Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan fintech P2P lendingPT Investree Radhika Jaya telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Senin 22 Oktober 2024. Saat ini para pemberi pinjaman alias lender Investree berharap uang mereka yang nyangkut bisa dibayarkan.

Salah satu lender Investree yang tidak mau disebutkan namanya bercerita kepada Bisnis, bahwa uangnya masih belum dibayar Investree sebesar Rp4,2 juta sejak awal 2022.

Perempuan yang bekerja di industri peer-to-peer (P2P) lending itu mengaku bahwa pengalamannya itu membuatnya semakin berhati-hati memberikan pinjaman ke P2P lending—industri yang menjadi tempatnya mencari penghidupan.

"Pasti jadi salah satu pertimbangan sih, lender kan juga mengharapkan keuntungan dari dana yang dipinjamkan. Harus lebih jeli saja sekarang untuk pilih platform yang legal dengan performa TKB yang masih aman, dan loan portfolionya sesuai sama risk appetitelender-nya," katanya kepada Bisnis, Selasa (22/10/2024).

Dia berharap setelah izin Investree dicabut, OJK dapat melakukan tindakan lebih lanjut agar memastikan tidak ada lender-lender lain yang dirugukan lagi.

"Harapannya semoga enggak berhenti sampai di sini tindakannya. Perlu terus dipantau ketat bentuk pertanggung jawabannya seperti apa buat dana-dana lender yang rugi ini," kata dia.

Cerita lender lainnya, Christoper Purba Girsang mengaku sudah menunggu dua tahun agar uangnya yang nyangkut di Investree dapat dibayarkan kembali. Dia meminta OJK menindak Co-Founder dan CEO Investree Adrian Asharyanto Gunadi apabila terbukti bersalah.

"Karena ini sudah 2 tahun lebih dan baru saja booming karena OJK mencabut izin usaha. Dan Adrian Gunadi selaku penanggung jawab harus diproses secara hukum," kata Christoper.

Christoper mengaku kerugian yang dia alami mencapai Rp154,6 juta. Dia berharap OJK bisa benar-benar menuntaskan kasus Investree yang saat ini dalam tahap penyidikan oleh OJK bersama aparat penegak hukum (APH).

"Terkait masalah tersebut harapannya ada penyelesaian yang baik dan benar apakah ada pelanggaran terkait kewenangan direksi Investree sehingga ada fraud dalam sistem Investree tersebut," kata Christoper.

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

(hns/hns)

Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin fintech peer to peer atau P2P lending PT Investree Radika Jaya alias Investree. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 pada 21 Oktober 2024.

Plt. Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengungkapkan pencabutan izin usaha Investree terutama karena melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10 Tahun 2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI), serta kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

"Pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI yang berintegritas, memiliki tata kelola yang baik dan menerapkan manajemen risiko yang memadai dalam rangka perlindungan nasabah/masyarakat," kata Ismail dalam keterangan resminya dikutip pada Senin (21/10/2024).

Sebelum mencabut izin, Ismail memastikan OJK telah meminta pengurus dan pemegang aham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) pemegang saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud.

Selain itu, OJK juga telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, antara lain Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

Namun demikian, Ismail menyebut hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Sehingga Investree dikenakan sanksi pencabutan izin usaha sesuai ketentuan yang berlaku," imbuhnya.

Ismail menegaskan sebagai bentuk komitmen OJK untuk mengembangkan dan menguatkan industri jasa keuangan yang sehat, efisien, dan berintegritas, serta untuk memberikan pelindungan nasabah/masyarakat, termasuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, maka OJK telah, sedang dan terus akan mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

Termasuk pertama, melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada mantan CEO Investree, Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil tidak lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi pihak utama dan/atau menjadi pemegang saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

Kedua, melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

Ketiga, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

"OJK juga melakukan penelusuran aset [asset tracing] Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada lembaga jasa keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan," kata Ismail.

