Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID - LABUAN BAJO - Bandara Komodo di Labuan Bajo ditutup sementara pada Minggu, 10 November 2024, setelah erupsi Gunung Lewotobi yang memuntahkan abu kembali pada Sabtu 9 November 2024. Penutupan bandara mengakibatkan pembatalan sejumlah penerbangan domestik dan internasional.

Denis, salah satu penumpang yang terdampak, mengatakan bahwa dirinya diinformasikan tentang pembatalan penerbangan pada subuh tadi.

"Pagi-pagi saya dapat info dari agen perjalanan bahwa penerbangan saya yang seharusnya berangkat pukul 14.00 ke Jakarta dibatalkan, termasuk semua penerbangan dengan maskapai lain," kata Denis.

Adapun maskapai yang batal berangkat adalah Airasia, Garuda, Batik, Wings dan Superair Jet. Sementara tujuan penerbangan ke Jakarta, Surabaya, Denpasar dan Bajawa.

Belum ada informasi lebih lanjut kapan Bandara Komodo ini aman dibuka. Sejauh ini, pihak berwenang bekerja sama dengan maskapai untuk mengatur ulang jadwal penerbangan bagi penumpang yang terdampak.

Sehari sebelumnya, Sabtu (9/11), Lion Grup mengeluarkan siaran pers resmi yang menyampaikan bahwa bahwa Wings Air dan Batik Air mengumumkan pembatalan sejumlah penerbangan di Nusa Tenggara Timur (NTT) akibat erupsi Gunung Lewotobi yang mempengaruhi sejumlah bandara.

Penutupan sementara bandara di Bajawa, Ende, Labuan Bajo, Maumere, dan Ruteng dilakukan untuk menjaga keselamatan penerbangan terkait abu vulkanik yang berpotensi membahayakan.

Penerbangan yang terdampak mencakup rute-rute domestik seperti Kupang – Larantuka, Kupang – Maumere, hingga Jakarta – Labuan Bajo. Penumpang dapat memilih opsi refund atau reschedule sesuai kebijakan maskapai. Wings Air dan Batik Air memastikan keselamatan dan kenyamanan penumpang tetap menjadi prioritas utama selama masa penyesuaian.

AKHIR-akhir ini, kita dikejutkan berita tentang raksasa bisnis tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang mengalami pailit karena mempunyai utang sebesar Rp 25 triliun.

Pabrik textil terbesar se-Asia Tenggara ini juga membukukan kerugian sebesar Rp 421 miliar pada semester I tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto sampai memerintahkan empat kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk segera menangani masalah ini, jangan sampai menjadi lebih buruk mengingat Sritex mempunyai karyawan sekitar 50.000 orang.

Namun tahukah Anda, ada sektor bisnis yang saat ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan, maka kondisi dan dampaknya akan lebih parah daripada Sritex. Sektor bisnis tersebut adalah bisnis penerbangan.

Parah dan kronis

Ibarat orang sakit, bisnis penerbangan nasional sudah parah dan kronis. Hal ini bahkan sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Dapat diketahui dari tahun 2017-2018, di mana pada tahun itu maskapai sebagai aktor utama pada bisnis penerbangan mengalami kerugian yang sangat besar.

Misalnya, dari laporan keuangan Garuda Indonesia Group tahun 2018 yang menyatakan kerugian bersih sebesar 175,02 juta dollar AS atau sekira Rp 2,63 triliun. Begitu juga maskapai Indonesia AirAsia yang rugi hingga Rp 907 miliar.

Garuda dan AirAsia adalah dua perusahaan terbuka sehingga laporan keuangannya dapat dilihat publik.

Maskapai lain walaupun laporan keuangannya tidak terbuka, sebenarnya nasibnya juga sama saja.

Misalnya, Sriwijaya Air Group pada 2018 mengumumkan jumlah utangnya sebesar Rp 2,46 triliun. Maskapai ini kemudian bergabung secara operasional dengan Garuda Group agar terhindar dari bangkrut.

Untuk menghindari kerugian, pada 2019, maskapai nasional mencoba mengumpulkan pendapatan dengan menaikkan harga tiket.

Namun baru setahun, ibarat duit belum kumpul, maskapai kemudian dihantam pandemi Covid-19 sampai 2022, yang membuat operasional mereka turun hingga tinggal 30-40 persen. Tentu saja keuangan mereka juga turun drastis lagi.

