Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengesahkan lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Kelima nama yang terpilih itu merupakan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) Komisi XI DPR RI.

"Apakah laporan komisi XI DPR RI terhadap hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?" tanya Ketua DPR RI Puan Maharani dalam Rapat Paripurna ke-6 Masa Persidangan I, Selasa (10/9/2024). Para anggota pun kompak menjawab setuju dan diikuti ketuk palu.

Kelima nama yang dipilih Komisi XI adalah Akhsanul Khaq, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, Bobby Adhityo Rizaldy dan Fathan Subchi. Mereka berasal dari berbagai latar belakang atau profesi mulai dari pegawai BPK, politikus, hingga anak buah presiden terpilih Prabowo Subianto.

Berikut profil 5 calon Anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029:

Akhsanul Khaq

Akhsanul Khaq merupakan pegawai lama BPK. Jabatan terakhirnya di BPK adalah sebagai Auditor Utama Keuangan Negara yang dilantik tahun 2022, setelah sebelumnya pernah menjadi Auditor Utama Keuangan Negara V Tahun 2020; Auditor Utama Keuangan Negara VII Tahun 2018; Staff Ahli Bidang Keuangan Pemerintah Pusat BPK RI tahun 2017; Kepala Auditorat II.A Tahun 2016; Kepala Auditorat II.C Tahun 2015; Kepala Auditorat IV.A Tahun 2014; dan mengawali karir sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat BPK RI Tahun 2014.

Akhsanul Khaq memiliki gelar Doktor Ilmu Manajemen Tahun 2020 asal Universitas Persada Indonesia YAI. Sebelumnya ia menempuh pendidikan Master of Business Administration Tahun 2000 di Monash University dan Sekolah Tinggi Akutansi Negara (STAN).

Bobby Adhityo Rizaldy

Bobby Adhityo Rizaldy merupakan politikus Partai Golkar dan merupakan Anggota DPR RI selama tiga periode berturut-turut. Saat ini dia menduduki kursi Komisi I DPR RI Daerah Pemilihan Sumatera Selatan II, sekaligus Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Berdasarkan laman Golkar, Bobby Adhityo Rizaldy lahir di Jakarta pada 25 Februari 1974 dan memeluk Agama Islam. Ia mengenyam pendidikan S1 Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti pada 1991-1995, lalu setahun kemudian terbang ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar S2 di Cleveland State University dan selesai pada 1998.

Sebelum memasuki Kompleks Parlemen Senayan, Bobby Adhityo Rizaldy pernah di Badan Pelaksana (BP) Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Migas) dari 2004 hingga 2008.

Meski memiliki kesibukan sebagai Anggota DPR RI, Bobby Adhityo Rizaldy juga menduduki kursi Ketua Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) sejak 2017 sampai sekarang. Sebelumnya ia juga menjabat sebagai Wakil Sekjen PP Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) pada 2013-2018 dan Wakil Ketua Umum Angkatan Muda Perbaharuan Indonesia (AMPI) pada 2010-2018.

Budi Prijono

Calon Anggota BPR RI terpilih lainnya adalah anak buah Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan. Letnan Jenderal TNI Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan sejak 27 Juni 2022.

Mengutip laman Kementerian Pertahanan, Budi Prijono lahir di Tulung Agung, 16 Juni 1966. Dia memiliki sederet karier di TNI Angkatan Darat, salah satunya Komandan Satkomlek TNI pada 2017.

Budi Prijono mulai masuk ke Kementerian Pertahanan setelah Prabowo memimpin kementerian tersebut pada 2019 yakni sebagai Kabaranahan, lalu Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan pada 2020, hingga menduduki jabatan Inspektur Jenderal pada 2022 sampai sekarang.

Daniel Lumban Tobing

Daniel Lumban Tobing sebelumnya menjabat sebagai Anggota II BPK RI sejak 2022 dan Anggota VII BPK RI tahun 2019. Lahir pada 1967, ia merupakan lulusan Kyoto University, Jepang pada 1993 dan Takushoku University, Tokyo pada 1987.