Ismail mengatalan pihaknya akan mengupayakan untuk mengembalikan Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan aparat penegak hukum. OJK juga akan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree, serta permasalahan terkait lainnya sesuai ketentuan perundang- undangan.

Selanjutnya, dengan pencabutan izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk:

1. Menghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan'
2. Melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan;
3. Menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan;
4. Menyelesaikan hak dan kewajiban kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan;
5. Memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban;
6. Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree;
7. Menyediakan Pusat Informasi dan Pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud.
   Terkait hal ini, nasabah/Masyarakat dapat menghubungi Investree pada nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: [email protected], dan alamat: AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.
8. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin 15 bank perekonomian rakyat (BPR) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Daftar 15 bank tersebut dirangkum dalam infografis berikut ini.

Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurang dari satu bulan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober 2024, sejumlah nama yang digadang-gadang bakal menjadi menteri hingga susunan kabinet mulai ramai diperbincangkan.

Pergerakan Prabowo sebagai Presiden RI terpilih juga semakin menjadi perhatian karena belum adanya pernyataan resmi terkait nama-nama calon menteri hingga jumlah kementerian.

Terbaru, sejumlah tokoh kedapatan mendatangi kediaman Prabowo di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat (27/9/2024). Menariknya, tokoh-tokoh tersebut digadang-gadang masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lima tahun mendatang.

Dikutip dari Kompas.id, tokoh yang hadir antara lain, Asisten Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, dan sejumlah elite Partai Gerindra.

1. Prabowo Bertemu Sjafrie Sjamsoeddin hingga Meutya Hafid di Hambalang, Terkait Penunjukan Menteri?

Namun, Juru Bicara (Jubir) Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa.

“Kalau beliau-beliau kan memang terkait dengan Pak Prabowo. Pak Sjafrie asisten khusus Pak Prabowo dan selama ini membantu Pak Prabowo di Kementerian Pertahanan,” ujar Danhil dikutip dari Kompas TV, Minggu (29/9/2024).

"Mbak Meutya kan juga Ketua Komisi I adalah mitra kerja Pak Prabowo. Jadi, beliau-beliau ya sering berdiskusi dengan Pak Prabowo,” katanya melanjutkan.

Dikonfirmasi kembali apakah pertemuan terkait proses penunjukkan menteri, Danhil mengaku, tidak tahu. Dia menegaskan bahwa pembentukan kabinet atau penunjukan menteri ada di tangan Prabowo.

“Saya enggak tahu. Tapi, yang jelas nanti akan diumumkan Pak Prabowo secara langsung,” jawabnya saat dikonfirmasi apakah Sjafrie bakal menjadi Menteri Pertahanan dan Meutya Hafid bakal menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo).

Demikian juga, Danhil mengaku, tidak tahu saat ditanya mengenai kabar bahwa politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Abdullah Azwar Anas dan Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Budi Gunawan bakal masuk dalam kabinet Prabowo.

“Saya enggak tahu kalau itu, yang tahu Pak Prabowo,” katanya.

Danhil kembali mengaku bahwa dirinya tidak tahu saat dikonfirmasi mengenai jumlah kementerian yang akan dibentuk oleh Prabowo.

Dia hanya menegaskan bahwa Prabowo sudah mengantongi sejumlah nama yang dipertimbangkan bakal menjadi pembantunya di pemerintahan mendatang.

“Yang jelas prabowo sudah mengantongi beberapa nama, beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi, bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari ormas,” ujarnya.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

2. Nama Soeharto Dihapus dari TAP MPR: Keluarga Minta Maaf, Dinilai Layak Dapat Gelar Pahlawan Nasional

Berita populer lainnya datang dari keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI soal Ketetapan (TAP) MPR Nomor XI/MPR/1998 yang berisi soal upaya pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta eksplisit menyebut nama Presiden ke-2 RI Soeharto.

MPR menghapuskan nama Soeharto dari ketentuan tersebut karena dianggap sudah dilaksanakan dan yang bersangkutan sudah meninggal dunia.

