Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan aturan baru mengenai kedudukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024.

Lewat aturan ini, Prabowo memastikan bahwa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) masih berada di bawah naungan Kemenkeu.

"DJP berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri," bunyi Pasal 20 ayat 1 beleid tersebut, dikutip Kamis (7/11).

Dalam hal ini, DJP mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak hanya itu, perpres ini juga menegaskan posisi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang masih berada di bawah naungan Kemenkeu sesuai dengan bunyi Pasal 24 ayat (1) beleid tersebut.

Direktorat ini memiliki tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Seperti yang diketahui, Prabowo memang berkeinginan untuk memecah Kementerin Keuangan dan membentuk Badan Penerimaan Negara (BPN). Namun, hingga saat ini tampaknya badan baru tersebut tidak akan terbentuk dalam waktu dekat seiring dengan terbitnya perpres ini.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, orang kaya Indonesia telah menyetorkan pajak penghasilan (PPh) ke kas negara mencapai Rp 18,5 triliun hingga Agustus 2024.

Setoran pajak tersebut berasal dari 11.268 Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) yang membayar pajak dengan lapisan tertinggi sebesar 35%.

"Sampai dengan Agustus 2024, jumlah Wajib Pajak yang dikenakan tarif progresif 35% adalah sebanyak 11.268 Orang Pribadi dengan realisasi PPh mencapai Rp 18,5 triliun," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu, Dwi Astuti kepada Kontan.co.id, belum lama ini.

Dwi menyebut, realisasi sebesar Rp 18,5 triliun tersebut berasal dari setoran PPh Pasal 21 masa Januari hingga Agustus 2024 dan PPh Pasal 25 dan PPh Pasal 29 yang disetorkan tahun 2024.

"Adapun total realisasi PPh Pasal 21, 25 dan 29 Orang Pribadi sampai dengan Agustus 2024 adalah Rp 187,58 triliun," katanya.

Jika mengacu pada Laporan APBN Kita, realisasi penerimaan PPh OP mencapai Rp 11,44 triliun atau tumbuh 12,60% year on year (YoY), didorong oleh kenaikan setoran atas pajak penghasilan tahunan dan angsuran yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi.

Untuk diketahui, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemerintah menetapkan tarif PPh tertinggi dari yang sebelumnya 30% menjadi 35%. Tarif tersebut berlaku bagi mereka yang memiliki penghasilan tahunan di atas Rp 5 miliar. Pengenaan tarif PPh sebesar 35% tersebut diyakini akan meningkatkan penerimaan PPh secara signifikan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Otoritas Pajak menyebut kenaikan tarif pajak kelompok kaya tersebut bukanlah sebuah jalan pintas untuk meraup pendapatan dari pajak, namun jalan panjang yang dirintis pemeritah untuk nenciptakan keadilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat luas.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak mengalami lonjakan hingga Agustus 2024.

Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo mengatakan, realisasi restitusi pajak hingga Agustus 2024 mencapai Rp 216,85 triliun atau meningkat 52,8% year on year (yoy). Pada periode yang sama tahun sebelumnya nilai restitusi pajak hanya mencapai Rp 141,95 triliun.

"Restitusi ini akan mengurangi jumlah bruto (penerimaan pajak), jadi ketemu jumlah neto penerimaan pajaknya," ujar Suryo dalam Konferensi Pers APBN, belum lama ini.

Suryo memerinci, restitusi pajak penghasilan (PPh) Badan tercatat tumbuh sebesar 102,9% dan pajak pertambahan nilai (PPN) Dalam Negeri tumbuh sebesar 43,9% serta pajak lainnya tumbuh sebesar 7,3%.

"Kontributor terbesarnya ada di sektor industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan," katanya.

Sebagai informasi, hingga Agustus 2024, penerimaan pajak mengalami kontraksi 4,04% yoy, atau lebih baik dari periode bulan sebelumnya yang terkontraksi 5,75%.

Secara total, penerimaan pajak mencapai Rp 1.196,54 triliun, setara dengan 60,16% dari target. Perlambatan kinerja penerimaan pajak ini disebabkan oleh penurunan signifikan dalam realisasi PPh Badan, baik dari realisasi pajak tahunan maupun angsuran.

