Pegawai Dinas Perhubungan Kota Pasuruan, Hadi Sukamto, keracunan karena diduga minum air aki. Ia sampai muntah-muntah dan dilarikan ke rumah sakit.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pasuruan, Andriyanto, mengatakan peristiwa itu terjadi pada Kamis (10/10) sekitar pukul 17.00 WIB.

Awalnya, Hadi dan empat anggota lainnya sedang piket di kantor UPT. Terminal Religi Jalan Letjen R. Soeprapto Pasuruan.

Kelima Anggota Dishub itu meminum diduga air aki yang dimasukkan ke dalam botol dan disimpan di dalam lemari es kantor itu.

Dari kelima orang itu, Hadi yang diduga minum paling banyak. Ada lebih dari lima botol yang telah diminum oleh mereka.

"Ada lima orang, dari informasi yang empat juga minum dan katanya rasa airnya berbeda dengan air pada umumnya dan mereka semuanya juga sempat mengalami kurang enak badan. Tapi yang paling parah ya Pak Hadi sampai masuk rumah sakit," kata Andriyanto, Jumat (11/10).

Setelah Hadi muntah-muntah, ia langsung dilarikan ke RSUD Bangil, Pasuruan. Pihak rumah sakit sempat mengeluarkan cairan dari tubuh Hadi.

Saat ini, kata Andriyanto, kondisi Hadi sudah mulai membaik, namun masih dalam kondisi lemas. Hadi juga masih merasakan sakit di bagian tenggorokan dan perut.

Pihak Dishub Kota Pasuruan dan keluarga Hadi sampai saat ini masih menunggu hasil uji lab cairan yang diminum.

"Nanti kalau hasil labnya sudah keluar dan terbukti bahwa itu cairan accu, kami akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi," ungkapnya.

Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta memberlakukan rekayasa lalu lintas saat pelaksanaan kegiatan People Fest.

Acara tersebut digelar di Kompleks Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat pada 4 Oktober 2024.

Rekayasa lalu lintas ini mulai dilakukan pukul 10.00 WIB hingga 21.00 WIB.

Berikut rekayasa lalu lintasnya:

Dinas perhubungan (Dishub) Depok mulai membuka layanan DAMRI untuk rute Terminal Sawangan ke Bandara Soekarno-Hatta. Dibukanya rute ini memudahkan masyarakat Depok Barat sehingga tak perlu jauh-jauh mengakses DAMRI dari Terminal Depok.

"Bus DAMRI rute Terminal Sawangan ke Bandara Soekarno-Hatta untuk memudahkan warga Depok di bagian Barat. Jadi tidak perlu ke Terminal Depok," kata Kepala Dishub Kota Depok, Zamrowi, Rabu (2/10).

Untuk awal, Dishub Depok yang bekerja sama dengan BPTJ menyediakan lima bus untuk layanan ini. Tapi, ini masih tahap sosialisasi.

"Bus DAMRI saat ini baru tahap sosialisasi, sehingga masyarakat Depok yang tinggal di Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Cipayung yang mau ke bandara bisa menggunakan bus tersebut," ucap Zamrowi.

Sosialisasi penting agar warga Depok bisa memanfaatkan layanan tersebut. Termasuk mengetahui rute, tarif, dan jadwal operasional bus.

"Setelah tahapan sosialisasi selesai, layanan bus ini akan diluncurkan secara resmi," ucap Zamrowi.

Untuk tarif, Zamrowi menyebut sekali jalan penumpang dikenai tarif sebesar Rp 50 ribu. Harga itu sudah disubsidi oleh DAMRI.

"Akan dikenakan tarif percobaan sebesar Rp 50 ribu per penumpang, yang sangat terjangkau berkat subsidi dari DAMRI," ucap Zamrowi.

Ia mengatakan Bus akan berangkat dari Terminal Sawangan dan SPBU BP/Khalifa mulai pukul 05.00 hingga 19.00 WIB, dengan keberangkatan setiap satu jam sekali. Dari Bandara Soekarno-Hatta, bus akan beroperasi mulai pukul 07.00 hingga 21.00 WIB dengan jadwal yang sama.

"Keberadaan layanan ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas warga Depok yang ingin bepergian ke bandara," ujar Zamrowi.