Hanya saja, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa TAP MPR Nomor XI Tahun 1998 tersebut masih berlaku karena ada TAP MPR Nomor I/R 2003.

"Namun terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tersebut secara diri pribadi Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia,” kata pria yang karib disapa Bamsoet ini pada 25 September 2024.

Terbaru, dalam acara silaturahmi kebangsaan yang dihadiri pimpinan MPR RI dengan perwakilan keluarga Soeharto, Siti Hardijanti Hastuti Rukmana alias Tutut Soeharto dan Siti Hediati Hariyadi alias Titiek, Bamsoet menyebut bahwa pemerintah perlu mempertimbangkan memberikan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.

Pasalnya, Soeharto selama 32 tahun memimpin Indonesia. Ditambah lagi, telah dihapuskannya nama Presiden ke-2 RI itu dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998.

"Rasanya tidak berlebihan sekiranya mantan Presiden Seoharto dipertimbangkan oleh pemerintah yang akan datang dan oleh pemerintah mendapatkan anugerah gelar pahlawan nasional," kata Bamsoet di Kompleks MPR RI, Jakarta, Sabtu (28/9/2024).

Sementara itu, dalam kesempatan tersebut, Tutut Soeharto mewakili keluarga secara resmi meminta maaf atas kesalahan yang dilakukan ayah mereka selama 32 tahun memimpin Indonesia.

"Kami juga mohon maaf kalau selama ini bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," kata Tutut.

Menurut dia, tidak ada manusia yang selalu benar, termasuk ayahnya yang menjabat sebagai Presiden RI terlama. Namun, Tutut berharap agar kontribusi Soeharto selama masa kepemimpinannya tetap dihargai.

Namun, dia juga mengungkapkan rasa sakit hati keluarga melihat ayahnya digulingkan saat reformasi. Tetapi, menurut Tutut, Soeharto berpesan kepada anak-anaknya untuk tidak menyimpan dendam.

Sementara itu, Titik Soeharto mewakili keluarga berterima kasih karena nama ayah mereka dicabut dari TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998.

"Untuk itu kami, tadi disampaikan juga oleh Mba Tutut, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya," ujar Titiek.

Dia lantas mengatakan, sejumlah program sukses pada era kepemimpinan ayahnya, seperti swasembada pangan, Keluarga Berencana (KB), dan SD Inpres. Bahkan, Soeharto dikatakan berhasil memperbaiki kondisi ekonomi Indonesia.

"Mohon itu juga tidak dilupakan oleh para pimpinan pendiri bangsa dan juga masyarakat Indonesia,” kata Titiek.

Berita selengkapnya bisa dibaca di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus mendorong semua pihak berbesar hati menerima sikap MPR RI, yang mencabut nama Presiden ke-2 RI Soeharto dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor 11 Tahun 1998.

Hal itu disampaikan Lodewijk sebagai respons atas munculnya kritik terhadap pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme itu.

“Marilah kita berbesar hati ya. Founding father kita, pak Soekarno sudah diitukan (dicabut), apa salahnya? Mungkin Bapak Gus Dur itu ada salahnya apa? Pak Harto ada salahnya? Mari kita melangkah melihat ke depan,” ujar Lodewijk kepada wartawan, Jumat (27/9/2024).

Politikus Golkar itu menekankan, hal terpenting yang perlu menjadi fokus saat ini adalah membangun bangsa dan negara, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dengan begitu, dia berharap bangsa Indonesia tidak lagi hanya berkutat pada persoalan yang terjadi pada masa lalu, khususnya ketika kepemimpinan Presiden Soeharto.

“Sehingga kita bisa fokus ke depan. fokus kedepan untuk bagaimana membangun bangsa ini. Kenapa? saat kita berbicara 2045, berarti anak-anak yang sekarang, ada usia 20-an tahun itu menjadi pondasi utama. Karena kita mendapatkan bonus demografi,” kata Lodewijk.

