JAKARTA, KOMPAS.com - Asisten pribadi Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf, Achmad Gufron Sirodj (Lora Gopong) mengapresiasi putusan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI yang diumumkan pada Jumat (27/9/2024).

Dalam putusan tersebut, Bawaslu menyatakan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) tetap harus mendaftarkan namanya sebagai calon legislatif (caleg) DPR terpilih yang akan dilantik pada 1 Oktober.

Gufron menilai penggantian namanya sebagai caleg terpilih oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merupakan tindakan yang tidak adil.

“Alhamdulillah kebenaran akan menemukan jalannya. Kami dizalimi. Tanpa alasan jelas kami diganti begitu saja, padahal kami dapat mandat langsung dari suara rakyat,” kata Gufron dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2024).

"Saya ucapkan terima kasih kepada Bawaslu yang telah memastikan keadilan sebagai spirit dasar dalam mengambil keputusannya, sehingga perjuangan hak saya sebagai caleg pemenang pemilu legislatif dapat memenuhi rasa keadilan yang sebenar-benarnya," lanjut dia.

Gufron menambahkan bahwa putusan ini merupakan kemenangan bersama dari nurani konstituennya yang selama ini berjuang di daerah pemilihannya.

Dia merasa tidak pernah diberi tahu atau dipanggil oleh PKB terkait penggantiannya.

Sebelumnya, KPU dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran dalam prosedur penggantian calon anggota DPR RI terpilih dari PKB. Dua di antaranya adalah Achmad Gufron Sirodj dan adik Sekretaris Jenderal PBNU, Irsyad Yusuf.

“Memerintahkan kepada Terlapor untuk menerbitkan keputusan KPU yang menetapkan Pelapor I atas nama Achmad Gufron Sirodj sebagai calon terpilih anggota DPR pada daerah pemilihan Jawa Timur IV dari Partai Kebangkitan Bangsa,” kata Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang bertindak sebagai ketua majelis pemeriksa, dalam sidang pengucapan putusan pada Jumat (28/9/2024).

Pemecatan Gufron dan Yusuf sebelumnya ditengarai berkaitan dengan konflik internal antara Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf serta Sekjen PBNU Saifullah Yusuf.

PKB kemudian mengusulkan penggantian Gufron dan Yusuf sebagai caleg terpilih dengan nama Muhammad Khozin dan Anisah Syakur.

KPU mengakomodasi permintaan ini melalui Keputusan KPU Nomor 1349 Tahun 2024 yang diteken oleh Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin.

Namun, Bawaslu meminta agar KPU membatalkan keputusan tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemilihan Umum (KPU) batal menetapkan perolehan kursi dan penetapan calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Rabu (31/7/2024). Pasalnya, masih ada perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berproses di Mahkamah Konstitusi (MK).

Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, MK dilaporkan telah menerima permohonan PHPU yang baru dari partai politik pada Rabu sekitar pukul 10.00 WIB. Karena itu, KPU tak bisa melakukan penetapan perolehan kursi dan caleg terpilih.

"Rencana kami mau melakukan penetapan perolehan kursi partai politik itu belum bisa kami lanjutkan," kata Idham di kantor KPU, RI, Jakarta Pusat Rabu.

Meski demikian, ia menilai, MK telah mengetahui tahapan pendaftaran pasangan calon (paslon) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang akan dilakukan pada 27-29 Agustus 2024. Dalam hal ini, paslon yang didaftarkan harus memenuhi persyaratan perolehan kursi partai hasil Pemilu 2024.

Karena itu, Idham meyakini, MK akan memiliki pertimbangan khusus dalam memutuskan PHPU yang masih berproses. Pasalnya, hasil Pemilu 2024 diperlukan untuk syarat pendaftaran paslon kepala daerah.

"Kami sangat yakin hal tersebut akan jadi pertimbangan khusus MK, tapi tentunya karena ini merupakan kewenangan penuh MK, kita ikuti prosesnya," ujar Idham.

Sementara itu, Ketua KPU Mochammad Afifudin mengatakan, pihaknya akan menyerahkan sepenuhnya kepada MK. KPU akan mengikuti proses yang ada di MK.

"Kami ikuti dulu proses di MK, kami menghormati. Sebagaimana yang tadi disampaikan soal waktu dan lain-lain, tentu MK punya pertimbangan-pertimbangan dan kami akan hormati semuanya," ujar Afifudin.

