Bisnis.com, JAKARTA — Kabar lara masih terus datang dari industri tekstil nasional yang belum lepas dari gempuran produk impor.

Sektor manufaktur tersebut masih diwarnai informasi mengenai tumbangnyaperusahaan tekstildan perjuangan para pekerja pabrik demi kepastian hak pesangon.

Jumlah buruh tekstil yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diperkirakan terus bertambah. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi mengaku sudah mendapat laporan terbaru soal tambahan jumlah PHK.

Sebelumnya, ia mengungkap akan ada PHK terhadap 500 buruh tekstil di Bandung yang dilakukan pada akhir Agustus. Namun, Ristadi menyebut ada tambahan 114 buruh yang bakal kena PHK.

"Nah tetapi ternyata di luar dugaan ada lagi perusahaan lain sekitar 1 minggu yang lalu saya mendapat laporan ada 114 pekerja di-PHK, masih di wilayah Bandung perbatasan Cimahi, ini di luar yang saya rilis kemarin," katanya saat dihubungi detikcom, ditulis Kamis (15/8/2024).

PHK buruh tekstil juga terjadi di Jawa Tengah. Diperkirakan ada 400-an buruh yang kehilangan pekerjaan dalam kurun waktu sepekan ke depan.

Menurut Ristadi, PHK terjadi karena pabrik tekstil memilih untuk tutup. Perusahaan dilaporkan melakukan pengurangan jumlah karyawan secara bertahap hingga akhirnya menutup operasional bisnis.

"Kemudian juga akan ada lagi nih yang sudah info ke saya, ya sekitar 400-an, di luar itu, tapi di Jawa Tengah, ya mungkin dalam hitungan seminggu ini akan melakukan PHK dan pabriknya juga tutup. Karena tadinya karyawannya 2.500-an, tinggal 400-an, ini akan ditutup, PHK juga bulan Agustus," ungkapnya.

Ia menilai, industri tekstil masih menghadapi banyak tantangan imbas sulitnya mendapat pesanan baru. Akibatnya keuangan perusahaan semakin sulit dan menyebabkan pengusaha menutup pabriknya.

"Memang untuk mendapat order baru itu kan tidak mudah dan butuh waktu. Kalau kemudian cashflow-nya berdarah-darah, nggak kuat, akhirnya ya efisiensi atau bahkan tutup pabriknya," jelas Ristadi.

Bisnis.com, JAKARTA - Kinerja industri tekstil nasional belum menunjukkan tanda pemulihan usai babak belur menghadapi gempuran produk impor hingga berujung pada gelombang PHK massal.

Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat laju pertumbuhan industri tekstil dan pakaian jadi terhadap produk domestik bruto (PDB) mengalami kontraksi pada triwulan II/2024.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia buka-bukaan penyebab Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang belakangan terjadi di industri tekstil. Mantan Ketua Umum HIPMI ini mengakui telah terjadi PHK di Jawa Barat yang dipicu beberapa faktor.

Menurut Bahlil ada pabrik yang memang menutup usahanya di Jawa Barat, namun ada juga yang memindahkan bisnisnya ke daerah lain. Hal tersebutlah yang kemudian menyebabkan PHK.

"Kemudian PHK massal, benar terjadi PHK di beberapa tempat di Jawa Barat. Ini ada dua, satu relokasi pabrik dari Jawa Barat ke daerah lain, ada juga yang memang pabriknya ditutup," katanya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi/Kepala BKPM, Jakarta, Senin (29/7/2024).

Bahlil menyebut ada dua penyebab utama yang membuat industri tekstil tertekan. Pertama menyangkut persoalan mesin tua dan kedua soal biaya keekonomian yang tinggi dibanding negara lain.

"Masalahnya ada dua, mesinnya tua, kedua biaya ekonominya tinggi dibanding negara lain. Ini terkait produktivitas kerja kita. Kita harus cari jalan tengah," sebut dia.

Di satu sisi, hak-hak buruh harus bisa terpenuhi dengan baik. Namun Bahlil berpesan kepada buruh untuk memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Pasalnya jika pabrik sampai tutup maka kerugian akan dirasakan semua pihak.

"Hak-hak buruh harus diperhatikan. Buruh juga harus perhatikan keberlangsungan perusahaan. Kalo tutup kan rugi semua," tuturnya.

Tutupnya lapangan kerja hingga tidak berjalannya aktivitas produksi juga berdampak pada penerimaan negara yang berkurang. Namun di tengah tutupnya sejumlah Pabrik, Bahlil menyebut ada juga pabrik-pabrik baru yang buka.

"Tapi jangan sedih, ada yang pergi ada yang datang. Contoh kemarin kita resmikan pabrik sepatu di Kawasan Industri Terpadu Batang, di Jawa Tengah. Itu menciptakan lapangan kerja 2 ribu lebih," ungkapnya.

Menurutnya untuk mendatangakan investor perlu beberapa upaya, baik dari pemerintah maupun pihak-pihak terkait. Pemerintah dapat memberikan sejumlah insentif perpajakan, sementara dari perbankan bisa mendorong pembiayaan untuk peremajaan mesin.

