Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

AHY mengatakan perintah disampaikan saat bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menghadap Prabowo. Pertama, soal kelanjutan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.

"Kemarin saya menghadap Bapak Presiden, bersama Bapak Menteri PU dan Menteri Perhubungan. Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," terang AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Pembangunan IKN akan difokuskan dalam menyelesaikan tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini tidak hanya perkantoran, tetapi juga fasilitas pendukung perumahannya juga disiapkan.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," ujarnya.

Kedua, soal Giant Sea Wall atau Tanggul Laut Raksasa. Menurut AHY, Prabowo menaruh perhatian lebih pada peristiwa penurunan muka tanah atau land subsidence di kawasan pesisir serta permukiman yang terdampak.

AHY mengatakan, di kawasan Muara Baru penurunannya bisa mencapai 10 cm per tahun., di sinilah Giant Sea Wall dibutuhkan.

"Diperlihatkan tanggung-tanggul yang sudah terbangun tetapi tentu tidak berhenti di situ kita berharap ke depan, lebih jauh kita berharap akan ada yang lebih kokoh, lebih tinggi, yang lebih bisa mengamankan bahaya. Saya ulangi, mengamankan masyarakat terutama para nelayan yang ada di pesisir utara Jawa," jelas AHY.

Ketiga, penuntasan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) sepanjang 2.845 kilometer (km). Keempat, AHY juga diminta untuk memastikan agar tidak ada proyek-proyek yang mangkrak dan untuk proyek yang sudah jadi bisa produktif.

"Tidak boleh lagi ada bendungan yang kemudian tidak tersambung, dengan irigasi. Tidak boleh lagi ada bandara yang kemudian ternyata utilitasnya minim karena konektivitasnya tidak disiapkan, sehingga terkesan mubazir dan lain sebagainya. Tapi kita tidak boleh berhenti pada masalah, kita harus cari solusinya," kata AHY.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan tidak ada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) Tahun Anggaran 2025. Meski, di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terjadi banyak perubahan nomenklatur Kementerian dan Lembaga (K/L).

Di era Prabowo, jumlah kementerian bertambah menjadi 48, atau naik cukup banyak dibanding kementerian di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebanyak 34.

"Tidak perlu melakukan APBN Perubahan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani mengatakan penyusunan APBN 2025 sudah atas konsultasi Prabowo. Dia menyebut program-program prioritas nasional sudah diakomodasi di dalamnya.

Hanya saja yang ditekankan Prabowo adalah terkait efisiensi dan kebocoran anggaran yang tinggi. Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tinjauan (review) APBN 2025 lebih kepada arahan untuk perbaikan tersebut.

"Presiden Prabowo telah menyampaikan di berbagai kesempatan agar seluruh kementerian/lembaga betul-betul memperhatikan APBN ini terutama dengan berbagai feedback mengenai efisiensi, itu ditunjukkan dengan ICOR yang tinggi, kemudian kebocoran, maupun korupsi. Ini harus ditangani oleh seluruh kementerian/lembaga. Oleh karena itu kalau akan dilakukan review terhadap APBN, adalah lebih pada menekankan direction dari Bapak Presiden Prabowo," tutur Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyebut dalam UU APBN 2025 sudah ada klausul yang memungkinkan terjadinya perubahan, termasuk karena adanya K/L baru. Meski begitu, hal-hal perubahan yang harus disampaikan kepada DPR disebut akan tetap dilakukan.

Sri Mulyani menyebut target penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) akan dilakukan pada awal Desember 2024 dan untuk perpresnya akan dilakukan akhir November 2024.

"Jadi dalam tiga minggu ke depan kita akan sangat-sangat sibuk untuk bekerja bersama seluruh kementerian/lembaga dan Bappenas untuk bisa menerjemahkan APBN 2025 dalam bentuk dokumen, perpres, rincian daftar dari rincian anggaran per kementerian/lembaga," jelas Sri Mulyani.