Sebelum berkantor di BPK, Daniel Lumban Tobing pernah menjadi Anggota Komisi VI DPR RI pada 2017-2019, Anggota Komisi IX DPR RI pada 2014-2017, Anggota Komisi VI DPR RI pada 2010-2014, Anggota Komisi IV DPR RI pada 2009-2010 dan Anggota Badan Anggaran DPR RI pada 2009-2014.

Daniel Lumban Tobing juga berlatar belakang sebagai pekerja di sektor industri yakni di PT Indonesia Epson Industry pada 1997-2009, juga PT Hirose Electric Indonesia mulai 1993-1997. Tidak hanya itu, ia pernah aktif di organisasi Kamar Dagang Indonesia (Kadin) pada 2010-2015 dan Gabungan Elektronika Jakarta dari 2004-2009.

Fathan Subchi

Fathan Subchi adalah Wakil Ketua Komisi XI DPR RI. Ia merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menduduki jabatan sebagai Sekretaris Fraksi PKB DPR RI.

Fathan Subchi memiliki kiprah di organisasi masyarakat keagamaan Nahdlatul Ulama (NU). Mengutip lamanp2k.stekom.ac.id, ia pernah menjabat sebagai Pengurus Pusat Lembaga Perekonomian NU pada 2005 hingga 2009.

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR telah memilih lima calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029 pada Rabu (4/9/2024).

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, kesepakatan tercapai usai pihaknya melakukan fit and proper test alias uji kelaikan dan kepatutan kepada 74 calon anggota BPK selama 2—4 September 2024.

Hasilnya, lima calon anggota BPK 2024—2029 yang dipilih yaitu Akhsanul Khaq, Bobby Adhityo Rizaldi, Budi Prijono, Daniel Lumban Tobing, dan Fathan.

"Anggota Komisi XI tadi musyawarah mufakat untuk menentukan lima calon anggota BPK terpilih hari ini. Tadi itu ada Pak Akhsanul Khaq, kemudian ada Bobby, kemudian Pak Budi, kemudian ada Pak Daniel, kemudian ada Pak Fathan," jelas Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (4/9/2024).

Sebagai informasi, Akhsanul Khaq merupakan auditor utama keuangan negara I BPK; sementara itu Bobby Rizaldi merupakan politisi Partai Golkar; lalu Budi Prijono adalah Mantan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan (Kemenhan) alias eks anak buah Menteri Pertahanan sekaligus presiden terpilih Prabowo Subianto.

Kemudian Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK 2019—2024 sekaligus mantan anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan (PDIP); dan terakhir Fathan yang merupakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Amir mengaku tidak bisa mengungkapkan pertimbangan Komisi XI memilih lima nama tersebut sebab diskusi berjalan tertutup. Kendati demikian, dia mengklaim pemilihan berjalan alot.

Lebih lanjut, elite Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tidak menampik ada banyak kader partai politik yang terpilih menjadi calon anggota BPK 2024—2029. Kendati demikian, Amir mengaku keanggotaan partai politik tidak menjadi pertimbangan Komisi XI.

"Kita tadi enggak bicara partainya, kita bicara person [orangnya] masing-masing," ucapnya.

Amir menjelaskan, nantinya Komisi XI akan menyurati pimpinan DPR agar hasil pemilihan calon anggota BPK 2024—2029 tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna terdekat. Setelahnya, pimpinan DPR akan menyurati presiden agar diterbitkan Surat Keputusan (SK) anggota BPK lima tahun ke depan tersebut.

TEMPO.CO, Jakarta - Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK Andriyuda Siahaan pada hari ini menyinggung dugaan kasus korupsi dalam penerbitan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan periode 2024-2029 di Komisi XI DPR.

Dalam presentasinya di hadapan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan tersebut, Direktur Utama PT Energi Pelabuhan Indonesia (EPI) itu mengatakan kasus korupsi tersebut melanggar prinsip independensi, integritas, dan profesionalisme anggota BPK.