BANDUNG, iNews.id - Sebanyak delapan Caleg terpilih DPRD Jawa Barat sampai saat ini belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dampaknya, mereka pun bisa terancam tidak dilantik.

Kadiv Sosdiklih Parmas KPU Jabar Hedi Ardia mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan keputusan tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD Jabar sebanyak 120 orang pada 28 Mei 2024. Dari jumlah tersebut, 24 orang di antaranya merupakan caleg terpilih perempuan atau sebanyak 20 persen.

Sementara berdasarkan data KPK, dari total 120 caleg terpilih DPRD Jabar, 112 orang di antaranya telah menyerahkan LHKPN. Dari jumlah tersebut, 95 orang telah dinyatakan lengkap.

“Untuk 17 orang lainnya masih dalam antrean dan delapan lagi sisanya belum menyerahkan LHKPN. Kami mengingatkan mereka untuk segera menjalankan salah satu ketentuan tersebut,” ujar Hedi, Selasa (23/7/2024).

Dia menjelaskan, dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 6 Tahun 2024 Pasal 52 ayat 1 disebutkan calon terpilih anggota DPR, DPD, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa harta kekayaan penyelenggara negara.

Kemudian pada pasal berikutnya disebutkan agar tanda terima pelaporan harta kekayaan tersebut wajib disampaikan kepada KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan. 

“Bagi calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, maka KPU, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih untuk dilantik,” katanya.

Adapun untuk DPRD Kabupaten/Kota di Jabar, caleg terpilih yang sudah melaporkan semuanya dari Kabupaten Indramayu, Karawang, Pangandaran, Sukabumi, Bekasi, Kota Bandung dan Kota Banjar.

Bagi calon terpilih anggota DPR dan DPD, KPU RI akan menyampaikan salinan keputusan kepada Presiden. Sementara KPU provinsi menyampaikan salinan tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dan KPU kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/wali kota untuk diambil sumpah dan janji.

Editor: Donald Karouw

JAKARTA, investor.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan, dari total calon legislatif (caleg) terpilih sebanyak 20.462 orang, sebanyak 13.493 orang sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). Sisanya sebanyak 6.969 orang belum menyampaikan laporan.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menuturkan, sampai dengan tanggal 15 Juli 2024, dari data yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang sudah menyampaikan laporan LHKPN 13.493 orang, dari total 20.462 caloh terpilih berdasarkan penetapan KPU.

“KPK mendorong para calon legislatif terpilih untuk segera melaporkan LHKPN, sehingga tidak berpotensi melanggar Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum,” ujar Tessa, Kamis (18/7/2024).

Ditekankan Tessa, batas akhir penyampaian LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan. Dia pun mengungkapkan risiko yang mesti dihadapi jika para caleg tersebut tidak menyampaikan LHKPN ke KPK.

“Calon terpilih yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih. Untuk diperhatikan bahwa batas waktu akhir pelaporan LHKPN adalah 21 hari sebelum pelantikan,” ungkap Tessa.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan 6.969 calon anggota legislatif (caleg) terpilih segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Laporan LHKPN tersebut menjadi syarat pelantikan bagi calon anggota legislatif terpilih. Adapun pelantikan akan digelar 21 hari lagi.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto mengatakan, data ribuan caleg terpilih yang belum lapor LHKPN itu mengacu pada data Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Ada sekitar 13.493 calon sudah lapor dari total 20.462 calon terpilih berdasarkan data penetapan yang didapatkan dari KPU,” kata Tessa dalam keterangannya, Kamis (18/7/2024).

Tessa mengingatkan caleg terpilih itu segera melaporkan LHKPN agar tidak melanggar Peraturan KPU Nomor 6 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum.

Menurut Tessa, mereka yang tidak menyampaikan tanda terima pelaporan LHKPN, maka tidak akan dicantumkan dalam daftar caleg terpilih oleh KPU.

“KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih,” tutur Tessa.

KPK sebelumnya telah mengimbau agar caleg terpilih melaporkan LHKPN 21 hari sebelum dilantik sejak 7 Juni lalu.

Imbauan ini berlaku bagi caleg terpilih di DPR RI, DPD, serta DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Adapun KPK dan KPU telah bersepakat caleg wajib menyampaikan LHKPN setelah mereka dinyatakan terpilih.