Selain itu, peningkatan restitusi terutama PPh Badan dan PPN Dalam Negeri juga turut mempengaruhi kondisi tersebut.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerbitkan aturan baru yang merinci ketentuan antipenghindaran bagi pihak-pihak tertentu untuk melaksanakan kewajiban pertukaran informasi keuangan demi kepentingan perpajakan secara otomatis.

Aturan yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Artinya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Terbitnya aturan tersebut untuk memberikan kepastian hukum bagi lembaga jasa keuangan (LJK), LJK lainnya, dan/ atau entitas lain dalam menyampaikan laporan berisi informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Menanggapi hal itu, PT Bahana TCW Investment Management (Bahana TCW) menyatakan sedang mempelajari dan mengkaji dampak dari regulasi baru tersebut terhadap operasi dan strategi perusahaan.

"Kami juga memahami bahwa regulasi itu merupakan kewenangan otoritas terkait, sehingga kami tidak dalam posisi untuk memberikan komentar lebih lanjut," ungkap Direktur Bahana TCW Danica Adhitama kepada Kontan, Senin (12/8).

Namun, Danica menyebut pihaknya berkomitmen untuk memastikan bahwa dalam setiap menjalankan bisnis, Bahana TCW selalu mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku untuk terpenuhinya penerapan good corporate governance (GCG) demi kepentingan semua pemangku kepentingan perusahaan.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kini memiliki kewenangan untuk mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan (LJK) termasuk di dalamnya perbankan.

Hal ini tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2018, yang menggantikan batasan sebelumnya dalam PMK 70/2017 sebesar Rp 200 juta.

Dalam PMK tersebut dijelaskan bahwa, pemilik rekening bank yang bisa dilihat isinya oleh otoritas pajak dilarang bersekongkol untuk menutup akses tersebut. Adapun pihak-pihak yang melakukan persekongkolan untuk menghalang-halangi Direktorat Jenderal Pajak mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan tersebut, akan kehilangan layanan pembukaan rekening baru hingga transaksi di perbankan.

Adapun nominal pemilik rekening yang bisa dilihat isinya oleh Ditjen Pajak ialah sebesar Rp 1 miliar.

Simpanan di atas Rp 1 miliar memang tercatat terus meningkat. Berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nominal simpanan nasabah dengan tiering simpanan Rp 1 miliar - Rp 2 miliar pada Juni 2024 mencapai Rp 528,93 triliun atau meningkat 5,35% secara tahunan atau year on year (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 502,08 triliun. Adapun secara bulanan tumbuh sebesar 0,93% dari Mei 2024 yang sebesar Rp 524,08 triliun.

Sementara total rekening simpanan dengan tiering Rp 1 miliar - Rp 2 miliar per Juni 2024 mencapai 372.182 rekening, meningkat dari Juni 2024 dengan total 354.415 rekening.

Terkait hal ini, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA) Lani Darmawan mengatakan, pihaknya akan mengikuti adanya aturan tersebut.

"Pada saat ini pemeriksaan terhadap data oleh pajak memang sehubungan dengan adanya pemeriksaan atas dugaan tindak kriminal sehingga untuk law enforcement, bank siap bekerjasama," kata Lani kepada kontan.co.id, Senin (12/8).

Sementara Direktur Distribution and Institutional Funding BTN, Jasmin mengaku belum bisa berkomentar terkait aturan tersebut, dan di internal BTN juga disebut Jasmin memang belum ada kajiannya.

Adapun Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan menilai, untuk melihat besaran dampaknya terkait aturan tersebut kepada perbankan, perlu dilihat seberapa intensnya peraturan tersebut diterapkan.

"Di sisi lain ada aturan terkait perlindungan data konsumen yang bertujuan untuk melindungi data konsumen dan membuat konsumen percaya atas datanya di bank. Bila penerapan aturan perpajakan ini membuat kekhawatiran bagi nasabah bank atas penempatan dananya di bank maka dapat kurang menguntungkan bagi bisnis bank," ucap Trioksa.

Menurut Trioksa, total simpanan bank masih meningkat namun tidak sebesar peningkatan kredit yang berdampak pada naiknya Loan to Deposit Ratio (LDR), dan dapat membuat likuiditas mengetat.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga memproyeksikan, simpanan masyarakat di atas Rp 1 miliar sampai akhir tahun masih tumbuh di atas rata rata simpanan.