“Akhir-akhir semakin marak munculnya kasus-kasus independensi, integritas,dan profesionalisme di BPK. Saya sedih sebagai orang yang pernah di BPK,” kata Andriyuda di DPR, Senayan, pada Rabu, 4 September 2024.

Dalam presentasi yang ia beri judul 'Quo Vadis Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia: (Masih) Diperlukan atau Tidak?' Andriyuda menampilkan sejumlah potret kasus yang menyeret BPK dalam penerbitan Opini WTP.

Dua kasus itu adalah perkara suap Opini WTP yang terjadi di Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) pada 2017 silam dan di Kementerian Pertanian era Menteri Syahrul Yasin Limpo atau SYL pada periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

Selain itu, Andriyuda juga menyinggung beberapa masalah internal dan eksternal yang melibatkan BPK. Di masalah internal, Andriyuda mengatakan ada isu isu kepemimpinan yang kurang kuat dan mengakar, kompetensi auditor yang kurang, keterbatasan sumber daya dan anggaran, reformasi birokrasi dan keorganisasian, dan isu budaya dan kenyamanan kerja.

“Saya di dalam atau siapa yang lebih baik di dalam harapannya bisa melakukan suatu pembenahan,” kata dia.

Tak hanya itu, Andriyuda juga menyinggung masalah BPK di eksternal. Dia menyebut opini WTP yang tak menjamin hilangnya perilaku korupsi, koordinasi dan sinergi antarpemangku kepentingan belum efektif, dan tindaklanjut rekomendasi oleh tim auditor belum optimal.

“Namun perlunya pembahasan isu internal dan eksternal dengan komitmen yang tinggi dari pemimpin yang dapat dipercaya,” kata dia.

DPR telah membuka pendaftaran anggota BPK sejak 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri. Dalam fit and proper test, ada 74 orang calon anggota yang ikut serta. Uji kelayakan dan kepatutan dilaksanakan 2–4 September 2024.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023–2028, tapi ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Mukhamad Misbakhun mengusulkan penyelarasan rencana strategis (renstra) BPK dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.

Menurut Misbakhun, hal itu dinilai penting untuk mengawal program Asta Cita yang dijalankan pemerintahan Prabowo Subianto pada periode selanjutnya. Jika tidak dijalankan, maka pemeriksaan-pemeriksaan yang berlangsung di BPK tidak akan mencakup program pembangunan pemerintah.

"Renstra BPK ke depan, harus berkaitan dengan program pemerintah, yakni Asta Cita,” ujar Misbakhun saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test BPK di Komisi IX DPR, Senin (2/9).

Dalam kesempatan itu, politikus Partai Golkar tersebut juga memaparkan visi, misi, dan program kerjanya jika kelak terpilih menjadi anggota BPK periode 2024-2029.

Soroti Defisit APBN

Dia menyinggung perihal problem defisit dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang harus ditutup dengan mengoptimalkan penerimaan pajak dan bukan pajak. Misalnya dari penerimaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sumber kekayaan alam, maupun pelayanan publik yang dilakukan lembaga negara.

Karena itu, dia menekankan sinergi kuat DPR dengan BPK karena keberadaan dan kedudukan kedua lembaga negara tersebut diatur konstitusi. “Basis hubungan itu adalah bagaimana membangun antar lembaga menjadi kuat,” kata Misbakhun.

Merujuk sejumlah pasal di konstitusi, BPK disebut memiliki peran sangat strategis dalam membangun tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas, sehingga setiap output pembangunan tepat sasaran, dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik.

Dalam sesi pendalaman, Anggota Komisi XI DPR Gus Irawan Pasaribu menyampaikan ketertarikan terhadap ide tentang sinergi antar lembaga sebagai salah satu cara mencapai tujuan bernegara. “Itu kata kunci bernegara. Soal sinergi, pasti sinergi,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Politisi Partai Golkar Bobby Adhityo Rizaldi mengakui sempat bertemu dengan pengusaha batu bara Andi Syamsuddin Arsyad alias Haji Isam, namun membantah pertemuan tersebut terkait dengan keikutsertaannya dalam seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024—2029.