Jalan Letjen Suprapto, Kemantren Ngampilan, Kota Yogya, yang dulu sempat viral karena sering dipakai kebut-kebutan dan ditulisi ‘Bukan Sirkuit’ kini viral kembali usai dipasang pita penggaduh atau polisi tidur.

Pemasangan pita penggaduh itu dimaksudkan untuk membatasi kecepatan pengguna jalan tersebut.

Namun, di media sosial Jl Letjen Suprapto ramai dibicarakan karena pita penggaduh itu dinilai terlalu tebal. Akibatnya, guncangan yang dialami kendaraan terlalu keras, terutama bagi sepeda motor. Bahkan, ada video yang memperlihatkan sebuah sepeda motor yang spakbor depannya sampai lepas saat melewati pita penggaduh itu.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta, Golkari Made Yulianto, mengatakan pita penggaduh tersebut merupakan penebalan dari pita penggaduh yang telah dipasang sebelumnya. Penebalan ini dilakukan sekitar 2 pekan yang lalu.

Pemasangan ini dilakukan untuk menurunkan kecepatan kendaraan sekaligus peringatan bahwa di depan pita penggaduh tersebut terdapat zebra cross untuk penyebrangan. Ada 10 lebih pita penggaduh yang dipasang di jalan tersebut.

“Ini sekali lagi suatu yang terpaksa kita lakukan adalah memaksa masyarakat untuk menurunkan kecepatan kendaraannya. Yang tadinya sekitar 1 cm, kita tebalkan menjadi 3 cm,” kata Golkari dikonfirmasi Pandangan Jogja, Jumat (27/9).

"Itu sudah ada 10 lebih gitu pita penggaduh di sana, itu zebra cross-nya juga lebih dari 10 kan. Maka setiap zebra cross kita beri dulu pita penggaduh untuk memperingati agar pengendara hati-hati," ujarnya.

Pemasangan pita penggaduh di Jl Letjen Suprapto kata Gokari juga telah melalui kajian yang matang dan sudah sesuai dengan aturan.

“Semua tentu sudah melewati suatu kajian, kajian batas mana keamanannya dan lain sebagainya sudah melewati kajian dari teman-teman (Dishub Kota Yogyakarta),” kata Golkari.

Golkari juga mengaku pihaknya telah menguji coba pita penggaduh tersebut. Hasilnya, dinilai aman dan tak merusak kendaraan. Jika ada kendaraan sampai rusak, ia memprediksi bahwa kecepatan pengendara tersebut melebihi batas kecepatan yang telah ditentukan.

“Banyak yang mengatakan ini bahwa ini terlalu tinggi, ada yang katanya sampai plat nomornya rontok. Sebetulnya kalau kami yakin bahwa yang sampai kalau spakbornya sampai rontok, kecepatan mereka pasti lebih dari 30 km/jam,” kata Golkari.

“Di sana juga sudah ada rambu pembatas kecepatan maksimal, harusnya 30 km/jam, ya mestinya para pengendara mentaati itu. Kalau di bawah itu kami mempraktikkannya itu ya tidak sampai ada benturan keras,” ujarnya.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Bali IGW Samsi Sunarta mengaku kelabakan mengurus anak-anak yang berkendara menggunakan sepeda listrik di jalan raya.

"Beberapa kendaraan listrik lain yang sekarang sudah masuk di kami dan kami sebenarnya agak kelabakan ini salah satunya sepeda listrik yang sekarang banyak berjalan di jalan umum," katanya saat memberikan sambutan dalam acara serah terima becak listrik di Gedung Dishub Bali, Kamis (19/9).

Berdasarkan pengamatannya, anak-anak tersebut melintas bersamaan atau berdekatan dengan jalur kendaraan besar seperti truk. Ini risikonya besar. Kasubdit Kamseltibcar lantas Ditlantas Polda Bali Kompol Utari disebut ikut khawatir.

"Saya dengan Bu Tari agak kelabakan juga karena banyak anak-anak yang tidak menggunakan SIM menggunakan sepeda listrik kemudian bercampur dengan kendaraan besar termasuk truk di jalan umum. Sehingga safety-nya agak mengkhawatirkan," kata Samsi.

Pengamatan lainnya adalah anak-anak bersepeda listrik paling banyak di Kota Denpasar dan sekitar lingkungan sekolah di Bali. Dia menduga anak-anak tersebut naik sepeda listrik ke sekolah.