Saksikan juga video: Belajar dari Covid-19, Menkes Dorong Industri Kesehatan Dalam Negeri

[Gambas:Video 20detik]

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dipastikan berlanjut sebagai salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pembangunan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN ditargetkan rampung dalam 4-5 tahun atau pada 2029.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, dirinya mendapat arahan dari Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN dengan berfokus pada tiga elemen utama pemerintahan yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

"Ke depan targetnya 4-5 tahun ke depan itu sudah bisa benar-benar berfungsi sebagai pusat pemerintahan yang baru. Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden Prabowo," kata AHY dalam Pembukaan Rakorbangwil di Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

AHY mengatakan, pembangunan IKN tidak hanya untuk perkantoran tetapi juga dengan infrastruktur dasar dan pendukungnya seperti hunian Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, dipastikan penyelesaian proyek IKN menjadi salah satu prioritas.

Arahan-arahan tersebut disampaikan Prabowo beberapa waktu lalu saat bertemu dengan AHY, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo, dan Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi.

"Secara khusus kami mendengarkan arahan-arahan beliau, yang jelas untuk IKN kita fokus pada penyelesaian IKN sebagai pusat pemerintahan," ujarnya.

Senada, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyelesaian KIPP IKN dipastikan bisa dilakukan dalam 4-5 tahun ke depan. Dalam prosesnya, pihaknya berkoordinasi erat dengan Otorita IKN.

"Kalau dari arahan Presiden (Prabowo) kemarin sudah jelas, paling lambat 2029 itu harus benar-benar sudah bisa berfungsi dengan baik, sementara yang lain-lainnya bisa menyusul," kata Dody usai acara.

Saksikan juga video: AHY Ungkap Prabowo Temui SBY di Cikeas

[Gambas:Video 20detik]

PT Net Visi Media Tbk. (NETV) alias Net TV mengumumkan pengunduran diri Manoj Dhamoo Punjabi dari posisinya sebagai Direktur Utama. Surat pengunduran dirinya itu diterima perusahaan pada Selasa (5/11) kemarin.

Selain Manoj, Komisaris Utama Shania Manoj Punjabi dan Komisaris lndependen Dian Adhitama turut mengundurkan diri dari posisinya si hari yang sama. Di mana surat pengunduran diri ini telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan yang diadakan pada, Kamis (7/11).

"Pada tanggal 5 November 2024, Perseroan telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Manoj Dhamoo Punjabi selaku Direktur Utama Perseroan, lbu Shania Manoj Punjabi selaku Komisaris Utama Perseroan, dan lbu Dian Adhitama selaku Komisaris lndependen," tulis Net TV dalam laporan keterbukaan informasi mereka Jumat (7/11/2024).

"Pengunduran diri Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diadakan pada hari ini, Kamis, 7 November 2024," tulis perusahaan lagi.

Sebagai informasi, Manoj Punjabi bersama keluarganya merupakan pendiri PT MD Entertainment Tbk (FILM) yang melantai di BEI pada 2018. Kala itu perusahaan mendapatkan dana segar senilai US$ 19 juta atau setara Rp 309,16 miliar.

Kemudian raksasa teknologi dan hiburan asal China, Tencent, membeli 14,6% saham perusahaan pada Oktober 2021. Berkat itu perusahaan mendapatkan tambahan dana segar meski tidak dirinci nilai transaksinya. Saat ini Manoj tercatat berada di posisi ke-1.835 orang terkaya di dunia dengan total harta sebesar US$ 1,7 miliar atau setara dengan Rp 27,66 triliun.

Di luar itu, sebelumnya MD Entertainment milik Manoj Punjabi mengambil alih 80,05% saham Net TV dengan nilai transaksi mencapai Rp 1.655.494.358.314 atau Rp 1,65 triliun. Melalui akuisisi ini, MD Pictures akan menjadi pemegang saham pengendali baru NET TV.

Untuk mengamankan proses akuisisi itu, MD Entertainment telah menandatangani sejumlah dokumen berupa Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat (PJBS) dan Perjanjian Penyertaan Saham Bersyarat (PPSB) pada 26 Agustus 2024 kemarin.

Lalu pada 10 Oktober 2024, NET TV mengumumkan Manoj Dhamoo Punjabi dan Shania Manoj Punjabi masuk jajaran direksi dan komisaris. Keduanya didapuk memimpin perusahaan itu bersama jajaran direksi lain seperti Priyadarshi Anand dan Surya Hadiwinata. Sementara itu, jajaran komisaris diisi Sanjeva Advani (komisaris), dan Dian Adhitama (komisaris independen).

Tokocrypto turut serta memerangi judi online yang saat ini sedang marak di Indonesia, dalam kaitan penggunaan kripto dalam tindak pidana itu.

