Meminjam uang di jasa pinjaman online (pinjol) dipilih sebagian orang dalam kondisi terdesak. Namun tingginya bunga dan biaya administrasi mengakibatkan banyak nasabah pinjol mengalami gagal bayar.

Gagal bayar tentu akan tercatat dalam riwayat keuangan nasabah, sehingga berpengaruh pada peluangnya mengambil cicilan atau pinjaman. Sebelum kondisi tersebut terjadi, apa yang harus dilakukan nasabah jika tak mampu bayar utang pinjol?

Risiko yang Akan Terjadi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Dilansir situs Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), berikut hal yang terjadi bila tak sanggup membayar utang pinjaman online:

1. Bunga dan Denda Pinjaman Semakin Besar

Meminjam dana di pinjol bisa dikenakan denda dan bunga jika tidak membayar cicilan tepat waktu. Bunga dan denda akan semakin bertambah secara akumulatif bila terus-menerus menunggak, sehingga utang jadi kian menumpuk.

Berdasarkan aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bunga pinjaman akan dikenakan maksimal sebesar 0,8% per hari dan denda keterlambatan per harinya mencapai 0,8% dari jumlah pokok pinjaman dana. Serta berlaku denda keterlambatan maksimal 100% dari total pokok pinjaman.

Sebagai contoh, Z meminjam dana sebesar Rp 2,5 juta melalui jasa pinjaman online. Saat ia tak mampu bayar tagihan dalam kurun waktu tertentu, maka Z harus membayar maksimal Rp 5 juta, sesuai aturan OJK yang menetapkan maksimum 100% dari total pokok pinjaman.

2. Skor Kredit di SLIK OJK Jelek

Jika tidak dapat melunasi cicilan pinjamannya atau mengalami gagal bayar dalam rentang waktu peminjaman dana, data diri nasabah akan dilaporkan ke OJK. Sehingga ia masuk daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK alias skor kreditnya buruk.

Dampaknya, nasabah akan kesulitan melakukan pinjaman dana kembali dari lembaga keuangan maupun fintech pendanaan bersama di kemudian hari.

3. Penagihan oleh Debt Collector

Nasabah berisiko ditagih oleh debt collector jika tidak melunasi utang pinjol. Namun sebelum didatangi tim penagihan, peminjam umumnya akan diingatkan terlebih dahulu melalui telepon hingga SMS untuk segera melakukan pembayaran.

Dalam menagih utang pinjol, debt collector juga terikat peraturan sehingga tidak boleh semena-mena apalagi menggunakan kekerasan.

Solusi jika Tak Bisa Bayar Utang Pinjol

Apabila nasabah terlanjur mengambil pinjaman online dan tidak mampu membayar cicilannya, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan:

1. Restrukturisasi Pinjaman

Restrukturisasi merupakan upaya yang dilakukan terhadap nasabah yang kesulitan membayar tagihan. Caranya bukan dengan menghapus utang pinjolnya, tetapi diberi keringanan dalam membayar cicilannya.

Melalui restrukturisasi, nasabah dapat melakukan negosiasi dengan pihak pemberi pinjol untuk memperoleh keringanan. Contoh keringanan ini adalah pengurangan suku bunga, perpanjangan tenor, pengurangan tunggakan pokok, serta penambahan fasilitas kredit.

2. Hindari Mengambil Pinjaman Lain

Jika mengalami kondisi seperti ini, disarankan tidak mengambil pinjaman lain untuk membayar utang sebelumnya. Karena, utang yang menjadi tanggung jawab nasabah bertambah banyak. Bila keadaan finansial buruk, nasabah akan kesulitan membayar pinjaman tersebut.

3. Menjual Aset yang Dimiliki

Sebagai gantinya, nasabah dapat menjual aset atau barang-barang berharga yang dimiliki. Nantinya hasil yang diperoleh digunakan untuk melunasi utang pinjol yang menumpuk. Apabila memiliki tabungan atau dana darurat, nasabah bisa menggunakannya untuk membayar tagihan pinjol.

4. Mendapatkan Penghasilan Tambahan

Peminjam bisa memperoleh pendapatan tambahan untuk membayar cicilan pinjol dengan mengerjakan pekerjaan sampingan. Penghasilan dari pekerjaan paruh waktu atau freelance bisa dipergunakan untuk mempercepat pelunasan utang.

Dengan banyaknya kasus gagal bayar pinjol, masyarakat sebaiknya berpikir ulang jika ingin menjadi nasabahnya. Masyarakat juga bisa mempertimbangkan solusi jika tak mampu membayar utang pinjol.