Bobby merupakan salah satu dari puluhan calon anggota BPK yang ikut uji kelayakan dan kepatutan alias fit and proper test oleh Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (2/9/2024).

“Itu ketemu-ketemu saja. Enggak ada apa-apa [pembicaraan khusus soal seleksi anggota BPK] di situ,” ujar Bobby usai ikuti uji kelayakan dan kepatutan BPK.

Anggota Komisi I DPR ini tidak menampik sempat diajak Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menemui Haji Isam pada 23 Agustus lalu seperti pemberitaan salah satu media.

Dalam pertemuan tersebut, disebut Sarmuji memperkenalkan Bobby sebagai calon anggota BPK kepada bos Jhonlin Group tersebut. Namun, Bobby menekankan banyak orang lain dalam pertemuan tersebut.

”Itu kan pertemuannya terbuka, orangnya ramai, bisa dikonfirmasi,” jelasnya.

Bobby membantah anggapan adanya pengondisian partai politik untuk meluluskan figur tertentu menjadi anggota BPK 2024—2029. Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Selatan mengklaim, proses seleksi setara untuk setiap calon anggota BPK yang ada.

“Itu [pengondisian] saya rasa tidak ada. Kami semuanya fair chance, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama,” ucapnya.

Dia menyatakan telah memaparkan visi dan misinya kepada Komisi XI. Oleh sebab itu, Bobby menyerahkan sepenuhnya keputusan final kepada para koleganya di parlemen tersebut.

Sebagai informasi, Bobby merupakan salah satu calon anggota BPK 2024—2029 yang mendapat banyak sorotan. Alasannya, karena dia merupakan anggota partai politik sehingga ditakutkan punya konflik kepentingan.

Tak hanya Bobby, ada sejumlah kader partai politik lain yang menjadi calon anggota BPKS 2024—2029 seperti politisi Golkar Mukhamad Misbakhun dan politisi Partai Nasdem Eva Yuliana.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara mengungkapkan pihaknya akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test kepada 74 calon anggota BPK selama tiga hari yaitu pada 2—4 September 2024.

Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September] langsung kita putusin," jelas Amir kepadaBisnis, Kamis (22/8/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan alias fit and proper test kepada 74 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dimulai pada Senin (2/9/2024) besok.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, fit and proper test tersebut akan berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2—4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September 2024] langsung kita putuskan," jelas Amir kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/9/2024).

Dia menjelaskan, pimpinan DPR juga telah menerima hasil pertimbangan Komite IV DPD. Sebelumnya, Komisi IV DPD telah terlebih dahulu melakukan uji kepatutan dan kelayakan kepada 74 calon anggota BPK.

Sesuai Pasal 14 ayat (1) UU No. 15/2006, anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. Kendati demikian, Amir mengatakan Komisi XI tetap akan melakukan uji kepatutan dan kelayakan ke semua calon anggota BPK.

"Iya kita akan fit and proper yang kita anggap lolos administrasi kecuali ada yang mengundurkan diri," ujarnya.

Sebagai informasi, 74 nama calon anggota BPK 2024—2029 sudah diterima oleh Komisi XI DPR pada Juli lalu. Diketahui, sejumlah nama politisi hingga mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada di dalam daftar 74 nama calon anggota BPK tersebut.

Sebagai contoh, ada nama politisi Partai Golkar Mukhamad Misbakhun dan politisi Partai Nasdem Eva Yuliana. Lalu, ada mantan pimpinan KPK Laode Muhamad Syarif, mantan deputi Komisioner OJK Dumoly Freddy Pardede hingga Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung Erryl Prima Putera Agoes.