Selain itu, Lodewijk berpandangan bahwa generasi muda yang akan menjadi penerus bangsa tersebut, tidak mengetahui detil-detil peristiwa yang terjadi pada masa lalu.

Atas dasar itu, dia berharap keputusan pencabutan nama Soeharto dari TAP MPR, bisa membuat para generasi muda lebih fokus mempersiapkan diri untuk meneruskan pembangunan.

“Nah anak-anak ini enggak ngerti dia, enggak tau ada apa. Kalau kita hanya berkutat dengan itu saja, ya itu bagian dari sejarah. Tetapi marilah kita berbesar hati kalau satu pihak sudah membuka diri, ada pihak lain juga sebaiknya membuka diri gitu loh,” kata Lodewijk.

“Saya katakan, kita akan fokus. Ini anak-anak muda loh, yang 15-20 tahun nanti akan jadi awak dari bangsa ini, membawa negara ini Indonesia ini. Nah kalo itu terus dibawa, kapan kita mau majunya?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, MPR resmi mencabut nama presiden kedua Republik Indonesia (RI) Soeharto dari Ketetapan (TAP) Nomor 11 Tahun 1998.

Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Jabatan MPR Periode 2019-2024 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Diketahui, TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 atau TAP Nomor XI/MPR/1998 berisi tentang perintah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih serta bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Ketentuan tersebut secara eksplisit mencantumkan nama mendiang presiden kedua RI, Soeharto.

Dalam Pasal 4 Tap MPR tersebut secara khusus menyebutkan, upaya pemberantasan KKN harus dilakukan secara tegas terhadap siapa pun, baik pejabat negara, mantan pejabat negara, keluarga, dan kroninya, maupun pihak swasta/konglomerat.

Termasuk, terhadap mantan Presiden Soeharto dengan tetap memperhatikan prinsip praduga tak bersalah dan hak-hak asasi manusia.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mengatakan, keputusan untuk mencabut nama Soeharto dari Pasal 4 Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 merupakan tindak lanjut dari permintaan Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) di MPR.

Permintaan tersebut disampaikan dalam surat tertanggal 18 September 2024. Keputusan pencabutan pun telah diputuskan dalam rapat gabungan MPR pada 23 September lalu.

Namun, menurut pria yang akrab disapa Bamsoet itu, Tap MPR masih berlaku secara yuridis.

"Status hukum TAP MPR Nomor XI tahun 1998 tersebut dinyatakan masih berlaku oleh TAP MPR Nomor I/R 2003," kata dia.

Hanya saja, proses hukum terhadap Soeharto sesuai Pasal 4 TAP MPR XI/MPR/1998 dianggap selesai karena yang bersangkutan telah meninggal dunia.

"Terkait dengan penyebutan nama mantan Presiden Soeharto dalam Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 tersebut, secara diri pribadi, Bapak Soeharto dinyatakan telah selesai dilaksanakan karena yang bersangkutan telah meninggal dunia,” ujar Bamsoet.

Jakarta: Pemerintah melalui program Sejuta rumah memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki rumah yang layak huni. Program ini bertujuan untuk mengatasi backlog perumahan yang ada di Indonesia.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah dalam program ini adalah dengan memberikan subsidi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) kepada masyarakat. Rumah subsidi seringkali memiliki fasilitas dasar yang mencukupi, seperti kamar tidur, ruang tamu, dapur, dan kamar mandi.

Rumah subsidi berlokasi di area yang sedang berkembang atau di pinggiran kota, untuk meminimalkan biaya tanah. Untuk membeli rumah subsidi ada syarat tertentu, seperti batasan pendapatan, status pekerjaan, atau belum memiliki rumah sendiri.
Namun, ada beberapa kondisi yang dapat menyebabkan subsidi KPR ini dicabut oleh pemerintah. Di bawah ini akan dijelaskan penyebab rumah subsidi dicabut hingga

Penyebab rumah subsidi dicabut

Penyebab subsidi rumah dicabut. Foto: Kementerian PUPR

Ada beberapa alasan yang dapat menyebabkan subsidi KPR dicabut oleh pemerintah, di antaranya.

