Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Hashim Djojohadikusumo sebagai utusan khusus menghadiri perundingan mengenai iklim yakni Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP29 UNFCCC). Perundingan itu akan diselenggarakan di Baku, Azerbaijan pada 11-22 November.

"Saya telah ditunjuk oleh Bapak Presiden sebagai utusan khusus beliau, utusan khusus Presiden untuk Indonesia pada konferensi COP 29 ini," kata Hashim di Kementerian Kehutanan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Hari ini, dirinya telah mengadakan rapat persiapan untuk persiapan perundingan tersebut. Menteri yang hadir antara lain, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq dan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

"Saya kira semakin mateng, kita bikin masak-masak, dan saya optimis, tujuan dari Pemerintah Indonesia akan tercapai," terangnya.

Hashim mengatakan surat utusan itu baru ditandatangani Prabowo hari ini. "Saya dengar surat penunjukan saya hari ini ditandatangani pak Prabowo. (Akan dilantik?) Nggak ada, saya bekerja aja nggak usah upacaralah," lanjutnya.

Kemudian, terkait perdagangan karbon, Hashim mengatakan juga akan dipromosikan di dunia internasional. Menurutnya pendapatan negara dari perdagangan karbon berpotensi sangat besar.

"Dari 2018-2020 sudah dihitung, kita bisa dapat suatu menawarkan kepda dunia, kurang lebih 577 juta ton karbon dioksida. Untuk itu 3 tahun, sedang dihitung sekarang 2021-2023 kurang lebih 600 juta ton. Jadi ini nanti ditawarkan oleh Pak Menteri kepada dunia internasional. Kontribusi nilai lumayan US$ 10 per ton. Saya sampaikan potensi penerimaan negara tambahan di luar APBN Rp 190 triliun," terangnya.

Sementara, Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan adapun tugas utama Indonesia menghadiri perundingan itu untuk membahas bagaimana konsen Indonesia dalam menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Kemudian juga upaya-upaya kita kemudian memacu peningkatan semua sektor di dalam penurunan emisi gas rumah kaca, salah satunya dari karbon trading juga sedang kita bangun. Arahan Pak Hashim dan Bu Dirjen kemudian akan menjajaki beberapa negara potensial contributor untuk bicara hal ini, itu misi-misi yang kita bawa di antaranya," terangnya.

Selain itu, dalam perundingan tersebut juga akan menjadi bukti keseriusan Indonesia dalam menekan kenaikan suhu pada 1,5 derajat celcius. Hanif mengatakan dokumen terkait komitmen Indonesia itu tertuang dalam dokumen iklim Second Nationally Determined Contribution (NDC).

"Second NDC telah maju ke Pak Presiden, nanti akan mendapatkan arahan dari pak Presiden untuk kemudian kami submit ke UNFCC. Jadi ini adalah komitmen kita 2030-2035," pungkasnya.

Sebagai informasi, COP adalah konferensi yang diselenggarakan oleh United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). Konferensi itu mempertemukan negara-negara dari seluruh dunia untuk membahas isu-isu perubahan iklim dan mencari solusi bersama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. (ada/ara)

Jakarta -

Menjelang berakhirnya masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas meluncurkan buku biografinya berjudul 'Anti Mainstream Bureaucracy'.

Berdasarkan pantauan detikcom di Bidakara Hotel, Jakarta, Kamis (10/10/2024), Anas tampil mengenakan pakaian batik berwarna kombinasi coklat dan abu-abu. Ia nampak duduk satu meja dengan para menteri.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, antara lain Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Kemudian turut hadir juga Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, hingga Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana.

Buku 'Anti Mainstream Bureaucracy' adalah rangkuman buah pemikiran Anas yang menggambarkan strategi, langkah-langkah, serta pengalaman nyata dalam melakukan reformasi birokrasi di berbagai tingkatan, yang dituangkannya ke dalam sebuah buku.

Tidak hanya memberikan wawasan teoretis, buku ini juga berbagi pengalaman praktis dalam mengatasi berbagai hambatan yang sering muncul dalam reformasi birokrasi. Sesuai namanya, pendekatan anti-mainstream ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para pemimpin dan aparatur negara lainnya dalam melanjutkan reformasi birokrasi yang lebih progresif.