Pada 2024, kita lagi-lagi dikejutkan dengan berita bahwa maskapai-maskapai kita mengalami jumlah kerugian yang fantastis.

Indonesia AirAsia mengumumkan bahwa pada semester 1 (Januari – Juni) tahun 2024 ini menderita kerugian sampai Rp 1,29 triliun, naik 644 persen dibanding periode tahun sebelumnya.

Begitupun Garuda Indonesia rugi Rp 1,54 triliun atau naik 33 persen dari tahun sebelumnya.

AKHIR-akhir ini, kita dikejutkan berita tentang raksasa bisnis tekstil Indonesia, PT Sri Rejeki Isman (Sritex) yang mengalami pailit karena mempunyai utang sebesar Rp 25 triliun.

Pabrik textil terbesar se-Asia Tenggara ini juga membukukan kerugian sebesar Rp 421 miliar pada semester I tahun 2024.

Presiden Prabowo Subianto sampai memerintahkan empat kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Tenaga Kerja untuk segera menangani masalah ini, jangan sampai menjadi lebih buruk mengingat Sritex mempunyai karyawan sekitar 50.000 orang.

Namun tahukah Anda, ada sektor bisnis yang saat ini kondisinya juga tidak baik-baik saja. Jika dibiarkan, maka kondisi dan dampaknya akan lebih parah daripada Sritex. Sektor bisnis tersebut adalah bisnis penerbangan.

Parah dan kronis

Ibarat orang sakit, bisnis penerbangan nasional sudah parah dan kronis. Hal ini bahkan sudah terjadi sebelum pandemi Covid-19.

Dapat diketahui dari tahun 2017-2018, di mana pada tahun itu maskapai sebagai aktor utama pada bisnis penerbangan mengalami kerugian yang sangat besar.

Misalnya, dari laporan keuangan Garuda Indonesia Group tahun 2018 yang menyatakan kerugian bersih sebesar 175,02 juta dollar AS atau sekira Rp 2,63 triliun. Begitu juga maskapai Indonesia AirAsia yang rugi hingga Rp 907 miliar.

Garuda dan AirAsia adalah dua perusahaan terbuka sehingga laporan keuangannya dapat dilihat publik.

Maskapai lain walaupun laporan keuangannya tidak terbuka, sebenarnya nasibnya juga sama saja.

Misalnya, Sriwijaya Air Group pada 2018 mengumumkan jumlah utangnya sebesar Rp 2,46 triliun. Maskapai ini kemudian bergabung secara operasional dengan Garuda Group agar terhindar dari bangkrut.

Untuk menghindari kerugian, pada 2019, maskapai nasional mencoba mengumpulkan pendapatan dengan menaikkan harga tiket.

Namun baru setahun, ibarat duit belum kumpul, maskapai kemudian dihantam pandemi Covid-19 sampai 2022, yang membuat operasional mereka turun hingga tinggal 30-40 persen. Tentu saja keuangan mereka juga turun drastis lagi.

Pada 2024, kita lagi-lagi dikejutkan dengan berita bahwa maskapai-maskapai kita mengalami jumlah kerugian yang fantastis.

Indonesia AirAsia mengumumkan bahwa pada semester 1 (Januari – Juni) tahun 2024 ini menderita kerugian sampai Rp 1,29 triliun, naik 644 persen dibanding periode tahun sebelumnya.

Begitupun Garuda Indonesia rugi Rp 1,54 triliun atau naik 33 persen dari tahun sebelumnya.

Sumber: Fortune | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mogok kerja yang dilakukan oleh sekitar 33.000 pekerja Boeing telah menghentikan produksi pesawat terlaris dari perusahaan kedirgantaraan Amerika ini.

Aksi mogok yang dimulai pada hari Jumat tersebut terjadi di berbagai pabrik Boeing yang terletak di Washington, Oregon, dan California, setelah para pekerja menolak tawaran kontrak yang sebelumnya telah dinegosiasikan dan didukung oleh serikat pekerja mereka.

Meskipun penghentian produksi ini tidak akan langsung memengaruhi penerbangan komersial, dampak finansial bagi Boeing diperkirakan akan sangat signifikan.

Boeing, yang bermarkas di Arlington, Virginia, namun memiliki akar di wilayah Seattle di mana mayoritas pesawatnya diproduksi, telah lama menghadapi tantangan keuangan dan reputasi yang buruk selama beberapa tahun terakhir.

