Jakarta - Indonesia disebut-sebut punya potensi pengembangan energi baru terbarukan (EBT) yang sangat besar, yakni mencapai 3.677 Gigawatt. Salah satu sumber potensi itu berasal dari pemanfaatan energi panas bumi atau geothermal.

Menteri Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan Indonesia memiliki cadangan energi panas bumi terbesar kedua di dunia. Sebagian besar energi ini tersimpan khususnya di Pulau Jawa.

"Kalau kita bicara potensi sebetulnya panas bumi atau geothermal kita mungkin nomor dua terbesar reserve-nya di dunia terutama di daerah Jawa," ungkapnya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Menuju Indonesia Hijau: Inovasi Energi dan Sumber Daya Manusia,' di Hotel St. Regis, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2024).

Sayangnya menurut Rosan potensi energi bersih tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Kondisi ini terlihat dari tingkat kontribusi Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang baru di angka 3% dari total produksi listrik nasional.

"Itu mungkin kurang dari 3% yang (sudah) kita utilisasi (dimanfaatkan)," ucapnya.

Rosan menilai potensi energi geothermal di RI itu akan tetap menjadi potensi saja jika tidak ada pengembangan industri. Untuk itu menurutnya diperlukan kebijakan yang sifatnya mendukung masuknya investasi di sektor ini, misalkan saja pemberian insentif.

"Bagaimana kita bisa beralih ke energi hijau dengan lebih cepat, lebih baik, lebih efektif dan lebih efisien," pungkasnya.

Sebagai tambahan informasi, dalam catatan detikcom disebutkan sebanyak 40% energi panas bumi ada di Indonesia. Secara angka Indonesia memiliki potensi sebesar 24 Gigawatt (GW) dari geothermal saja.

Sayangnya, dari angka tersebut baru sekitar 10% atau 2,4 GW saja yang dimanfaatkan. Jumlah ini masih sangat jauh dari total kapasitas pembangkit listrik terpasang Indonesia hingga Desember 2023 yang mencapai 72.976 MW.

Apabila utilisasi PLTP Indonesia dapat dimaksimalkan hingga mencapai 100%, maka pemanfaatan sumber energi geothermal dapat mencapai 32% dari total kapasitas pembangkit listrik nasional ini. (fdl/fdl)

Jakarta -

Potensi minyak dan gas bumi (migas) diproyeksi masih besar. Hal ini menyusul adanya temuan cadangan dalam jumlah besar di South Andaman dan North Ganal.

Dalam diskusi IATMI Business Talk, Deputi Bidang Koordinasi Kedaulatan Maritim dan Energi pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, diperlukan pendekatan seimbang dalam transisi energi di Indonesia. Dia juga mengatakan, migas juga masih sangat penting.

"Pertumbuhan ekonomi harus jalan bersamaan dengan upaya keberlanjutan. Kebutuhan migas masih penting terutama primer dan transportasi," kata Jodi keterangan tertulis, Jumat (13/9/2024).

Jodi mengakui ada tantangan dari sisi penyelarasan aturan main. Untuk itu, pemerintah bertekad untuk membangun pondasi kuat dari sisi regulasi. Salah satu regulasi paling krusial yang bakal dikejar adalah revisi Undang-Undang Migas (RUU Migas).

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto menyatakan pengembangan industri hulu migas akan terus berlanjut dengan mengedepankan prinsip fleksibilitas tanpa melupakan kepentingan negara. Dia mencontohkan dalam pengembangan temuan Geng North di North Ganal di mana proses pembahasan rencana pengembangan jadi salah satu benchmark dan contoh nyata bahwa pemerintah bergerak lebih cepat mengikuti ritme pelaku usaha.

"Pemerintah berikan tambahan waktu eksplorasi untuk ENI. Pemerintah adaptif saat ini, terutama dalam 3 tahun terakhir. Misalnya apa yang dilakukan untuk blok baru itu kita bisa berikan split up to 50%," kata Ariana.