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Efek Pinjol Macet Bikin Nggak Bisa KPR

Bank Indonesia (BI) mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) per September 2024 tumbuh stabil. Posisi M2 pada September 2024 tercatat sebesar Rp 9.044,9 triliun.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan angka tersebut tumbuh sebesar 7,2% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya.

"Perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 6,9% (yoy) dan uang kuasi sebesar 5,3% (yoy)," katanya dalam keterangan, dikutip Rabu (23/10/2024).

Lebih lanjut, perkembangan M2 pada September 2024 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus). Dia menyebut penyaluran kredit pada September 2024 tumbuh sebesar 10,4% (yoy), tetap tinggi dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya sebesar 10,9% (yoy).

Penyaluran kredit ini sendiri yakni kredit yang diberikan hanya dalam bentuk pinjaman (loans), dan tidak termasuk instrumen keuangan yang dipersamakan dengan pinjaman, seperti surat berharga (Debt Securities), tagihan akseptasi (banker's acceptances), dan tagihan repo.

Selain itu, kredit yang diberikan tidak termasuk kredit yang diberikan oleh kantor bank umum yang berkedudukan di luar negeri, dan kredit yang disalurkan kepada pemerintah pusat dan bukan penduduk.

"Tagihan bersih kepada Pemerintah Pusat tumbuh sebesar 12,3% (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan pada bulan sebelumnya. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih terkontraksi sebesar 0,3% (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 1,1% (yoy)," imbuhnya.

PT Lautan Luas Tbk (LTLS) akan segera melunasi surat utang atau Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2021 Seri A senilai Rp 315 miliar yang akan jatuh tempo pada 12 November 2024. Adapun Pefindo memberikan peringkat idA untuk oblihasi ini.

Investor Relations Lautan Luas Eurike Hadijaya mengatakan, LTLS berencana melunasi surat utang yang akan jatuh tempo tersebut menggunakan kombinasi dana internal dan dana eksternal.

Hingga akhir Juni 2024, LTLS memiliki posisi kas sebesar Rp 277,6 miliar dan total aset mencapai Rp 5,81 triliun. Selain itu Lautan Luas mempunyai posisi rasio keuangan yang cukup kuat dengan rasio net debt to equity 0,24 dan Net debt to EBITDA 1,07.

"Pelunasan obligasi tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha perusahaan dan selanjutnya akan memberikan dampak positif pada kondisi keuangan perusahaan di masa mendatang," kata Eurike, dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (17/10/2024).

Selama semester I-2024, Eurike mengatakan, LTLS membukukan pendapatan sebesar Rp 3,706 triliun. Angka tersebut naik 5,8% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp 3,50 triliun.

"Hampir 90% dari total pendapatan kami merupakan penjualan di Indonesia, terutama kepada pelanggan B2B di industri Makanan dan minuman, Pakan Hewan, dan Perawatan Pribadi & Rumah," ujarnya.

Sementara itu, selama semester I2024, laba bersih LTLS melesat 166% menjadi Rp 136,56 miliar. Adapun laba bersih LTLS di semester I 2023 lalu sebesar Rp 51,3 miliar.

Eurike menambahkan, perusahaan juga akan tetap berfokus memperkuat bisnis utamanya untuk sektor makanan-minuman dan personal home care. Termasuk juga bisnis pengolahan air bersih, yang mana perusahaan memproduksi sejumlah bahan kimia untuk keperluan pengolahan air minum dan air limbah.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat ada 411 pengaduan yang berindikasi pelanggaran konsumen, terutama perilaku petugas penagihan atau debt collector (DC) dari Januari hingga Juni 2024. Indikasi pelanggaran itu terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan financial technology (fintech).

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan pelanggaran perilaku yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman.

"Indikasi pelanggaran dimaksud terjadi di industri perbankan, perusahaan pembiayaan dan fintech. Pelanggaran perilaku petugas penagihan yang paling banyak terjadi berupa penggunaan kata-kata kasar dan penagihan dengan kalimat ancaman," kata perempuan yang akrab disapa Kiki dalam keterangan tertulis, dikutip Sabtu (13/7/2024).

Kiki menegaskan pihaknya telah melakukan penegakan disiplin atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan (PUJK), termasuk perilaku petugas DC dalam melakukan tugasnya. Beberapa waktu lalu, OJK telah melakukan pemeriksaan terhadap PUJK di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan terkait perilaku penagihan ini dan telah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran yang ditemukan.

"Dari hasil pemeriksaan OJK, walaupun penagihan ini didasarkan pada wanprestasi (kredit macet) konsumen. Namun, bukan berarti tindakan penagihan dapat dilakukan dengan tidak memperhatikan kepentingan konsumen," jelasnya.