Berikut daftar lengkap 74 nama calon anggota BPK 2024—2029:

1. Erryl Prima Putera Agoes

2. Mohammad Supriyadi

3. Dumoly Freddy Pardede

4. Hasbi Anshory

5. Andry Prihandono

6. Thomas Pentury

7. Laode Nusriadi

8. I Dewa Made Tirta Meirsha

9. Lusiana Herawati

10. Jon Erizal

11. Ahmad Adib Susilo

12. Roziqin

13. Izhari Mawardi

14. Tamsir Ainnur Rizal

15. Bonardo Pardomuan Hasiholan Sinaga

16. Bobby Adhityo Rizaldi

17. Paulinus Ari Purbowo

18. Reza Ronaldo

19. Haris Sarwoko

20. Wahyu Gunarto

21. Bunyamin

22. Mukhamad Misbakhun

23. Hadri Kusuma

24. Bambang Prijambodo

25. Istianingsih Sastrodiharjo

26. S. Wisnu Wardhana

27. Tri Endah Wahyuningsih

28. Daniel Lumban Tobing

29. Salamat Simanulang

30. R. Aryo Bilowo

31. Dadang Suwanda

32. Yves S. Palambang

33. Ida Bagus Putu Anom Redhi

34. Abdul Rouf

35. Blucer W. Rajagukguk

36. Rachmat M Purba

37. H. Hadi Purnom

38. Posma Sariguna Johnson Kennedy

39. Gunawan Setiyaji

40. Endah Sricahyani Sucipto

41. Budi Santoso

42. Hendrik H Sitompul

43. M. Afif Hasbullah

44. Yoyo Arifardhani

45. Yuli Kristiyono

46. Indra Krisna

47. Budi Prijono

48. Slamet Soedarsono

49. Gelly Susantry

50. Muhammad Syarkawi Rauf

51. Wahyu Sanjaya

52. Andri Yuda Siahaan

53. Mudrajad Kuncoro

54. Marwan Idris

55. Charles Panji Dewanto

56. Harry Z. Soeratin

57. Basyiruddin Nur

58. Akhmad Muqowam

59. Fathan

60. Julizar Idris

61. Chandra Wijaya

62. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo

63. Astilda Sinabutar

64. Arief Wicaksono Cahyadi

65. Hendra Susanto

66. Akhsanul Khaq

67. Mulfachri Harahap

68. Agung Nur Probohudono

69. A. Muh. Yuslim Patawari

70.Oktavianto Hernawan

71. Zaini Rahman

72. Eva Yulianna

73. Armen Mesta

74. Nehseh Bangun

TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah mengumumkan 75 calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Mereka bersiap menjalani uji kelayakan dan kepatutan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada 5-7 September 2024. Anggota Komisi XI DPR RI, Said Abdullah, mengatakan setelah selesai uji kelayakan dan kepatutan di DPD, sebanyak 75 calon anggota BPK tersebut akan diserahkan ke DPR. "Nanti dari DPD, hasilnya dikirimkan ke Komisi XI," kata Said dalam keterangan tertulisnya pada Rabu, 17 Juli 2024.

Dari 75 nama calon anggota BPK, ada satu calon diduga tak memenuhi syarat pendaftaran, yaitu Kepala Badan Pendapatan (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK Pasal 13 huruf J disebutkan calon anggota BPK mesti mundur minimal dua tahun sebagai pejabat di lingkungan pengelola keuangan negara. Namun, Lusiana justru lolos uji kelayakan dan kepatutan meski tak memenuhi persyaratan berdasaran UU BPK tersebut.

Tempo berupaya untuk mengkonfirmasi hal tersebut kepada Lusiana pada Rabu, 28 Agustus 2024, namun belum mendapatkan respons hingga tulisan ini diterbitkan.

Profil Lusiana Herawati

Dilansir dari laman Bapenda Jakarta, Lusiana merupakan lulusan magister manajemen pada 2019 di Universitas Persada Indonesia. Studi sarjananya, ia lulus dari Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi jurusan Akuntansi pada 1994. Usai lulus pada 1989, Lusiana langsung bekerja di BPK. Pada 2015 ia mulai bergabung dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta sebagai Kepala Bidang Pembinaan Badan Pengelola Keuangan DKI Jakarta. Lantas pada 13 Oktober 2021, Gubernur DKI Jakarta saat itu Anies Baswedan melantik Lusiana sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta.