"Faktornya ketidakpastian ekonomi global menimbulkan sikap lebih-hati hati bagi para deposan, kemudian banyak yang menunggu program pemerintahan baru sehingga lebih wait and see untuk belanja dan investasi," ujar Bhima.

Walau demikian, kata Bhima perlu diwaspadai agresivitas pemerintah dalam melakukan frontloading utang akhir tahun untuk biayai APBN akan memicu penerbitan SBN dengan bunga menarik sehingga deposan bisa saja beralih ke instrumen SBN.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menerbitkan aturan baru yang memperkuat ketentuan anti penghindaran kewajiban atas akses informasi keuangan demi kepentingan perpajakan.

Hal tersebut tertuang daam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 47 Tahun 2024, yang merupakan perubahan ketiga atas PMK Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan.

Aturan tersebut juga mempertegas posisi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mengakses informasi keuangan dari lembaga jasa keuangan dan entitas terkait untuk keperluan perpajakan.

"PMK 70/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan belum mengatur ketentuan anti penghindaran sesuai dengan standar pelaporan umum (common reporting standard), sehingga perlu dilakukan perubahan," bunyi bagian pertimbangan dalam beleid tersebut, dikutip Minggu (11/8).

Dalam PMK 47/2024, terdapat penambahan Bab VA yang berisi Pasal 30 A dengan penegasan bahwa setiap pihak dilarang melakukan kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban informasi pajak, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 terkait akses informasi keuangan untuk perpajakan yang mengatur program Automatic Exchange of Information (AEoI).

Akses informasi tersebut mencakup penyampaian laporan otomatis mengenai informasi keuangan dan penyediaan data atau bukti berdasarkan permintaan untuk pelaksanaan aturan perpajakan serta kesepakatan internasional.

Dalam hal terjadi pelanggaran terkait penghindaran pertukaran informasi pajak, maka kesepakatan/ praktik lembaga keuangan dianggap tidak berlaku dan/ atau tidak terjadi. Kemudian, kewajiban pemenuhan informasi tetap harus dipenuhi oleh setiap orang/entitas lain.

Tidak hanya itu, Direktur Jenderal Pajak berwenang menentukan kesepakatan dan/atau praktik sebagai suatu kesepakatan dan/atau praktik dengan maksud dan tujuan untuk menghindari kewajiban sebagaimana di atur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan.

Dirjen Pajak juga berwenang memperoleh informasi keuangan, termasuk keterangan dan/atau informasi lainnya, yang berkaitan dengan kesepakatan dan/atau praktik sebagaimana dimaksud di atas.

Lebih jauh, dalam Pasal 30A ayat 4 juga menegaskan bahwa setiap orang dilarang membuat pernyataan palsu atau menyembunyikan informasi yang sebenarnya atau wajib disampaikan.

Ditegaskan juga bahwa Dirjen Pajak dapat menyampaikan teguran tertulis, pemeriksaan bahkan hingga langkah hukum pidana soal perpajakan bagi mereka yang terbukti melakukan penghindaran akses terhadap informasi perpajakan.

Untuk diketahui, setiap orang atau entitas lain yang dimaksud dalam beleid tersebut adalah lembaga jasa keuangan (LJK), LJK Lainnya, entitas lain, pimpinan dan/atau pegawai LJK, pimpinan dan/atau pegawai LJK lainnya, pimpinan dan/ atau pegawai entitas lain, pemegang rekening keuangan orang pribadi, pemegang rekening keuangan entitas, penyedia jasa, perantara dan/atau pihak lain.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor Wilayah DJP Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bersama Koordinator Pengawas pada Kepolisian Daerah (Polda) DIY menyerahkan tersangka berikut barang bukti terkait proses penyidikan tindak pidana perpajakan dengan inisial AAP kepada Tim Kejaksaan Tinggi DIY.

Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat, Kanwil Ditjen Pajak DIY, Ramos Irawadi mengatakan tersangka AAP melalui perusahaannya yaitu PT MA diduga dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sudah dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 Ayat (1) huruf d dan/atau i UU KUP.