Bagaimana Mogok Kerja Ini Akan Mempengaruhi Penerbangan Komersial?

Untuk sementara waktu, mogok kerja ini diperkirakan tidak akan langsung berdampak pada penumpang maskapai penerbangan kecuali jika berlangsung dalam waktu yang sangat lama.

Saat ini, mogok kerja tersebut menghentikan produksi pesawat Boeing 737 Max, pesawat terlaris perusahaan ini, serta pesawat kargo Boeing 777 dan Boeing 767 di pabrik-pabrik yang berlokasi di Renton dan Everett, Washington, yang berdekatan dengan Seattle.

Namun, produksi Boeing 787 Dreamliner di South Carolina tidak terpengaruh karena pabrik tersebut menggunakan pekerja non-serikat.

Biasanya, maskapai penerbangan memesan pesawat dalam jumlah besar, namun pengiriman pesawat ini tersebar selama beberapa tahun. Oleh karena itu, mogok kerja ini tidak mungkin menyebabkan kekurangan pesawat secara langsung di maskapai tertentu.

Akan tetapi, beberapa maskapai mungkin harus memperpanjang masa operasional pesawat-pesawat lama mereka karena pengiriman pesawat Boeing yang mereka pesan untuk penggantian akan tertunda.

Dampak signifikan justru akan dirasakan oleh Boeing sendiri dari sisi arus kas. Berdasarkan perkiraan dari analis kedirgantaraan TD Cowen, Cai von Rumohr, mogok kerja yang berlangsung lama, seperti yang pernah terjadi pada tahun 1995 dan 2008, dapat berlangsung hingga pertengahan November.

Pada saat itu, pembayaran mingguan sebesar US$150 yang diterima pekerja dari dana mogok serikat pekerja mungkin tidak cukup menjelang liburan, sehingga mereka akan menghadapi tekanan finansial.

Jika mogok kerja ini berlangsung hingga pertengahan November, Boeing diperkirakan akan kehilangan arus kas hingga US$3,5 miliar. Hal ini mengingat bahwa perusahaan menerima sekitar 60% dari harga jual pesawat ketika pesawat tersebut dikirimkan kepada pembeli.

Sebagai perbandingan, mogok kerja yang terjadi pada tahun 2008 selama delapan minggu menyebabkan perusahaan kehilangan pendapatan sebesar US$100 juta per hari.

Kekuatan Tawar Pekerja yang Mogok

Pekerja yang mogok merupakan tenaga kerja terampil yang tidak mudah untuk digantikan oleh Boeing. Art Wheaton, Direktur Studi Ketenagakerjaan di Cornell University, menyatakan bahwa Boeing sangat memerlukan kelanjutan produksi pesawat, terutama karena perusahaan ini telah menghadapi tantangan finansial akibat masalah keselamatan yang sering disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja.

Anggota serikat pekerja International Association of Machinists and Aerospace Workers (IAMAW) yang mogok memiliki kekhawatiran yang sah terkait tawaran kontrak yang ditolak. Tawaran kontrak tersebut mengusulkan kenaikan gaji sebesar 25% dalam empat tahun, jauh di bawah tuntutan awal serikat sebesar 40% dalam tiga tahun.

Selama 10 tahun terakhir, para pekerja tidak menerima kenaikan gaji yang signifikan, dan mereka merasa ini adalah waktu yang tepat untuk menuntut kompensasi yang lebih baik.

Selain itu, inflasi dan kenaikan biaya hidup semakin memperburuk ketegangan antara pekerja dan perusahaan. Poin utama dalam negosiasi awal adalah pengembalian sistem pensiun tradisional yang telah dihapuskan satu dekade lalu.

Namun, serikat pekerja akhirnya setuju dengan peningkatan kontribusi ke dalam akun pensiun 401(k) pekerja dan janji bahwa Boeing akan membangun pesawat baru mereka berikutnya di negara bagian Washington.

Langkah Boeing Selanjutnya

Boeing telah menyatakan kesiapannya untuk kembali ke meja perundingan. Dalam pernyataan resmi perusahaan, mereka menegaskan bahwa perjanjian tentatif yang sebelumnya disepakati dengan pimpinan IAMAW tidak diterima oleh anggotanya, dan perusahaan berkomitmen untuk memperbaiki hubungan dengan para pekerja dan serikat.