Harta Kekayaan Lusiana Capai Rp 4.5 Miliar

Lusiana pada 31 Desember 2023 melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Total harga milik Lusiana sebesar Rp 4.540.641.368

Dalam LHKPN Lusiana, total hartanya itu meliputi tanah dan bangunan sebesar Rp 3.527.000.000. Adapun rincian tanah dan bangunan sebagai berikut.

1. Tanah dan Bangunan Seluas 174 m2/49 m2 di Depok berasal dari hasil sendiri Rp 1.850.000.000

2. Tanah Seluas 43 m2 di Depok berasal dari hasil sendiri Rp 500.000.000

3. Tanah Seluas 703 m2 di Semarang berasal dari hasil sendiri Rp 386.650.000

4. Tanah Seluas 837 m2 di Semarang berasal dari hasil sendiri Rp 460.350.000

5. Tanah Seluas 600 m2 di Semarang berasal dari hasil sendiri Rp 330.000.000

Sementara itu, untuk aset Lusiana berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp 381.000.000 Jumlah ini berasal dari satu mobil Toyota Innvova tahun 2023 yang berasal dari hasil sendiri sebesar Rp 381.000.000. Kemudian, Lusiana miliki harga bergerak sebesar Rp 500.000.000.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengumumkan adanya 75 nama Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang akan mengikuti pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test).

Ketua Komisi XI Kahar Muzakir menyampaikan nama-nama tersebut sesuai dengan keputusan Rapat Internal Komisi XI pada Senin (8/7/2024).

Mencermati seluruh 75 nama yang tercantum, terdapat sejumlah nama-nama politisi yang saat ini pun masih menjabat sebagai wakil rakyat.

Sebut saja anggota Komisi XI Mukhamad Misbakhun dari fraksi Partai Golkar. Kemudian anggota Komisi III Eva Yuliana dari Fraksi Partai Nasdem.

Bukan hanya itu, ada pula Direktur PricewaterhouseCoopers (PwC) Budi Santoso dan DR. H. Erryl Prima Putera Agoes selalu Direktur Pelanggaran HAM Berat pada Kejaksaan Agung. Kemudian, mantan pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif.

Mengacu asas transparansi publik yang berdasarkan ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang No. 15/2006, menyatakan bahwa Calon Anggota BPK diumumkan oleh DPR RI kepada publik untuk memperoleh masukan dari masyarakat.

Maka, Komisi XI DPR RI memerlukan masukan dari masyarakat terhadap nama-nama Calon Anggota BPK RI tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam memilih lima orang Anggota BPK RI untuk dilaporkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR.

Adapun, pendaftaran telah dibuka sejak 19 Juni 2024 lalu dan resmi ditutup pada 4 Juli 2024.

“Masukan dari masyarakat tersebut dapat disampaikan kepada Sekretariat Komisi XI DPR, terhitung mulai tanggal 10 s.d. 19 Juli 2024 Pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB,”” ujar Kahar dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (11/7/2024).

Sebagai informasi, Sekretariat Komisi XI DPR berada di Gedung Nusantara I Lantai 1, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270. Adapun Fax. (021) 5756027 dan email: [email protected].

Berikut nama-nama calon Anggota BPK

1. DR. Blucer W. Rajagukguk

2. Eva Yuliana, S.Ag.,M.Si

3. DR. H. Mukhamad Misbakhun, SE., MH

4. Budi Santoso, SE., Ak., MForAccy, PGCS., CA., CFE., CPA(Aust.)., QIA

5. DR. H. Erryl Prima Putera Agoes, SH., MH

6. DR. Reza Ronaldo, MM., CGI., APAI., CIIB., ANZIIF(Senior Associate)., CIP., CRGP., CRMP., CHRP., CCIP., CIMM., AIIS., FIIS.