Dia mengakui bahwa salah satu fundamental perubahan industri migas tanah air adalah UU Migas. Namun pemerintah tidak tinggal diam hanya menunggu terbitnya UU baru.

"Dalam tiga tahun terakhir itu pemberian split untuk kontraktor itu sangat fleksibel sesuai Kepmen 199/2021. Jadi UU Migas kita memang tunggu, tapi kita nggak diam kita lakukan perbaikan tujuannya dua hal. IRR perusahaan dan profitability index perusahaan tetap terjaga, apapun caranya bisa macam-macam bisa ditambahin split, perubahan FTP, investment credit dan lainnya. Ruang itu sudah dibuka," jelas Ariana.

Ketua Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia (IATMI) Raam Krisna berharap diskusi ini bisa memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah sehingga bisa menjaga momentum peningkatan gairah investasi yang kini sedang terjadi. "IATMI yakin dengan sinergi yang kuat dapat mewujudkan industri migas yang kompetitif dan berkelanjutan," ujar Raam.

Ketua Panitia IATMI Business Talk, Firmansyah Arifin menilai kehadiran sejumlah pemain utama dalam acara ini membuktikan bahwa sektor hulu migas masih jadi sektor penting meskipun ada tekanan transisi energi dengan penggunaan energi baru terbarukan.

"Di era transisi energi ini justru migas makin penting. Acara ini diharapkan mampu merumuskan gagasan yang bisa menjawab berbagai tantangan pengelolaan hulu migas di era transisi energi," ungkap Firmansyah.

(kil/kil)

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) Djoko Siswanto mengatakan pengelolaan cadangan penyangga energi (CPE) akan dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Hal ltu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang CPE yang diterbitkan 2 September 2024. Meski begitu, Menteri ESDM bisa melibatkan badan usaha dalam pengelolaan CPE.

"Pengaturan CPE dilakukan oleh DEN. Sedangkan pengelolaannya menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, dan dapat mengikutsertakan Badan Usaha yang memiliki izin usaha di bidang energi," ujar Djoko dilansir siaran pers dari website resmi Kementerian ESDM, sebagaimana dilansir pada Sabtu (7/9/2024).

Djoko menerangkan jenis CPE yang diatur dalam Perpres 96/2024 ada tiga, yakni minyak bumi, BBM jenis bensin, dan LPG.

Jenis itu diatur dengan mempertimbangkan peran strategis dalam konsumsi nasional dan sumber perolehan yang berasal dari impor.

Untuk masing-masing jenis CPE telah ditentukan besaran yang harus dicapai berdasarkan aturan pada Perpres 96/2024 sebagai berikut:

• Jumlah CPE BBM jenis bensin (gasoline) sejumlah 9,64 juta barel
• Liquefied Petroleum Gas (LPG) sejumlah 525.780 metrik ton
• minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

"Penyediaan CPE dilakukan secara bertahap sampai kurun waktu tahun 2035, sesuai kemampuan keuangan negara," kata dia.

Djoko menambahkan bahwa lokasi CPE harus memenuhi persyaratan teknis dan kelayakan. Ini termasuk geologi, kemudahan distribusi, rencana tata ruang, lingkungan, infrastruktur, kemungkinan krisis energi dan/atau darurat energi, dan faktor lainnya.

"Penentuan lokasi CPE diputuskan dan ditetapkan dalam Sidang Anggota DEN. Lokasinya mengoptimalkan infrastruktur energi yang telah ada. Apabila tidak mencukupi dapat dilakukan penyediaan infrastruktur baru," imbuhnya.

Djoko juga menjelaskan bahwa pengelolaan CPE mencakup pengadaan persediaan, pengadaan infrastruktur dan pemeliharaan, penggunaan, dan pemulihan CPE.

Pengadaan persediaan dapat berasal dari CPE yang diproduksi di dalam negeri atau diimpor. Pengelolaan CPE didanai dengan dana dari APBN dan sumber lainnya yang sah.

Peraturan Menteri ESDM akan mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan teknis pengelolaan CPE, pembinaan, dan pengawasan.