Di tengah pesatnya adopsi aset kripto di Indonesia, muncul tantangan baru, terutama terkait dengan penggunaan kripto dalam transaksi ilegal seperti judi online alias judol. Berdasarkan laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), selama kuartal pertama hingga kuartal ketiga tahun 2024, tercatat transaksi judionline senilai Rp280 triliun yang melibatkan aset kripto dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA).

Menurut laporan The 2024 Global Crypto Adoption dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis, Indonesia mengalami lonjakan adopsi kripto yang signifikan, naik dari peringkat ke-7 menjadi peringkat ke-3 dunia.

Volume transaksi kripto di Indonesia tumbuh pesat sepanjang Januari hingga September 2024, mencapai Rp426,69 triliun, atau naik sebesar 351,97 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini mencerminkan minat yang kuat terhadap kripto di Indonesia, namun juga menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat terhadap aktivitas ilegal.

CMO Tokocrypto, Wan Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/11/2024) menilai pergeseran pola transaksi ini semakin menarik perhatian, mengingat semakin meluasnya penggunaan aset kripto oleh pelaku kejahatan.

“Pertumbuhan adopsi kripto di Indonesia, meskipun memberikan dampak positif pada ekonomi digital, juga menghadirkan peluang bagi aktor kriminal untuk memanfaatkan aset digital dalam kegiatan ilegal, termasuk perjudian online. Situasi ini menjadi tantangan utama bagi regulator dan pelaku industri dalam menjaga kepercayaan publik terhadap ekosistem kripto yang aman,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret untuk memerangi penyalahgunaan kripto dalam judi online, Tokocrypto mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor kripto.

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang menjadi regulator utama sektor ini, telah memperkuat kolaborasi dengan Kejaksaan Agung dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menutup celah yang dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.

Sebagai platform kripto yang teregulasi resmi di Indonesia, Tokocrypto berkomitmen mendukung langkah-langkah pemerintah dalam menciptakan ekosistem kripto yang aman dan bertanggung jawab. Iqbal menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam mengatasi masalah ini.

“Kami di Tokocrypto mendukung penuh upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem kripto yang aman dan bertanggung jawab. Adopsi kripto di Indonesia sangat positif, namun harus diimbangi dengan pengawasan yang tepat agar aset digital tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan dari celah yang ada,” ujarnya.

Ia menambahkan, Tokocrypto berkomitmen untuk bekerja sama dengan regulator guna memperkuat keamanan transaksi kripto di Indonesia. Dengan penerapan langkah-langkah preventif yang lebih optimal, seperti Travel Rules, Know Your Transaction (KYT), dan Know Your Customer (KYC), diharapkan industri kripto Indonesia dapat terus berkembang secara positif tanpa mengorbankan keamanan masyarakat.

“Dengan pertumbuhan yang begitu pesat, Indonesia berada di titik krusial dalam membangun ekosistem digital yang inklusif dan aman. Kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, baik dari pemerintah, regulator, maupun pelaku industri, untuk menghadirkan adopsi kripto yang bertanggung jawab. Hal ini penting agar Indonesia tidak hanya menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia, tetapi juga menjadi contoh negara yang berhasil mengelola risiko kripto secara efektif,” ungkap Iqbal.

Tantangan dalam memerangi transaksi ilegal seperti judi online melalui aset kripto menegaskan pentingnya peran regulator dalam memastikan pengawasan menyeluruh di setiap transaksi aset digital.

“Dengan regulasi dan pengawasan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi besar kripto untuk mendukung ekonomi digital,” tambahnya. [ps]

Badan Pangan Nasional telah mengusulkan agar bantuan beras dilanjutkan pada 2025. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan perbedaan penyaluran bantuan beras dari sebelumnya yakni jumlah penerima.

Arief mengatakan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan beras pada 2025 turun menjadi 16 juta keluarga. Sementara sebelumnya mencapai 22 juta KPM.

"Perubahan jumlah penerimanya saja, penerimanya tadinya 22 juta menjadi 16 juta KPM," kata dia ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Penurunan jumlah penerima bantuan beras ini karena tahun depan sudah ada program bantuan lain seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sementara jumlah penyalurannya masih tetap 10 kilogram (kg) per KPM.

"Harusnya sudah bisa ter-cover dengan beberapa kegiatan lainnya juga. Jadi ini intervensi pemerintah dan stabilisasi untuk 16 juta KPM," ungkapnya.