7. Prof. DR. Thomas Pentury, M.Si

8. Arief Wicaksono Cahyadi

9. Dr. (c), Drs. Hendrik H Sitompul, MM

10. Andry Prihandono, S.H., M.H.

11. Prof. Dr. M. Afif Hasbullah, SH., M.Hum

12. H. Mohammad Supriyadi, ST., MT

13. Mulfachri Harahap, SH., MH

14. Dr. H. Jon Erizal, SE., MBA

15. Ir. Daniel Lumban Tobing, M.Sc.,CSFA,.CfrA

16. Dr. Ir. Izhari Mawardi, B.Eng., S.AP., MPP.,IPU., ASEAN. Eng.

17. Prof. Mudrajad Kuncoro, Ph.D.

18. Prof. Drs. Hadri Kusuma, MBA.,DBA

19. I Dewa Made Tirta Meirsha, SE., M.Agb

20. Dr. Akhsanul Khaq

21. Yuli Kristiyono

22. Lusiana Herawati, S.E., M.M.,/Kepala Bapenda DKI Jakarta

23. H. Marwan Idris, SE, MM., CFrA., CQRMP, CRGP

24. H. Bobby Adhityo Rizaldi, SE.Ak, M.B.A., C.F.E., C.A.

25. Chandra Wijaya

26. Ir. Dumoly Freddy Pardede, M.B.A.

27. Armen Mesta

28. Prof. Agung Nur Probohudono, S.E., M.Si., Ph.D., Ak., CA., CfrA

29. Bambang Prijambodo

30. Agus Puruhitaarga Purnomo Widodo, SE., MBA., PhD., CRMP., QIA., CGCAE., CACP

31. Dr. Ir. Rachmat M Purba, SE., SH., MM., MAPPI (Cert)

32. Dr. Ir. Hendra Susanto, ST., M.Eng., MH., CRrA.,CSFA.,CIAE., CGCAE., CertDA., CIISA.,CFA

33. Dr. Budi Prijono, ST., MM., CFrA., GRCE., CGCAE.

34. Charles Panji Dewanto

35. Indra Krisna

36. Nehseh Bangun

37. Prof. Dr. Dadang Suwanda, SE., MM., M.Ak., Ak.,CA.,

38. R. Aryo Bilowo

39. Salamat Simanullang

40. Fathan

41. Hasbi Anshory, SE., MM.

42. Harry Z. Soeratin

43. Tamsil Ainnur Rizal

44. Dr. Muhammad Syarkawi Rauf, SE., MSE.

45. DR. Haris Sarwoko, SE.,M.Si

46. Dr. Basyiruddin Nur, M.Ak.,CPI.,CA.,CPA.

47. Prof. DR. Istianingsih, M.S.Ak., CA.

48. Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP., QIA., CRMP., CGAP., CACP.