Kasus kecelakaan lalu lintas anak akibat sepeda listrik memang belum dilaporkan ada. Namun, Samsi berharap baik pihak sekolah dan orang tua mengedukasi anak tentang bahaya naik sepeda listrik di jalan raya.

Naik sepeda listrik semestinya di jalur yang telah ditentukan oleh pemerintah.

"Beberapa tempat sudah disiapkan jalur khusus tapi ada yang keluar jalur. Banyak di Denpasar, terutama di sekolah. Ini tugas kami untuk segera memberi solusi bagi inovasi ini karena ini adalah kebanggaan kita," katanya.

Pemerintah telah mengatur penggunaan sepeda listrik dalam Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik.

Dalam Pasal 3 dan 4 Permenhub Nomor 45 Tahun 2020 dijelaskan mengenai persyaratan keselamatan penggunaan sepeda listrik, yakni, memiliki lampu utama, alat pemantul cahaya (reflector) posisi belakang atau lampu, sistem rem yang berfungsi dengan baik, alat pemantul cahaya (reflector) di kiri dan kanan.

Selain itu, juga memiliki klakson atau bel, kecepatan paling tinggi 25 kilometer per jam, menggunakan helm, berusia minimal 12 tahun, dan tidak diizinkan mengangkut penumpang, kecuali dilengkapi tempat duduk penumpang, dan didampingi orang tua tua bila pengemudi berusia 12-15 tahun.

Dalam Pasal 5, disebutkan penggunaan sepeda listrik bisa dioperasikan di lajur khusus dan kawasan tertentu. Yakni, pemukiman, area car free day, kawasan wisata, area sekitar sarana angkutan umum massal sebagai bagian dari kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik yang terintegrasi, area kawasan perkantoran dan area di luar jalan.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis dinonaktifkan sementara dari jabatannya.

“Bukan dicopot, tapi 'dinonaktifkan sementara' bahasanya ya. Kalau dinonaktifkan memang betul,” kata Kepala Inspektorat Medan, Sulaiman Harahap, saat dikonfirmasi, Jumat (13/9).

Kata Sulaiman, hal ini dilakukan untuk mempermudah pemeriksaan Iswar di Inspektorat. Namun, Sulaiman tidak merinci lebih jauh soal pemeriksaan itu.

“Evaluasi kinerja,” katanya.

Selama Iswar menjabat, ia memang cukup disorot.

Misalnya, terkait penjual martabak yang viral diduga dipalak oleh anggotanya.

Kala itu, anggota Iswar justru melaporkan pedagang martabak dengan alasan pencemaran nama baik.

Selain itu, viral juga video penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Dishub terhadap komandan satpam di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB).

Kasus ini juga berujung pada laporan polisi. Satpam tersebut melaporkan anggota Dishub ke Polsek Medan Baru.

Hingga berita ini ditayangkan, Iswar belum merespons pertanyaan kumparan.

Perusahaan jalan tol milik Jusuf Hamka yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) telah memulai pembangunan Jalan Tol Harbour II (elevated).

Tol ini nantinya akan menghubungkan wilayah Ancol Timur dengan Pluit.

Terkait pembangunan ini, Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan melakukan rekayasa lalu lintas di sekitar lokasi tersebut, dan akan berlangsung selama 2 tahun.

"Rekayasa lalu-lintas dilakukan secara bertahap mulai tanggal 14 September 2024 hingga 30 Desember 2026 mulai dari Simpang Jalan R.E. Martadinata- Jalan Sunter Permai Raya (perlintasan sebidang rel kereta api) sampai Jalan Lodan Raya depan Universitas Bunda Mulia," demikian disampaikan akun Instagram Dinas Perhubungan DKI Jakarta yang dilihat Senin (9/9).

Dishub DKI Jakarta juga membagikan infografis bagi masyarakat yang ingin mengetahui ruas jalan mana yang akan diberlakukan rekayasa lalu-lintas.

Skema Rekayasa Lalu-lintas:

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan Iswar Lubis mengakui ada sejumlah kendala dari penerapan parkir berlangganan.

Sistem parkir ini memang sudah diresmikan Wali Kota Medan Bobby Nasution sejak 1 Juli 2024 lalu untuk menggantikan sistem e-parking yang selama ini berlaku.