Sebagai informasi, Azwar Anas dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Menteri PAN-RB pada 7 September 2022. Pria yang merupakan kader PDI-P menggantikan posisi Tjahjo Kumolo yang berpulang pada 1 Juli 2022.

Sebelum menduduki posisi itu, Anas dikenal sebagai Bupati Banyuwangi yang berprestasi. Ia menduduki posisi itu selama dua periode, yakni pada 2010-2015, dan 2016-2021.

Selepas posisi tersebut, ia dilantik sebagai Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada Januari 2022. Jauh sebelumnya, Anas juga pernah menduduki posisi sebagai Anggota DPR RI periode 2004-2009 melalui Partai Kebangkitan Nasional (PKB).

Semasa ia menjabat sebagai bupati, Banyuwangi pernah mengukir sejarah tingkat internasional, yaitu juara United Nations World Tourism Organization (UNWTO) untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia.

(shc/kil)

Jakarta -

Kolaborasi akademia dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai penting untuk mewujudkan kesetimbangan fungsi ekonomi, sosial dan lingkungan. Ini seiring dengan peran BUMN yang semakin krusial dalam memperkuat perekonomian nasional.

Inisiatif tersebut ditekankan dalam rangka menyambut Dies Natalis MM FEB UI ke-36 melalui diskusi panel yang mengangkat tema 'Kesetimbangan Fungsi Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan: Studi Kasus BUMN'.

Terkait hal tersebut Guru Besar FEB UI yang juga menjabat Kepala Program MM, Rofikoh Rokhim mengatakan di era ini peran BUMN semakin krusial dalam memperkuat perekonomian nasional. Terlebih Indonesia dihadapkan pada tantangan multidimensi yang semakin kompleks, berasal dari tataran global maupun domestik.

Oleh karena itu peran BUMN sebagai value creator dan agent of development harus diperkuat demi sebesar-besarnya kemajuan bangsa.

Rofikoh mengatakan bahwa BUMN harus mampu menjadi value creator dan agent of development untuk memastikan keberlangsungan jangka panjang. Tidak hanya untuk kontributor ekonomi, namun juga sebagai agen sosial dalam pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan melestarikan lingkungan.

"Untuk itu, komitmen BUMN untuk senantiasa berperan dalam memberikan economic value dan social value serta menjaga kelestarian lingkungan, perlu dipastikan keberlanjutannya," tegas Rofikoh dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10/2024).

Dia pun mengapresiasi BUMN yang telah melakukan transformasi. Hal ini bisa dilihat bersama selama periode 2019-2024. Di mana Kementerian BUMN sebagai orkestrator dari seluruh perusahaan negara telah memberikan kontribusi nyata khususnya melalui pembagian dividen kepada negara yang diperoleh dari total laba.

Meskipun tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat beberapa BUMN yang masih belum dapat memberikan kontribusi keuntungan kepada negara dan secara manajemen terus dibenahi.

"Transformasi BUMN yang sangat terlihat adalah memperbaiki span of control melalui clustering, merger dan holding dari 108 menjadi 41 BUMN. Sejumlah 88 proyek strategis nasional yang merupakan inisiasi strategis Kementerian BUMN berhasil diselesaikan dengan baik," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Dekan FEB UI Teguh Dartanto mengatakan dahulu kuliah bisnis hanya berpikir mengenai profit. Namun terus berkembang menyelaraskan dengan kebutuhan menjadi 3P (profit, people, and planet). Di era saat ini, hal itu pun kembali berkembang mengacu pada Sustainable Development Goals (SDGs) dari United Nations Development Programme.

"Sekarang ada 5P, people, planet, prosperity, peace, and partnership. Ini yang menurut saya menarik bahwa kita hidup tidak hanya sebagai makhluk ekonomi tetapi kita sebagai makhluk sosial dan juga sponsor terhadap lingkungan. The future di tangan kita, dunia bisnis juga tidak hanya fokus kepada isu tentang keuntungan. Tapi bagaimana membuat societal impact," katanya menegaskan.