49. Dr. Julizar Idris, M.Si, CPA

50. Sidharta Wisnu Wardhana, S.H.., M.B.A.

51. DR (Hukum) DR (Kebijakan Publik). H. Hadi Purnomo, SH., MH.,ST.,MM., CLA.CMN

52. Wahyu Gunarto

53. Dr. A. Muh. Yuslim Patawari, S.STPi., MP

54. Drs. H. Akhmad Muqowam

55. Bonardo Pardomuan Hasiholan Sinaga, S.H., MH.

56. Bunyamin, S.E., M.H., Ak., QIA, QCRO

57. Tri Endah Wahyuningsih, SE.

58. Dr. Roziqin, S.H., M.Si., CLA. CfrA

59. I B Putu Anom Redhi, SH.,MM.,QIA

60. Paulinus Ari Purbowo

61. H. Abdul Rouf, SE.,Akt.,MM

62. Dr. Yoyo Arifardhani, SH., MM., LL.M

63. Andri Yuda Siahaan

64. Astilda Sinabutar, SE.,MM.,Ak.,CA

65. Gelly Susantry, SH., SE., MM

66. H. Wahyu Sanjaya, S.E., M.M

67. Endah Sricahyani Sucipto. M.Si

68. Laode Nusriadi, SE.,M.Si.,Ak.,CSFA

69. Oktavianto Hernawan

70. Posma Sariguna Johnson Kennedy

71. Dr. Ahmad Adib Susilo, SE.,MSc.,Ak., CGAE.,CA.,CSFA.,ERMCP.,CGCAE, CfrA

72. Laode Muhamad Syarif, S.H, LL.M, Ph.D

73. Zaini Rahman

74. Ir. Yves S. Palambang

75. Gunawan Setiyaji, S.H., M.H., M.Stud. Ak., CA.

TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR telah membuka pendaftaran anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI sejak tanggal 19 Juni 2024. Hingga batas akhir pendaftaran, 4 Juli 2024 pukul 15.00 WIB, sebanyak 76 orang telah mengajukan diri sebagai calon auditor keuangan negara tersebut.

Para peminat berasal dari berbagai kalangan, ada akademikus, politikus, jaksa, hingga wiraswasta. Sesuai aturan yang ditetapkan, anggota BPK terdiri dari 9 orang. Sebelumnya telah dipilih untuk masa jabatan 2023-2028, namun ada 5 anggota BPK yang akan berakhir masa jabatannya sehingga diperlukan penggantian.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menyarankan pada pemilihan anggota kali ini diambil dari profesional dengan tes yang ketat termasuk dalam psikotes, agar mendapat calon yang punya integritas. “Kalau perlu tidak ada dari partai politik (yang terpilih sebagai anggota BPK),” ujarnya kepadaTempo, Jumat, 5 Juli 2024.

Ia berharap DPR dapat mengambil contoh putusan Mahkamah Konstitusi yang mengisyaratkan Jaksa Agung tidak boleh dari pengurus partai, atau minimal telah berhenti dari partai selama lima tahun. Menurut Boyamin, calon dari partai rawan kepentingan politik. Apa lagi BPK memiliki tugas penting dalam pengawasan keuangan negara.

Calon anggota BPK seharusnya bersih dari keanggotaan partai karena terbukti beberapa kasus menyeret anggota BPK dari parpol. Contohnya Achsanul Qosasi, mantan Anggota III BPK, yang baru-baru ini terbukti menerima suap Rp 40 miliar dalam proyek pembangunan Base Transceiver Station, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Achsanul dulunya merupakan politisi dan mantan anggota DPR Komisi XI Fraksi Demokrat.

Saat ini KPK juga tengah mendalami kasus korupsi yang diduga melibatkan anggota BPK dan Komisi XI DPR. “Rekrutmennya menjadi super jelek akhirnya, karena orang-orang yang profesional menjadi susah masuk,” ujar Boyamin.

Hal senada dipaparkan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang memaparkan bahwa pembenahan BPK perlu dimulai sejak tahapan seleksi pimpinan. Persyaratan dan metode seleksi anggota BPK terlalu memberi peluang besar bagi politisi menjadi pimpinan badan audit tersebut, tanpa batasan masa jeda atau cooling-off period. “Dalam Undang-Undang nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK juga tidak ada persyaratan calon anggota tidak berstatus anggota partai,” demikian dipaparkan Peneliti Divisi Hukum ICW Diky Anandya dikutip dari laman resmi ICW, 7 Juli 2024.

Sehubungan dengan momentum seleksi anggota BPK kali ini, ICW menyerukan pentingnya menjaga independensi BPK sejak pemilihan pimpinan. Kesempatan besar bagi politisi untuk menjadi pimpinan lembaga ini akan mengurangi independensi BPK atas kepentingan dan jejaring politik. Terlebih, anggota BPK diseleksi oleh Komisi XI DPR RI.

Tempo mencoba mengkonfirmasi beberapa nama anggota partai yang ikut mendaftar namun tidak direspons, ada pula yang enggan berkomentar. Sementara itu, Laode Muhamad Syarif, Dosen Fakultas Hukum UNHAS dan Direktur Eksekutif Kemitraan mengaku mengundurkan diri dari pendaftaran, meski demikian ia enggan menyebutkan alasan batal mendaftar.