Brian West, Chief Financial Officer Boeing, menyatakan bahwa CEO baru mereka, Kelly Ortberg, yang baru menjabat pada 8 Agustus, sudah bekerja untuk menanggapi keberatan yang diajukan oleh anggota serikat. Para analis percaya bahwa Boeing perlu bergerak lebih dekat ke tawaran awal serikat, yaitu kenaikan gaji 40%, dan mungkin membuat konsesi lain.

Lebih dari sekadar masalah finansial, reputasi Boeing juga menjadi taruhan dalam negosiasi ini. Menurut Art Wheaton, Boeing tidak dapat menanggung dampak buruk tambahan terhadap reputasinya, mengingat berbagai masalah yang telah dihadapi perusahaan sepanjang tahun ini, termasuk insiden yang melibatkan pesawat Alaska Airlines pada bulan Januari dan permasalahan pada pesawat luar angkasa Boeing dalam misi NASA.

Mogok kerja ini juga dapat memperburuk posisi Boeing dalam persaingannya dengan Airbus, rival utama dari Eropa, dalam hal pesanan dan pengiriman pesawat baru. Setelah mengalami kerugian lebih dari US$25 miliar dalam enam tahun terakhir, Boeing berisiko semakin tertinggal dalam persaingan global tersebut jika tidak segera menyelesaikan perselisihan ini.

Reporter: Handoyo | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Boeing baru saja mengumumkan penunjukan Robert K. "Kelly" Ortberg sebagai Presiden dan Chief Executive Officer (CEO) baru perusahaan, yang efektif mulai 8 Agustus 2024.

Ortberg juga akan bergabung dengan Dewan Direksi Boeing. Ia menggantikan Dave Calhoun, yang telah mengumumkan niatnya untuk pensiun tahun ini setelah menjabat sebagai presiden dan CEO sejak Januari 2020 serta sebagai anggota Dewan Direksi Boeing sejak 2009.

Proses Pemilihan yang Teliti dan Komprehensif

"Dewan Direksi melakukan proses pencarian yang teliti dan mendalam selama beberapa bulan terakhir untuk memilih CEO berikutnya dari Boeing, dan Kelly memiliki keterampilan serta pengalaman yang tepat untuk memimpin Boeing di babak berikutnya," Steven Mollenkopf, Ketua Dewan Direksi Boeing, dikutip dari laman Boing

"Kelly adalah seorang pemimpin berpengalaman yang sangat dihormati dalam industri dirgantara, dengan reputasi yang baik dalam membangun tim yang solid dan menjalankan perusahaan teknik dan manufaktur yang kompleks. Kami menantikan kerja sama dengannya saat ia memimpin Boeing melalui periode penting dalam sejarah panjangnya," ungkap Mollenkopf

Ketua Dewan Direksi juga mengungkapkan rasa terima kasih kepada Dave Calhoun atas kepemimpinannya yang kuat di Boeing, baik sebagai Ketua Dewan maupun sebagai CEO.

"Dewan Direksi juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dave Calhoun atas kepemimpinan kuatnya di Boeing, pertama sebagai Ketua dan kemudian sebagai CEO, ketika ia memimpin perusahaan melalui tantangan tahun-tahun terakhir," tambah Mollenkopf.

Komitmen Kelly Ortberg untuk Melanjutkan Tradisi Boeing

Kelly Ortberg, yang berusia 64 tahun, membawa lebih dari 35 tahun kepemimpinan di bidang dirgantara ke posisi ini.

Ortberg memulai kariernya pada tahun 1983 sebagai insinyur di Texas Instruments, kemudian bergabung dengan Rockwell Collins pada tahun 1987 sebagai manajer program dan memegang berbagai posisi kepemimpinan penting di perusahaan sebelum menjadi presiden dan CEO Rockwell Collins pada tahun 2013.

Setelah lima tahun memimpin Rockwell Collins, ia mengarahkan integrasi perusahaan dengan United Technologies dan RTX hingga pensiun dari RTX pada tahun 2021.

Ortberg juga pernah memegang beberapa jabatan penting di industri, termasuk sebagai anggota Dewan Direksi RTX dan Aptiv PLC, perusahaan teknologi global serta pemimpin industri dalam arsitektur sistem kendaraan. Ia juga mantan Ketua Dewan Pengurus Aerospace Industries Association (AIA). Ortberg memiliki gelar sarjana dalam teknik mesin dari Universitas Iowa.