"Atas perbuatan tersangka tersebut dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara senilai Rp 520.879.838 untuk jenis pajak PPN masa pajak Januari sampai Desember 2018," kata Ramos dalam keterangan resminya, Selasa (6/8).

Ramos mengatakan, dalam rangka mengamankan aset tersangka yang nantinya akan digunakan untuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara tersebut, Tim Penyidik Kanwil DJP DIY telah melakukan penyitaan aset milik tersangka sebesar Rp 1.571.705.000.

Adapun aset yang berhasil disita terdiri dari harta tidak bergerak berupa satu bidang tanah dan bangunan di Kota Yogyakarta dengan nilai Rp 1.553.244.000. dan harta bergerak berupa satu unit sepeda motor dengan nilai Rp 18.461.000.

Kegiatan penegakan hukum di bidang perpajakan yang dilakukan oleh Kanwil DJP DIY merupakan upaya terakhir dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

"Pembinaan kepada wajib pajak bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dilaksanakan mulai dari tingkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Wilayah (Kanwil) hingga Kantor Pusat," ujarnya.

Berkat kerja sama dan koordinasi yang baik antara penegak hukum Kanwil DJP DIY, Polda DIY dan Kejaksaan Tinggi DIY, berkas perkara atas tersangka AAP sudah dinyatakan lengkap (P-21) dan dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti pada hari ini.

"Keberhasilan ini menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan di wilayah DIY," tutupnya.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih mematangkan Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan (PSIAP) atau core taxsystem. Sistem pajak canggih tersebut juga akan diikuti dengan berbagai kemudahan pelayanan perpajakan.

Salah satunya adalah terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Melalui core tax system, maka pengisian SPT Tahunan akan jauh lebih mudah lantaran akan dilakukan dengan sistem prepopulated.

Perlu diketahui, prepopulated merupakan sistem penyediaan data oleh pihak berwenang pajak berdasarkan data yang telah ada sebelumnya.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar sistem prepopulated akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Ia menjelaskan secara teori dan literatur yang ada, kemudahan administrasi akan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

"Oleh karena itu, kami harapkan jika kemudahan yang diberikan oleh sistem prepopulated ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut, sistem prepopulated juga akan meminimalisir kekeliruan wajib pajak dalam mengisi SPT," kata Fajry kepada Kontan, Rabu (24/7).

Sayangnya, Ia belum dapat mengkuantifikasi besaran persentase peningkatan. Yang terang, Fajry optimistis jika sistem ini akan mampu mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Fajry menjelaskan bagi praktisi pajak, sistem prepopulated sebetulnya sudah dikenal dan diterapkan secara bertahap di beberapa aplikasi milik DJP seperti di e-faktur dan SPT PPh Unifikasi, meskipun baru sekadar menarik data atas aktivitas pemotongan/pemungutan pajak.

"Dari penerapan itu kami melihat ada kemudahan, yaitu kemudahan dalam bentuk pengawasan baik bagi WP maupun bagi fiskus, kemudahan dalam mengkroscek nilai transaksi, jenis pajak dan besaran pajaknya," ujarnya.

Dirinya mengatakan bahwa ke depannya sistem core tax atau prepopulated data akan diperluas dan didetailkan agar penyampaian SPT semakin sederhana.

Nantinya wajib pajak tak perlu lagi harus meminta bukti potong secara manual untuk memastikan pajak yang dipungut apakah sudah disetorkan oleh pemungut.

"Namun semua informasi yang diperlukan telah tersedia otomatis di dalam akun wajib pajak," ucapnya.

Fajry menuturkan, apabila prepopulated sudah diterapkan saat pelaporan SPT tahun depan, wajib pajak tinggal melakukan konfirmasi terkait pajak yang telah dipotong oleh pemotong pajak serta kesesuaian data dan informasi yang disediakan oleh DJP.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) memperluas penggunaan nomor induk kependudukan (NIK) untuk mengakses layanan perpajakan.

Hal ini menyusul dengan implementasi pemanfaatan NIK sebagai nomor pokok wajib pajak (NPWP).

Terhitung sejak 1 Juli 2024, Ditjen Pajak memang sudah mengimplementasikan pemanfaatan NIK atau NPWP 16 digit untuk sejumlah kegiatan perpajakan.

