Gubernur bank sentral Amerika Serikat (AS), Federal Reserve (The Fed), Jerome Powell menegaskan tidak akan mengundurkan diri dari jabatannya jika diminta oleh Presiden terpilih Donald Trump.

Hal ini disampaikan Powell dalam konferensi pers usai The Fed mengumumkan pemangkasan suku bunga. Ia ditanya terkait kesediaannya untuk mengundurkan diri dari kepemimpinan bank sentral jika diminta Trump.

Merespons pertanyaan tersebut, Powell menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak akan mundur. Ia juga bilang kalau memecatnya atau petinggi The Fed lainnya sebelum masa jabatan berakhir tidak diizinkan secara hukum.

"Tidak diizinkan menurut hukum," ujar Powell, dikutip dari Reuters, Jumat (8/11/2024),

Pada kesempatan itu, ia menepis banyak pertanyaan tentang langkah-langkah kebijakan yang dapat dilakukan Trump sebagai presiden terhadap pengambilan keputusan bank sentral.

"Dalam jangka pendek, pemilihan umum tidak akan berdampak pada keputusan kebijakan kami," ujarnya.

Konferensi pers tersebut diadakan usai Powell mengumumkan langkah pemangkasan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi antara 4,5-4,75%. Keputusan ini menyusul langkah pemangkasan 50 basis poin pada September lalu.

Sebelumnya pada Kamis, seorang penasihat Trump mengatakan presiden terpilih akan mempertahankan Powell hingga akhir masa jabatan kepemimpinannya, yang akan berakhir pada Mei 2026. Masa jabatan Powell sebagai gubernur telah diperpanjang hingga akhir Januari 2028.

CNN juga melaporkan bahwa Trump sedang mempertimbangkan mantan Gubernur Fed, Kevin Warsh, yang sekarang menjadi kritikus bank sentral, dan mantan kepala ekonom pemerintahannya Kevin Hassett sebagai calon pengganti Powell.

Dalam sejarahnya, Trump menunjuk Powell sebagai Gubernur The Fed pada awal 2018 untuk menggantikan Janet Yellen, yang kemudian menjadi Menteri Keuangan Presiden Joe Biden. Biden mengangkat kembali Powell untuk masa jabatannya saat ini.

Hubungan antara Trump dan Powell memburuk, dengan Trump sering menyerang Fed dan pimpinannya selama masa jabatan pertamanya atas kebijakan bank sentral. Serangan ini muncul setelah puluhan tahun presiden menghindari kritik langsung terhadap bank sentral.

Di sisi lain, setiap upaya untuk menyingkirkan pemimpin Fed kemungkinan besar berdampak negatif terhadap pasar keuangan hingga memicu kekhawatiran peningkatan harga.

Pada saat yang sama, kebijakan Trump yakni kenaikan tarif perdagangan serta deportasi besar-besaran terhadap imigran ilegal kemungkinan mengerek inflasi yang telah berhasil diredam oleh bank sentral.

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan tidak ada penambahan impor baru untuk beras tahun ini. Dia menjelaskan kuota impor yang tengah diselesaikan pemerintah 3,6 juta ton.

Dari jumlah itu, tersisa 1 juta ton yang masih akan masuk. Zulhas mengatakan, Bulog baru menyelesaikan 150 ribu ton dari sisa 1 juta ton, artinya tersisa 850 ribu ton.

"Tentu akan dikejar tahun ini selesai. Kalau sudah masuk semua stok kita akan lebih banyak. Jadi lebih siap, saya kira di bawah Pak Dirut ini stok yang terbaik," kata Zulhas di Gudang Bulog Sunter Timur, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Senin (4/11/2024).

Pemerintah menugaskan Perum Bulog untuk memiliki stok pada akhir tahun sebesar 2 juta ton. Untuk itu, dia mendorong agar sisa impor 850 ribu ton harus masuk tahun ini.

