Jakarta: Kebijakan pemerintah dalam mengimpor beras dikritik. Terlebih, mencuat persoalan demurrage impor beras Rp294,5 miliar

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti data manipulatif kebijakan impor beras dari pemerintah. Hasto menuding pemerintah telah memanipulasi data impor beras lantaran terbukti pada 2024, Indonesia harus mengimpor enam juta ton.

“Kami selama ini getol menolak impor beras sekarang terbukti data-data yang sebelumnya disampaikan ternyata manipulatif," ujar Hasto, Jakarta, dikutip pada Senin, 5 Agustus 2024.
Hasto menekankan berbagai kebijakan, termasuk impor beras, harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada masyarakat. "Kebijakan-kebijakan itu yang harus dipertanggungjawabkan terlebih dahulu kepada rakyat, dan itu harus dikedepankan, bukan permintaan maafnya dulu," ujar Hasto.

Baca Juga: Eks Komisioner Minta KPK Tuntuaskan Laporan Demurrage Impor Beras

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan kasus dugaan mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, pada Rabu, 3 Juli 2024.

Direktur Eksekutif SDR Hari Purwanto meminta KPK dapat segera memeriksa Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terkait dua masalah tersebut.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK RI dalam menangani kasus yang kami laporkan," kata Hari di depan Gedung KPK, Jakarta.

Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada KPK.

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia.

(AZF)

Jakarta: Opsi Badan Pangan Nasional (Bapanas) meminta masyarakat tak melakukan pemborosan pangan demi mengurangi impor beras sangat sulit diwujudkan. Hal ini digaungkan di tengah munculnya demurrage atau denda impor beras Rp294,5 miliar.

Hal ini disampaikan akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Prof Akhmadi menyoroti pernyataan Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy yang mendorong masyarakat menghemat pangan demi membuat pemerintah tidak lagi mengimpor beras. Opsi itu digaungkan Bapanas merespons data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebut 30 persen total pangan terbuang.

“Kalau benar (opsi) itu prihatin juga ya. Solusinya masyarakat harus diberikan edukasi yang baik agar tidak berprilaku boros pangan,” kata Akhmadi, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.
Akhmadi meminta Bapanas dapat mengurangi impor beras dengan memberikan edukasi tentang pangan alternatif kepada masyarakat. Menurut dia, Bapanas bisa memperkenalkan produk pangan alternatif, seperti olahan jagung hingga sagu.

“Harusnya secara masif lebih dikembangkan. Mindset ini harus dimulai dari para pengambil kebijakan di pemerintah baru,” ungkap Ahmadi.

Akhmadi mengakui ketergantungan akan impor beras tak bisa ditekan selama pangan alternatif belum dapat menjadi daya tarik bagi masyarakat. Terlebih, lanjut Akhmadi, ketergantungan masyarakat akan beras masih sangat dominan.

“Untuk impor beras, selama ketergantungan masyarakat terhadap beras sangat dominan atau pangan alternatif belum menjadi daya tarik di masyarakat. Menekan impor beras, saya kira masih terkendala ya untuk dilakukan,” ujar dia.

Baca Juga: Buat Bantuan Pangan Tahun Depan, Bapanas 'Minta Duit' Rp20,2 Triliun

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) membeberkan solusi untuk mengurangi jumlah impor beras. Salah satu caranya dengan menggalakkan program setop boros pangan.

Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy, mengatakan program itu diusung karena angka pemborosan pangan terhitung sangat besar. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), ada 30 persen pangan yang terbuang.

Sarwo Edhy mengatakan pihaknya kini terus mendorong masyarakat untuk menghemat pangan. Sebab, program setop boros pangan bisa membuat pemerintah tidak lagi mengimpor beras.

"Artinya kalau kita bisa hemat setop boros pangan, ini insyaallah kita tidak impor. (Ini) yang kita harus pahami," kata Sarwo Edhy, Senin, 29 Juli 2024.

(AZF)

Jakarta: Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) diminta segera menekan kenaikan harga beras dengan memastikan jalur distribusi kepada masyarakat di tengah isu dugaan demurrage impor atau denda impor beras sebesar Rp294,5 miliar. Jika tidak bisa menekan kenaikan harga beras, Bulog dinilai gagal.

“Jangan sampai distribusi tidak lancar, sehingga menyebabkan harga beras tinggi,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Esther Sri Astuti, Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Mengacu data panel harga Bapanas pagi ini, harga beras premium berada di angka Rp15.860 atau naik hingga 1,99 persen atau Rp310. Sedangkan, beras medium berada di angka Rp13.620 atau naik 0,29 persen atau Rp40.
Menurut dia, pemerintah dapat mengalkulasi dengan tepat kebutuhan beras masyarakat se-nusantara. Sehingga, kenaikan harga dapat diredam.

“Kalau itu sudah dipenuhi, baru kita bicara distribusi,” ujar dia.

Baca Juga: Soal Demurrage Beras Bulog, Oligarki Dinilai Kendalikan Sistem Impor

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendesak Perum Bulog segera stabilisasi harga beras seiring tren kenaikan harga yang mulai terjadi di musim kemarau.

Plt. Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menegaskan secara historis kenaikan harga beras cenderung terjadi pada Juli saat musim kemarau tiba.

Menurut dia, Perum Bulog bisa segera melakukan antisipasi dalam menjaga stabilitas harga beras secara nasional.

Sementara itu, Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok (SP2KP), menunjukkan kenaikan harga beras terjadi di 32,22 persen wilayah di Indonesia pada pekan ketiga Juli 2024.

(AZF)

Jakarta: DPR didorong segera membentuk panitia khusus (pansus) terkait demurrageimpor beras senilai Rp294,5 miliar. Pembentukan pansus ini dinilai penting untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian di Indonesia.

“Saya mendukung dibentuknya pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog,” jelas Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas, Jakarta, Jumat, 5 Juli 2024.

Fernando ingin agar negara ke depan dapat lebih berpihak pada petani. “Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri,” ujar Fernando.

Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras. Sehingga, kata dia, wajar bila pansus diperlukan guna mengorek dan mendalami skandal impor beras.

Baca Juga: Kepala Bapanas dan Kabulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) usai kejadian demurrage impor beras beberapa waktu lalu. Pengadu memasukkan dugaan penggelembungan harga impor 2,2 juta ton beras dalam laporannya.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Hari menjelaskan dugaan penggelembungan harga yang diadukan telah merugikan negara hingga Rp2,7 triliun. Sementara itu, demurrage diyakini membuat negara merugi Rp294,5 miliar.

(AZF)