"CPE digunakan apabila terjadi kondisi krisis energi dan/atau darurat energi. Mekanismenya mengacu pada Perpres Nomor 41 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan dan Penanggulangan Krisis Energi dan/atau Darurat Energi," jelas Djoko.

Lebih lanjut Djoko menyampaikan bahwa keberadaan Perpres 96/2024 akan menjadi payung hukum untuk mengelola cadangan energi yang memadai.

Pemerintah menyadari pentingnya memiliki cadangan energi yang cukup untuk menangani risiko seperti fluktuasi harga minyak global, bencana alam, atau gangguan pasokan.

"Tujuannya, untuk menjamin ketahanan energi nasional dan memberikan arah bagi Pemerintah dalam melaksanakan penyediaan CPE," ungkap Djoko.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 Tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE) pada 2 September 2024.

Dilansir pada Sabtu (7/9/2024) dari salinan Perpres yang telah resmi diunggah di website Sekretariat Presiden, CPE adalah ketersediaan sumber energi dan energi yang disimpan secara nasional yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan energi nasional pada kurun waktu tertentu. CPE bertujuan menjamin ketahanan energi nasional.

Dalam Perpres 96/2024, diatur tentang jumlah CPE yang merupakan besaran minimal sumber energi dan energi yang perlu disediakan dalam rangka menjamin ketahanan energi.

Besaran CPE dinyatakan dalam suatu satuan volume untuk memenuhi kebutuhan energi.

Pasal 5 ayat (1) perpres menyebutkan ada tiga jenis CPE yang harus tersedia. Pertama, bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin untuk bahan bakar tranportasi.

Kedua, liquified petroleum gas (LPG) untuk bahan bakar industri, transportasi, komersial, petani, nelayan hingga rumah tangga.

Ketiga, minyak bumi yang digunakan sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak.

Kemudian pada pasal 6 ayat (1) diatur besaran masing-masing jenis CPE dengan rincian sebagai berikut;

a. bahan bakar minyak jenis bensin (gasoline) sejumlah 9,64 (sembilan koma enam puluh empat) juta barel.

b. LPG sejumlah 525,78 (lima ratus dua puluh lima koma tujuh puluh delapan) ribu metrik ton.

c.minyak bumi sejumlah 10,17 (sepuluh koma tujuh belas) juta barel.

Lalu Perpres Nomor 96/2024 juga mengatur soal waktu yang ditentukan untuk memenuhi Jumlah CPE yakni sampai dengan 2035, yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Sejalan dengan hal itu, diatur pula soal pengadaan persediaan CPE yang bisa berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri. Pengadaan persediaan CPE dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam proses pengadaan CPE dapat dilakukan pendanaan yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Masih berdasarkan aturan pada perpres yang sama, pengelolaan CPE menjadi tanggungjawab menteri terkait.

Selain itu pengelolaan CPE bisa mengikutsertakan BUMN di bidang energi, badan usaha, dan/ atau bentuk usaha tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang energi.

Pelaksanaan pengelolaan CPE dirumuskan oleh menteri dan disampaikan dalam sidang anggota Dewan Energi Nasional (DEN) dan/ atau sidang paripurna serta menyertakan pertimbangan aspek pertahanan dan keamanan negara.

Lebih lanjut pada pasal 18 diatur soal penggunaan CPE, yakni dilakukan saat terjadi krisis energi dan/atau darurat energi.

Jakarta -

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merilis aturan baru soal cadangan energi. Lewat aturan ini, Jokowi menetapkan cadangan wajib untuk bensin, gas LPG, hingga minyak mentah yang harus disiapkan pemerintah pusat.

Aturan itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE) yang diteken 2 September 2024. Penyediaan cadangan energi dalam beleid ini dilakukan untuk menjamin ketahanan energi nasional, mengatasi krisis energi dan darurat energi, hingga melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

"Penyediaan CPE merupakan kewajiban yang harus disediakan oleh pemerintah pusat," tulis pasal 2 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Selasa (3/9/2024).