"(Sisa impor) 1 juta (ton), 150 ribu (ton) sudah masuk, tinggal 850 ribu (ton). Kemarin biar cepat mau G to G dengan India. Tetapi nggak bisa, India maunya B to B. Itu dari 3,6 juta ton, kurang 1 juta, yang 150 ribu sudah masuk, tinggal 850 ribu," terangnya.

Untuk stok CBP saat ini di Perum Bulog sebanyak 1,6 juta ton. Zulhas mengatakan, pemerintah menargetkan stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) harus mencapai 2 juta ton.

"Sekurang-kurangnya stok kita akhir tahun 2 juta. Di sini (Gudang Banten-Jakarta) 140 ribu ton sedangkan Bulog punya 1.508 gudang, dengan kapasitas 4 juta. Jadi stok beras aman dan cukup. Masyarakat tidak usah khawatir, beras cukup. Apa lagi program sawah baru intensifikasi," pungkasnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT Investree Radika Jaya (Investree). Pencabutan Izin ini dikarenakan perusahaan platform pinjaman online (pinjol) tersebut melakukan pelanggaran ketentuan yang berujung pada kasus gagal bayar.

Pencabutan ini diputuskan melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-53/D.06/2024 tanggal 21 Oktober 2024. Perusahaan yang beralamat di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan ini telah melanggar ekuitas minimum dan ketentuan lainnya sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) sekaligus kinerja yang memburuk yang mengganggu operasional dan pelayanan kepada masyarakat.

Plt Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi M. Ismail Riyadi mengatakan pencabutan izin usaha tersebut juga merupakan bagian dari upaya OJK untuk mewujudkan industri jasa keuangan yang sehat, khususnya penyelenggara LPBBTI.

"OJK telah meminta Pengurus dan Pemegang Saham Investree untuk melakukan pemenuhan kewajiban ekuitas minimum, mendapatkan strategic investor yang kredibel, dan upaya perbaikan kinerja serta pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku, termasuk juga melakukan komunikasi dengan ultimate beneficial owner (UBO) Pemegang Saham Investree untuk melakukan hal-hal dimaksud," terang Ismail dalam keterangan tertulis, Senin (21/10/2024).

Berkaitan dengan hal tersebut, OJK telah mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi administratif secara bertahap terhadap Investree, seperti Sanksi Peringatan sampai dengan Pembatasan Kegiatan Usaha (PKU) sebelum dilakukan Pencabutan Izin Usaha.

Namun, hingga batas waktu yang telah ditentukan, pengurus dan pemegang saham perusahaan pinjol tersebut tidak mampu memenuhi ketentuan dan menyelesaikan permasalahan tersebut, sehingga Investree dikenakan sanksi Pencabutan Izin Usaha sesuai ketentuan yang berlaku.

OJK Tegaskan Hasil PKPU Tidak Hapus Pidana

OJK terus mengambil langkah-langkah dan tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang dinilai melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan permasalahan dan kegagalan Investree, seperti melakukan Penilaian Kembali Pihak Utama (PKPU) kepada Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dengan hasil Tidak Lulus dan dikenakan sanksi maksimal berupa larangan menjadi Pihak Utama dan/atau menjadi Pemegang Saham di Lembaga Jasa Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurusan Investree.

OJK menegaskan hasil PKPU tersebut tidak menghapuskan tanggung jawab dan dugaan Tindak Pidana yang bersangkutan atas tindakan pengurus Investree. Kemudian Investree harus melakukan proses penegakan hukum terkait dengan dugaan tindakan pidana Sektor Jasa Keuangan bersama dengan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk selanjutnya diproses hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Tak ketinggalan, OJK juga melakukan pemblokiran rekening perbankan Adrian Asharyanto Gunadi serta pihak-pihak lainnya dan melakukan langkah-langkah lainnya terhadap Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lain yang dinilai terlibat dengan permasalahan dan kegagalan Investree.

"Melakukan penelusuran aset (asset tracing) Saudara Adrian Asharyanto Gunadi dan pihak-pihak lainnya pada Lembaga Jasa Keuangan untuk selanjutnya dilakukan pemblokiran sesuai ketentuan perundang-undangan. Mengupayakan untuk mengembalikan Saudara Adrian Asharyanto Gunadi ke dalam negeri sesuai ketentuan perundang-undangan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum," tambah dia.

