Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) melayangkan gugatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Gugatan administrasi negara itu didaftarkan dengan nomor perkara 349/G/2024/PTUN.JKT pada Selasa (1/10/2024).

"Status perkara: Panggilan para pihak," demikian bunyi perkara gugatan itu sebagaimana dilansir dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN.JKT, Selasa (1/102/2024).

Adapun substansi gugatan tersebut belum ditampilkan. Petitum penggugat pun akhirnya belum bisa diketahui.

Saat dimintai konfirmasi, PKB menyebut gugatan itu berkaitan dengan keputusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Putusan Bawaslu yang digugat PKB itu seputar pergantian antarwaktu atau PAW.

"[Gugatan terkait] keberatan dengan keputusan bawaslu. Soal PAW," ujar Sekjen PKB Hasanuddin Wahid ketika ditemui di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (1/10/2024).

Hasanuddin enggan memerinci lebih lanjut soal gugatan yang dilayangkan partainya itu ke PTUN Jakarta.

Adapun, ini bukan pertama kali PKB menghadapi gugatan terkait dengan Pemilu 2024. Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, dua caleg terpilih PKB menggugat Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, 17 September 2024.

Dilansir dari Antara, alasan dua caleg PKB ini melayangkan gugatan, yakni karena Ketum DPP PKB tersebut dianggap bertindak semena-mena memecat, dan menggantikan keduanya sebagai caleg terpilih.

“Gugatan Achmad Ghufron Sirodj teregister dengan Nomor Perkara 566/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus, sedangkan gugatan Irsyad Yusuf teregister dengan Nomor Perkara: 567/Pdt.Sus-Parpol/2024/PN.Jkt.Pus,” kata kuasa hukum keduanya, Taufik Hidayat, seperti dilansir dari Antara.

Menurut Taufik Hidayat, tak ada alasan Komisi Pemilihan Umum RI untuk tidak melantik Achmad Ghufron Sirodj dan Irsyad Yusuf menjadi anggota DPR RI terpilih 2024-2029.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid tengah mempertimbangkan langkah hukum untuk melawan putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.

Keputusan yang dimaksud terkait tiga kader PKB yang telah dipecat, tetapi tetap diputuskan untuk dilantik menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN terhadap SK KPU RI No:1401 Tahun 2024 tertanggal 28 September 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU No 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

Sebelumnya, KPU telah mengabulkan permintaan PKB agar ketiga kadernya yang telah dipecat diganti dengan kader lain untuk dilantik sebagai anggota DPR RI.

Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1349 Tahun 2024 yang ditandatangani Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 20 September 2024.

Namun, Bawaslu kemudian menyatakan bahwa langkah KPU itu melanggar tata cara prosedur penggantian calon anggota DPR RI terpilih.

Bawaslu kemudian memerintahkan KPU untuk tetap melantik tiga kader PKB yang telah dipecat itu. KPU pun menindaklanjuti perintah Bawaslu dengan Keputusan KPU Nomor 1401 Tahun 2024.

Hasanuddin lantas mempertanyakan keputusan Bawaslu dan KPU tersebut.

Ia menganggap, kedua lembaga itu mestinya tak ikut campur kebijakan internal PKB yang sudah dilindungi oleh Undang-Undang (UU) Partai Politik dan AD/ART PKB.

"Bagaimana bisa KPU dan Bawaslu menganulir hak dan kewenangan partai yang dilindungi oleh undang-undang dan AD/ART PKB soal pemberhentian anggotanya?" tutur dia.

"Bagaimana mungkin dan apa dasarnya KPU menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi caleg terpilih?" sambung dia.

Ia menekankan, mestinya KPU dan Bawaslu tak mengambil keputusan apapun karena para kader yang dipecat tengah menempuh upaya hukum untuk menggugat keputusan PKB.

"Proses hukum tersebut sedang berlangsung, seharusnya semua pihak menghormati semua proses hukum tersebut," imbuh dia.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid menganggap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melampaui batas karena ikut campur soal pemecatan dua kadernya yang menjadi calon legislatif (caleg) terpilih DPR RI.

Mestinya KPU dan Bawaslu tidak mengambil keputusan lebih dulu karena tiga kader yang dipecat itu tengah melakukan langkah hukum melalui mahkamah partai dan pengadilan.

