pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional.

Dari dalam negeri pendapatan pajak didapatkan dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang dan jasa, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pendapatan cukai, dan pendapatan pajak lainnya. Totalnya, ditargetkan penerimaan sebesar Rp 2.433.505.588.870.000.

Sementara itu dari pajak perdagangan internasional ditargetkan penerimaan sebesar Rp 57.405.982.275.000. Terdiri dari pendapatan bea masuk dan bea keluar untuk perdagangan ekspor dan impor.

Khusus untuk PNBP ditargetkan penerimaan senilai Rp 513 triliun atau tepatnya Rp 513.635.052.112.000. penerimaan PNBP didapatkan dari 4 pos.

"Terdiri atas a. pendapatan sumber daya alam, b. pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan, c. pendapatan PNBP lainnya, dan d. pendapatan Badan Layanan Umum," tulis pasal 5 beleid tersebut.

Terakhir, dalam 6 UU nomor 62 tahun 2024 pasal dari penerimaan hibah direncanakan negara akan mendapatkan Rp 581 miliar atau tepatnya Rp 581.060.000.000.

(kil/kil)

Bisnis.com, JAKARTA – Rencana merger PT Hutama Karya (Persero) dan PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) terus bergulir. Kementerian BUMN bahkan menyebut proses ini tinggal menunggu payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP).

Berdasarkan informasi yang diterima Bisnis, beleid terkait merger antara Hutama Karya dan Waskita akan terbit pada Oktober 2024 atau saat peralihan pemerintahan baru.

Menanggapi kabar tersebut, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Adjib Al Hakim menyampaikan bahwa perihal proses integrasi, perseroan masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham Seri A.

“Terkait rencana tersebut, Hutama Karya masih menunggu kebijakan resmi dari Kementerian BUMN selaku pemegang saham,” ujarnya kepada Bisnis, Senin (9/9/2024) malam.

Kendati demikian, Adjib menyatakan bahwa Hutama Karya siap dan berkomitmen untuk menindaklanjuti arahan dari Kementerian BUMN yang bertalian dengan rencana integrasi antara perseroan dengan Waskita Karya.

Menurutnya, dalam mendukung persiapan tersebut, perusahaan saat ini intensif melakukan pembahasan proses integrasi bersama para pemangku kepentingan terkait.

“Di mana kami masih terus menjalankan tahapan-tahapan yang diperlukan dalam proses tersebut dengan tetap mengedepankan prinsip good corporate governance,” pungkasnya.

Dalam kesempatan sebelumnya, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan beleid perihal integrasi antara Hutama Karya dan Waskita sedang berproses. Namun, dia tidak memerinci kapan payung hukum tersebut akan terbit.

“Yang pasti, Waskita masuk ke HK [Hutama Karya] itu sudah. PP sedang berproses,” ujarnya saat ditemui awak media di Jakarta pada pekan lalu.

Diketahui, 7 BUMN Karya akan dilebur menjadi 3 klaster. Mereka adalah Hutama Karya, Waskita, PT Adhi Karya (Persero) Tbk. (ADHI), PT PP (Persero) Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).

Skemanya, Waskita Karya akan digabungkan dengan Hutama Karya sedangkan Adhi Karya menjadi induk perusahaan bagi Brantas dan Nindya Karya. Langkah berikutnya, Kementerian BUMN bakal ‘mengawinkan’ PTPP dengan Wijaya Karya.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Mahendra Sinulingga mengatakan peleburan BUMN Karya akan membuat perusahaan konstruksi pelat merah berjalan sesuai spesialisasinya. HK dan Waskita, misalnya, yang mempunyai spesialisasi di sektor jalan tol.

Selain jalan tol, kedua perusahaan tersebut juga diarahkan untuk menggarap proyek non-tol, institutional building, hingga residensial komersial.

Sementara itu, WIKA dan PTPP fokus menggarap pelabuhan laut, bandara udara, EPC, serta residensial. Adapun ADHI, Nindya Karya, dan Brantas Abipraya memegang spesialisasi konstruksi di sektor air, kereta, rel, dan beberapa sektor lainnya.

Disclaimer: Berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab atas kerugian atau keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons adanya kekhawatiran terhadap Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), salah satunya terkait terkait perwira aktif yang mengisi jabatan sipil. Agus mengajak semua pihak berpikir positif terhadap perubahan beleid tersebut.

"Saya rasa harus berpikiran positif lah, saya rasa masyarakat juga ngerti lah," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 10 Juli 2024.

Agus yakin perubahan beleid itu untuk menyejahterakan masyarakat. Termasuk, membantu progam pemerintah.

"Iya untuk kesejahteraan masyarakat, membantu program-program pemerintah, kan untuk yang lain-lain," ujar Agus.
Jenderal bintang empat itu menuturkan bahwa prajurit TNI saat ini dibutuhkan di berbagai aspek. Agus mengaku menerima sejumlah MoU dengan kementerian untuk bekerja sama.

Dia mencontohkan kerja sama dengan Kementerian Pertanian (Kementan). Khususnya untuk mendukung program di daerah terpencil yang membutuhkan pengamanan dari prajurit TNI serta berkaitan dengan objek vital nasional.

"Karena memang dibutuhkan, contoh sekarang kita sedang membuat food estate, membuat sawah di Merauke 1.058 hektar, itu dibutuhkan keahlian khsusus, alat-alatnya juga. Sedangkan di sana kan daerahnya terpencil, sehingga dibutuhkan TNI yang ke sana," jelas Agus.

(ADN)