Oleh karena itu menurutnya FEB UI memiliki komitmen kuat melalui visi-misi yang sangat jelas. Di mana FEB UI berupaya menciptakan sumber daya manusia yang inklusif, relevan, dan bereputasi.

Dalam acara diskusi tersebut, Direktur Utama BRI, Sunarso menceritakan bagaimana BRI memiliki tugas mengkreasi economic value dan social value agar sejalan dengan tujuan 5P seperti yang diungkapkan Teguh.

"Dan alhamdulillah kita jalankan semuanya. Untuk itu kami susun visinya. Kami transformasi BRI dengan visi the most valuable banking group in Southeast Asia and champion of financial inclusion," tuturnya.

Penyaluran kredit BRI saat ini mencapai Rp1.300 triliun dan 82% di antaranya adalah kredit dalam memberdayakan UMKM. BRI Group kini sudah punya 176 juta tabungan mikro termasuk hasil dari sinergi holding ultra mikro bersama anak usahanya, PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).

Selain Sunarso, Wakil Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI), Bob Tyasika Ananta membeberkan pula bagaimana peran BSI dalam mewujudkan 5P. BSI memperoleh amanah dari negara untuk menjadi lokomotif ekonomi syariah Indonesia yang bertaji secara global.

BSI berhasil masuk peringkat sembilan Global Islamic Bank berdasarkan kapitalisasi pasar pada September tahun ini. Pencapaian itu lebih cepat dari target pemerintah yaitu Top 10 Global Islamic Bank pada 2025.

Di sisi lain, kata Bob, BSI menjadi satu-satunya perusahaan pelat merah yang membayar zakat di luar pajak.

"Kontribusi zakatnya BSI sejak berdiri pada 2021 sampai sekarang sudah sebesar Rp 790 miliar. Dan pertumbuhan kinerja kami itu selalu double digit. BSI juga memperkuat dan memperbesar Islamic ecosystem di Indonesia," tuturnya.

Adapun MM FEB UI di usianya yang ke-36 telah mengabdi untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia dengan menghasilkan lulusan lebih dari 8.000 SDM. Lulusan-lulusan tersebut saat ini memegang peranan penting baik dalam pemerintahan, perusahaan BUMN, perusahaan swasta maupun wiraswasta.

Banyak pencapaian yang telah diraih sepanjang perjalanannya selama ini. Di antaranya, perolehan dari lembaga akreditasi internasional yang bergengsi yaitu AACSB dan AMBA, sehingga menobatkan MM FEB UI sebagai satu satunya sekolah bisnis di Indonesia yang mendapatkan Double Crown Accredited.

Capaian ini tentu bukan hal yang mudah digapai, butuh pengorbanan serta keteguhan dan dukungan dari seluruh stakeholder MM FEB UI. Akreditasi ini juga sebagai simbol bahwa lulusan MM FEB UI setara dengan lulusan MBA lain dari universitas-universitas terbaik di luar negeri.

Oleh karena itu, MM FEB UI berkomitmen meluluskan calon pemimpin yang dapat berkompetisi di tingkat regional dan global dapat melalui pembelajaran yang lebih aktual dengan mengadakan kegiatan edukasi dalam konsep dan perspektif internasional. Hal ini selaras dengan visi MM FEB UI "To provide a practical and globally connected business and management education".

Dalam diskusi ini dihadiri pula oleh Direktur Utama PT LEN Industri (Persero) Bobby Rasyidin, Direktur Marketing and Consumer Experience PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Maya Watono, dan Direktur HC and Corporate Service PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Enny Kristiani.

(prf/ega)

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah Indonesia bersama Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB meluncurkan laporan pekerjaan dan dampak tahun ketiga United Nations Sustainable Development Cooperation Framework (UNSDCF) 2021-2025, perjanjian memayungi 30 lembaga PBB untuk mendukung agenda pembangunan pemerintah. Pada 2023 menjadi tahun penting bagi Indonesia karena sebagai Ketua ASEAN yang membuka peluang menjalin kerja sama regional pasca-pandemi.