1. Pelanggaran syarat dan ketentuan

Masyarakat yang tidak mematuhi syarat atau ketentuan program seperti memalsukan identitas saat mengajukan.

2. Penggunaan yang tidak sesuai

Jika rumah subsidi digunakan untuk tujuan selain yang dimaksudkan (misalnya, untuk investasi atau disewakan), izin bisa dicabut.

3. Penipuan atau kecurangan

Jika ditemukan adanya penipuan atau kecurangan, seperti sudah memiliki rumah lain selain subsidi, izin bisa dicabut.

4. Merenovasi rumah subsidi

Perubahan rumah subsidi harus memiliki izin tertentu, jika tidak disetujui atau melenceng dari kesepakatan awal dapat mengakibatkan pencabutan izin.

Pencabutan izin rumah subsidi biasanya dilakukan untuk memastikan bahwa program perumahan berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu menyediakan perumahan yang layak dan terjangkau untuk masyarakat yang membutuhkan.

Dampak pencabutan subsidi KPR

Dikutip dari laman BTN, jika subsidi KPR dicabut, pemilik rumah akan dikenakan bunga KPR yang lebih tinggi. Hal ini dapat membuat cicilan KPR menjadi lebih mahal dan memberatkan pemilik rumah.

Baca juga: Cara Menghitung Cicilan Rumah Subsidi

Dalam kasus terburuk, pemilik rumah dapat gagal membayar cicilan KPR dan berujung pada penyitaan rumah.

Cara menghindari pencabutan subsidi KPR

Untuk menghindari pencabutan subsidi KPR, pemilik rumah harus memperhatikan beberapa hal berikut:

1. Huni rumah secara teratur

Setelah menerima rumah subsidi, pemilik harus segera menghuninya dan menggunakannya sebagai tempat tinggal utama.

2. Hindari renovasi besar

Sebelum melakukan renovasi rumah subsidi, pemilik harus berkonsultasi dengan bank penyalur KPR untuk memastikan bahwa renovasi tersebut tidak melanggar aturan.

3. Jangan sewakan rumah

Rumah subsidi tidak boleh disewakan kepada pihak lain. Jika pemilik ingin menyewakan rumah, pemilik harus mengajukan permohonan kepada bank penyalur KPR dan mendapatkan persetujuan.

4. Laporkan perubahan pendapatan

Jika pendapatan pemilik rumah subsidi meningkat secara signifikan, pemilik wajib melaporkannya kepada bank penyalur KPR.

5. Bayar cicilan KPR tepat waktu

Pemilik rumah subsidi harus membayar cicilan KPR secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh bank penyalur KPR.

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, pemilik rumah subsidi dapat menghindari pencabutan subsidi KPR dan menikmati manfaat subsidi KPR selama jangka waktu yang telah ditentukan. (Tamara Sanny)

(KIE)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Supermodel Amerika Serikat berdarah Palestina, Bella Hadid, melakukan perlawanan setelah Adidas menarik kampanye atas iklannya baru-baru ini yang menampilkan dirinya mengenakan sepatu lari brand kenamaan asal Jerman tersebut. Desain sepatu itu diketahui dari Olimpiade Munich 1972.

Us Weekly melaporkan, pihaknya telah mengetahui bahwa Hadid telah menyewa pengacara untuk mengambil tindakan terhadap Adidas karena kurangnya akuntabilitas publik. Sumber Us Weekly mengungkapkan,brand fashion olahraga tersebut dinilai telah mengeluarkan kampanye iklan yang mengasosiasikan siapa pun dengan kematian dan kekerasan yang terjadi di Olimpiade Munich 1972. Sumber itu mencatat tanggung jawab perusahaan untuk memeriksa dengan benar kampanye mereka sendiri dan peristiwa bersejarah di sekitarnya.