Sementara ini, Bapanas mengusulkan utamanya penyaluran bantuan beras untuk Januari-Februari 2025. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp 5,1 triliun.

"Kalau nggak salah (anggarannya) Rp 5,1 triliun untuk dua bulan. Sisanya nanti akan komunikasikan lagi," ucapnya.

Untuk keberlanjutan program ini, pihaknya telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas). Dia meyakini usulan tersebut akan segera disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Menko akan menyampaikan sebelum Pak Presiden ke luar negeri, mungkin akan disampaikan. Paralel bagaimana pun kita harus juga melaporkan ke Komisi IV," tuturnya.

Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI, Arief meminta dukungan agar anggaran Badan Pangan Nasional ditambah untuk melanjutkan program bantuan pangan beras. Untuk waktu dekat, penyaluran bantuan pangan beras akan dilakukan pada Januari-Februari 2025 sebanyak 300 ribu ton.

"Kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton), kemudian juga dengan dimulai bantuan pangan 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," kata Arief dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Jakarta Pusat.

Harga pangan di Indonesia disebut termahal di Asia Tenggara. Hal tersebut membuat pengeluaran masyarakat Indonesia untuk makan lebih tinggi dibandingkan negara tetangga.

"Laporan FAO disebut bahwa harga pangan bergizi Indonesia tertinggi di antara Asia Tenggara. Untuk mendapatkan pangan bergizi masyarakat kita harus mengeluarkan US$ 4,47 atau Rp 69.000 per hari," kata Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS Riyono dalam rapat dengar pendapat dengan Bapanas dan Barantin, Rabu (6/11/2024).

Sementara negara tetangga angkanya lebih rendah dibandingkan Indonesia. Seperti pengeluaran makan di Thailand US$ 4,3, Filipina US$ 4,1, dan Malaysia US$ 3,5.

"Sementara ada 183 juta penduduk kita tidak bisa mengakses pangan bergizi," tambahnya.

Menanggapi itu, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan telah mengecek langsung harga pangan di negara tetangga seperti di Singapura, Malaysia, hingga Korea. Menurutnya harga pangan di sana lebih tinggi dibandingkan Indonesia.

"Harga di rak itu (ritel) semua, kalau kita konversi lebih tinggi dari kita. Saya foto-foto satu-satu, semua menunjukkan bahwa harga pangan kita sebenarnya tidak terlalu mahal," ungkap dia.

Dalam paparannya, harga beras premium di ritel Malaysia Rp 14.104/kg-Rp 17.272/kg, harga telur Rp 28.000 sampai Rp 30.600/10 butir, gula Rp 18.900-Rp 20.700/kg, minyak goreng sawit Rp 19.152/liter-Rp 25.344/liter, bawang putih Rp 55.440/kg, bawang merah Rp 46.285/kg, dan cabai merah keriting Rp 93.000/kg.

Sementara di Indonesia, harga beras di ritel telah ditetapkan harga eceran tertinggi (HET), seperti harga beras premium Rp 14.900/kg dan beras medium Rp 12.500/kg. Untuk secara rata-rata nasional harga beras premium saat ini Rp 15.480/kg dan medium Rp 13.530/kg.

Lebih lanjut, dikutip dari Panel Harga Pangan Nasional, bawang merah rata-rata nasional Rp 34.020/kg, bawang putih Rp 40.370/kg, cabai merah keriting Rp 39.570/kg, gula konsumsi Rp 17.990/kg, dan harga telur ayam Rp 28.570/kg.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan penekanan Presiden Prabowo Subianto di sektor infrastruktur. Prabowo menekankan agar tidak terjadi kebocoran ke depannya di sektor infrastruktur.