"Kedua harus ada kerja sama dengan saudara-saudara kita buruh, lapangan kerja mereka dengan upah layak. Tapi buruh harus mengerti kalau industri nggak jalan gimana pabrik mau survive," jelas dia.

Industri tekstil dalam negeri masih dilanda gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal. Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mencatat ada ratusan buruh dibayangi ancaman PHK.

Presiden KSPN Ristadi menyatakan, Berdasarkan data terbaru, terdapat 750-an pekerja di empat perusahaan yang terkena PHK. Tak hanya itu, 500 buruh juga terancam PHK pada Agustus mendatang.

Berdasarkan data terbaru, terdapat 750-an pekerja di 4 perusahaan yang terkena PHK. Lalu pada Agustus mendatang, ada 1 perusahaan yang terkonfirmasi melakukan PHK terhadap 500-an pekerja.

"Ada 4 perusahaan KSPN melakukan PHK sekitar 750-an pekerja dan rencana Agustus 1 perusahaan terkonfirmasi PHK 500-an pekerja," katanya saat dihubungi detikcom, Jumat (26/7/2024).

Ristadi menyebut pihaknya kini terus melakukan validasi. Adapun alasan PHK, kata dia, imbas dari tidak adanya lagi permintaan produksi.

"Banyak yang melakukan PHK habis kontrak karena nggak ada order lanjutan. Masih kami validasi," tambah dia.

Untuk lokasi perusahaannya berada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. "Jateng 4 dan Bandung, Jabar 1," tutur Ristadi.

Sebelumnya, ia mengatakan sejak Januari hingga awal Juni 2024, setidaknya terdapat 10 perusahaan yang telah melakukan PHK massal. Sebanyak enam di antaranya karena penutupan pabrik, sedangkan empat sisanya karena efisiensi jumlah pegawai.

Total karyawan yang kena PHK dari 10 perusahaan itu setidaknya ada 13.800an orang. Namun, menurutnya jumlah ini mungkin lebih sedikit daripada kondisi di lapangan, mengingat tidak semua perusahaan mau terbuka atas langkah PHK massal ini.

"Yang terdata dan kami sudah minta izin untuk boleh diekspos itu ya, itu yang tutup sejak Januari sampai awal Juni 2024 itu ada enam perusahaan, yang tutup. Nah yang PHK efisiensi, yang mau diekspos ada 4 perusahaan. Nah total pekerja yang ter-PHK itu sekitar 13.800an," kata Ristadi saat dihubungi detikcom, Kamis (13/6/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com -Industri tekstil Tanah Air sekarat imbas kembali banjirnya impor tekstil di pasar dalam negeri. Hal ini berdampak besar bagi seluruh pelaku industri tekstil, termasuk para buruh tekstil.

Berdasarkan Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejak Januari 2024 hingga Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi. Imbasnya, sekitar 11.000 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara terang-terangan menyebut banjirnya impor tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memberikan relaksasi impor.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar aturan impor kembali ke aturan lama yaitu Permendag 36 Tahun 2023.

Namun usulan itu ditolak oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Mendag tidak mau merevisi aturan impor dan justru meminta Menperin membuat aturan sendiri.

Pelaku usaha dan buruh pun menyayangkan tidak kompaknya pemerintah dalam menyelesaikan masalah impor tekstil. Mereka meminta agar Menperin dan Mendag duduk bersama mencari solusi.

Sebab jika tidak, industri tekstil terancam kolaps, dan gelombang PHK dikhawatirkan akan kian membesar.

Persoalan gelombang PHK di industri tekstil ini diulas selengkapnya dalam FiloNomics: Perang Dingin Menteri Bikin Industri Tekstil Terancam Kolaps yang tayang di kanal Youtube Kompas.com.

Tayangan tersebut dapat disimak pada tautan berikut. Klik link ini.

JAKARTA, KOMPAS.com -Industri tekstil Tanah Air sekarat imbas kembali banjirnya impor tekstil di pasar dalam negeri. Hal ini berdampak besar bagi seluruh pelaku industri tekstil, termasuk para buruh tekstil.

Berdasarkan Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), sejak Januari 2024 hingga Mei 2024, sebanyak 20-30 pabrik berhenti beroperasi. Imbasnya, sekitar 11.000 buruh tekstil terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) secara terang-terangan menyebut banjirnya impor tekstil disebabkan oleh Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024, yang memberikan relaksasi impor.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang sudah mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo agar aturan impor kembali ke aturan lama yaitu Permendag 36 Tahun 2023.

Namun usulan itu ditolak oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan. Mendag tidak mau merevisi aturan impor dan justru meminta Menperin membuat aturan sendiri.

Pelaku usaha dan buruh pun menyayangkan tidak kompaknya pemerintah dalam menyelesaikan masalah impor tekstil. Mereka meminta agar Menperin dan Mendag duduk bersama mencari solusi.

Sebab jika tidak, industri tekstil terancam kolaps, dan gelombang PHK dikhawatirkan akan kian membesar.

Persoalan gelombang PHK di industri tekstil ini diulas selengkapnya dalam FiloNomics: Perang Dingin Menteri Bikin Industri Tekstil Terancam Kolaps yang tayang di kanal Youtube Kompas.com.

Tayangan tersebut dapat disimak pada tautan berikut. Klik link ini.