Sumber tersebut menambahkan, “Kekerasan tidak sesuai dengan pandangan Bella.”

Hadid tidak mempermasalahkan penarikan kampanye tersebut. Namun, ia merasa kesal karena Adidas merujuk pada Olimpiade 1972 tanpa mengetahui konteks sejarahnya terlebih dahulu. Sejak saat itu, Adidas mengklaim bahwa setiap hubungan yang dibuat antara kampanye tersebut dan peristiwa tragis tahun 1972 adalah sama sekali tidak disengaja.

Merek olahraga Jerman tersebut mengatakan pada Jumat bahwa mereka akan merevisi sisa materi iklan tersebut dengan segera.“Kami sadar bahwa ada keterkaitan dengan peristiwa bersejarah yang tragis - meskipun ini sama sekali tidak disengaja - dan kami mohon maaf atas kekecewaan atau kesulitan yang ditimbulkan,” kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan yang dikirim ke kantor berita AFP.

Hadid, yang ayahnya adalah orang Palestina, telah berulang kali membuat pernyataan publik yang mengkritik pemerintah Israel dan mendukung Palestina selama bertahun-tahun.

Pada 23 Oktober, ia mengunggah sebuah pernyataan di Instagram yang meratapi jatuhnya korban jiwa di Gaza sembari menyerukan kepada para pengikutnya untuk menekan para pemimpin mereka agar melindungi warga sipil di daerah kantong Palestina tersebut.

Hadid ikut serta dalam beberapa demonstrasi pro-Palestina selama perang. Dia menggambarkan serangan Israel ke Jalur Gaza, yang telah menewaskan hampir 40 ribu warga Palestina, sebagai genosida.

Pada 2020, Instagram dipaksa untuk meminta maaf kepada Hadid setelah ia mengkritik platform media sosial tersebut karena menghapus unggahan yang ia bagikan. Kala itu, Hadid menunjukkan foto paspor ayahnya dengan tempat kelahiran yang tercantum sebagai Palestina.

Pada Agustus, model tersebut mengkritik menteri keamanan nasional sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir. Menurut Hadid, hak untuk hidup dan bergerak bagi pemukim di Tepi Barat yang diduduki Israel mengalahkan hak untuk bergerak bagi warga Palestina.

Adidas mendapat kecaman dari Israel karena tidak hanya menyertakan Hadid, yang merupakan keturunan Palestina, dalam iklan tersebut, tetapi juga karena menggunakan Olimpiade 1972 sebagai inspirasi. Israel mengkritik iklan tersebut dan keterlibatan Hadid di akun X mereka pada Kamis, 18 Juli.

Perusahaan sepatu tersebut meminta maaf atas iklan tersebut. Adidas mengatakan pada Jumat bahwa mereka “merevisi sisa kampanye.” “Kami sadar bahwa ada hubungan yang dibuat dengan peristiwa bersejarah yang tragis - meskipun ini sama sekali tidak disengaja - dan kami mohon maaf atas kekecewaan atau kesusahan yang ditimbulkan,” kata mereka dalam sebuah pernyataan.

“Kami percaya bahwa olahraga adalah kekuatan pemersatu di seluruh dunia dan akan melanjutkan upaya kami untuk memperjuangkan keragaman dan kesetaraan dalam segala hal yang kami lakukan,” lanjut mereka.

Olimpiade 1972 dapat dikenang dengan baik karena pembantaian tragis yang terjadi hanya sepekan setelah perhelatan empat tahunan itu. Pada 5 September 1972, delapan anggota kelompok militan Black September Palestina menyandera 11 atlet dan pelatih Israel. Dalam insiden tersebut, semua atlet dan perwira polisi Jerman terbunuh.

Iklan tersebut, yang merupakan iklan untuk sepatu kets “SL72”, menunjukkan Hadid mengenakan sepatu kets sambil memegang buket bunga saat ia berdiri di depan latar belakang merah. “Memberikan Bella Hadid bunganya di SL 72,” demikian cuitan Adidas pada Kamis sebelum menghapus iklan tersebut dari media sosial.