Dalam pasal 5 ayat 1 dijelaskan, ada 3 jenis energi yang harus dicadangkan pemerintah. Pertama, bahan bakar minyak (BBM) jenis bensin atau gasoline yang digunakan untuk bahan bakar transportasi.

Lalu, liquefied petroleum gas (LPG) sebagai bahan bakar untuk keperluan industri, transportasi, pertanian, nelayan, rumah tangga, dan komersial besar, menengah, dan kecil. Yang terakhir adalah minyak bumi yang digunakan untuk bahan baku keperluan operasi kilang minyak.

Jenis-jenis energi yang harus dicadangkan ini bisa diubah dengan beberapa pertimbangan. Mulai dari peran strategis energi tersebut dalam konsumsi nasional, sumber perolehan dari impor atau produksi dalam negeri, digunakan untuk modal pembangunan nasional, memperhatikan neraca energi nasional, dan atau sumber energi bisa ditransformasikan.

Pada pasal 6 dijelaskan juga besaran cadangan yang harus disiapkan. Pertama untuk BBM bensin sejumlah 9,64 juta barel, kedua untuk LPG sejumlah 525,78 ribu metrik ton, dan terakhir minyak bumi sejumlah 10,17 juta barel.

Besaran cadangan untuk 3 energi tersebut disebutkan harus dipenuhi sampai tahun 2035. Pemenuhan dilakukan dengan melihat kemampuan keuangan negara.

"Waktu CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan lama waktu yang ditentukan untuk memenuhi Jumlah CPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sampai dengan kurun waktu tahun 2035 yang dipenuhi sesuai dengan kemampuan keuangan negara," tulis pasal 7 beleid tersebut.

Simak Video: IPA Convex 2024 Jadi Momentum Bagi Ketahanan Energi Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

(hal/fdl)

WASHINGTON - Pada tahun 2024, harga emas telah melonjak hampir 20%, didorong oleh pembelian bank sentral yang signifikan. Itu dipicu permintaan konsumen yang kuat di China , dan peningkatan minat pada aset safe haven karena ketidakpastian geopolitik dan ancaman perang dunia III.

Negara dengan emas terbanyak adalah Amerika Serikat, yang memiliki 8.133 ton senilai USD628 miliar. Setengah dari cadangan negara tersebut disimpan di United States Bullion Depository, yang dikenal sebagai Fort Knox, sebuah pangkalan Angkatan Darat Amerika Serikat di Kentucky.

Jerman berada di peringkat kedua dengan 3.351 ton, diikuti oleh Italia dengan 2.452 ton.

Ketidakpastian Globel dan Ancaman Perang Dunia III, 10 Negara Ini Tingkatkan Cadangan Emas

1. Amerika Serikat (8.133 Ton)

2. Jerman (3.351 Ton)

3. Italia (2.452 Ton)

4. Prancis (2.437)

5. Rusia (2.336)

6. Tiongkok (2.264)

7. Swiss (1.040)

8. Jepang (846)

9. India (831)

10. Belanda (612)

Melansir Visual Capitalist, sebagian besar emas dunia dipegang oleh bank sentral, yang mengelola cadangan ini karena karakteristik keamanan, likuiditas, dan pengembaliannya. Lembaga-lembaga ini memegang sekitar seperlima dari semua emas yang ditambang sepanjang sejarah.

Pada paruh pertama tahun 2024, bank sentral membeli 483 ton emas, yang merupakan rekor baru.

Turki menjadi pembeli emas terbesar pada paruh pertama tahun ini, dengan total pembelian 45 ton. India berada di peringkat kedua, dengan total pembelian 37 ton emas dalam enam bulan pertama.

Sebagai pembeli utama, China baru-baru ini memperlambat pembelian emasnya, dengan menangguhkannya pada bulan Mei dan Juni. Sebelumnya, bank sentral China telah meningkatkan cadangan emasnya selama 18 bulan berturut-turut.