Bisnis.com, JAKARTA - Industri penerbangan Indonesia seakan sedang tidak baik-baik saja. Belum selesai dari masalah harga tiket pesawat mahal, kini muncul adanya dugaan monopoli.

Bola liar dugaan monopoli ini muncul dari asosiasi maskapai yang tergabung dalam Indonesia National Air Carriers Association (INACA).

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pegusaha Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mengungkap ada praktik monopoli di industri penerbangan, sehingga terjadi pengaturan harga oleh satu pihak.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiraatmadja menilai monopoli ini telah membuat iklim usaha penerbangan tidak sehat. Pasalnya monopoli terjadi diberbagai lini mulai dari penyediaan avtur di bandara, pegelolaan bandara melalui BUMN maupun BLU dan UPBU Kementerian Perhubungan, hingga monopoli operasinal penerbangan dari maskapai atau grup maskapai tertentu.

"Agar tercipta iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat, monopoli tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan," ujarnya dalam keterangan Rabu (17/7).

Dia mengungkapkan, salah satu upaya meminimalisir monopoli operasional penerbangan adalah pengelolaan slot penerbangan yang lebih baik.

Misalnya, pengelolaan slot harus berdasarkan azas keadilan bagi maskapai dan kekuatan pasar. Jarak waktu slot antar maskapai harus diperhatikan agar terjadi persaingan yang sehat.

Selain itu, pengelola slot juga perlu menjalankan aturan dengan tegas sehingga maskapai mematuhi aturan yang berlaku.

"Kemudian slot yang tidak terpakai dalam jangka tertentu harus segera ditarik dan diisi oleh maskapai lain," tambahnya.

Namun demikian, pemerintah juga harus memperhatikan maskapai yang menerbangi rute yang sebelumnya tidak ada penerbangan (virgin route) yakni dengan memberikan proteksi pada maskapai yang pertama menerbanginya.

Ia penambahan penerbangan oleh maskapai lain baru bisa dilaksanakan bila pasarnya sudah kuat dan maskapai pertama sudah mendapatkan keuntungan.

"Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang sehat dan di sisi lain penumpang juga mendapatkan layanan yang lebih baik," tuturnya.

Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (Indonesia National Air Carriers Association/INACA) mengatakan saat ini sebetulnya bisnis penerbangan sedang lesu dan merugi. Tarif yang diatur pemerintah dinilai terlalu rendah, sementara itu biaya untuk terbang terus meningkat.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja mengatakan saat ini pengusaha maskapai dibayangi kerugian karena biaya terbang yang tinggi namun tarif ditahan tidak naik sejak 2019.

Untuk penerbangan ekonomi pemerintah memang mengatur tarif batas atas dan bawah bagi maskapai, aturan ini mengatur penentuan harga tiket pesawat bagi masyarakat. Terakhir tarif batas disesuaikan pada 2019 silam, atau sekitar 5 tahun lalu.

"Saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya maskapai rugi dan mengoperasikan penerbangan untuk sekedar dapat hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya," ujar Denon dalam keterangannya, Rabu (17/7/2024).

Denon memaparkan beberapa biaya-biaya tinggi yang menekan maskapai. Mulai dari yang berasal dari operasional maupun non operasional penerbangan.

Biaya tinggi dari operasional penerbangan misalnya adalah harga avtur yang nilainya saat ini lebih tinggi dibanding negara tetangga.

Kemudian adanya antrean pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat, semakin lama pesawat menunggu maka potensi bahan bakar yang boros terbuang pun makin besar. Belum lagi ada biaya kebandarudaraan dan layanan navigasi penerbangan dan lain-lain.

Sedangkan biaya tinggi dari non operasional penerbangan misalnya adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda. Denon menjelaskan hanya di Indonesia ada pajak untuk avtur, pajak dan bea masuk untuk pesawat dan suku cadangnya.

Untuk sparepart saja sudah dikenai bea masuk harus ditambah lagi untuk dibayarkan PPN dan PPNBM-nya. PPN juga berlaku untuk setiap tiket pesawat.

"Dengan demikian terjadi pajak ganda. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada," lanjut Denon.