Komite Yahudi Amerika juga menimpali iklan tersebut, menuntut agar perusahaan mengubah iklan itu. “Pada Olimpiade 1972 di Munich, 12 warga Israel dibunuh dan disandera oleh kelompok teroris Palestina, Black September. Bagi Adidas untuk memilih model anti-Israel yang vokal untuk mengenang Olimpiade yang kelam ini merupakan kekeliruan besar atau memang sengaja menghasut. Keduanya tidak dapat diterima,” cuit AJC pada Kamis.

Hadid belum memberikan komentar secara terbuka mengenai kontroversi tersebut. Dia sempat mengunggah foto dirinya di Instagram pada awal pekan ini yang sedang berdiri di dekat papan iklan Adidas. Namun, pada 20 Juli, unggahannya telah dihapus.

Sementara itu, banyak postingan di media sosial yang menyatakan dukungannya kepada Hadid. Mereka mengkritik Adidas karena telah menghapus model tersebut dan menyerukan pemboikotan terhadap perusahaan tersebut.

Adidas mengatakan akan melanjutkan kampanye SL72 dengan wajah-wajah terkenal lainnya, termasuk pesepakbola Jules Kounde, penyanyi Melissa Bon dan model Sabrina Lan.

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri kabar terkait Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh. Gazalba disebut meminta mantan Hakim Yustisial Prasetyo Nugroho, mencabut berita acara pemeriksaan (BAP).

Mantan bawahan terdakwa kasus gratifikasi itu, disebut sampai menyurati jaksa mempercepat eksekusi. Sehingga, tidak satu rutan gara-gara perintah Gazalba.

“Itu (kabar Gazalba minta cabut BAP) masih ditelusuri,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 20 Juli 2024.
Tessa juga bakal mendalami kabar itu dengan mencari surat dari Prasetyo. Langkah lanjutan atas permintaan pencabutan BAP itu belum bisa dibeberkan.

“Jadi, nanti kita akan cek kembali keberadaannya atau kebenarannya (surat Prasetyo),” ucap Tessa.

Jaksa KPK mengungkapkan ada permintaan Hakim Agung nonaktif Gazzalba Saleh, agar mantan Hakim Yustisial Prasetyo Nugroho mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kejadian itu berlangsung saat keduanya berada di rumah tahanan (rutan) yang sama.

Jaksa mengetahui permintaan itu dari surat permohonan eksekusi persidangan dari Prasetyo. Dia meminta segera dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung, agar tidak satu rutan dengan Gazalba.

“Pada bulan Februari 2024 Gazalba Saleh yang berada satu rutan dengan saya di Rutan MP (Merah Putih) telah menekan saya agar mencabut keterangan saya di BAP saat persidangan nantinya,” kata jaksa membacakan surat dari Prasetyo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.

Prasetyo mengamini kebenaran surat itu. Menurutnya, Gazalba memintanya membuat pendapat advis balad sebelum berkas baca masuk.

Dalam surat yang diberikan Gazalba mengaku menjanjikan jaminan sekolah dan pekerjaan untuk anak Prasetyo jika mau mencabut BAP-nya. Prasetyo mengamini tawaran itu benar terjadi di rutan KPK.

(ADN)

Jakarta: Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan ada permintaan Hakim Agung nonaktif Gazzalba Saleh agar mantan Hakim Yustisial Prasetyo Nugroho mencabut keterangan dalam berita acara pemeriksaan (BAP). Kejadian itu berlangsung saat keduanya berada di rumah tahanan (rutan) yang sama.

Jaksa mengetahui permintaan itu dari surat permohonan eksekusi persidangan dari Prasetyo. Dia meminta segera dipindahkan ke Lapas Sukamiskin, Bandung agar tidak satu rutan dengan Gazalba.