AHY menyebut pembangunan infrastruktur ke depan harus berstandar global. Untuk mencapai hal tersebut, dia mengatakan pemerintah harus mencegah terjadinya kebocoran. Hal itu juga ditekankan oleh Prabowo kepadanya dan juga jajaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

"Kita berharap bahwa ke depan pembangunan infrastruktur berkelas dunia. Kita harus mencegah terjadinya kebocoran yang tidak perlu. Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menteri PU Pak Doddy kita selalu diingatkan, Bu Wamen PU Bu Diana selalu diingatkan, agar terus kita kawal kebijakan termasuk proyek strategis nasional agar bisa sukses dan bermanfaat," kata AHY dalam Opening Ceremony Konstruksi Indonesia 2024 yang disiarkan secara daring, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konstruksi merupakan tulang punggung dari pembangunan infrastruktur yang menjadi kunci pembangunan ekonomi. Meskipun baru dilantik, AHY mengaku tak sungkan agar belajar cepat dari para ahli di bidang infrastruktur yang selama ini mengawal konstruksi pembangunan di Indonesia. Sebab, dia menilai tugas yang diembannya tidak ringan dan penuh tantangan.

"Kita tahu ketidakpastian dunia di tingkat kawasan juga demikian mengharuskan bangsa-bangsa Indonesia mempunyai daya saing dan daya tahan. Disrupsi juga akan terjadi, ada disrupsi yang baik ada yang tidak baik. Kita harus tangguh menghadapi termasuk kemajuan pesat di bidang teknologi termasuk teknologi konstruksi. Ini harus kita kuasai, kita tidak boleh bergantung dengan bangsa lain. Kita harus memiliki kemampuan produksi dalam negeri," jelas dia.

Dia berharap gelaran Konstruksi Indonesia 2024 ini dapat berjalan dengan lancar di mana menghadirkan lebih dari 150 brand baik dari nasional dan internasional. Diharapkan gelaran tersebut dapat dihadiri lebih 15 ribu pengunjung sehingga dapat menggerakkan ekonomi setempat. Gelaran tersebut dilangsungkan selama tanggal 6-8 November di ICE BSD, Tangerang.

Perum Bulog mengusulkan bantuan pangan dan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) disalurkan awal tahun depan. Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono menyebut agar penyaluran kedua program itu dapat dilakukan pada Januari sampai Februari 2025.

Wahyu menjelaskan pihaknya saat ini sedang menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025. Sejalan dengan itu, dia mengusulkan agar penyaluran bantuan pangan sebesar 220 ribu ton dan SPHP sebesar 150 ribu ton per bulan disalurkan pada Januari hingga Febuari 2025.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menstabilkan harga beras di pasar pada bulan tersebut. Bahkan usulan tersebut telah disampaikan kepada Menteri Bidang Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

"Dengan asumsi satu bulan, bantuan pangan sebesar 220 ribu dan SPHP sebesar 150 ribu ton satu bulan, ini akan dilepas untuk stabilisasi harga bulan Januari hingga Februari. Kami menyarankan melalui Pak Menko Pangan tadi agar supaya keseimbangan angka inflasi kita," terang Wahyu saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Menurutnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) sebagai regulator seharusnya telah menyediakan anggaran untuk kedua program tersebut. Dia menilai stok beras yang terlalu besar dapat membebani bunga Perum Bulog.

"Stok yang terlalu besar maka akan membebani bunga yang di Perum bulog. Saya kira mekanismenya ketika melakukan pengadaan dana dari perbankan ketika masuk dalam persetujuan persediaan maka itu sudah masuk dalam utang dan bunganya akan bergerak. Semakin tidak ada penyaluran, tidak ada penjualan. Karena penjualan kita adalah captive di bantuan pangan melalui regulasi dari Kepala Badan Pangan," jelas Wahyu.

Sebagai informasi, realisasi bantuan pangan tahap 1 sebesar 659.352 ton beras dan tahap 2 sebesar 653.613 ton beras dengan sasaran penerima sebesar 22 juta kepala keluarga (KK). Kemudian realisasi penyaluran stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP untuk sejumlah 1.230.273 juta ton beras atau sebesar 81,07% dari target sebesar 1.517.500 ton.

"Penyaluran SPHP tertinggi bulan Februari 2024. Terjadi penurunan penyaluran SOHP pada Maret sampai dengan Juni 2024 karena harga beras di pasaran umum turun," terangnya.

Presiden Prabowo Subianto melantik Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu dan anggotanya. Mari mengatakan, tugasnya di DEN utamanya akan memberikan masukan dan rekomendasi mengenai isu-isu strategis dan program prioritas dari Prabowo.

Mari mengatakan, secara garis beras untuk jangka pendek, tugasnya menjaga pertumbuhan ekonomi nasional karena saat ini banyak ketidakpastian yang juga akan berpengaruh terhadap ekonomi.