Lebih lanjut, Kiki membeberkan beberapa temuan pelanggaran yang dilakukan oleh petugas DC. Di antaranya, petugas DC tidak memiliki lisensi resmi saat menagih, cara berpakaian petugas yang cenderung tidak resmi, menagih di luar waktu yang ditentukan atau lebih dari jam 20.00, serta sikap penagihan yang cenderung agresif disertai ancaman.

Hal tersebut tentunya telah menjadi perhatian OJK. Kiki menekankan OJK akan memberikan tindakan tegas terhadap PUJK yang menggunakan debt collector tidak sesuai ketentuan.

Melalui pengenaan sanksi ini, dia berharap agar PUJK menjadi lebih sadar dan peduli untuk mematuhi ketentuan yang berlaku, khususnya POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam aturan tersebut, Kiki menyebut telah diatur secara khusus mengenai perilaku penagihan petugas.

"Bagi konsumen maupun masyarakat yang merasa ditagih oleh debt collector dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ketentuan, kami mengharapkan agar tidak ragu untuk melaporkan kepada OJK melalui saluran pengaduan yang telah disediakan oleh OJK," pungkasnya.

IDXChannel - Indonesia, the United States (US), and leading environmental non-governmental organizations (NGOs) have signed a groundbreaking debt-for-nature swap to protect Indonesia’s precious coral reef ecosystems.

It will redirect USD35 million of Indonesia’s debt into an investment in coral reef conservation. It is the fourth agreement between US and Indonesia under the Tropical Forest Conservation Act and the first focused primarily on coral ecosystems.

“This agreement is a testament to the strong bilateral relationship between the United States and Indonesia and our continued deepening engagement under the US-Indonesia Comprehensive Strategic Partnership,” said the US Charge d’Affaires (CDA) Michael F Kleine in a media release on Tuesday (9/7/2024).

“By forgiving this debt and redirecting the funds back to Indonesia through this debt-for-nature swap, we are taking concrete action to protect Indonesia’s invaluable coral reefs and support sustainable development," Kleine added.

Indonesia is home to 16 percent of the world’s coral reef areas and approximately 60 percent of the world’s coral species.

Coral reefs provide food, livelihoods, and storm protection for just under half of the world’s population, but approximately 75 percent of coral reefs worldwide are threatened.

The focus area of the activities will be at Lesser-Sunda, Banda, and Bird’s Head Seascapes. Priorities include conserving globally threatened or endemic species that depend on coral reef ecosystems for critical habitat; protecting threatened or vulnerable coral reef ecosystems of high conservation value; promoting sustainable use of coral reef biodiversity; reducing the threat to, or increasing the connectivity between, coral reef areas; creating new protected areas as appropriate; and directly contributing to the improved management of existing public, private, municipal, or communal protected areas and their conservation targets. (WHY)

Seseorang yang melakukan pinjaman online berkemungkinan ditagih oleh debt collector apabila tidak segera melunasi tagihannya. Debt collector merupakan sekumpulan orang yang menjual jasa untuk menagih utang seseorang atau lembaga yang menyewa jasa mereka.

Untuk menagih utang pinjol, ternyata ada ketentuan yang perlu diperhatikan oleh debt collector. Salah satunya adalah jam untuk melakukan penagihan pada peminjam uang atau debitur.

Jam berapa biasanya debt collector tagih utang pinjol?

Hal tersebut diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Dalam pasal 62 ayat 2 (f), disebutkan jika penagihan utang pinjol hanya boleh dilakukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 - 20.00 waktu setempat.

"Dalam memastikan tindakan penagihan, PUJK wajib memastikan penagihan dilakukan hanya pada hari Senin sampai dengan Sabtu di luar hari libur nasional dari pukul 08.00 - 20.00 waktu setempat," tulis pasal 62 ayat 2 (f) tersebut.

Namun, penagihan di luar ketentuan tersebut hanya bisa dilakukan atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan peminjam atau debitur terlebih dahulu.

Selain itu, debt collector juga hanya diperbolehkan melakukan penagihan ke alamat atau domisili debitur dan tidak diperbolehkan untuk datang menagih atau melakukan teror ke tempat lain seperti tempat kerja debitur. Kecuali, jika debitur mendaftarkan alamat kantor sebagai alamat penagih.

Adapun, jika melanggar ketentuan tersebut maka debt collector dan pihak penyedia layanan pinjol akan dikenakan sanksi administratif, berupa peringatan tertulis, pembatasan atau pembekuan layanan, pemberhentian pengurus, denda administratif, pencabutan izin layanan, bahkan sampai pencabutan izin usaha.