“Pada bulan Februari 2024 Gazalba Saleh yang berada satu rutan dengan saya di Rutan MP (Merah Putih) telah menekan saya agar mencabut keterangan saya di BAP saat persidangan nantinya,” kata jaksa membacakan surat dari Prasetyo di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.
Prasetyo mengamini kebenaran surat itu. Menurutnya, Gazalba memintanya membuat pendapat advis balad sebelum berkas baca masuk.

Dalam surat yang diberikan Gazalba mengaku menjanjikan jaminan sekolah dan pekerjaan untuk anak Prasetyo jika mau mencabut BAP-nya. Prasetyo mengamini tawaran itu benar terjadi di rutan KPK.

Baca juga: Saksi Kasus Gazalba Tiba-tiba Cabut Keterangan Soal Penyerahan SGD18 Ribu

“Benar. 'Tekanan tersebut disertai juga dengan adanya iming-iming dari Gazalba Saleh yaitu bila saya mencabut keterangan di persidangan, maka anak saya akan disekolahkan dan akan dicarikan kerja'. Seperti itu pak ya?” Ucap jaska membacakan surat Prasetyo.

Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

(ABK)

Jakarta: Pengacara Ahmad Riyadh menjadi saksi dalam persidangan dugaan penerimaan gratifikasi dan pencucian uang Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh hari ini, 18 Juli 2024. Majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencecarnya soal pemberian uang dengan total SDG18 ribu ke terdakwa dalam kasus ini.

Namun, dalam persidangan Ahmad malah mencabut pernyataan itu. Padahal, aliran dana itu sudah masuk dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di tahap penyidikan.

“Sekarang saya tanya Saudara, ini ada keterangan Saudara di dalam BAP, jelas dan gamblang. Sekarang Saudara mencabut keterangan Saudara ini, apa alasan pencabutannya?” kata Ketua Majelis Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis, 18 Juli 2024.
Ahmad mengaku keterangannya di BAP tidak dicetuskan dalam kondisi yang fit. Dia mengeklaim mendapatkan tekanan saat menjelaskan aliran dana ke Gazalba itu.

“Karena saat saya buat itu kondisi mental saya enggak stabil Yang Mulia, saya banyak lupa juga,” ucap Ahmad.

Baca juga: Gazalba Saleh Beri Perintah Kabulkan Kasasi Pakai Kertas Orat-oretan

BAP yang dicabut oleh Ahmad yakni terkait pengurusan kasasi kasus Jawahirul Fuad yang ditangani Kejaksaan Negeri Jombang. Dolar Singapura itu diserahkan dalam amplop di salah satu hotel di Surabaya.

Dalam persidangan dia mencabut semua keterangannya dalam BAP yang terkait dengan transaksi ke Gazalba. Termasuk, penjelasan soal pertemuan di Bandara Juanda yang pernah dicetuskan Ahmad kepada penyidik KPK.

“Karena memang enggak ada penyerahan uang itu,” ucap Ahmad.

Gazalba Saleh kembali menjalani sidang kasus gratifikasi dan pencucian uang di lingkungan Mahkamah Agung (MA) usai vonis bebasnya digagalkan oleh Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Pada persidangan kali ini, susunan majelis hakim yang memimpin persidangan masih sama dengan pengadil yang menerima eksepsi atau nota keberatan Gazalba Saleh.

Majelis hakim itu terdiri dari hakim ketua Fahzal Hendri. Kemudian, anggota hakimnya yakni Rianto Adam Pontoh dan Sukartono.

"Kita buka kembali persidangan perkara ini, berdasarkan perintah dari PT Jakarta. Karena eksepsi kemarin putusan sela kemarin dibatalkan. Karena dibatalkan kemudian diperintahkan kepada majelis hakim untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara," ujar Fahzal di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Selasa, 8 Juli 2024.

Fahzal menuturkan masa tahanan Gazalba Saleh kembali dilakukan dalam kasus suap di lingkungan MA. Masa tahanannya dihitung selama 57 hari.

(ABK)