“Kami tetap teguh berkomitmen untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals (TPB/SDGs) dan menangani isu global yang mendesak, seperti perubahan iklim, kesenjangan ekonomi, dan ketimpangan sosial. Lima tahun ke depan menjadi momen krusial Indonesia untuk melaksanakan tiga pilar transformasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045, yaitu Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi, dan Transformasi Tata Kelola,” kata Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, pada Rabu, 18 September 2024.

Kepala Perwakilan PBB di Indonesia Gita Sabharwal dan Sceneider Siahaan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan Bappenas berfoto bersama kepala perwakilan UNDP dan UNICEF serta perwakilan dari kedutaan Norwegia, Finlandia, joint project ASSIST JP bersama Baitul Mal dan Koperasi ACeh dan UMKM provinsi NTB . Foto : Pusat Informasi PBB (UNIC) / Medina Basaib

Menurut United Nations Country Team (UNIC), laporan tahunan ini juga selaras dengan aspirasi pembangunan Indonesia, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Laporan tersebut merangkum hasil kemajuan PBB dan Indonesia mencapai TPB/SDGs yang diorganisir berdasarkan empat area strategis UNSDCF.

Pertama, Pembangunan Manusia yang Inklusif. Hasil yang dicapai dalam area ini meningkatkan efisiensi sistem perlindungan sosial melalui pendaftaran sosial ekonomi yang memengaruhi lebih dari 118 juta penerima manfaat. Bekerja sama dengan Badan Pangan Nasional, PBB mendukung inisiatif gizi untuk 25.000 anak sekolah serta proporsi penduduk yang hidup dengan HIV dan menggunakan obat antiretroviral meningkat 33 persen pada Desember 2022 menjadi 40 persen pada Desember 2023.

Kedua, Transformasi Ekonomi. PBB membantu lebih dari 900 pabrik untuk meningkatkan teknologi terbaru, daya saing ekonomi, dan menurunkan dampak buruk lingkungan. Selain itu, lebih dari 330.000 petani menerima dukungan untuk memperkuat pertanian, termasuk industri kelapa sawit.

Ketiga, Pembangunan Hijau, Perubahan Iklim, dan Bencana Alam. PBB mengurangi lebih dari 87 juta ton emisi gas rumah kaca dan menyediakan energi bersih 134.000 rumah tangga dari pembangkit listrik tenaga minihidro serta surya fotovoltaik atap. Pengurangan limbah laut sebesar 420.000 ton juga dicapai melalui daur ulang.

Keempat, Inovasi untuk Mempercepat Kemajuan Menuju TPB/SDGs. Indonesia dengan dukungan PBB berhasil mengumpulkan USD 2,2 miliar melalui obligasi tematik untuk mempercepat target TPB/SDGs. Hasil akhir ini membuat lebih dari 800 juta dosis vaksin berhasil didistribusikan dengan aplikasi SMILE milik PBB.

“Seiring kita menyambut babak baru dalam Pemerintahan Indonesia dan mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2024-2029, penting untuk memanfaatkan momentum ini untuk menciptakan kemitraan yang lebih kuat dan inklusif dengan PBB dan harus memperkuat kolaborasi Indonesia dengan PBB,” jelas Suharso.

Melalui forum ini, diharapkan menegaskan tanggung jawab kolektif lembaga pemerintah, badan PBB, mitra pembangunan, dan swasta untuk memajukan pembangunan Indonesia.

Laporan Tahunan ini secara resmi disampaikan Koordinator Residen PBB di Indonesia Gita Sabharwal kepada Menteri Suharso dalam forum tahunan Bappenas-UN Forum.“Kerja sama PBB dengan sebuah negara sebaik kerja sama yang dibangunnya,” katanya.

Gita menyampaikan, kerja sama dengan pendekatan PBB yang komprehensif ini mempercepat kemajuan pencapaian TPB/SDGs sambil memastikan tidak ada yang tertinggal. Selain itu, Gita dan pihaknya juga akan terus bekerja sama dengan Bappenas dan seluruh pemerintah Indonesia untuk membantu pertumbuhan inklusif, pembangunan hijau dan rendah karbon, serta transformasi digital.