Artinya, pelaporan disampaikan setelah tahapan gugatan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK) selesai,

Keputusan itu dikeluarkan KPU setelah pimpinan KPK menyurati Ketua KPU karena tidak mewajibkan calon terpilih melaporkan LHKPN dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 11 Tahun 2023.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta caleg terpilih hasil Pileg 2024 mulai melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal itu tertuang dalam surat dinas nomor 1262/PL.01.09-SD/05/2024 yang dilayangkan Plt Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin kepada KPU provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota pada Kamis (11/7/2024).

Afif berujar, hal ini sehubungan dengan persiapan penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPR, anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota, serta anggota DPD.

"KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada pengurus partai politik di tingkatan masing-masing, khususnya yang memperoleh kursi Pemilu Anggota DPRD Provinsi atau Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, agar calon terpilih dari masing-masing partai segera melaporkan harta kekayaan kepada KPK," tulis Afif dalam surat itu.

Adapun KPK telah mengatur waktu dan mekanisme penyampaian laporan harta kekayaan itu dalam Surat Edaran KPK Nomor 5 Tahun 2024 pada 16 April 2024.

Afif meminta agar KPU provinsi dan kabupaten/kota mempedomani mekanisme di surat edaran tersebut.

Ia menekankan, berdasarkan surat edaran itu, caleg terpilih yang telah melaporkan harta kekayaan akan mendapatkan tanda terima dari KPK.

Namun, apabila mereka tidak mendapatkannya sampai 21 hari sebelum tanggal pelantikan, maka caleg terpilih dapat menyampaikan bukti pelaporan LHKPN (laporan harta kekayaan pejabat negara) dan surat pernyataan kepada KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota.

"Penyampaian dokumen bukti pelaporan LHKPN dan surat pernyataan dilakukan pada waktu 20 (dua puluh) hari sebelum pelantikan anggota DPRD provinsi atau anggota DPRD kabupaten/kota," tambah Afif.

Afif juga menugaskan jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memantau proses dan status pelaporan calon terpilih anggota DPRD provinsi dan anggota DPRD kabupaten/kota pada laman https://elhkpn.kpk.go.id/portal/user/pelaporan_caleg.

Sebagai informasi, penyampaian laporan harta kekayaan caleg terpilih diatur pada Pasal 52 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu.

Beleid itu mengatur, sebelum KPU menyampaikan siapa saja caleg terpilih, caleg terpilih yang bersangkutan wajib melaporkan harta kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara.

Lalu, tanda terima pelaporan harta kekayaan wajib disampaikan kepada KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota paling lambat 21 hari sebelum pelantikan.

Dalam hal caleg terpilih tidak menyampaikan tanda terima pelaporan harta kekayaan, KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota tidak mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih.

Kemudian, berdasarkan Surat Edaran KPK Nomor 5 Tahun 2024, caleg yang tidak memenuhi kewajiban terkait laporan harta kekayaan sebagaimana diatur surat itu tidak akan diberikan tanda terima oleh KPK.

Bisnis.com, JAKARTA - KPK mengungkapkan dari 9.500 caleg terpilih pada Pilkada Serentak, baru 82,66% atau 7.853 caleg yang telah melaporkan harta kekayaan ke KPK.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardika Sugiarto mengatakan hingga 1 Juli 2024, KPU telah memberikan data penetapan nama calon terpilih dari 252 KPU provinsi, kabupaten dan kota dengan jumlah calon terpilih yaitu sebanyak 9.500 Calon di seluruh Indonesia.

"Berdasarkan data sementara yang telah diterima dari KPU per 1 Juli 2024, jumlah calon terpilih yang sudah menyampaikan sebanyak 7.853 calon terpilih atau 82.66 persen dari jumlah Calon berdasarkan hasil penetapan KPU," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (8/7).

Tessa menjelaskan bahwa Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, jumlah Calon Terpilih yang akan ditetapkan adalah sebanyak 20.462 orang.

"Dari 20.462 orang itu, jumlah Calon Terpilih KPU itu baru sebanyak 9.500 Calon," kata Tessa.

Dia mengimbau kepasa seluruh peserta pemilu 2024 untuk segera melaporkan harta kekayaannya kepada KPK sebagai bentuk transparansi.

Pasalnya, menurut Tessa, Dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2024, semua peserta harus menyertakan tanda terima laporan kekayaan dari KPK untuk dilaporkan kepada KPU.

"Kalau tidak diiikuti aturan itu, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten atau Kota tidak akan mencantumkan nama yang bersangkutan dalam penyampaian nama calon terpilih," ujarnya.