Pelaksanaan itu sebagaimana diatur Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2024.

Kala itu, NIK baru bisa digunakan untuk mengakses 7 layanan perpajakan. Layanan itu di antaranya ialah pendaftaran wajib pajak (e-Registration), informasi konfirmasi status wajib pajak (info KSWP), hingga pengajuan keberatan (e-Objection).

Namun, kini NIK atau NPWP 16 digit sudah bisa digunakan untuk 21 layanan perpajakan.

Berikut daftar layanan perpajakan yang dimaksud:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)

2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)

3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)

4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)

5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)

6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)

7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)

8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)

9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)

10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)

11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)

12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)

13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)

14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)

15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)

16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)

17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)

18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)

19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)

20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)

21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

Selain menggunakan NIK dan NPWP 16 digit, 21 layanan tersebut juga bisa diakses dengan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

NITKU adalah nomor identitas yang diberikan kepada wajib pajak pusat maupun cabang, dan berfungsi sebagai identitas perpajakan yang melekat pada NPWP.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Suryo Utomo mengatakan, seluruh layanan pajak akan mulai menggunakan NIK atau NPWP 16 digit pada bulan depan.

"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat wajib pajak dapat kami lakukan sederhana dengan menggunakan NPWP baru yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya, dalam acara "Sectaxcular 2024", di Plaza Tenggara GBK, Jakarta Pusat, Minggu (14/7/2024).

Lebih lanjut Suryo bilang, pemadanan NIK dan NPWP sebenarnya telah mencapai 99 persen dari total 73,58 juta wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Namun, masih terdapat sekitar 400.000 wajib pajak (WP) yang belum melakukan pemadanan.

"Sistem administrasi yang baru pemadanan NIK Dan NPWP sudah mendapat 99 persen sehingga 400.000-an mungkin yang belum selesai kami padankan," ucap Suryo.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "NIK Kini Bisa Digunakan untuk 21 Layanan Pajak"

Reporter: Rashif Usman | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan melaporkan masih ada 400.000 Wajib Pajak (WP) yang belum memadankan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pajak Kemenkeu, Suryo Utomo saat memperingati Hari Pajak 2024 di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Minggu (14/7).

Suryo menjelaskan pemadanan NIK dan NPWP tersebut telah mencapai 99% atau ada sebanyak 400.000 NIK dan NPWP yang belum berhasil dipadankan.

"Dalam rangka menyongsong sistem administrasi yang baru, pemadanan NIK dan NPWP sudah mencapai 99%. Tinggal 400.000 (wajib pajak( mungkin yang belum selesai kami padankan, dan Insya Allah tetap terus akan kami jalankan pemadannya," kata Suryo di kawasan GBK, Minggu (14/7).

Suryo menjelaskan sejumlah aplikasi layanan perpajakan sudah bisa digunakan menggunakan 16 digit NIK. Ia juga menargetkan semua aplikasi administrasi perpajakan keseluruhan bisa menggunakan 16 digit NIK pada Agustus mendatang.

"Mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat Wajib Pajak Insya Allah dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan meluncurkan layanan perpajakan yang berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), NPWP 16 digit, dan Nomor Identitas Tempat Kegiatan usaha (NITKU).

Terhitung sejak 1 Juli 2024 terdapat 7 layanan administrasi pajak yang dapat diakses menggunakan NIK, NPWP 16 digit, dan NITKU, yaitu:

1. Pendaftaran Wajib Pajak (e-Registration).
2. Akun profil Wajib Pajak pada DJP Online.
3. Informasi konfirmasi status Wajib Pajak (info KSWP).
4. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 (e-Bupot 21/26).
5. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi (e-Bupot Unifikasi).
6. Penerbitan bukti potong dan pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah dan SPT Masa PPh Unifikasi instansi pemerintah (e-Bupot Instansi Pemerintah).
7. Pengajuan keberatan (e-Objection).

Selain dapat diakses dengan ketiga jenis nomor identitas di atas, 7 layanan tersebut juga masih dapat diakses dengan NPWP 15 digit.

Adapun jumlah layanan administrasi yang berbasis NIK sebagai NPWP, NPWP 16 digit, dan NITKU akan terus mengalami penambahan.