Iswar bilang, kendalanya mulai dari ada pihak yang menghasut masyarakat untuk ogah menggunakan parkir berlangganan hingga juru parkir.

“Sebenarnya sudah (bekerja jukir menggantikan personel Dishub), tapi sampai hari ini, jukirnya itu pun belum maksimal operasionalnya, karena masih dibukanya rompinya lagi dikutipnya lagi (uang parkir),” kata Iswar saat ditemui di Kantor ATCS Medan pada Jumat (16/8).

“Kita ada rompi khusus warna ungu terang, tapi masih, tapi ya perubahan kita harus optimistis, bertahap,” kata dia.

Iswar juga bicara soal gesekan-gesekan terjadi di masyarakat imbas penerapan sistem parkir berlangganan ini. Menurutnya, pihaknya akan terbuka untuk semua saran dan kritik.

Namun, ia memastikan sistem parkir berlangganan tidak ada dihentikan.

“Apalagi kalau kita kasih pilihan dia (parkir kombinasi berlangganan dan e-parking), nanti ditokohinya (ditipu jukir) kita, orang itu e-parking pak, berlangganan, diadu nanti kita, akhirnya gak masuk sana sini. Karena makin banyak pilihan makin sulit, karena jukir kita ini juga mau kita ajak bertransformasi merubah karakter ya,” kata dia.

“Pada prinsipnya mereka harus terbuka, kita gaji, kita kasih BPJS tapi karena ada yang pengaruhi, ya begitu,” sambungnya.

Berikut tarif lengkapnya:

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3AKB) Sumut buka suara soal satpamnya, Ramdanisyah Pulungan (44 tahun), yang dipiting oleh anggota Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan.

Aksi piting ini terjadi pada Selasa (13/8) pagi.

Sekretaris P3AKB, Herly Puji Mentari, mengatakan pihaknya sempat berdialog dengan Dishub Medan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun, katanya, tidak ada kesepakatan lantaran pihak Dishub merasa benar.

“Kami coba lakukan dialog tapi mereka tuh merasa mereka benar, gitu,” kata Puji pada Rabu (14/8).

“Dianggap satpam saya salah, bahasanya tidak edukatiflah, plis deh. Kalau dia edukatif dia jadi sekretaris dinas, enggak jadi satpam gitu kan. Kita ingat kan Pak jangan Bapak samakan cara pandang Bapak dengan saya dan dia, dia satpam, ada videonya saya jelaskan,” sambungnya.

Puji mengaku sempat menanyakan akhir dari kejadian itu. Namun katanya, pihak Dishub justru memberikan opsi lapor polisi.

Padahal, menurut Puji, kasus tersebut sebaiknya bisa diselesaikan saja. Sebab, kedua belah pihak merupakan bagian dari pemerintah yang saling mendukung.

“Emang di akhir saya ada, namanya siapa, Pak Richard, saya tahu jabatannya. Pak ini bagaimana supaya enggak lama-lama,” kata dia.

“Sudah gini aja, kata Pak Richard, kalau mau laporkan, daripada panjang-panjang laporkan saja ke polisi,” tuturnya.

Puji bilang, ia sempat menanyakan soal opsi itu. Ia justru bertanya apakah pihak Dishub tak mau minta maaf saja agar masalah selesai.

“Yakin (lapor polisi)? Tidak mau mau minta maaf? Ya anggota saya di situ duduk, (dijawab Dishub) enggak usah bu, laporkan saja ke polisi. Ada videonya, ya sudah,” sambungnya.

Atas tawaran tersebut, Ramdanisyah pun melapor ke Polsek Medan Baru.

Di sisi lain, Puji juga mengaku sudah menghubungi Kadishub Medan Iswar Lubis untuk mendiskusikan hal beliau. Katanya, Iswar mengaku akan mencari tahu soal duduk perkara kasus tersebut.

Sementara, kumparan juga sudah mencoba menghubungi Iswar dan Kepala Bidang Pengembangan Pengendalian dan Keselamatan (PPK) Dishub Medan Richard Medy tapi belum memberikan respons.

Pemkot Palembang akan melakukan rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas jalan protokol khususnya di Jalan Kolonel H Burlian.

Hal itu menyikapi banyaknya keluhan masyarakat terkait kemacetan di 2 titik ruas Jalan Kolonel H Burlian. Tepatnya di depan RS Siti Fatimah dan SD Muhammadiyah.