"Kita menghadapi banyak ketidakpastian eksternal, maupun kita harus mempertahankan pertumbuhan di dalam negeri. Itu yang jangka pendek," kata dia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Sementara untuk jangka menengah, pihaknya bertugas untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi. Berbagai sektor juga akan menjadi perhatian terutama pada program prioritas Prabowo.

"Seperti manufaktur, pertanian, sesuai dengan program prioritas Presiden, mengenai swasembada pangan, swasembada energi dan juga bagaimana mengefektifkan anggaran yang merupakan prioritas bapak Presiden," jelasnya.

Mari mengatakan, masa jabatan dari DEN ini selama Prabowo menjabat yakni 2024-2029. Pihaknya telah menyiapkan beberapa hal untuk dilaporkan Prabowo.

"Siang ini kita harapkan bisa melaporkan ke bapak Presiden dan mendapatkan arahan dari bapak presiden sekiranya dari tugas kita," pungkasnya.

Pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sumatera Utara (UISU), Gunawan Benjamin, menilai Pemerintahan Prabowo dapat mempertimbangkan secara serius untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) khusus untuk aset kripto.

“Sejauh ini memang sudah diatur oleh UU P2SK, namun produk hukum turunan seperti dalam bentuk PP yang mengatur dengan tegas terkait semua aspek aset kripto sangat dibutuhkan. Seperti aturan yang mengatur kebijakan lintas kementerian,” jelas Gunawan kepada Blockchainmedia.id, Senin (4/11/2024) melalui WhatsApp.

Menurut Gunawan, aturan tersebut berguna untuk memberikan rasa aman bagi investor maupun dunia usaha pada umumnya. Sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS) sendiri juga terus berbenah dengan menyempurnakan segala perangkat yang mendukung kegiatan kripto di negaranya. Mengingat Indonesia saat ini menduduki peringkat ke-3 dunia dalam hal adopsi aset kripto.

Ucapan Gunawan itu merujuk pada Executive Orderyang ditandatangani oleh Presiden Joe Biden pada 9 Maret 2022. Aturan mengikat itu mengatur di antaranya terkait perlindungan konsumen dan investor.

Lewat peraturan itu, Biden mengarahkan departemen keuangan dan lembaga terkait untuk menilai dan mengembangkan rekomendasi kebijakan guna mengatasi implikasi dari sektor aset digital yang berkembang, serta perubahan di pasar keuangan bagi konsumen, investor, bisnis, dan pertumbuhan ekonomi yang adil.

Aset digital, termasuk di dalamnya adalah aset kripto dan Central Bank Digital Currency (CBDC) dalam konteks perkembangan pesat teknologi blockchain.

“Kita harus melindungi konsumen, investor, dan bisnis di Amerika Serikat. Fitur unik dan beragam dari aset digital dapat menimbulkan risiko keuangan yang signifikan bagi konsumen, investor, dan bisnis jika perlindungan yang tepat tidak tersedia. Jika tidak ada pengawasan dan standar yang memadai, perusahaan yang menyediakan layanan aset digital dapat memberikan perlindungan yang tidak memadai untuk data keuangan yang sensitif, pengaturan kustodian dan pengaturan lain yang berkaitan dengan aset dan dana pelanggan, atau pengungkapan risiko yang terkait dengan investasi,” tertera dalam Executive Order 14067 yang dikeluarkan beberapa bulan sebelum kasus FTX mencuat itu.

Wow! Indonesia Semakin Dekat Jadi Pusat Kripto Asia

Sebagaimana yang diketahui, kepastian hukum tentang aset kripto, jenis aset digital itu, sudah diamanahkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang resmi bergulir sejak Agustus 2023 lalu.

Berdasarkan pantauan Redaksi Blockchainmedia.id, pada tahun 2023 lalu memang sempat mengemuka rencana bahwa sejumlah PP akan terbit pada akhir 2023, namun hingga menjelang akhir 2024 ini belum ada kejelasan.

Hingga saat ini ada sejumlah POJK sebagai tindak lanjut dari UU P2SK itu, yakni POJK 3/2024 mengatur penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan aset keuangan digital, termasuk aset kripto.

Selain POJK 3/2024, OJK juga memiliki POJK 22 Tahun 2023 yang melarang perusahaan perdagangan aset kripto untuk menawarkan produk aset kripto melalui iklan. Aturan ini akan efektif setelah OJK mengambil alih tugas pengawasan aset kripto dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) pada Januari 2025.