Denon juga mengatakan bahwa sebagian besar biaya penerbangan pun terpengaruh secara langsung maupun tidak langsung dengan nilai tukar Dolar AS terhadap rupiah. Dengan demikian, bila semakin kuat nilai Dolar AS terhadap rupiah, maka biaya penerbangan akan ikut naik.

Denon juga menyoroti adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/ PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket. Hal ini membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

Namun selama ini hanya maskapai yang disalahkan karena naiknya tiket pesawat. Padahal, PSC yang menetapkan dan memungutnya adalah pengelola bandara.

"Penumpang tidak mengetahui bahwa PSC itu bukan untuk maskapai tetapi untuk pengelola bandara. Namun karena berada dalam satu komponen, maka penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai," ujar Denon.

Denon meminta pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya yang disebutkan tadi dalam dalam rangka menjaga industri penerbangan nasional. Dengan penurunan biaya tersebut diharapkan maskapai mendapat margin keuntungan dari operasionalnya lebih tinggi.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) mendukung rencana pemerintah untuk menurunkan biaya-biaya dalam industri penerbangan nasional.

Ketua Umum INACA, Denon Prawiratmadja, menegaskan bahwa kondisi industri penerbangan saat ini memang dibebani dengan biaya yang tinggi, yang menggerus margin keuntungan bahkan menyebabkan kerugian.

"Saat ini biaya-biaya penerbangan sangat tinggi, melebihi tarif tiket yang telah ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2019. Akibatnya maskapai rugi dan mengoperasikan penerbangan hanya untuk bisa bertahan hidup dan tidak dapat mengembangkan usahanya,” kata Denon dalam keterangannya, Rabu (17/7).

Untuk itu, pihaknya setuju bahwa biaya-biaya tinggi yang berasal dari operasional maupun non-operasional penerbangan harus dikurangi atau dihilangkan.

Biaya tinggi dari operasional penerbangan misalnya adalah harga avtur yang lebih tinggi dibanding negara tetangga, adanya antrian pesawat di darat untuk terbang dan di udara untuk mendarat yang berpotensi boros bahan bakar, biaya kebandarudaraan, dan layanan navigasi penerbangan, serta lainnya.

Sedangkan biaya tinggi dari non-operasional penerbangan misalnya adalah adanya berbagai pajak dan bea masuk yang diterapkan secara berganda.

“Saat ini pajak dikenakan mulai dari pajak untuk avtur, pajak dan bea untuk pesawat dan suku cadangnya seperti bea masuk, PPh impor, PPN dan PPN BM suku cadang, sampai dengan PPN untuk tiket pesawat. Padahal di negara lain pajak dan bea tersebut tidak ada,” lanjut Denon.

Denon juga mengatakan bahwa sebagian besar biaya penerbangan terpengaruh langsung maupun tidak langsung oleh kurs dollar AS. Dengan demikian, semakin kuat nilai dollar AS terhadap rupiah, maka biaya penerbangan akan ikut naik.

Selain itu, adanya biaya layanan kebandarudaraan bagi penumpang (Passenger Service Charge/PSC) yang dimasukkan dalam komponen harga tiket juga membuat harga tiket pesawat terlihat lebih tinggi.

“Penumpang tidak mengetahui bahwa PSC itu bukan untuk maskapai tetapi untuk pengelola bandara. Namun karena berada dalam satu komponen, penumpang menganggap itu adalah bagian tiket pesawat dari maskapai,” ujar Denon.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, melalui akun Instagram resminya @luhut.pandjaitan menyebut pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk menurunkan harga tiket pesawat.

Salah satu hal yang akan dilakukan adalah mengkaji operasi biaya pesawat. Luhut mengatakan, Cost Per Block Hour (CBH) yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Dia menuturkan, perlu ada strategi untuk mengurangi nilai CBH berdasarkan jenis pesawat dan layanan penerbangan.

Selain itu, pihaknya juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan larangan terbatas (Lartas) barang impor tertentu, untuk kebutuhan penerbangan.

"Karena porsi perawatan pesawat berada di 16% dari keseluruhan biaya operasi setelah avtur," ujar Luhut.

Lanjutnya, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berimplikasi pada pengenaan PPN hingga iuran Jasa Raharja. Oleh karena itu, perhitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam terbang.