"Proses hukum tersebut sedang berlangsung, seharusnya semua pihak menghormati semua proses hukum dengan tidak menerbitkan keputusan dalam bentuk apapun sampai keputusan pengadilan tersebut berkekuatan hukum tetap," ujar Hasanuddin dalam keterangannya, Minggu (29/9/2024).

Adapun ketiga caleg terpilih DPR RI itu adalah Ali Ahmad, Ghufron Sirodj, dan Mohammad Irsyad Yusuf.

Mulanya, KPU sudah mengganti tiga nama itu karena telah dipecat oleh PKB melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang diteken oleh Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin.

Tapi, Bawaslu menyatakan, KPU melakukan pelanggaran tata cara prosedur penggantian calon anggota DPR RI terpilih.

Kemudian, Bawaslu memerintahkan agar KPU tetap menyatakan tiga kader PKB itu sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Hasanuddin pun mempertanyakan kewenangan Bawaslu dan KPU atas keputusan PKB.

"Bagaimana bisa KPU dan Bawaslu menganulir hak dan kewenangan partai yang dilindungi oleh undang-undang dan AD/ART PKB soal pemberhentian anggotanya?" ucap dia.

"Bagaimana mungkin dan apa dasarnya KPU menetapkan orang yang sudah diberhentikan dari PKB menjadi caleg terpilih?" sambung dia.

Oleh sebab itu, pihaknya bakal mengambil langkah hukum atas putusan KPU yang mengakomodasi perintah Bawaslu.

Ia menyebut, PKB tengah mempertimbangkan untuk mengajukan gugatan ke PTUN terhadap SK KPU RI No: 1401 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan KPU No 1206 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu 2024.

"Semua itu kita lakukan untuk memastikan kewenangan dan tegaknya disiplin partai sebagaimana diatur dalam AD/ART PKB yang dijamin oleh Undang-Undang Partai Politik," imbuh dia.

Bisnis.com, DENPASAR - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menceritakan banyak caleg PKB yang minim biaya saat mengikuti Pileg 2024 kemarin.

Menurutnya, caleg tersebut hanya memiliki modal seadanya dan pengorbanan besar untuk mencalonkan diri jadi caleg dari PKB.

"Saya mengerti betul bahwa caleg caleg ini berhasil dengan keringat pembiayaan dan seluruh pengorbanan," kata Muhaimin di Bali, Sabtu (24/8) malam.

Bahkan, menurut Muhaimin tidak sedikit caleg PKB yang meninggalkan banyak utang sana-sini untuk modal mencalonkan diri. Kemudian, setelah terpilih, para caleg tersebut langsung menggadaikan SK untuk menutupi utangnya saat mencalonkan diri

"Saya tahu banyak yang meninggalkan utang di sana-sini. Saya tahu ada yang sudah menggadaikan SK 5 tahun yang lalu, sampai hari ini belum lunas juga, saya tahu," ujarnya.

Maka dari itu, pria yang akrab disapa Cak Imin tersebut mendorong revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional di masa pemerintahan Prabowo-Gibran nanti. Aturan itu mengatur tentang honorarium anggota DPRD.

"Sudah saya titipkan kepada Pak Prabowo. DPRD ini makhluk paling kasihan sedunia. Insya Allah revisi Perpres 33 dituntaskan," ucap Cak Imin.

Diberitakan sebelumnya, Muhaimin Iskandar terpilih kembali sebagai Ketua Umum PKB 2024-2029 dalam Muktamar di Bali. Dalam pernyataannya usai terpilih kembali menjadi ketua umum, Muhaimin ingin agar PKB menjadi partai yang independen dan mandiri ke depannya.

“Memang perbincangan di kalangan para kiai momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin, dan menghasilkan hasil yang bagus, malah justru berkah buat PKB untuk benar-benar independen dan mandiri. Karena setelah independen dan mandiri, maka PKB tidak lagi bergantung kepada lembaga maupun organisasi mana pun,” ujarnya.

Sementara itu, dia menilai amanah untuk memimpin kembali PKB selama lima tahun mendatang merupakan hal yang berat. Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa dirinya akan bekerja sekuat tenaga.