OJK Siap Awasi Kripto, Ini Kabar Terbarunya!

Lanjut Gunawan, dengan kehadiran regulasi berupa PP yang memperkuat amanah UU P2SK tersebut, nantinya investor maupun semua stake holder yang berada dalam ekosistem kripto tersebut kian yakin dengan transaksi kripto di tanah air, setelah sebelumnya kita sempat dikejutkan dengan insiden peretasan yang dialami Indodax beberapa waktu lalu serta kasus penggelapan dana pengguna seperti FTX di AS.

“Perkembangan dunia investasi khususnya aset kripto belakangan ini memang sangat pesat. Sehingga produknya berkembang lebih cepat, dan membutuhkan regulasi atau aturan yang bisa segera terbit untuk melindungi ekosistem kripto itu sendiri. Pada dasarnya OJK juga tengah menggodok aturan tambahan terkait aset kripto itu nantinya,” tuturnya.

Ia berharap semoga saja aturan lain yang akan dikeluarkan oleh OJK terkait aset kripto nantinya sudah mewakili semua kepentingan stake holder. Tidak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi tetap memunculkan kemungkinan bahwa akan ada inovasi maupun perkembangan lanjutan untuk transaksi kripto ke depan seiring dengan kemajuan teknologi itu sendiri. Nantinya akan menuntut aturan baru atau kemungkinan regulasi yang diubah untuk mendukung ekosistem kripto tersebut.

“Yang penting regulator bisa bersikap adaptif yang mampu mengimbangi dinamika pasar maupun dunia investasi. Karena tanpa regulasi berarti tidak ada kepastian hukum. Dan tanpa kepastian hukum, jangan harap akan terbentuk iklim investasi yang baik,” tutup Gunawan. [ps]

Presiden Prabowo Subianto mempunyai target swasembada pangan. Dalam mendukung target tersebut, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menggelar dialog kebijakan iklim dan perdagangan yang melibatkan lembaga-lembaga internasional dan nasional.

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan forum tersebut akan membahas terkait masukan hingga kendala-kendala yang dihadapi ke depannya terkait perdagangan dan iklim. Hal ini, menurut Budi, dapat membantu pemerintah dalam mencapai target swasembada pangan.

"Kita minta masukan kementerian/lembaga depan kan kita harus apa namanya Karena Indonesia kan sudah mencanangkan tahun 2028 itu swasembada pangan. Jadi diskusi-diskusi ini perlu dilakukan untuk mengetahui apa kira-kira ke depan yang harus kita lakukan, kendala-kendalanya apa," kata Budi dalam acara Action on Climate and Trade, di Park Hyatt Hotel, Jakarta, Senin (4/11/2024).

Dia menilai forum ini dapat membantu pemerintah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan mengenai ketahanan pangan ke depan. Forum ini melibatkan lembaga internasional dan nasional, seperti World Bank, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, hingga Bappenas.

"Jadi kita diskusi saja bareng-bareng dengan beberapa lembaga internasional dan nasional yang kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Jadi kita dukung pemerintah, Presiden, Pak Prabowo Supaya ketahanan pangan atau swasembada pangan ini terwujud," imbuh dia.

Dia menjelaskan tentunya hal itu juga berkaitan dengan perjanjian perdagangan-perdagangan internasional yang ada. Sebab, dia menilai masing-masing negara membutuhkan satu sama lain untuk kecukupan bahan pangan, termasuk Indonesia. Untuk itu, dia menilai perlunya kemudahan distribusi barang sehingga stok pangan tetap keberlanjutan.

"Jadi kita harus bicara kan dari awal jangan sampai nanti ketika kebutuhan pangan masing-masing negara meningkat, tetapi distribusinya tetap menjadi susah," jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia bisa mencapai swasembada pangan empat sampai lima tahun lagi. Dengan begitu, dia juga yakin Indonesia bisa menjadi lumbung pangan dunia.

"Saya sudah mempelajari bersama pakar-pakar yang membantu saya. Saya yakin paling lambat 4 sampai 5 tahun kita akan swasembada pangan. Bahkan kita siap menjadi lumbung pangan dunia," kata Prabowo dalam Pidatonya di Gedung MPR RI, Jakarta, Minggu (20/10/2024).