Terkait dicabutnya izin usaha tersebut, Investree diwajibkan untuk melakukan beberapa hal. Di antaranya nenghentikan seluruh kegiatan usahanya sebagai LPBBTI, kecuali untuk melaksanakan hal-hal sesuai ketentuan perundang-undangan, seperti halnya kewajiban perpajakan. Lalu melarang Pemegang Saham, Pengurus, Pegawai, dan/atau pihak terelasi Investree untuk mengalihkan, menjaminkan, mengagunkan, menggunakan, mengaburkan pencatatan kekayaan, dan/atau melakukan tindakan lain yang dapat mengurangi atau menurunkan nilai aset/kekayaan Perusahaan, kecuali karena dan untuk hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban terhadap ketentuan perundang-undangan.

Investree juga harus menyelesaikan hak karyawan sesuai ketentuan di bidang ketenagakerjaan, hak dan kewajiban kepada lender, borrower. Kemudian perusahaan pinjol tersebut juta memberikan informasi secara jelas kepada lender, borrower, dan/atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan mengenai mekanisme penyelesaian hak dan kewajiban.

"Menyelenggarakan RUPS paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha ini untuk pembentukan Tim Likuidasi dan pembubaran badan hukum Investree," tegas Ismail.

Selain itu, menyediakan pusat informasi dan pengaduan nasabah/masyarakat dan menunjuk penanggung jawab yang akan bertugas menangani pengaduan nasabah/masyarakat dimaksud. Terkait hal ini, nasabah/masyarakat dapat menghubungi Investree pada beberapa saluran, seperti nomor telepon: 021-22532535 atau nomor Whatsapp: 087730081631/087821500886, email: cs@investree.id.

Nasabah juga dapat mendatangi kantornya di AIA Central Lantai 21, Jalan Jend. Sudirman Kav. 48A, RT05/RW04, Karet Semanggi, Jakarta Selatan, Indonesia 12930.

Sebagai informasi, Investree telah menjadi sorotan karena terdapat kredit macet di perusahaan tersebut. Kondisi menjadi tambah buruk dalam waktu bersamaan Direktur Utama Investree Adrian Gunadi mundur dari jabatannya pada awal 2024.

Dalam catatan detikcom, dikutip dari situs resmi perusahaan TWP90 yang mengukur tingkat wanprestasi 90 hari sejak tanggal jatuh tempo Investree mencapai 12,58%.

Artinya ada 12,58% dana yang disalurkan gagal dibayarkan oleh nasabah selama 90 hari setelah jatuh tempo. Tercatat per 2 Januari 2024 total pinjaman outstanding Investree mencapai Rp 444,69 miliar.

Bank Indonesia (BI) menegaskan merchant atau pedagang tidak boleh menolak pembayaran dalam bentuk uang tunai. Hal ini ditegaskan karena dalam beberapa kesempatan, pedagang atau pelaku usaha menolak pembayaran dalam bentuk uang tunai.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono mengungkapkan kewajiban menerima uang tunai telah tertuang dalam Undang-undang Mata Uang No 7 Tahun 2011, pasal 21.

"Jelas-jelas dinyatakan setiap orang dilarang menolak menerima uang rupiah sebagai pembayaran di wilayah NKRI," kata dia dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta Pusat, Rabu (16/10/2024).

Ia menerangkan, secara prinsipnya, pembayaran secara tunai maupun nontunai tetap dalam bentuk rupiah. Walaupun BI mendorong digitalisasi, tetapi pedagang wajib menerima uang rupiah dalam bentuk fisik.

"Tentunya mengharapkan semua merchant tetap menerima uang tunai. Sebagai informasi, BI tetap mencetak uang yang berkualitas masih tumbuh 6-7% supaya bisa membantu kita dan merchant diwajibkan menerima uang cash," tegasnya.