Dia menuturkan, mekanisme pengenaan tarif berdasarkan sektor rute, berimplikasi pada pengenaan dua kali tarif PPN, Iuran Wajib Jasa Raharja (IWJR), dan Passenger Service Charge (PSC), bagi penumpang yang melakukan transfer/ganti pesawat.

Bisnis.com, JAKARTA - Iklim bisnis sektor penerbangan di Indonesia saat ini dinilai sedang tidak sehat mulai dari dugaan praktik monopoli hingga tiket pesawat mahal.

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja mengatakan, tidak sehatnya iklim usaha penerbangan disebabkan karena adanya praktik monopoli dalam bisnis penerbangan. Hal tersebut memicu terjadinya pengaturan harga oleh satu pihak dan tidak terjadi persaingan usaha yang sehat.

Denon menuturkan, beberapa contoh monopoli yang saat ini terjadi di antaranya adalah monopoli penyedia avtur di bandara, pengelolaan bandara oleh pemerintah baik melalui BUMN maupun BLU dan UPBU Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Selain itu, dia juga menyebut adanya monopoli operasional penerbangan dari maskapai atau grup maskapai tertentu.

"Agar tercipta iklim usaha dan persaingan usaha yang sehat, monopoli tersebut harus diminimalisir atau dihilangkan," jelas Denon dalam keterangan resminya, Rabu (16/7/2024).

Denon menjelaskan, salah satu contoh meminimalisir monopoli operasional penerbangan adalah pengelolaan slot penerbangan yang lebih baik. Menurutnya, pengelolaan slot harus berdasarkan azas keadilan bagi maskapai dan kekuatan pasar.

Jarak waktu slot antar maskapai harus diperhatikan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. Pengelola slot juga harus menjalankan aturan dengan tegas sehingga maskapai mematuhi aturan yang berlaku.

Denon melanjutkan, slot penerbangan yang tidak terpakai dalam jangka tertentu harus segera ditarik dan diisi oleh maskapai lain.

Meski demikian, INACA juga meminta pemerintah memperhatikan maskapai yang menerbangi virgin route atau rute yang sebelumnya tidak ada penerbangan.

Denon mengatakan, pemerintah harus memberikan proteksi pada maskapai yang pertama menerbanginya dalam jangka waktu tertentu dengan terus menerus mengevaluasi pasar penerbangan di daerah tersebut.

Penambahan penerbangan oleh maskapai lain baru dapat dilaksanakan bila pasarnya sudah kuat dan maskapai pertama sudah mendapatkan keuntungan.

"Dengan demikian terjadi persaingan bisnis yang sehat dan di sisi lain penumpang juga mendapatkan layanan yang lebih baik," ujar Denon.

Adapun, INACA juga menyambut baik dibentuknya Satgas Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional seperti yang diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Dia menuturkan, agar komite ini berjalan efektif, pemerintah harus memperhatikan siapa saja anggotanya, kewenangannya, program kerjanya hingga upaya menjalankan program yang dimaksud.

“Permasalahan yang melingkupi penerbangan nasional itu sangat kompleks dan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga. Untuk itu komite tersebut harus benar-benar kuat baik secara legal maupun operasional serta melibatkan berbagai stakeholder penerbangan, sehingga kinerjanya baik dan benar,” kata Denon.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Boeing telah memulai uji penerbangan sertifikasi untuk pesawat 777-9 yang telah lama tertunda dengan regulator penerbangan Amerika Serikat (AS), Federal Aviation Administration (FAA), sebagaimana diumumkan perusahaan tersebut dalam pernyataan yang dikirim melalui email.

Perusahaan tersebut mengatakan telah melakukan penerbangan pertamanya pada Jumat malam setelah menerima Type Inspection Authorization (TIA).

Perkembangan ini merupakan dorongan bagi Boeing, yang telah menghadapi masalah produksi dan hukum sejak insiden pecahnya panel tengah udara pada pesawat 737 MAX pada 5 Januari lalu.

Berita ini pertama kali dilaporkan oleh Air Current.

FAA AS, meskipun menolak memberikan komentar tentang proyek sertifikasi tertentu, mengatakan bahwa "Secara umum, proses yang mendetail seperti ini memakan waktu berbulan-bulan."

Pesawat 777-9 adalah bagian dari proyek 777X untuk meningkatkan jet wide-body 777. Proyek ini telah dikembangkan sejak 2013 tetapi menghadapi berbagai penundaan, termasuk keterlambatan sertifikasi.