"Perlu dilakukan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan di ruas jalan itu," kata Pj Wali Kota Palembang, A Damenta, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurutnya, ada 2 opsi yang akan dilakukan untuk mengurai kemacetan tersebut. Yakni, memanfaatkan lahan yang ada di sekolah atau pun sekitarnya sebagai tempat parkir.

"Tapi jika belum maksimal kami juga akan mencoba memberlakukan sistem ganjil genap," katanya.

Kepala Dinas Perhubungan Kota Palembang, Aprizal Hasyim, mengatakan secara umum ada 32 titik kemacetan yang telah dipetakan di Kota Palembang.

"Jika dikerucutkan lagi maka ada dua yang berpotensi paling krusial. Yakni di depan SD Muhammadiyah dan RS Siti Fatimah, Jalan Kolonel H Burlian," katanya.

Aprizal menjelaskan, puncak tingkat kemacetan di 2 titik tersebut terjadi pada pukul 06.00-10.00 WIB. Kemudian sore hari pukul 16.00-18.00 WIB.

"Untuk mengatasi masalah ini kami akan melakukan rekayasa lalu lintas pada jam-jam sibuk. Misalnya menerapkan tiga jalur," katanya.

KOMPAS.com - Layanan internetsatelit milik Elon Musk, Starlink, merilis perangkat penerima sinyal satelit (dish) terbaru bernama Starlink Mini.

Seperti namanya, Starlink Mini memiliki ukuran lebih kecil dan bobot lebih ringan dari dish Starlink "reguler", sehingga bisa dibawa bepergian.

Berdasarkan laman spesifikasi Starlink Mini, perangkat ini memiliki ukuran panjang sekitar 430 mm, tinggi 334 mm, dan lebar 79 mm, serta bobot sekitar 1,10 kg. Apabila terpasang dengan dudukan (kickstand) dan kabel 15 meter, bobotnya menjadi sekitar 1,53 kg.

Ukuran ini serupa dengan dimensi sebuah laptop. Artinya, perangkat Starlink Mini ini bisa dibawa menggunakan tas punggung.

Ukuran ini berbeda dengan dish Starlink standar yang memiliki panjang sekitar 513 mm, tinggi 303 mm, dan bobot 2,9 kg (tanpa kabel) atau 3,6 kg (dengan kabel).

Selain lebih kecil, Starlink Mini juga lebih praktis karena sudah terintegrasi dengan Wi-Fi router. Komponen ini sederhananya akan menjadi "jembatan" supaya sinyal internet bisa diterima oleh perangkat smartphone, laptop, dan lain sebagainya.

Di perangkat Starlink standar, Wi-Fi router ini tidak terintegrasi dan tersedia secara terpisah. Sehingga, butuh ruang tambahan untuk meletakkan router ini.

Starlink Ilustrasi Starlink Mini.

Pada aspek daya, Starlink Mini mendukung teknologi daya USB-Power Delivery dengan dukungan daya hingga 100 watt. Meski demikian, perangkat ini hanya mengkonsumsi daya sekitar 25-40 watt ketika beroperasi.

Artinya, pengguna bisa memakai power bank atau adapter alias charger smartphone untuk menyalakan Starlink Mini.

Spesifikasi pendukung Starlink Mini lainnya mencakup bidang pandang penerimaan satelit hingga 110 derajat, ketahanan terhadap temperatur ekstrem -30 derajat Celcius hingga 50 derajat Celcius, dan tingkat ketahanan terhadap air dan debu IP67.

Perangkat ini juga memiliki mendukung teknologi Wi-Fi 5, Dual Band 3x3 MU-MIMO, lampu indikator LED, serta mampu menampung hingga 128 perangkat secara bersamaan dalam radius hingga 112 meter persegi.

Untuk ketersediaan, Starlink Mini saat ini bisa dibeli di pasar Amerika Serikat (AS) dengan harga 599 dolar AS (sekitar Rp 9,6 juta), sebagaimana dirangkum KompasTekno dari TheVerge, Jumat (12/7/2024).

Pengguna bisa memakai perangkat ini untuk berlangganan beberapa layanan internet Starlink yang ada di AS, seperti Regional dan Mini Roam. Belum ada informasi kapan Starlink Mini akan menyambangi pasar Indonesia.