Type inspection authorization biasanya terkait dengan dimulainya proses sertifikasi, yang dilakukan setelah FAA memeriksa data teknis. Tonggak sejarah ini memungkinkan pilot FAA untuk berpartisipasi dalam uji penerbangan yang diperlukan untuk menyertifikasi pesawat agar dapat beroperasi secara normal.

Ketua Emirates, pelanggan terbesar pesawat ini, mengatakan pada bulan Mei bahwa ia tidak mengharapkan sertifikasi sebelum kuartal pertama 2025.

Boeing mengatakan bahwa armada uji 777-9 akan menjalani upaya uji penerbangan komersial paling menyeluruh yang pernah dilakukan oleh perusahaan pembuat pesawat tersebut.

Sumber: Reuters | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID -NEW YORK/WASHINGTON – Boeing telah setuju untuk mengaku bersalah atas tuduhan konspirasi penipuan kriminal dan membayar denda sebesar US$ 243,6 juta untuk menyelesaikan penyelidikan Departemen Kehakiman Amerika Serikat (AS) terkait dua kecelakaan fatal 737 MAX, demikian disampaikan pemerintah dalam dokumen pengadilan pada hari Minggu.

Perjanjian ini, yang memerlukan persetujuan hakim, akan membuat produsen pesawat tersebut menjadi pelaku kejahatan yang dihukum terkait kecelakaan di Indonesia dan Ethiopia dalam periode lima bulan pada tahun 2018 dan 2019 yang menewaskan 346 orang.

Kesepakatan ini mendapat kritik cepat dari keluarga korban yang menginginkan Boeing menghadapi pengadilan dan menerima konsekuensi finansial yang lebih berat.

Dorongan Departemen Kehakiman (DOJ) untuk menuntut Boeing telah memperdalam krisis yang sedang berlangsung di perusahaan tersebut sejak insiden ledakan dalam penerbangan pada bulan Januari yang mengungkap masalah keselamatan dan kualitas yang berkelanjutan.

Pengakuan bersalah ini berpotensi mengancam kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah yang menguntungkan dengan Departemen Pertahanan AS dan NASA, meskipun mereka bisa mencari pengecualian.

Boeing menjadi terpapar pada penuntutan kriminal setelah Departemen Kehakiman menemukan bahwa perusahaan melanggar kesepakatan tahun 2021 terkait kecelakaan fatal tersebut.

Namun, pengakuan bersalah ini menyelamatkan Boeing dari persidangan yang kontroversial yang dapat mengekspos keputusan perusahaan sebelum kecelakaan fatal tersebut ke pengawasan publik yang lebih besar.

Hal ini juga akan memudahkan perusahaan yang akan memiliki CEO baru akhir tahun ini, untuk bergerak maju dalam upaya mendapatkan persetujuan untuk rencana akuisisi Spirit AeroSystems.

Juru bicara Boeing mengonfirmasi bahwa mereka telah "mencapai kesepakatan prinsip mengenai penyelesaian dengan Departemen Kehakiman."

Sebagai bagian dari kesepakatan, Boeing setuju untuk menghabiskan setidaknya US$ 455 juta dalam tiga tahun ke depan untuk meningkatkan program keselamatan dan kepatuhan. Dewan direksi Boeing juga harus bertemu dengan keluarga korban kecelakaan MAX, menurut dokumen tersebut.

Kesepakatan ini juga menetapkan pengawas independen yang harus mengajukan laporan kemajuan tahunan secara publik untuk mengawasi kepatuhan perusahaan. Boeing akan berada dalam masa percobaan selama tiga tahun masa tugas pengawas tersebut.

Pengacara beberapa keluarga korban mengatakan mereka berencana untuk mendesak Hakim Reed O'Connor, yang mengawasi kasus ini, untuk menolak kesepakatan tersebut.

Dalam dokumen terpisah yang diajukan ke pengadilan, mereka mengutip pernyataan O'Connor dalam putusan Februari 2023: "Kejahatan Boeing dapat dianggap sebagai kejahatan korporasi paling mematikan dalam sejarah AS."

Kesepakatan ini disebut sebagai "tamparan di pergelangan tangan" oleh Erin Applebaum, seorang pengacara di Kreindler & Kreindler LLP yang mewakili beberapa keluarga korban.